Ditemukan 3405 data
JOKO PITONO, S.Sos, M.Si.
Tergugat:
Bupati Kutai Kartanegara
279 — 606
/VII/BKPSDM/2019,Tanggal 30 Juli 2019 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan(obyek sengketa), dengan Konsideran factual menimbangKeputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :862.3/IV/.127/A.SK/VII/BKD/2016, Tanggal 11 Juli 2016 Perihalmenjatuhkan Hukuman disiplin berupa penurunanpangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) Tahunadalah merupakan sangsi administrasi yang sama yangdijatukan dan diberikan kepada
ALBERTINA ANFRIDA
Tergugat:
Drs.SERVATIUS YASINTUS
282 — 175
Bahwa Ahli menerangkan jika belum melakukan hubungan badan dansudah berada dirumah orang harus cepat menyampaikan dan kalau sudahterlalu lama harus melaporkan ke keluarga atau orang tua; Bahwa Ahli menerangkan jika ketidak hadiran pihak lakilaki yangsebelumnya sudah ada kesepakatan, maka semua persiapan dariperempuan tersebut menjadi basih yang dalam bahasa Adat disebut AraHeman Tua Niluk sangsi adatnya bayar 1 (satu) ringgit; Apabila pertemuan delegasi Perempuan dan Lakilaki tidakdilaksanakan untuk
106 — 59
Yang Agendanyatantang Putusan dan dalam setiap persidangan KKEP tersebut Penggugat adadidampingi oleh pendamping yang ditunjuk oleh Pemeriksa ;Bahwa Sidang KKEP tersebut mengeluarkan Putusan Sidang Komisi Kode EtikProfesi Polri Nomor : PUT KKEP/02/I/2014/KKEP, Tanggal 4 Januari 2014yang berisi Rekomendasi Berupa Pemberhentian Penggugat dari dinas polri,Tidak Dengan Hormat sebagai sangsi Administrasi, Perihal Penggugat yangdinyatakan Terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 14 ayat (1)huruf
Anita Rahayu Ningtyas, SE
Tergugat:
PT. BANK TABUNGAN NEGARA Tbk
140 — 58
., dibawah sumpah telah memberikanketerangan sebagai berikut :Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, saksi tahu dengan Tergugat,saksi masih bekerja pada Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga;Bahwa diketahui Penggugat di PHK karena mangkir belum dalam kondisikena sangsi, Penggugat diindikasi menggunakan dana nasabah, sudahada klarifikasi dan sudah ada audit, internal sudah dan memanggilPenggugat pada bulan Oktober 2019 selain itu ada pernyataanPenggugat mengakui perbuatannya yang menggunakan dana
77 — 43
menjawab dengan pernyataan kepada Penggugatbahwa saya tidak perlu bertanda tangan di depan Pemerintah Desa,karena sudah ada 5 (lima) orang saksi yang menyaksikan langsungpersetujuan saya (Tergugat), dan tergugat berjanji kepada penggugatdihadapan 5 (lima) orang saksi, bahwa tidak akan lagi menggangubagian Penggugat dari pembagian harta bersama tersebut, sehinggaapabila saya (tergugat) menggangu lagi bagian Penggugat daripembagian harta bersama tersebut maka saya (penggugat) bersediauntuk diberikan sangsi
Drs., ARIEF BOEDIARTO, MSi
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
254 — 136
Sehingga kemudiandijatuhi sangsi Administrasi berupa Pembebasan dari Jabatan. danKeputusan dapat dibatalkan berdasarkan Ketentuan pada Pasal 66 Ayat1 undang undang No 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahanyang menyebutkan Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapatcacat: a. wewenang; b. prosedur; dan/atau c. Substansi .
