Ditemukan 5581 data
108 — 77
Binjai Kota, atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Binjai berwenang memeriksa danmengadili perkaranya, membuat surat palsu atau memalsukansurat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan ataupembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai buk tiPut.
Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat yang dapatmenimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasanhutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatuhal yang dimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lainmemakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidakpalsu;Ad. 1.
Unsur Membuat Surat Palsu atau memalsukan surat yangdapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan ataupembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai Dbuktidaripada sesuatu hal yang dimaksud untuk memakai ataumenyuruh orang lain memakai surat tersebut seolaholahisinya benar dan tidak palsu;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Palsu adalah tidaktulen, tidak sah, lancung, tiruan, gadungan atau tidak jujur.Surat Palsu adalah suatu surat yang tidak asli atau tidak sah.Membuat surat Palsu berarti membuat suatu
Memalsukan Surat berarti membuat sesuatusurat seolaholah mirip aslinya;Menimbang, bahwa keseluruhan perbuatan memalsukan suratatau membuat surat palsu ini dibuat untuk memenuhi sub unsurmenimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang,atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yangdimaksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surattersebut seolaholah isinya benar dan tidak palsu;Menimbang, bahwa perbuatan membuat surat palsu ataupunmemalsukan suatu surat dapat berupa
NONA telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana MEMBUAT SURAT PALSU;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NONA ANGGRAINI Als.NONA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) Bulan;Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani olehterdakwa kecuali ada perintah Hakim lain dalam keputusanterdakwa melakukan Tindak Pidana sebelum lewat masapercobaan selama 8 (delapan) bulan;Menetapkan barang bukti berupa1.1 (satu) slembar asli Relaas Pemberitahuan PutusanVerstek no
40 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
188 — 184
75 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan terdakwa IDAHJATY KUSNI tidak terbukti bersalah "Melakukantindak pidana membuat surat palsu", melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP,sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Subsidair, dan olehkarenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan Kesatu Subsidairtersebut ;Menyatakan terdakwa IDAHJATY KUSNI bersalah melakukan tindak pidana"menggunakan surat palsu", melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHPsebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidair ;Menyatakan terdakwa IDAHJATY KUSNI
46 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa perumusan uraian perbuatan pada dakwaan kedua tidak sinkrondengan pasal yang didakwakan yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP, di manadalam pasal tersebut yang perlu dibuktikan adalah mempergunakan suratpalsu, namun dalam uraian perbuatan yang diuraikan adalah memalsukan surat seperti halnya dalam uraian dakwaan kesatu yang walaupunpada kalimat atau alinea terakhir dicantumkan tentang mempergunakansurat palsu, dengan demikian uraian perbuatan dalam dakwaan keduamemuat dua peristiwa yaitu membuat surat
palsu/memalsukan surat danmempergunakan surat palsu, sedangkan rumusan pasalnya hanyalahtentang mempergunakan surat palsu ;c.
Bahwa tentang ketidakjelasan dakwaan mengenai uraian perbuatan sebagaimana pada eksepsi kedua di mana terbukti perpaduan uraian dakwaanantara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsurunsurnya berbedasatu sama lain sebagaimana terbukti dalam dakwaan kedua Jaksa PenuntutUmum diuraikan tentang perbuatan membuat surat palsu yang merupakanuaraian perbuatan dakwaan pertama sedangkan delik dakwaan pertamaberbeda dengan delik dalam dakwaan kedua yaitu dakwaan pertamamemalsukan surat sedangkan dakwaan
26 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 56 PK/Pid/2009Pengadilan Negeri Dompu telah membuat surat palsu atau memalsukansurat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban)atau sesuatu pembebankan utang atau yang boleh digunakan sebagaiketerangan bagi sesuatu perbuatan dengan maksus seolaholah surat ituasli dan tidak dipalsukan yang dapat menimbulkan kerugian orang lain,yang dilakukan dengan cara :Berawal dari keinginan untuk ikut menikmati harta warisan almarhumH.
Hasan Mirdat dan terdakwa II SalehAbdullah bersalah melakukan tindak pidana secara bersamasama danberturutturut telah membuat surat palsu atau memalsukan surat dandengan surat tersebut kKemudian melakukan rangkaian kebohongan,membujuk orang supaya memberikan suatu barang sebagaimana diaturdalam Pasal 263 ayat (1) jo. Pasal 55 (1) ke1 jo. Pasal 64 ayat (1)KUHP dan Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1)KUHP seperti dalam surat dakwaan ;2.
Hasan Mirdat terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana secara bersamasama danberturutturut telah membuat surat palsu atau memalsukan suratdan dengan surat tersebut kemudian melakukan rangkaiankebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatubarang sehingga terhadap Terdakwa I di hukum pidana penjaraselama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 12 (dua belas)bulan dan membebaskan kepada Terdakwa Il dari segalatuntutan hukum padahal nyatanyata dalam perkara ini tidak ada 1
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
158 — 130 — Berkekuatan Hukum Tetap
Muhammad Rustanditersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana secara bersamasama membuat surat palsu;. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa Ari MS HidayatFaber, S.Pd bin Hidayat Faber dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;Dan terdakwa II Yusep Sapaat Sumiarsa, SH bin H.
148 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
18 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
36 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mashudah Sugiharti terbukti bersalahmelakukan tindak pidana Membuat surat palsu sebagaimana diatur dalamPasal 263 ayat (1) KUHPidana;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun;3.
