1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Sdw tersebut diatas;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mencoret gugatan perkara perdata Nomor 76/Pdt.G/2020/PN Sdw dalam register yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 2.727.000,- (dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah);

Penggugat:
1.VINSENSIUS
2.Debora Christiani
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, cq. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat cq. Kepala Dinas
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, cq. Kecamatan Barong Tongkok, cq. Camat
2.Lynda Widiastuti, S.Pd
3.Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, cq. Bupati
4.DPRD Kabupaten Kutai Barat

PENETAPANNomor 76/Pdt.G/2020/PN SdwDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhnkan putusan sebagai berikut dalamperkara gugatan antara:VINSENSIUS, beralamat di JI. A Yani RT. 001 Barong Tongkok, Kab. KutalBarat, Kaltim, Desa Barong Tongkok, KecamatanBarong Tongkok, Kab. Kutai Barat, KalimantanTimur , sebagai Penggugat I;DEBORA CHRISTIANI, beralamat di JI.

Kutai Barat, Kaltim, Desa Barong Tongkok,Kecamatan Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat,Kalimantan Timur , sebagai Penggugat II;Lawan:Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, cq. Dinas Kependudukan DanPencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat cq.Kepala Dinas, berkedudukan di JI.

Perkantoran II Komplek Pusat Perkantoran PemerintahKabupaten Kutai Barat, Sendawar, KabupatenKutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, DesaSendawar, Kecamatan Barong Tongkok, Kab.Kutai Barat, Kalimantan Timur , sebagaiTergugat;Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, cq. Kecamatan Barong Tongkok,cq. Camat, berkedudukan di Jalan JendralSudirman No. 01, RT. Ill Barong Tongkok,Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur,Desa Barong Tongkok, Kecamatan BarongTongkok, Kab.

Kutai Barat, Kalimantan Timur ,sebagai Turut Tergugat LYNDA WIDIASTUTI, S.Pd., beralamat di Jalan Hasannudin, SimpangRaya, RT. 004, Kec. Barong Tongkok, KabupatenHalaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 76/Pdt.G/2020/PN SdwKutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, DesaBarong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok,Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur , sebagaiTurut Tergugat IlPemerintah Kabupaten Kutai Barat, cq.

Barong Tongkok,Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur,sebagai Turut Tergugat Ill ;DPRD Kabupaten Kutai Barat, berkedudukan di Jl.

Pembanding/Penggugat : SUNUSENG B
Terbanding/Tergugat I : ISMAIL, Ketua Kelompok Tani Kami Kutai
Terbanding/Tergugat II : SADARUDDIN Sekretaris Kelompok Tani Kami Kutai

Bahwa Para Tergugat (ISMAIL dan SADARUDDIN) adalahPengurus Kelompok Tani Kami Kutai yang diangkat/ditunjuk oleh paraanggota Kelompok Tani Kami Kutai berdasarkan Berita Acara SusunanPengurus Kelompok Tani Kami Kutai tanggal 30 mei 2004 yang diketahuidan ditandatangani Kepala Desa Sepaso Selatan, yang mana ParaTergugat ditunjuk masingmasing sebagi Ketua (ISMAIL) dan Sekretaris(SADARUDDIN);4.

Staf Dinas Perkebunan Supardi SPKabupaten Kutai Timuriv.

Bahwa sehubungan dengan kelalalain Pemohon Intervensi dalammelakukan pembayaran kepada Kelompok Tani Kami Kutai diwakili olehTermohon Intervensi II/Tergugat dan Termohon Intervensi IIl/Tergugat IIseluas 150 Ha namun Kelompok Tani Kami Kutai tidak pernah menggaraplahan diwilayah RT.06 Desa Sepaso Selatan sedangkan kelompok TaniKami Kutai tidak memiliki Surat yang sah;13. Bahwa atas kelalaian Pemohon Intervensi dalam melakukan ganti rug!

KPC kepada Kelompok TaniKami Kutai. Sehingga tidak jelas, apakah Para Tergugat digugat secaraPribadi atau sebagai Pengurus Kelompok Tani Kami Kutai.3.

Kami Kutai tersebut diatasberdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 25 November 2010 yangditandatangani oleh 46 orang anggota KT. Kami Kutai yang diketahui olehKepala Desa Sepaso Selatan, Camat Bengalon.4. Bahwa setelah dilakukan identifikasi ternyata anggota KT. Kami Kutaiyang menggarap tanah seluas 150 Ha tersebut sebanyak 46 Orang danyang menggarap tanah tersebut adalah dari KT. Kami Kutai (bukanPenggugat/Tergugat Intervensi I).5.

PEMERINTAH DAERAH KUTAI KARTANEGARA Cq. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,M e l a w a n1. ASMAWI2. SYAHLI

KUKAR INDO COAL, vs BUPATI KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

BUPATI KUTAI KARTANEGARA PROVINSIKALIMANTAN TIMUR berkedudukan di JalanWoltermonginsidi No. 1, Tenggarong, ProvinsiKalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasakepada :1. Arief Anwar, SH.M.SI, WarganegaraIndonesia, Jabatan Kepala Bagian HukumSekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara ;2. Hj. Asnani, SH.MH., Warganegara Indonesia,Jabatan Kepala Sub. Bagian Bantuan HukumSetkab. Kutai Kartanegara ;3.

Kukar Indo Coal telah dibatalkan olehTergugat (Bupati Kutai Kartanegara) dengan Nomor540/06/DPEIV/V/2006 tanggal 23 Mei 2006, sedangkanSurat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara 540/36/KPEr/DPEIV/VII/2005 tentang Pemberian KuasaHal. 13 dari 31 hal. Put. No. 47PK/TUN/2011.14Pertambangan Eksplorasi telah berakhir masa berlakunyatanggal 7 ~~ Juli 2008, sebelum gugatan Penggugatdiajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda 12September 2008.

Kepala Dinas Pertambangan danEnergi Kabupaten Kutai Kartanegara dan instansiterkait lainnya, sehingga sangat bertentangan22(iidengan akal sehat jika antara Penggugat danTergugat c.q. Kepala Dinas Pertambangan danEnergi Kabupaten Kutai Kartanegara dan instansiterkait lainnya TIDAK PERNAH MENY INGUNGkeberadaan Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 540/87/KP Er/DPEIV/VII/2008 tanggal 19Juli 2006 tentang Pemberian Kuasa PertambanganEksplorasi atas nama PT.

PT.Kukar Indo Coal sudah tidak ada relevansi danakibat hukum bagi kepentingan PEMOHON PENINJAUANKEMBALI yang memiliki KPEksplorasi berdasarkanSurat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor30540/36/KP Er/DPEIV/V1I1/2005 (vide, bukti P4)tanggal 7 ~~ Juli 2005 tentang Pemberian KuasaPertambangan Eksplorasi (KW.KTN 2005 036 Er) atasnama PT. Kutai Indo Coal;5.

Kutai Indo Coal adalahtetap sah dan berlaku, sehingga TERMOHON PENINJAUANKEMBALI menurut hukum tidak boleh menerbitkan SuratKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/87/KPEr/DPEIV/VII/2006 (vide, bukti T.11.Int.13)tanggal 19 Juli 2006 tentang Pemberian KuasaPertambangan Eksplorasi atas nama PT. Mulia PersadaKartanegara (TURUT TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI) diatas areal yang sama dengan KPEksplorasi PEMOHONPENINJAUAN KEMBALI;6.

Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya Balikpapan-Handil II RT.X Kelurahan Kuala Samboja Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan panjang ukuran 125 meter dan lebar 155 meter, dengan batas-batasnya sebelah Timur : H. Tamin, sebelah Selatan : Polsubsektor Kuala Samboja (eks. Polsek Kuala Samboja), sebelah Barat : Jalan Raya Balikpapan Handil II dan sebelah Utara : Abd hamid/Mastan/Galuh; -----------------3.

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan/mengembalikan tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Raya Balikpapan-Handil II RT.X Kelurahan Kuala Samboja Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan panjang ukuran 100 meter dan lebar 100 meter, dengan batas-batasnya sebelah Timur : H. Tamin, sebelah Selatan : Polsubsektor Kuala Samboja (eks.

KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Cq.KEPOLISIAN SEKTOR KUALA SAMBOJA KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA- KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

-PT.RIDLATAMA TRADE POWERINDO vs-BUPATI KUTAI TIMUR-PT.NUSANTARA WAHAU COAL

ZAINUDDIN ASPAN, SH,.M.SiKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala BagianHukum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur.. NORA RAMADANI, SH.,MHKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Staf BagianBantuan Hukum Pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Timur ;. ARDIANSYAH, SHKewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Staf BagianBantuan Hukum Pada Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Timur ;.

Ridlatama Group beserta lampirannya sesuai dengan bukti P12 ;Foto copy dari Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 06Tahun 2004 tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Kutai Timur tahun20012005 serta peta alokasi pemanfaatan ruang rencana tata ruang wilayahKabupaten Kutai Timur yang ditandatangani oleh Bupati Kutai Timur H.MAHYUDIN, ST,.MM dan peta sesuai dengan bukti P14 ;Foto copy sesuai dengan aslinya penyajian leaplet promosi daerah PemerintahKabupaten Kutai Timur Potensi

Rhidatama Group yang ditujukan kepada SekretarisDaerah Kabupaten Kutai Timur ;Foto copy sesuai dengan aslinya Telaahan staf dari Kepala Dinas KehutananKabupaten Kutai Timur tanggal 30 April 2010 perihal : telaahan Dinas Kehutananyang ditujukan ke Bupati Kutai Timur ;Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Register surat keluar Dinas PertambanganTahun 2009 ;Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Register Dinas Kehutanan Tahun 2009T8Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 540.1

Ridlatama Trade Powerindo, seluas 5.386 Ha, yang terletakdi Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur ;4.

Timur yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur (vide bukti T2)Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat langkah administratif yang dilakukan olehKepala Dinas Pertambangan Dan Energi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yangditujukan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur dengan mengeluarkanTelaahan Staf (vide bukti T3) dan Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah KabupatenKutai Timur yang ditujukan kepada Bupati Kutai Timur (incasu Tergugat) perihal TelaahanDinas Kehutanan tanggal 30 April 2010

DINAS PERTIMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA vs STEFANUS DONI;

PUTUSANNomor 614 K/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara:DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUTAIKARTANEGARA, tempat kedudukan di Komplek PerkantoranBupati Kutai Kartanegara, Gedung Kembar Blok A Lantai 2,Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Timbau, Tenggarong,Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:1.10.11.Drs

Kartanegarawalaupun hanya sebagian dari apa yang diminta oleh Pemohon:Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon tersebut seperti apa yangtertuang di Permohonannya tanggal 17 Desember 2013 adalahuntuk kepentingan Riset dan/atau Penelitian yang akan dilakukanoleh Pemohon yang sebagai bahannya adalah Semua PenrijinanPertambangan seKabupaten Kutai Kartanegara;Bahwa terhadap Penelitian yang dilakukan oleh Pemohon berupasemua Perijinan Pertambangan seKabupaten Kutai Kartanegarauntuk bahan dimaksud tentu secara

Pasal 5 huruf b Peraturan KomisiInformasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur PenyelesaianSengketa Informasi Publik;Bahwa benar pada awalnya Permohonan Informasi yangdisampaikan Pemohon kepada Dinas Pertambangan danEnergi Kabupaten Kutai Kartanegara sepenuhnya tidak dikabulkanoleh Termohon Informasi, akan tetapi kKemudian Pemohon Informasimengajukan Keberatan kepada Kepala PPID Dinas Pertambangandan Energi Kutai Kartanegara dan atas Keberatan tersebut TermohonInformasi menjawab Keberatan yang disampaikan

Putusan Nomor 614 K/TUN/20152.2Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor 540/459/SEKT/II/2014tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani Drs. Adinur M.AP/Termohon Informasi, Stefanus Doni/Pemohon Informasi, MerahJohansyah dari Jatam Kaltim serta Drs. H.

Surip, S selaku KetuaPPID Kabupaten Kutai Kartanegara);Bahwa dengan ditandatanganinya Berita Acara Pertemuan Mediasidan Klarifikasi atas Permintaan Data dan Informasi di DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegara denganNomor 540/459/SEKT/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 pada angkake 2, Pemohon Informasi dan Termohon Informasi telah sepakatuntuk melakukan mediasi lanjutan setelah tanggal 28 Februari 2014terhadap permohonan Surat Keputusan Ijin Usaha Pertambangan seKutai Kartanegara yang

BINTANG KUTAI MOTOR

Pembanding/Penggugat : ENI YUSRIANI,S.Pd
Terbanding/Tergugat : BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Cikini Raya No.117Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :ENI YUSRIANI,BUPATI KUTAIS.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, yang bertempat tinggal diJalan Ponoragan RT.003 Kelurahan Ponoragan Kecamatan LoaKulu Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/PNS, dalam hal ini memberikankuasa kepada :1. SAKIR Z, SH.2. ZAINALARIFIN, SH.3. SULIANSYAH, SH.4.

PAULUS SURYADI, SH.Para Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor SAKIR Z, SH danREKAN, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Perum BengkuringBlok A Jalan Kastela 9 No.316 RT.76 Kelurahan SempajaSelatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2019.Untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding/Penggugat;MELAWANKARTANEGARA, berkedudukan di Jalan Wolter MonginsidiTenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Kode Pos 75511Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi

TUN.JKTKesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan AparaturSipil Negara (ASN) pada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara, beralamat pada KantorPemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Jalan. WolterMonginsidi No.01 Tenggarong, berdasarkan surat kuasa khususNomor : B119/HK/BANKUM/065.16/03/2020 tanggal 17 Maret2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding/Tergugat;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;Telah membaca :1.

BUPATI KUTAI TIMUR; ZEKY HAMZAH, S.E;HARTONO; RIDUAN;MASDARI KIDANG; SOLIHIN;

HM.Hasan,RT.001, Desa Tepian Langsat KecamatanBengalon, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal inimemberikan kuasa kepada :1. Sugih Hartono, SH.,MH;Hal 1 dari hal 12 Put. No. 288/B/2017/PT.TUNJKT2.

RIDUAN, Kewarganegaraan Pekerjaan Swasta, alamat JalanRT/RW 02/01, Desa Tepian Langsat,atan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur,rovinsi Kalimantan Timur ;3. MASDARI , Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanKaryawanSwasta,alamat Tepian Langsat RT/RW 001/000,Desa Tepian Langsat, Kecamatan Bengalon,Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur ;4.

SOLIHIN, Kewarganegaraan Indonesia,PekerjaanWiraswasta, alamat JalanMulawarman RT.019/003, Desa Sepaso,Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur,Provinsi Kalimantan Timur ;Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :1. ROBERT NABABAN, SH.,MH;Hal 2 dari hal 12 Put. No. 288/B/2017/PT.TUNJKT2. SABAM M.M BAKARA, SH;222===3. YONATAN TANDI LAYUK, SH;4. SITTOMPUL CHARLES MAROLOP, SH;5.

Menyatakan batal Keputusan B Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengkdimohonkan Para Penggugat; Mengabulkan gugatan Para Penggugat untu Socuaseemnnneeai Timur Nomor: 141.1/K.166/2017 tentang Pemberhe enjabat Kepala Desa danMemerintahkan T ntuk mencabut Keputusan Bupati KutaiTimur Nomor .166/2017 tentang Pemberhentian PenjabatKepala n Pengangkatan Kepala Desa Tepian LangsatBengalon Kabupaten Kutai Timur Tanggal 17 Februariemerintahkan kepada Tergugat, Bupati Kutai Timur melaluiaparaturnya

cq Panitia Pemilihnan Kepala Desa untuk melakukanpemungutan suara ulang terhadap warga RT. 05 di TPS 04 DesaTepian Langsat, Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur palinglambat 30 (tiga puluh) hari setelah Putusan ini berkekuatan hukumMenghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayarbiaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 502.000 (limaHal 4 dari hal 12 Put.

Pembanding/Tergugat : Bupati Kutai Kartanegara
Terbanding/Penggugat : CORNELIUS BERNARD ROBERT

PUTUSANNomor : 124/ B / 2020 / PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenangmemeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :BUPATI KUTAI KARTANEGARA, berkedudukan di Kompleks Kantor BupatiKutai Kartanegara, Jalan Wolter Mongonsidi, Tenggarong;Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada:1. PURNOMO, S.H.j222222necoenne eee neee cence2.

ALFINCE YOEL LUFUNG, S.H., M.H.j2020200Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat di KantorPemerintah Kabupaten Kutai kartanegara Jl.

WolterMongonsidi No. 1 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartenegara,Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :B2957/HK/BANKUM/065.016/10/2019, tertanggal 25Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT/PEMBANDING ; MELAWAN:CORNELIUS BERNARD ROBERT, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanEks Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di JalanHal 1 dari 12 hal. Put. No. 124/B / 2020 / PT. TUN.JKTK.H.A. Muksin No. 58, RT.1 Gg.

Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:888/III.1401/A.SK/VII/BKPSDM/2019 tanggal 30 Juli 2019 TentangPemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanHal 2 dari 12 hal. Put. No. 124/B / 2020 / PT. TUN.JKTatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan atas nama Cornelius Bernard Robert, S.T.P., M.T., NIP.19720920 199903 1 0053.

dilompati harus terlalui seluruhnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas,maka Majelis Hakim Banding terlebin dahulu akan mempertimbangkanpenggunaan instrumen upaya administratif yang telah dilakukan olehPenggugat/Terbanding sebelum mengajukan penyelesaian sengketaadministratif secara yudisial ke Peradilan Tata Usaha Negara ;Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan pembatalanoleh Penggugat/Terbanding kepada Pengadilan Tata Usaha NegaraSamarinda adalah :Keputusan Bupati Kutai

Penggugat:
L LIAH HINGAN
Tergugat:
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Kutai Kartanegara tahun 2019No.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3Tahun 2018 jo. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36Tahun 2019 jo.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 jo.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014 jo.Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun2018 jo. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun2019 jo.

Pasal 4 huruf(b) Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 jo.Pasal 10 ayat (1) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 10Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PeraturanBupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019, BadanPermusyawarat Desa Muara Salung berwenang membentukpanitia pemilihan kepala desa, oleh sebab itu pada tanggal 26April 2019 Badan Permusyawarat Desa Muara Salungmembentuk

Pasal 28 ayat (3) Peraturan DaerahHalaman 54 Putusan Nomor :5/G/2020/PTUN.SMDKabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2018 jo.

ADITYA KIRANA MANDIRI vs-BUPATI KUTAI KARTANEGARA-PT. BARA SEJATI

KewarganegararnIndonesia, Jabatan Kepala Bagian HukumSekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;2. Budi Haryadi, SH. Kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum SekretarisDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;3. YT Alrianto, SH. MH. KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Staf Bagian Bantuan HukumSekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;4. Alfince Yoel Lufung, SH. KewarganegaraanIndonesia, Jabatan Staf Bagian Bantuan HukumSekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;5. M.

Syaukani HR, MM telahmendelegasikan kewenangannya kepada wakil Bupati Kutai Kartanegaraberdasarkan peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 2007 tentangPendelegasian wewenang penandatanganan Naskah Dinas kepada Wakil Bupatitanggal 22 Mei 2007 ( Pertaturan Pendelegasian Wewenang);4.

Dalam perkara a quo, KP Eksploitasi Penggugat tertanggal 23 Agustus 2007tersebut ditandatangani oleh Bupati Kutai Kartanegara padahal merupakan faktahukum bahwa pada tanggal 23 Agustus 2007 tersebut Bupati Kutai KartanegaraIL.telah mendelegasikan kewenangannya kepada wakil bupati Kutai Kartanegara,berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara nomor 10 tahun 2007 tentangPendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas kepada Wakil Bupatitanggal 22 Mei 2007 (" Peraturan Pendelegasian Wewenang")

Syaukani IR, SE, MM ( bukti P1 );Menimbang, bahwa Bupati Kutai Kartanegara Prof. DR. H.

Syaukani HR, SE, MMdengan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2007 tanggal 22 Mei 2007Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas, telah mendelegasikankewenangannya kepada Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Bukti T7); Menimbang, bahwa dengan telah didelegasikannya kewenangan Bupati KutaiKartanegara kepada Wakil Bupati Kutai Kartanegara maka Bupati sebagai pemberi delegasisejak tanggal 22 Mei 2007 berdasarkan Peraturan Bupati Kutai KartanegaraNomor 10 Tahun 2007 sudah tidak

Pembanding/Tergugat : Bupati Kutai Kartanegara
Terbanding/Penggugat : PAKHRUDDIN, SE, M.Si

PUTUSAN Nomor : 136/B/2020/PT.TUN.JKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa danmemutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang diPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Raya No. 117,Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraANALG 1 $= = 2 nanan nnn nnn nnn nnn ne ncn nnn nn nn nnn ncn nnn nen nenenesBUPATI KUTAI KARTANEGARA, yang berkedudukan di Jalan.

