Ditemukan 2283 data
135 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
DASUKI ISTAD(Alm).Bahwa kemudian, pada tanggal 10 Desember 2007, AsosiasiPemerintahan Desa (APDES) Kecamatan Sepaku yang beranggotakan9 (sembilan) desa di Kecamatan Sepaku menerbitkan surat nomor:O3/APDES/XII/2007 yang ditujukan kepada Ketua DPRD KabupatenPenajam Paser Utara berisi permohonan untuk mewujudkan desa yangmandiri agar dapat dialokasikan dana dalam APBD Il tahun 2008sebagai penyertaan modal dalam PerusdesSESAMA milik 9 desadengan besar penyertaan tiap desa sebesar Rp.1.250.000.000, (satumilyar
146 — 58
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPutusan : 02/G/2016/PTUNSMD, halaman 46 dari 92 halamanPelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa, bahwa bupati menerbitkan keputusan mengenaipengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30(tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BadanPermusyawaratan Desa;3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentangPemilinan Kepala Desa Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3), bahwaBupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desadengan
85 — 49
(enam puluh dua juta tigaratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Rabat Beton dan Penahan Rabat Jalan Desadengan rincian sebagai berikut :Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 20 /Pid.SusTPK/2018/PN Kpg No Uraian Kegiatan jala) Kegiatan Kegiatan JumlahRabat TPT Tugu Total (Rp)Volume 89m Volume PrasastiLebar 3m 178m Volume 1Tinggi 15cm Lebar 20cm UnitTinggi 15cm1 Bahan 38.634.000 9.199.000 1.304.000 49.137.0002 Alat 861.000 788.000 24.000 1.673.0003 Upah 9.701.000 1.424.000 365.000 11.490.000Jumlah 49.196.000
94 — 24
ut ada datangkerumahnya, tetapi bantahan Terdakwa ini tidak bisa dibuktikannya, sementara saksi Mas utselaku Kepala Desa Tanggungan dan saksi Mundzir keterangannya bersesuaian denganmengatakan bahwa benar Terdakwa telah memberikan contoh Proposal untuk permohonananggaran JASMAS;Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Masut, saksi Mundzir, dan saksi Sofyanmembentuk Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang diberi nama POKMAS KARYABHAKTI, kemudian Proposal Jasmas tahun 2012 untuk pemasangan paving jalan poros Desadengan
405 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAN DARIHASIL PENJUALAN SENGON, JUAL BELI MOBIL, HASIL SEWA TANAHKAS DESA/GANJARAN KEPADA SUYANTO YANG MENJADI HAKTERDAKWA SEBAGAIMANA BUKTI SURATe Kuitansi tertanggal 4 November 2014 sebesar Rp160 jutae Kuitansi tertanggal 14 November 2014 sebesar Rp110 jutae Kuitansi tertanggal 16 November 2014 sebesar Rp30 jutaBahwa Saudara Suyanto oleh JPU telah dihadirkan sebagai saksidan keterangannya telah membenarkan menyewa tanah bengkok/kas desayg menjadi hak pengelolaan Terdakwa selama menjabat kepala desadengan
113 — 9
Bdgberlaku dan pengaturannya harus dituangkan dalam peraturan desadengan berpedoman pada Peraturan Bupati;Bahwa Tanah Kas Desa terdiri dari antara lain:* tanah bengkok;* tanah titisara;* tanah kuburan;* tanah eks tegal pangonan; dan* tanah kas desa lainnya yang digunakan untuk sarana dan prasaranakepentingan umumBahwa Dasar Hukum Tanah Kas Desa adalah:1. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2007 TentangPedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.2.
405 — 53
KalBahwa berdasarkan keterangan pak Jambari dan keluarganya,membuatsurat keterangan waris sebab akan menjual tanah masih atas namasaudaranya SAMAH bin SAYIMAN;;Bahwa seingat saksi tanah yang akan dijual masih berbentuk C Desadengan luas kurang lebih 2.360 Meter persegi;Bahwa saksi tidak tahu pasti batas batas tanah tetapi berdasarkan petadesa tanah tersebut berbatasan dengan :"Utara : Wilayah desa Plantaran milik siapa tidak tahuTimur : Tanah milik Juwahir;" Selatan: Milik orang Plantaran tetapi
119 — 36
Gunung Mas,terdakwa wajib melaksanakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desadengan baik dan benar berdasarkan asas kepastian hukum, tertibpenyelenggaraan pemerintahan, tertiod kepentingan hukum, keterbukaan,proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi,kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif sebagaimana diatur dalamUndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang DESA.Selanjutnya dalam pelaksanaan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa,Kepala Desa harus mempedomani
107 — 544
Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor593/5707/SJ tahun 1984 menyatakan bahwa Lurah/Kepala Desadengan kesaksian Camat tidak boleh lagi mengeluarkan SuratKeterangan Hak Milik yang menimbulkan hak atas tanah. Dengandemikian surat keterangan Hak Milik No. 6/3102/145/TU/SKHM/1985(Bukti T41) haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidakberdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan yangberlaku;3.