No. 411 K/Pid/20111.1.Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsurtindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini unsur membuat suratpalsu atau memalsukan dari Pasal 263 ayat (1) KUHPidana yangdimuat dalam dakwaan alternatif Kesatu;Majelis Hakim dalam pertimbangannya ternyata dalam menafsirkanunsur membuat surat palsu atau memalsukan, hanya dari sisi formalbelaka tidak mempertimbangkan dari sisi materiilnya;Bahwa Majelis Hakim seharusnya dalam menafsirkan pengertianunsur membuat surat
palsu, harus juga menafsirkan secara konkretmaksud dari unsur tersebut, hal mana terlihat dari pertimbanganhukum Judex Facti pada halaman 44 alinea ke7, Menimbang,bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalahmembuat surat yang isinya bukan semestinya atau tidak benar,sedangkan memalsukan surat adalah mengubah surat sedemikianrupa sehingga isinya menjadi lain dari pada yang aslinya baikdengan cara menambah, mengurangi atau mengubah sesuatu darisurat tersebut ...
surat palsu atau memalsukan surat tersebut,(vide putusan a quo halaman 47 alinea 3);Bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim tersebut diatas adalah keliru, karena tidak mempertimbangkan fakta hukumyang diperoleh dalam persidangan, dalam hal ini adalah alatbukti berupa:1.
No. 411 K/Pid/2011sempurna dan mengikat (Yahya harahap, Pembahasan danPenilaian KUHAP, hal. 309);Bahwa dari faktafakta hukum tersebut jelaslah bahwa:Terdakwa telah membuat surat palsu yaitu Surat No.102/LBR/1979, tanggal 5 Oktober 1979, yang mana surat palsutersebut telah dapat menimbulkan suatu hak bagi Terdakwa,dengan maksud untuk mempergunakannya dan daripenggunaannya tersebut telah menimbulkan suatu kerugian bagikorban saksi Sukisman selaku pemilik yang sah atas lahantersebut berdasarkan Surat
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
rel seluas 2.402 M2 yang masih menjadi hak PT.KAI / PJKA dimana setelah sertifikatsertifikat tersebut terbit tanah dimaksud SOCATA. 0... eee ee eeesecara formil menjadi hak milik para terdakwa ;Sebagaimana diaur dan diancam pidana dalam Pasal 424 jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP:Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2002 yangisinya adalah sebagai berikut :1.2.Menyatakan terdakwa Her Sugiarto bin Surodiwirjo terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membuat
surat palsu secarabersamasama dengan Wiharto, Tri Hargianto, Andoko, Sukiran, RobiI,Djoko Sulistyo, Suminto, Wakiran, Abdul Malik, Sukarni, Suradji(disidangkan dalam perkara tersendiri) dan Budi Krishindarto (belumtertangkap sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1)ke 1 KUHP dalam surat Dakwaan kesatu primair dan Menyalahgunakankekuasaan menggunakan tanah negara secara bersamasama sebagaimanadiatur dalam Pasal 424 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam surat dakwaankedua ;Menjatuhkan
16 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang dapat menimbulkan sesuatu hak,perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai buktidari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh oranglain pakai surat tersebut seolaholah isinya benar dan tidak dipalsu jikapemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa unsur barang siapamembuat secara palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkansuatu hak tidak terbukti dengan alasan Terdakwa tidak dapat dikatakansebagai membuat
surat palsu atau memalsukan surat karena parapenghadap dalam pembuatan akta jual beli dengan jaminan, No.16 yangdibuat oleh Terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2004 itu, yaitu saksi LilisRohaeni, Surya Darmawan, Dwi Hastuti, A.
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 46
Menyatakan Terdakwa ROHMANI Alias ONI Bin ALING SAWARI bersalah melakukan tindak pidana membuat surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu ; 2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ; 3.Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara ; 4.Menetapkan masa penahanan yang dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 5.
Perk : PDM199/11/2007, terhadap Terdakwa tersebut yang berbunyisebagai berikutKESATU :Bahwa Terdakwa ROHMANI Alias ONI Bin ALING SAWARIpada hari Jumat tanggal 29 bulan Desember tahun 2006atau. setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalamtahun 2006, bertempat di Kantor Desa Telaga KecamatanCikupa Kabupaten Tangerang atau setidak tidaknya di suatutempat tertentu yang termasuk di dalam daerah hukumPengadilan Negeri Tangerang, membuat surat palsu) ataumemalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu
77 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
222 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
Soesilo yang diterbitkan oleh PoliteiaBogor pada halaman 195 yang selengkapnya berbunyi ; barang siapa yang membuat surat palsu atau yang memalsukansurat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian(kewajiban) atau sesuatu pembebanan utang yang bolehdipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan,dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lainmengunakan suratsurat itu seolaholah surat itu asli dan tidakdipalsukan maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkansesuatu kerugian
tahun 1994);Memperhatikan, ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b UndangundangNo.8 tahun 1981 tentang KUHAP dan dihubungkan atau dikaitkan denganreferensi hukum tersebut diatas, maka ternyata Surat Dakwaan JaksaPenuntut Umum SANGAT TIDAK JELAS, karena tidak merumuskan semuaunsur pasal 263 ayat (1) KUHP yaitu;A.Unsur Membuatkan Surat Palsu atau Memalsukan surat;Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak ditulis/dilukiskan atautidak digambarkan cara bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannyaseperti:1.Membuat
Surat Palsu;Apakah Terdakwa menulis dengan tangan danmenggunakan alat bantuberupa apa saja ?
Membuat Surat palsu atau memalsukan surat;Bahwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidakada uraian fakta perbuatan materiil dari Terdakwa untuk mempadukanatau mempertautkan dengan unsur ini seperti; bagaimana caraTerdakwa membuat surat, dengan menggunakan alat bantu berupaapa saja;3.
25 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap