Ditemukan 2284 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dendengan desadenai desadebgan depandengan dewasadengan dededengan dedidengan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-12-2014 — Putus : 20-03-2015 — Upload : 27-04-2015
Putusan PN MATARAM Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2014/PN Mtr
Tanggal 20 Maret 2015 — - JUMRAH,AR
78 — 30
  • yang ditunjuk oleh Kepala Desa yaitusdr.Gunawarman mengumpulkan uang dari warga penerima Raskinkemudian uang yang terkumpul disetorkan ke rekening Bulog Dompumelalui Bank BRI Cabang Dompu, bukti setoran BRI dibawa ke BulogDompu untuk dibuatkan rekomendasi pencairan raskin;Bahwa Gunawarman selaku petugas yang menangani raskindiangkat berdasarkan SK dari Kepala Desa Wawonduru;Bahwa sebelum Raskin tiba di desa terlebih dahulu ada serah terimaRaskin di gudang Bulog cabang Dompu antara petugas dari desadengan
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-12-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 21/PID.TPK/2017/PT SMG
Tanggal 31 Januari 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : GRAHITA FIDIANTO, SH
Terbanding/Terdakwa : NURUDIN Bin H. SULAEMAN
88 — 43
  • sebagaimana yang dipersyaratkandalam Pasal 15 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yangselengkapnya sebagai berikut:Ayat (1):Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukanpelepasan Hak Kepemilikan kepada pihak lain, kecuali di perlukan untukkepentingan umum.Ayat (2) :Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud ayat 1dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desadengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 10-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 396 K/TUN/2015
Tanggal 10 September 2015 — H. KALLA HALIM BIN SAKA, vs. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KOTA BARU, DKK
48 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3),sedangkan yang lain disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah.Semua surat ukur yang disimpan itu tiaptiap tahun dijilid danmerupakan daftar surat ukur;Dalam faktanya Tergugat lalai tidak melaksanakan ketentuanketentuansebagaimana tersebut di atas dan atau Tergugat tidak pernah melakukanpenyelidikan riwayat bidang tanah itu, penetapan batasbatasnya, dibuatpetapeta pendaftaran yang memakai perbandingan, peta itumemperlinatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desadengan
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Kepegawaian
Register : 25-01-2016 — Putus : 02-06-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 02/G/2016/PTUN-SMD
Tanggal 2 Juni 2016 — AHMAD MAULADIN; melawan BUPATI PENAJAM PASER UTARA;
140 — 54
  • Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang PeraturanPutusan : 02/G/2016/PTUNSMD, halaman 46 dari 92 halamanPelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentangDesa, bahwa bupati menerbitkan keputusan mengenaipengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30(tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BadanPermusyawaratan Desa;3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentangPemilinan Kepala Desa Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3), bahwaBupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desadengan
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 31-01-2018 — Upload : 13-02-2018
Putusan PT SEMARANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG
Tanggal 31 Januari 2018 — NURUDIN Bin H. SULAEMAN
120 — 76
  • sebagaimana yang dipersyaratkandalam Pasal 15 ayat (1), (2), (8) dan (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, yangselengkapnya sebagai berikut:Ayat (1) :Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukanpelepasan Hak Kepemilikan kepada pihak lain, kecuali di perlukan untukkepentingan umum.Ayat (2) :Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud ayat 1dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desadengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-02-2016 — Upload : 18-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 793 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 2 Februari 2016 — Dhariyono bin Karso Sirin;
123 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DASUKI ISTAD(Alm).Bahwa kemudian, pada tanggal 10 Desember 2007, AsosiasiPemerintahan Desa (APDES) Kecamatan Sepaku yang beranggotakan9 (sembilan) desa di Kecamatan Sepaku menerbitkan surat nomor:O3/APDES/XII/2007 yang ditujukan kepada Ketua DPRD KabupatenPenajam Paser Utara berisi permohonan untuk mewujudkan desa yangmandiri agar dapat dialokasikan dana dalam APBD Il tahun 2008sebagai penyertaan modal dalam PerusdesSESAMA milik 9 desadengan besar penyertaan tiap desa sebesar Rp.1.250.000.000, (satumilyar
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum Pemalsuan
Putus : 12-09-2017 — Upload : 16-01-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 316/Pid.B/2017/PN Cbi .
Tanggal 12 September 2017 — Pidana -TARMIN Bin OCA -NIYAH Binti KARINI -MARTA Bin OCA -MARSIH Binti OCA, -JAYADI KUSUMA Bin OCA -UDIN Bin OCA -MARSAN Bin OCA
97 — 102
  • Padahal C Desadengan No. 706 / 800 tersebut telah diterangkan oleh saksi saudaraAGUS BADRUSALAM tidak terdaftar di buku C Desa cipeucangKec.Cileungsi Kab.Bogor.
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 03-03-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 19-06-2019
Putusan PT PONTIANAK Nomor 31/PDT/2016/PT PTK
Tanggal 31 Mei 2016 — Pembanding/Penggugat : MOMONUS Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : ABULIPAH Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : NUH RUSMANTO Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : JAMALUDIN Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : NATALI DESE Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : GADUNG Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : STEVANUS HERI Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : MANGGAU Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : JARAWADI Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : DEDI ASENG Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : ENGKALEK Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : SIMON EKO Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : KADIR Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : MOSES Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH
Pembanding/Penggugat : JONI Diwakili Oleh : AGATHA ANIDA, SH<
103 — 63
  • Badan Permusyawaratan DesaBahwa selain Pengaturan dan Penyeleggaraan Pemerintahan antara Desadengan Desa Adat yang terdapat kewenangan yang berbeda, yaitu:Pasal 103Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksuddalam Pasal 19 huruf a meliputi:a. pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asl;b. pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;c. pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;d. penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku diDesa
Pengadilan PT YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-10-2017 — Putus : 15-11-2017 — Upload : 15-11-2017
Putusan PT YOGYAKARTA Nomor 13/PID.SUS-TPK/2017/PT YYK
Tanggal 15 Nopember 2017 — KABUL SANTOSA bin (Alm) WITO DIHARJO
189 — 95
  • bulan 30.000.000,00IKKSewa tanah kas desa Telaga 1 tahun 1.500.000,00KemuningSewa tanah kas desa untuk 5 tahun 75.000.000,00kios (investor)Kontribusi Alfamart 1 tahun 1.000.000,00Jumlah 112.500.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :Bahwa untuk Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 592.124.749,00 (limaratus sembilan puluh dua juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratusempat puluh sembilan rupiah) tersebut termasuk di dalamnya adalah untukBelanja Bahan Baku Bangunan dalam Program Pembangunan Desadengan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 14-07-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 19-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
YAYAT HIDAYAT, SH.
Terdakwa:
AGUS Bin ATENG
192 — 79
  • 18 Juli 2018Kuasa Bendahara Umum Daerah/BUD PemKab Tasikmalayamenerbitkan Surat Perintah pencairan dana/ SP2D untuk BantuanKeuangan/Bankeu kegiatan sarana prasarana desa Angkatan III pada 33desa termasuk desa Sukasukur sebesar Rp.235.000.000, di transfer keBJB no rek 0983100001845 atas nama PemDes Sukasukur, keesokanharinya tanggal 19 Juli 2018 terdakwa memerintahkan Bendahara DesaSUCI SARASWATI mengambil Bankeu tersebut dan terdakwa bersamasama Bendes melakukan pengambilan Bankeu dari rekening desadengan
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-02-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 22-04-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 68/PDT/2019/PT MDN
Tanggal 9 April 2019 — ROBINSON PARDEDE, DKK VS LUKERIA TAMPUBOLON
94 — 516
  • Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor593/5707/SJ tahun 1984 menyatakan bahwa Lurah/Kepala Desadengan kesaksian Camat tidak boleh lagi mengeluarkan SuratKeterangan Hak Milik yang menimbulkan hak atas tanah. Dengandemikian surat keterangan Hak Milik No. 6/3102/145/TU/SKHM/1985(Bukti T41) haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidakberdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan yangberlaku;3.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 30-03-2021 — Putus : 27-07-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 27 Juli 2021 — Penuntut Umum:
HENDRAWAN, SH., MH.