YAYAT HIDAYAT, SH.
Terdakwa:
AGUS Bin ATENG
199 — 79
18 Juli 2018Kuasa Bendahara Umum Daerah/BUD PemKab Tasikmalayamenerbitkan Surat Perintah pencairan dana/ SP2D untuk BantuanKeuangan/Bankeu kegiatan sarana prasarana desa Angkatan III pada 33desa termasuk desa Sukasukur sebesar Rp.235.000.000, di transfer keBJB no rek 0983100001845 atas nama PemDes Sukasukur, keesokanharinya tanggal 19 Juli 2018 terdakwa memerintahkan Bendahara DesaSUCI SARASWATI mengambil Bankeu tersebut dan terdakwa bersamasama Bendes melakukan pengambilan Bankeu dari rekening desadengan
194 — 98
bulan 30.000.000,00IKKSewa tanah kas desa Telaga 1 tahun 1.500.000,00KemuningSewa tanah kas desa untuk 5 tahun 75.000.000,00kios (investor)Kontribusi Alfamart 1 tahun 1.000.000,00Jumlah 112.500.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :Bahwa untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 592.124.749,00 (limaratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratusempat puluh sembilan rupiah) tersebut termasuk di dalamnya adalah untukBelanja Bahan Baku Bangunan dalam Program Pembangunan Desadengan
Ir. H. MANDOYO HADIWIDJOJO, MT
Tergugat:
SUGENGTRIYONO
113 — 38
atas tanah Kas Desa Sinduadi setelahdicabutnya Surat Kuasa oleh TERGUGAT.Halaman 31 dari 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 113/Pat.G/2020/PN SmnBahwa mengenai pembayaran sewa yang didalilkan oleh PENGGUGAThanya sebagian pembayaran yang disebutkan dengan menghilangkan faktakronologi selengkapnya yakni:1) Pembayaran Sewa Tahun 2013 (Periode Sewa Desember 2013 Desember 2014), dan Pembayaran Tahun 2014 (Periode SewaDesember 2014 Desember 2015) yakni:TERGUGAT telah melakukan pembayaran sewa tanah kas desadengan
MOH. ANDY SOFYAN, SH.
Terdakwa:
MUHAMMAD EFENDI Alias PENDI Alias EPEN Bin MUH. YUSUF
82 — 16
MUHDIN : Anggota.Bahwa bermula dari Desa Marukangan Kecamatan Sandaran KabupatenKutai Timur memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 764.545.766,00(tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuhratus enam puluh enam rupiah), berdasarkan Dokumen PelaksanaanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) DPPKADKabupaten Kutai Timur tahun 2013 nomor 1.20.03.00.00.5.1 tanggal 07Januari 2013 dianggarkan untuk belanja bantuan keuangan kepada desadengan kode rekening 5.1.7.03.01
ARJUN SINANANG
Tergugat:
BUPATI DONGGALA
162 — 94
masyarakat dan Kami sempat melakukan pemeriksaan diKecamatan dan pada waktu itu sudah terjadi sebanyak 2 (dua) kalipenyegelan kantor Desa oleh masyarakat dan situasi sudah ribut sehinggakami fasilitasi untuk musyawarah sampai kemudian BPD mengirim suratkepada Bupati Donggal dan didisposisi kepada kami; Bahwa Saksi mengatakan Ada dua persoalan yang kami lihat yaitu yangpertama Kepala Desa tidak bisa menjalankan Pemerintahan Desa denganmaksimal dan yang kedua Kepala Desa tidak bisa mengelola dana Desadengan
Terbanding/Terdakwa : LISSA RUKMI UTARI
849 — 956
TPK/2021/PT BDG168. 3 (tiga) bundel dokumen Fotocopy Data Lokasi Pemetaan Batas Desatahun 20132018;169. 2 (dua) lembar dokumen Fotocopy Peta Lokasi Pemetaan Batas Desadengan CTSRT;170. 3 (tiga) lembar dokumen Fotocopy RKAKL PPRT 2016;171. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Revisi POK VII TA 2017;172. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Revisi POK II TA 2018 ;173. 1 (satu) lembar dokumen Fotocopy Indeks Citra Satelit Resolusi TinggiIndonesia;174. 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Ketersediaan data CSRST
HENDRAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
HOSIHAH Binti SAFA I
176 — 48
Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang rencana DesaTenggun Dajah/Daya untuk melakukan pembangunan Desadengan menggunakan Dana Desa T.A 2016 tersebut. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang/dana pembangunanjalan yang seharusnya untuk pembangunan jalan di Dusunlarangan dan dusun probungan yang tidak dikerjakan tersebut,karena sepengetahuan Terdakwa uang dana Desa T.A 2016Terdakwa serahkan kepada suami Terdakwa yaitu saksi MassusBin Haris.