WolterMonginsidi, Tenggarong Kabupaten Kutai KartanegaraProvinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasakepadaLpuRNoM, shatseul HERYUDH, = SH,aa 7S ALFINCE YOELLUEUNG, SH.Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanPegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah KabupatenKutai Kartanegara beralamat di Jalan. Wolter MonginsidiHal 1 dari 10 hal. Put. No. 136/B/2020/PT.TUN.JKTNo.01 Tenggarong, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : B3252/HK/BANKUM/065.16/II/2019 tanggal 18Nopember 2019.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/PEMBANDING;MELAWANPAKHRUDDIN, SE.M.Si, Kewarganegaraan Indonesia, yang bertempattinggal di Jalan Gunung Pegat RT.035 Kel/Desa MelayuKecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/PNS., dalam hal inimemberi kuasa kepadaPara Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor SAKIR Z,SH dan REKAN, Kewarganegaraan Indonesia, alamatPerum Bengkuring Blok A Jalan Kastela 9 No.316 RT.76Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan SamarindaUtara, Kota Samarinda

No. 136/B/2020/PT.TUN.JKTMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :888/III.1140/A.SK/IV/BKPSDM/2019 tanggal 30 April 2019 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatanatau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya denganJabatan atas nama Pakhruddin,SE.

,M.Si, NIP.196412231998031002;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanBupati Kutai Kartanegara Nomor : 888/III.1140/A.SK/IV/BKPSDM/2019tanggal 30 April 2019 tentang Pemberhentian Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan YangAda Hubungannya dengan Jabatan atas nama Pakhruddin, SE., M.Si,NIP.196412231998031002;Memerintahkan kepada Tergugat dengan kewajiban untukmerehabilitasi hakhak dan kedudukan Penggugat sebagai PegawalNegeri Sipil seperti keadaan

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 557/SK-BUP/HK/2019, tanggal 6 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun, Masa Jabatan Tahun 2019-2025 serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kota Bangun II;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 557/SK-BUP/HK/2019, tanggal 6 Desember 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala

Desa Kota Bangun II Kecamatan Kota Bangun, Masa Jabatan Tahun 2019-2025 serta Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Kota Bangun II;

Penggugat:
ANDIK PRASETYO
Tergugat:
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

Perbup Kutai Kartanegara No. 10Tahun 2019 jo.

Kepada Ketua DPRD KutalKartanegara; Surat dikirim ke Bupati Kutai Kartanegara, danditerima oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,Pemerintah Kabupaten Kutai Karanegara pada tanggal 15Nopember 2019;13.

BuktiT2 : Foto Copy Ad InformandumPeraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan Pemberhentian KepalaDesa;3.

Kutai KartanegaraNo. 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas PeraturanDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3 Tahun 2015Tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.5.

BuktiT5 : Foto Copy Ad InformandumPeraturan Bupati Kutai Kartanegara No. 36 Tahun 2019halaman 74 of 134 Halaman, Putusan Nomor : 03/G/2020/PTUN.SMDTentang Perubahan Atas Peraturan Bupati KutaiKartanegara No. 10 Tahun 2019 Tentang PeraturanPelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kutai KartanegaraNo. 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan dan PemberhentianKepala Desa Sebagaimana Telah Diubah DenganPeraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 3Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Kutai

., dkk vs PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

., Advokat pada KantorHukum Hamzah Dahlan & Rekan, berkantor di JalanSudirman, Ruko Bandar, Blok G, Nomor 7, Balikpapan,Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 17 Januari 2019;Para Pemohon Kasasi;LawanPEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, yangdiwakili oleh Bupati, H. Ismunandar, berkedudukan di JalanSoekarno Hatta, Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta,Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepadaHalaman 1 dari 11 hal.Put.

., Kepala Bagian Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Timur dan kawankawan, berkantordi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur,Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi, Jalan SoekarnoHattaNomor 1, Sangatta, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 7 November 2018:Termohon Kasasi:Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Penggugat dalam gugatannya telah

Bahwa berkenaan dengan somasi Penggugat tersebut, Tergugatdalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah berkoordinasi dankonsultasi kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimanaberdasarkan arahan BPK, selama belum didahului perjanjian makabelum dapat dibayarkan. Sehingga unsur perbuatan melawan hukumyang disangkakan kepada Tergugat tidaklan benar adanya;5.