Terdakwa:
HOSIHAH Binti SAFA I
170 — 48
  • Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang rencana DesaTenggun Dajah/Daya untuk melakukan pembangunan Desadengan menggunakan Dana Desa T.A 2016 tersebut. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui uang/dana pembangunanjalan yang seharusnya untuk pembangunan jalan di Dusunlarangan dan dusun probungan yang tidak dikerjakan tersebut,karena sepengetahuan Terdakwa uang dana Desa T.A 2016Terdakwa serahkan kepada suami Terdakwa yaitu saksi MassusBin Haris.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 24-09-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 09-02-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 76/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat:
Budi Raharjo
Tergugat:
Kepala Desa Kebonagung Andi Kristiyanto, S.E
250 — 177
  • Penggugatdiminta) menghadap kepada Tim Pemeriksa Inspektorat PemerintahKabupaten Pekalongan pada tanggal 14 Februari 2020 melalui Surat Nomor :005/163 taertanggal 11 Februari 2020, untuk dimintai keterangan sebagaisaksi sehubungan dengan terbitnya Surat Keputusan Kepala DesaKebonagung Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan tentang PenjatuhanHukuman kepada Perangkat Desa;Bahwa Tergugat, juga tidak mengindahkan proses administratif yang sedangberlangsung, dengan memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desadengan
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 02-03-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 12-09-2017
Putusan PTUN AMBON Nomor 7/G/2017/PTUN.ABN
Tanggal 15 Juni 2017 — Nama : KADER ABDURRAHIM; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Petani/Pekebun; Tempat tinggal : di Desa Indomut, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2017 dan tanggal 29 Maret 2017 memberikan kuasa kepada YUSMAN ARIFIN, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor LAW OFFICE YUSMAN ARIFIN, S.H. & PARTNER, beralamat kantor di Amasung, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT; Melawan: Nama Jabatan : BUPATI HALMAHERA SELATAN; Tempat Kedudukan : di Jalan Karet Putih Nomor 1, Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2017. Dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu: 1) ILHAM ABUBAKAR, S.H.; 2) RUSLAN UMAKAMEA, S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Kantor Bupati Halmahera Selatan di Jalan Karet Putih Nomor 1 Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
251 — 1868
  • selambatlambatnya 7 (tujuh) hari setelahpemungutan suara;Laporan BPD mengenai calon terpilih kepada Bupati palinglambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia;Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan danpengangkatan kepala desa paling lambat 30 (tiga puluh) harisejak diterima laporan dari Badan Permusyavaratan Desa;Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepaladesa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkankeputusan pengesahan dan pengangkatan kepala desadengan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-04-2012 — Upload : 17-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 152/PID.SUS/2011/PN.SBY
Tanggal 16 April 2012 —
37 — 15
  • Dengan demikianpenarikan biaya adalah sah secara hukum, dan bukan atas penyalahgunaan wewenangTerdakwa sebagai Kepala DesaDengan demikian, maka unsur SECARA MELAWAN HUKUM ATAU DENGANMENY ALAHGUNAKAN KEKUASAANNYA tidak terbukti secara sah menurut hukum".Bahwa benar dari seluruh peserta Ajudikasi di Desa Pulogedang tahun 2006 seluruhnyamembayar kepada Panitia Ajudikasi yang dibentuk oleh terdakwa namun pada faktanyatidak ada peserta yang mencoba berkehendak menyiapkan sendiri keperluan yang menjaditanggungan
Pengadilan PT KUPANG
Register : 10-12-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 23-01-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 20/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG
Tanggal 18 Desember 2018 —
84 — 47
  • (enam puluh dua juta tigaratus ribu rupiah) untuk Pekerjaan Rabat Beton dan Penahan Rabat Jalan Desadengan rincian sebagai berikut :Halaman 3 dari 77 Putusan Nomor 20 /Pid.SusTPK/2018/PN Kpg No Uraian Kegiatan jala) Kegiatan Kegiatan JumlahRabat TPT Tugu Total (Rp)Volume 89m Volume PrasastiLebar 3m 178m Volume 1Tinggi 15cm Lebar 20cm UnitTinggi 15cm1 Bahan 38.634.000 9.199.000 1.304.000 49.137.0002 Alat 861.000 788.000 24.000 1.673.0003 Upah 9.701.000 1.424.000 365.000 11.490.000Jumlah 49.196.000
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-12-2014 — Upload : 18-12-2014
Putusan PN SURABAYA Nomor 138/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 8 Desember 2014 — Drs. HARIST UDIN AUDA Bin HAMZAH
91 — 24
  • ut ada datangkerumahnya, tetapi bantahan Terdakwa ini tidak bisa dibuktikannya, sementara saksi Mas utselaku Kepala Desa Tanggungan dan saksi Mundzir keterangannya bersesuaian denganmengatakan bahwa benar Terdakwa telah memberikan contoh Proposal untuk permohonananggaran JASMAS;Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Masut, saksi Mundzir, dan saksi Sofyanmembentuk Kelompok Masyarakat (POKMAS) yang diberi nama POKMAS KARYABHAKTI, kemudian Proposal Jasmas tahun 2012 untuk pemasangan paving jalan poros Desadengan
Pengadilan PT JAMBI Pidana Khusus
Register : 26-05-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PT JAMBI Nomor 12/PID.TPK/2021/PT JMB
Tanggal 29 Juni 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Wawan Kurniawan, SH.,MH
Terbanding/Terdakwa : SAEFUDIN ZUHRI Bin M. HAVIS
85 — 43
  • Bahwa hubungan kerja antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desadengan Desa di Kabupaten Tebo, yaitu :Halaman 13 dari 165 halaman Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2021/PT JMB Proses Penyaluran Dana : Dinas PMD mempunyai kewenangan untukmelakukan pengajuan surat permintaan penerbitan SPP dan SPM ataspengajuan desa kepada PPKD sesuai dengan Perbup Tebo Nomor 16tahun 2017 pasal 4 Ayat 2.