Budi Raharjo
Tergugat:
Kepala Desa Kebonagung Andi Kristiyanto, S.E
251 — 178
Penggugatdiminta) menghadap kepada Tim Pemeriksa Inspektorat PemerintahKabupaten Pekalongan pada tanggal 14 Februari 2020 melalui Surat Nomor :005/163 taertanggal 11 Februari 2020, untuk dimintai keterangan sebagaisaksi sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala DesaKebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tentang PenjatuhanHukuman kepada Perangkat Desa;Bahwa Tergugat, juga tidak mengindahkan proses administratif yang sedangberlangsung, dengan memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desadengan
1.SENDA TABERIMA .SH.MH
2.HENLY LAKBURLAWAL, SH.
3.DHIMAS SAPUTRA,SH
4.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
5.MEGGU SALAY,SH
Terdakwa:
Selpianus Djabumir
141 — 153
Sedangkan Laporan Pertangungjawabantahap tahun anggaran 2018 saksi tidak lampirkan pada saat proses pencairanalokasi dana desa maupun dana desa, karena mendasari Peraturan BupatiKepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan PenetapanRincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kepulauan Aru.Bab Ill Penyaluran Dana Desa Pasal 10 ayat (1) huruf b tahap II berupa laporanrealisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnyadari kepala desaDengan
kepadaSaudara Herdi namun kegiatan tersebut fiktif tidak dilaksanakan;Bahwa kegiatan Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan kepada Kelompok Perempuanyang melaksanakan kegiatannya adalah Terdakwa selaku Kepala Desa dengan carasaksi ARENS WEHTABTABA selaku Bendahara menyerahkan dana tersebutkepada Terdakwa selaku Kepala Desa namun kegiatannya fiktif tidak dilaksanakan;Bahwa kegiatan Pelatinan / Sosialisasi / Penyuluhan kepada Kelompok PemudaDesa yang melaksanakan kegiatannya adalah Terdakwa selaku Kepala Desadengan
ADI RAHMANTO, SH.
Terdakwa:
LAURENTIUS SIKIN
145 — 20
sebelum menjadi KasiPembangunan Desa Sungai lIlai adalah sebagai Petani danjuga Sebagai Colector di CU lantang Tipo Beduai, Pada tahun2000 Tahun 2004 menjadi Ketua RT 02 Pelinduk, dan menjadiKepala Dusun Emperet dari Tahun 2004 sampai Tahun 2010;Bahwa tugas dan fungsi Saksi sebagai Kasi PembangunanDesa Sungai Ilai adalah :e Membantu Kepala Desa Merencanakan pembangunan diDesa sei Illai.e Membantu Kepala Desa Memilih Proritas pembangunan diDesa Sei Illai.e Membantu Kepala Desa mengadakan Musyawarah Desadengan
ADLINA,SH
Terdakwa:
FAJAR SIDDIK RKT
101 — 20
dengan alasanpindah tempat tinggal ke desa Kuala Batahan dan adanya hubungan yangtidak harmonis antara terdakwa Fajar Siddik dengan perangkat dan lembagadesa Pasar Batahan;Bahwa saksi mengetahul permasalahan yang dialami terdakwa FAJARSIDIK selama ia menjabat sebagai Kepala Desa Pasar Batahan adalahpermasalahan tentang pembangunan Fisik yaitu pembangunan TPA (TamanPendidikan Al Quran) di Desa Pasar Batahan yang masih terbengkalai ataubelum selesai dikerjakan dan adanya perselisihnan antara Kepala desadengan
sebesar Rp. 507.508.582,(limaratus tujuh juta lima ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah),dimana sebelumnya saldo awal sebesar Rp. 15.084.982, (lima belas juta delapanpuluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).Hal 121 dari Hal 154 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2020/PN MdnMenimbang, bahwa pada tanggal 19 September 2016 berdasarkan suratkeputusan Nomor : 141/KD.PB/2016 terdakwa menghunjuk tim Pelaksanakegiatan dana Desa Pasar Batahan tentang Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desadengan