Ditemukan 2384 data
71 — 169
Bapak Nikolas Mandacan, mempunyai anak kandung 5 (lima) orang diantaranya :1.2.1. Simson Mandacan (alm);1.2.2. Yakop P. Mandacan (Ullo); Putusan Perdata Nomor: 36/Pdt.G/2018/PN.Mnk. Hal 21.3.1.4.1.5.1.6.1.7.1.8.1.2.3. Wermina Mandacan;1.2.4. Antomina Mandacan;1.2.5. Thomas Mandacan; (alm). Bapak Benyamin Mandacan, mempunyai anak kandung 3 (tiga) orangdiantaranya :1.3.1. Simon Mandacan;1.3.2. Yakomina Mandacan;1.3.3. Yemima Mandacan; (alm).
Letkol Chk Dewa Putu Martin, S.H.
Terdakwa:
Tamrin
81 — 39
IX/2 Mataram Nomor : BP29/A15/XII/2018 tanggal 7 Desember 2018 atas nama Terdakwa dalamperkara ini.1.2.1.Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 162/Wira Bhaktiselaku Papera Nomor : Kep/03/I/2019 tanggal 24 Januari 2019.Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IIl13 Nomor :Sdak/10/II/2019 tanggal 1 Pebruari 2019.Penetapan Kepala Pengadilan Militer III14 Denpasar Nomor :TAPKIM / 12 / PM.III14 / AD / Il / 2019 tanggal 8 Februari 2019tentang Penunjukan Hakim.Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID
1.PT. Sumber Plasindo Jayasakti, Dalam hal ini diwakili Direkturnya Rachmad Effendy
2.PT. Inti Plasindo Jayasakti, Dalam hal ini diwakili Direkturnya Inggriani
3.PT. Damarjaya Sakti, Dalam hal ini diwakili Direkturnya Inggriani
Tergugat:
1.PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk.
2.Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Romulo, Charlie dan Rekan
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang
4.Muhammad Teguh
105 — 43
Inti PlasindoJayasakti yang terikat perikatan hukum dengan TERGUGAT berdasarkan :1.2.1 PPH Nomor PLM/011/002 tanggal 07 November 2011 denganjumlah hutang yang harus dibayar sebesar Rp 874.819.817(delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus Sembilanbelas ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).1.2.2 PPH Nomor PLM/011/003 tanggal 07 November 2011 denganjumlah hutang yang harus dibayar sebesar Rp 20.061.715,(dua puluh juta enam puluh satu ribu tujuh ratus lima belasrupiah).1.3 PENGGUGAT III yaitu
76 — 11
ada, tetapsekarang tidak tahu barangbarang tersebut masih ada atau tidak;Him 44 dari 81 Putusan No : 2650/Pdt.G/2015/PA.SdaBahwa untuk tanah dan bangunan toko material serta tanah dan bangunangudang sepengetahuan saksi milik mereka berdua,karena dulu mereka berduatinggal dirumah tersebut (3.1);Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil sangkalannya Tergugattelah mengajukan 21 surat bukti dan telah diberi materai secukupnya dan telahdicocokkan dengan aslinya kecuali surat bukti (17.1.1,7.1.2 1.2.1
248 — 424 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menurut Judex Facti Tingkat Pertama, Pembanding dahuluTerdakwa telah melanggar unsur delik dengan sengaja karena :1.2.1. Menurut logika Terdakwa 1 dan Terdakwa II sudah pastitahu 247 lembar NCD itu dibuat secara tidak benar, antaralain dengan menggunakan data KTP para pelamar kerjaPT. Bank Century yang sesungguhnya mereka tidak adaHal. 85 dari 93 hal. Put.
1.YAYASAN DAARUSSA'ADAH CIGANJUR Diwakili oleh H. ABDUL CHOLID, BA.
2.YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM EL-SYIFA JAKARTA. Diwakili oleh AHMAD YASIR FAUZI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Intervensi:
1.Sabenih Bin Saleh
2.Komang Hadi Wiharja, ST.
228 — 484
Pasar Minggu;Denganobjek sengketa, objek tanahnya di Jalan Pasir (Kampung Setu)RT.005, RW. 006 (dahulu RT.002, RW.02);1.2.1. Alas Hak Girik Tersebut Terletak Di Jalan Kelinci,Berdasarkan Bukti Surat PembandingBahwa apabila mengacu kepada Girik C 2761 di atas,sangat jelas objek tanahnya terletak di RT.001, RW.02,Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Pasar Minggu atausekarang dikenal dengan sebutan Jalan Kelinci RT.006dan 007, RW.06, Kelurahan Ciganjur, KecamatanHalaman 26 dari 205 halaman.
Putusan Nomor: 163/G/2019/PTUNJKT12.telah dibeli oleh Bapak Saleh Derahman orang tua Tergugat IIIntervensi 1;Bahwa Tergugat II Intervensi 1 menolak keras dan tegas terhadapdalildalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa alas hak giriktersebut terletak di Jalan Kelinci berdasarkan bukti surat pembandingsebagaimana angka nomor 1.2.1 pada surat gugatan, adalah dalildalil yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan, olehkarena:a.