Bahwa jaminan atau menahan Tanah Terogong dengan Sertipikattanah Hak Guna Bangunan Nomor 1900, Kelurahan Cilandak Barat,Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan sebagai aset daerah yangdalam penguasaan PT Kutai Mitra Energi Baru selama Tergugat belummemenuhi kewajibannya. Menurut Penggugat tidak ada kolerasinyasama sekali.

/Para Penggugat yangtelah mengusahakan pengembalian dana milik Pemerintah Daerah KabupatenKutai Timur yang berada di Rekening Kas Negara untuk dapat dialinkan keRekening Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur, maka tepat judex facti TermohonKasasi/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Halaman 8 dari 11 hal.Put.

BINA KARYA NUANSA SEJAHTERA (BKNS) VS BUPATI KUTAI TIMUR;

Umaq Tukung MandiriUtama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yangterletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember2008;Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :1. Bahwa dengan dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor :500/057/Eko.2XI/2008 Tentang Pemberian jin Usaha Perkebunan (IUP)Kepada PT.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2XIV2008Tentang Pemberian lin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2X1V/2008Tentang Pemberian lin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT. Umaq TukungMandiri Utama untuk keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas + 12.500Ha yang terletak di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16Desember 2008 tersebut diatas telah masuk ke dalam lzin UsahaPerkebunan Kelapa sawit PT.

Bahwa Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 500/057/Eko.2X1V/2008Tentang Pemberian lin Usaha Perkebunan (IUP) Kepada PT.

Umaq Tukung Mandiri Utama untukkeperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas + 12.500 Ha yang terletak diKecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur Tanggal 16 Desember 2008;4.

M A S R A N I;BUPATI KUTAI BARAT

Selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT / PEMBANDING; MELAWANBUPATI KUTAI BARAT, berkedudukan di Jalan Sendawar Nomor 1, BarongTongkok, Kabupaten Kutai Barat, dengan ini memberikan kuasa kepada :1. Nama =: Drs. Syakhrony ;Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Sendawar ;Hal 1 dari 9 hal. Put. No :87/B/2013/PT.TUN.JKTAlamat : Jl. A. Yani, Kantor Kejaksaan NegeriKabupaten Kutai Barat ;Berdasarkan surat kuasa khusus no.180/1078/HKTU.P/X/2012, tertanggal 10 Oktober 20123Nama : A. Johnson Daud, S.H., M.Hum..

Sendawar Komplek PerkantoranKabupaten Kutai Barat ;Nama : Ichlas Hasan, S.H., M.H.:Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum (TimAdvokasi Sentawar Kabupaten KutaiAlamat : Jl. Sendawar Komplek PerkantoranKabupaten Kutai Barat ;Nama : Burhan Ranreng, S.H.;Pekerjaan : Advokat dan Konsultan Hukum (TimAdvokasi Sentawar Kabupaten KutaiAlamat : Jl.

Sendawar Komplek PerkantoranKabupaten Kutai Barat ;Berdasarkan surat kuasa khusus no. 180/1079/HKTU.P/X/2012, tertanggal 10 Oktober 2012 ;Nama: Jannes Hutajulu, S.H.;Jabatan : Kepala Bagian Hukum SekretariatKabupaten Kutai Barat ;Hal 2 dari 9 hal. Put. No :87/B/2013/PT.TUN.JKTAlamat : Jl. Sendawar Komplek PerkantoranKabupaten Kutai Barat ;6. Nama : Honorata Yulita Usun, S.H.

Sendawar Komplek PerkantoranKabupaten Kutai Barat ;Berdasarkan surat kuasa khusus no. 180/1080/HKTU.P/IX/2012, tertanggal 10 Oktober 2012 ;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia.Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT /TERBANDING ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca : 1.

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : BUPATI KUTAI KARTANEGARA tersebut tidak dapat diterima ;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : PT. BARA SEJATI tersebut ;

BUPATI KUTAI KARTANEGARA; PT. BARA SEJATI VS PT. ADITYA KIRANA MANDIRI

SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara;2. Budi Haryadi, SH.MH. kewarganegaraanIndonesia, Jabatan Kepala Sub Bantuan Hukumpada Bagian Hukum Sekretariat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara ;3. Suratno, SH., kewarganegaraan Indonesia,Jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum SekretariatDaerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;4. Alfince Yoel Lufung, SH., kewarganegaraanIndonesia, Jabatan Staf Bagian Bantuan HukumSekretariat Daerah Kabupaten KutaiKartanegara ;5. M.