    Bahwa hubungan kerja antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desadengan Desa di Kabupaten Tebo, yaitu : Proses Penyaluran Dana : Dinas PMD mempunyai kewenangan untukmelakukan pengajuan surat permintaan penerbitan SPP dan SPM ataspengajuan desa kepada PPKD sesuai dengan Perbup Tebo Nomor 16tahun 2017 pasal 4 Ayat 2.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 27-11-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PN AMBON Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.SENDA TABERIMA .SH.MH
2.HENLY LAKBURLAWAL, SH.
3.DHIMAS SAPUTRA,SH
4.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
5.MEGGU SALAY,SH
Terdakwa:
Selpianus Djabumir
139 — 151
  • Sedangkan Laporan Pertangungjawabantahap tahun anggaran 2018 saksi tidak lampirkan pada saat proses pencairanalokasi dana desa maupun dana desa, karena mendasari Peraturan BupatiKepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan PenetapanRincian Dana Desa dan Alokasi Dana Desa setiap Desa Kabupaten Kepulauan Aru.Bab Ill Penyaluran Dana Desa Pasal 10 ayat (1) huruf b tahap II berupa laporanrealisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnyadari kepala desaDengan
    kepadaSaudara Herdi namun kegiatan tersebut fiktif tidak dilaksanakan;Bahwa kegiatan Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan kepada Kelompok Perempuanyang melaksanakan kegiatannya adalah Terdakwa selaku Kepala Desa dengan carasaksi ARENS WEHTABTABA selaku Bendahara menyerahkan dana tersebutkepada Terdakwa selaku Kepala Desa namun kegiatannya fiktif tidak dilaksanakan;Bahwa kegiatan Pelatinan / Sosialisasi / Penyuluhan kepada Kelompok PemudaDesa yang melaksanakan kegiatannya adalah Terdakwa selaku Kepala Desadengan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 18-11-2020 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 1 Maret 2021 — Penuntut Umum:
ADLINA,SH
Terdakwa:
FAJAR SIDDIK RKT
97 — 20
  • dengan alasanpindah tempat tinggal ke desa Kuala Batahan dan adanya hubungan yangtidak harmonis antara terdakwa Fajar Siddik dengan perangkat dan lembagadesa Pasar Batahan;Bahwa saksi mengetahul permasalahan yang dialami terdakwa FAJARSIDIK selama ia menjabat sebagai Kepala Desa Pasar Batahan adalahpermasalahan tentang pembangunan Fisik yaitu pembangunan TPA (TamanPendidikan Al Quran) di Desa Pasar Batahan yang masih terbengkalai ataubelum selesai dikerjakan dan adanya perselisihnan antara Kepala desadengan
    sebesar Rp. 507.508.582,(limaratus tujuh juta lima ratus delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah),dimana sebelumnya saldo awal sebesar Rp. 15.084.982, (lima belas juta delapanpuluh empat ribu Sembilan ratus delapan puluh dua rupiah).Hal 121 dari Hal 154 Putusan Nomor 77/Pid.Sus.TPK/2020/PN MdnMenimbang, bahwa pada tanggal 19 September 2016 berdasarkan suratkeputusan Nomor : 141/KD.PB/2016 terdakwa menghunjuk tim Pelaksanakegiatan dana Desa Pasar Batahan tentang Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desadengan