145 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 01/1.711.1, tanggal 7111990;1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Pencatatan Tanahdan Bangunan Untuk Penetapan Ipeda Daerah Khususlbukota Jakarta, Nomor 715 Persil 49 D.Il, seluas 45.908M2, atas nama H.SUKARI bin GURI;Nomor 581/JB/MA/1990, tanggal 08 November 1990, antaraSaudara MARYANI (sebagai Penjual) dengan SaudaraMUSTAKIM (sebagai Pembeli), dengan tanah seluas 4.954 M2(eks tanah milik adat Nomor C 715) terletak di RT. 006/01Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut:1.2.1
SUKARI;Nomor 592/JB/MA/1990, tanggal 09 November 1990, antaraSaudara MARYANI (sebagai Penjual) dengan Saudari HARIANIWIDJAJA (sebagai Pembeli), dengan tanah seluas 4.500 M2(eks tanah milik adat Nomor C 715) terletak di RT. 006/01Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, berikut:1.2.1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama MARYANI;1 (satu) lembar fotokopi KTP atas nama HARIANIWIDJAJA;1 (satu) lembar fotokopi Tanda Terima Akta Jual Beli,Nomor 592/JB/MA/1990, tanggal 9111990;1 (satu) lembar
53 — 13
peningkatan Inprastruktur Provinsi / IPsebesar Rp. 65.000.000,Halaman 49 dari 181 Halaman Putusan No. 70/Pid.SusTPK/201 8/PN.Bdg.Bahwa semua pendapatan tersebut teruang dalam APBdesperubahan Desa padabeunghar tahun anggaran 2016Bahwa jika melinat dari APBDes Perubahan Desa Padabeunghartahun anggaran 2016 yang saksi tandatangani dapat saksi jelskanbahwa dana DD dan ADD terseut di tuangkan dalam APBDespada point pendapatan Transfer Kode rekening (1.2) adapununtuk Dana Desa (DD) pada kode rekening (1.2.1
SAMAD, sedangkan untuk Dana ADD dan DD tersebuttercantum dalam APBDes Point Pendapatan Transfer denganKode rekening (1.2) adapun untuk ADD Kode rekening (1.2.3) danDD Kode rekening (1.2.1).Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme turunnyaDana ADD dan DD terseut karena untuk Proses pencairandilakukan oleh Kepala Desa Bersama dengan Bendahara, namunDana tersebut Masuk / turun ke rekening Desa Di Bank.
66 — 24
dalam penguasaan Almarhum Ahmad Haji Hasan Sufali, AlmarhumDjafar Sidiq dan Almarhum Asfur Sofyan, yang kemudian penguasaannyadilanjutkan oleh Para Tergugat sampai dengan perkara ini disidangkan diPengadilan Negeri Ende, dengan diikuti proses administrasi pajak sebagaimanakewajiban seorang warga negara sejak tahun 1981, sehingga cukup alasanuntuk menjadi pembuktian dalam perkara a quo.Terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas Pembanding berpendapat sebagai berikut:1.2.1
Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 4.004/18/A/71 bertanggal10 Mei 1971, tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Distrib usi/Resistrib usipenegasan hak tanah pertanian, tidak ada hubungan dengan perkara a quo,Karena:1.2.1 Bukti Surat T.2 atas nama H. MOHAMAD ASFALI (bukan atasnama AHMAD H. HASAN SUFAL));1.2.2 Bukti Surat T2 mengatur tentang tanah seluas 5.155 M2, denganbatasbatas, yaitu:a. Salem Alhadad,b. Abdul Rauf,c. Suleman B,d.
46 — 13
18Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndangNo.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwadan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota Keberatan(Eksepsi);Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum telahmengajukan Barang Bukti berupa:1.2.1
59 — 168 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pertimbangan Hukum Pengadilan PajakBerikut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sampaikan alasanalasan hukum yang menjadi dasar PutusanPengadilan Pajak yang diajukan Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali:1.2.1. Pertimbangan Hukum yang mendasari Majelis Hakim PengadilanPajak dalam membuat Putusan untuk Pemohon PeninjauanKembali (dahulu Pemohon Banding) adalah sebagai berikut:a.