No. 365 K/TUN/2010dimaksud dalam Surat Kepatusan Bupati Kutai Nomor : 180.188/HK251/2001 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Izin UsahaPertambangan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Kutai, tanggal 26 April2001, oleh karena sejak dari awal yaitu dimulai SKIP berlanjut ke KPPenyelidik Umum selanjutnya ke KP Eksplorasi PT.

Aditya KiranaMandiri) ;Bahwa perbuatan Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) yang telahmengeluarkan objek sengketa tersebut telah merugikan Penggugat (PT.

Bara Sejati tersebut ;Bahwa oleh karena Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) dalammengeluarkan objek sengketa tidak mengindahkan dan tidak berdasarkanketentuan yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Kutai Nomor180.188/HK251/2001 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian IzinUsaha Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kabupaten Kutai tanggal 26 April2001, dengan demikian terbukti Tergugat (Bupati Kutai Kartanegara) dalammengeluarkan objek sengketa tersebut telah melanggar Asasasas UmumPemerintahan yang

Dari sisi/unsur"pejabat daerah" maka jelas bahwa Bupati Kutai Kartanegaramerupakan Pejabat Daerah, kemudian dari sisi/unsur "jangkauanHal. 21 dari 34 hal. Put. No. 365 K/TUN/2010keputusannya berlaku diwilayah daerah yang bersangkutan" maka jelasbahwa jangkauan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara hanya berlakudiwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak akan mungkin keputusanBupati Kutai Kartanegara berlaku (juga) di wilayah Kabupaten Timuratau Kabupaten Barat ;1.2.

INVESTMINE NUSA PERSADA;BUPATI KUTAI TIMUR;PT. NUSANTARA WAHAU COAL;

Sudirman Kav.4446, Jakarta 10210, berdasarkansurat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2011, selanjutnyadisebut sebagai .......... ce eee eee eens PENGGUGAT/PEMBANDING;MELAWAN:BUPATI KUTAI TIMUR, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 KawasanPerkantoran Bukit Pelangi Sangatta Kabupaten KutaiTimur, Propinsi Kalimanan Timur; dalam hal inimemberi kuasa kepada : 1 HAMZAH DAHLAN, S.H., pekerjaan advokat/pengacara dengan Nomor :A.02.11927, beralamat kantor di Jalan Jend.

M.Si., jabatan Kepala Bagian HukumSekretariat Kabupaten Kutai Timur ; 4 NORA RAMADANI, S.H.

., Staf Bagian Bantuan Hukum pada BagianHukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ; 5 ARDIANSYAH,S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ; 6 SYAMSUL ALAM, S.H., Staf Bagian Bantuan Hukum pada Bagian HukumSekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia alamatKantor Bupati/Sekretariat Daerah Kabupaten KutaiTimur, Jalan Soekarno Hatta Nomor 1, KawasanPerkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Kabupaten KutaiTimur, Provinsi

Bupati Kutai Timur (TERBANDING) telah melakukan kesalahan dalammenerbitkan SK Bupati No. 540.1, karena:SK Bupati Nomor : 540.1 yang membatalkan Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 188.4.45/117/HK/III/2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP)Eksploitasi kepada PT Investmine Nusa Persada seluas 10.000 HA yang terletakdi Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur (IUP Eksploitasi) bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu melanggar ketentuanPasal 119 UndangUndang Nomor 4 Tahun

Investmine Nusa Persada (Penggugat) sebagaimanadimaksud dalam Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 188.4.45/117/HK/ If/2009,tanggal 27 Maret 2009 (Vide bukti P4), yang merupakan kelanjutan atau peningkatandari Yin Usaha Pertambangan (IUP) penyelidikan umum dan ekplorasi karena terbuktiwilayahnya sebagian masuk dalam kawasan hutan, dan terbukti pula PT. InvestmineNusa Persada (Penggugat) belum mendapatkan (mempunyai) Ijin Pinjam Pakai KawasanHim. 9 dari 12 him. Put.