371 — 175 — Berkekuatan Hukum Tetap
ini;(iii) Sedangkan Merrill Lynch dan Orchard merupakan KrediturKreditur BLT, mereka tidak akan menerima pembayaran apapunberdasarkan Rencana dari BLT dan/atau setiap anakanakperusahaan BLT (kecuali untuk Buana dan anakanakperusahaan Buana) berdasarkan rencana ini pada saatpemenuhan transaksi yang terpisah sesuai dengan restrukturisasiBuana untuk penyelesaian tagihan mereka dan jaminan yangada;1.2 Sepanjang kewajiban BLT berdasarkan Rencana ini masih belumdipenuhi seluruhnya, BLT berjanji bahwa:1.2.1
86 — 47
Terpidana ZamzamiJambak);1.2.1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD NegeriNO.173276 Siborongborong;1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD NegeriNO.177653 Sipoholon; Putusan Nomor 28/Pid.SusTPk/2017/PT MDN halaman 86=10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.1 (satu) set Laporan AkhirNO.173101 Tarutung;1 (satu) set Laporan AkhirNO.177044 Garoga;1 (satu) set Laporan AkhirNO.177651 Tarutung;1 (satu) set Laporan AkhirNO.173289 Siborongbong;1 (satu) set Laporan AkhirNO.177032
Terpidana ZamzamiJambak);1.2.1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 4 Ruang Kelas SD NegeriNO.173276 Siborongborong;1 (satu) set Laporan Akhir Rehabilitasi 3 Ruang Kelas SD NegeriNO.177653 Sipoholon; Putusan Nomor 28/Pid.SusTPk/2017/PT MDN halaman 142=10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.1 (satu) set Laporan AkhirNO.173101 Tarutung;1 (satu) set Laporan AkhirNO.177044 Garoga;1 (satu) set Laporan AkhirNO.177651 Tarutung;1 (satu) set Laporan AkhirNO.173289 Siborongbong;1 (satu) set Laporan AkhirNO.177032
37 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor. 419/B/PK/PJK/2015Kembali:1.2.1. Pertimbangan Hukum yang mendasari Majelis Hakim Pengadilan Pajakdalam membuat Putusan untuk Pemohon Peninjauan Kembali (dahuluPemohon Banding) adalah sebagai berikut:a.
126 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, telah jelas bahwa Judex Factidalam mengadili perkara keberatan a quo tidak memeriksa, menelitidan mempertimbangkan putusan Pemohon Kasasi, berkas perkara danMemori Penjelasan Keberatan dari Pemohon Kasasi secarakeseluruhan dengan cermat dan seksama sebagai berikut:1.2.1. Bahwa Putusan KPPU No. 12/KPPUL/2009 telah tepat danbenar, dan didasarkan atas pertimbangan analisa komprehensifyang cukup berdasarkan alatalat bukti yang cukup kekuatanpembuktiannya;1.2.2.
177 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
Para pihak masingmasing berkewajiban dan mengikat diri untuksegera setelah ditandatanganinya akta ini menghentikan danmencabut serta meniadakan semua perkara atau tindakan hukum yangtelah ataupun yang mungkin dapat dilakukan oleh masingmasing pihakberkenaan dengan perselisihan atas:1.1. obyek atau;1.2. hak atas tanah:1.2.1. yang terletak di jalan Dukuh Kupang Nomor 126 Surabaya,atau1.2.2. yang diuraikan dalam sertipikat Hak Milik Nomor 72/DesaDukuh Pakis, atau1.2.3. yang diuraikan dalam sertipikat
40 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebanyak 3 (tiga) kali, MajelisHakim Pengadilan Pajak memutuskan bahwa pemeriksaanpersidangan dinyatakan CUKUP, dan tidak melakukanpembahasan pada sengketa pajak materiil yang PemohonPeninjauan Kembali ajukan.Halaman 31 dari 100 Halaman Putusan Nomor 434 /B/PK/PJK/20151.2 Pertimbangan Hukum Pengadilan PajakBerikut Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)sampaikan alasanalasan hukum yang menjadi dasar PutusanPengadilan Pajak yang diajukan Peninjauan Kembali oleh PemohonPeninjauan Kembali:1.2.1
ADITYO ISMUTOMO, SH.
Terdakwa:
ELYA GARMILAH
67 — 18
Farida mengetahui cek yang diberikan oleh terdakwa kosongkarena memang tidak ada pencairan dari proyek Paud;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1.2.1 (satu) lembar surat pernyataan dari E. Garmilah (Direktur CV. Bella)tertanggal 31 Januari 2014 (ASLI);1 (satu) lembar cek Bank BJB No. EAA 04 480033 tertanggal 20 Agustus2014 senilai Rp 635.800.000, (enam ratus tiga puluh lima juta delapan ratusribu rupiah) atas nama CV.
98 — 55
PolisiXXXXXXXXXXXXwarna kuning tahun pembuatan 2006 adalah hartabersama antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi denganTermohon/Penggugat Rekonvensi;1.2.1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R No. PolisiXXXXXXXXXXXX warna hitam tahun pembuatan 2006, adalah hartabersama antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi denganTermohon/Penggugat Rekonvensi;2.
763 — 613 — Berkekuatan Hukum Tetap
Unsur Pelaku Usaha;1.2.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka5 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orangperorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badanhukum atau bukan badan hukum yang didirikan danberkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayahhukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupunbersamasama melalui perjanjian, menyelenggarakanberbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;2.2.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara iniadalah PT.