Roger L.V. Hermanus, SH
Terdakwa:
1.Kornelius Hohakai alias korem
2.Mariantje hohakai alias intje
3.Edi Hohakai
159 — 68
kedua ejaan tersebut yaitu ejaanSoewandi pada penulisan DJ pada ejaan EYD menjadi J; Bahwa Ejaan Yang Disempurnakan mulai berlaku sejak pidato Soehartapada tanggal 12 Agustus 1972; Bahwa menurut sepengetahuan saksi dalam Kepres No. 57 tahun 1972tentang keberlakuannya ejaan, tidak ada aturan dalam penegasanhalaman 21 dari 107 Putusan No.79/Pid.B/2017/PN.Tob22keberlakuan ejaan dan untuk penggunaan keseharianyang tidak sesuaidengan waktunya dalam penggunaan ejaan tidak cacat hukum; Bahwa tidak ada sangsi
surat hanya terdapat beberapa kata saja yangsalah dan tidak keseluruhan surat bukti yang salah;Bahwa benar pada pemeriksaan bukti di Penyidik tidak ditunjukkanpembanding hanya ditujukan bukti surat saja untuk di uraikan ;Bahwa benar menurut sepengetahuan Ahli dalam Kepres No. 57 tahun 1972tentang keberlakuannya ejaan, tidak ada aturan dalam penegasan keberlakuanejaan dan untuk penggunaan keseharian yang tidak sesuai dengan waktunyadalam penggunaan ejaan tidak cacat hukum ;Bahwa benar tidak ada sangsi
15 — 0
ndak masuak masuak,ko lahmelanggar peraturan bana ndak masuak 4 hari ndak ado kaba tolong tanyoankarano nyo dakek yo siJon),maka Pemohon menelvon Termohon (I baa alunmasuak juo lai ko ab tadi ditanyo dek personalia) lalu Termohon berkata(bang Inio baranti selahlai bang, lai ndak baa bang)lalu Pemohon berkata(kalaw itukeputusan I jalehan,buek surek pengunduran diri tapi lah pikia pikia bana)laluTermohon mengundurkan diri ,kalaw pun Termohon tidak membuat suratpengunduran diri,prusahaan akan memberi sangsi
CAHYANA BAGUS SUGIARTA, S.H
Terdakwa:
YONDRI TITALEY
49 — 28
legal sehinggadi larang untuk di edarkan atau di perjual belikan.Bahwa bahwa apabila mengkonsumsi minuman hasil racikan / oplosanberalkohol jenis sopi tersebut dapat berakibat fatal bagi kesehatan baikdalam jangka pendek maupun jangka panjang yaitu diantaranyaMenurunnya ambang kesadaran, Selanjutnya mabuk, Penglihatan kabur,Pernafasan lambat, Gangguan kesadaran, Tekanan darah dan suhumenurun.Bahwa bahwa berdasarkan perbuatan saudara YONDRI TITALEY tersebut,maka yang bersangkutan dapat dikenakan sangsi
I WAYAN GENIP, SH
Terdakwa:
Gede Sukaraga
167 — 120
Amertha dengan meminjammeminjam namanama orang laindalam pengajuan permohonan pinjaman pada Bumdes yang selanjutnyasetelah dana pinjaman cair dipergunakan sendiri oleh terdakwa;Bahwa orangorang yang namanya dipinjam oleh Pak GEDESUKARAGA adalah: LUH PUTU AYU WALIASTITI; GEDE SUMIKA; KADEK SUMADANA; PUTU SUTARMI; GEDE MERTAYASA;Mekanisme pengajuan permohonan pinjaman adalah sebagai berikut: Nasabah Pemohon Membuat surat permohonan, Surat Perjanjiankredit, membuat surat pernyataan bersedia menerima sangsi
10.000.000,(sepuluh juta rupiah); Bahwa yang bersangkutan tahu namanya di pakai untuk pinjaman kreditpada Bumdes, setelah cair uang dibawa kerumahnya oleh terdakwa;Halaman 30 dari 116 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPk/2021/PN Dps Bahwa seharusnya yang mengangsur adalah Terdakwa, terakhir barudiangsur oleh terdakwa setalah 2 tahun macet; Mekanisme pengajuan permohonan pinjaman adalah sebagai berikut: Nasabah Pemohon membuat surat permohonan, Surat Perjanjiankredit, .membuat surat pernyataan bersedia menerima sangsi
94 — 77
PANCAKARSA BANGUN REKSA berupa menggunakan uangPerusahaan tanpa seizin dari pimpinan Perusahaan sebesar Rp. 1.811.935.8300 (satu miliar delapan ratus sebelas juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapanratus tiga puluh rupiah) ;Bahwa oleh karena tindakannya tersebut, maka Tergugat dr /Penggugat dk Ic.Budi Prasetia diberi sangsi berupa pemberhentian / pemecatan dalam jabatannyasebagai anggota Direksi Perseroan pada PT.
91 — 8
Nomor Identitas Kepabeanan (NIK)Ahli menjelaskan pelaku usaha yang dengan sengaja tidak memiliki izin edarterhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat didalam negeri ataupun yangdiimpor untuk diperdagangkan dapat dikenai sangsi pidana sesuai Pasal 142Undang Undang RI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan.Ahli menjelaskan :1). Dalam Surat keputusan Ka Badan POM RI No.HK.00.05.52.4040tanggal 9 oktober 2006 tentang KATEGORI PANGAN, Minumanberalkohol adalah termasuk dalam katagori Pangan2).
52 — 2
KWIpada tanggal 16 Juli 2014; Bahwa terdakwa menerangkan setelah melihat besi yang beradadi Pabrik, sdr, JIMMY dan saksi MICHAEL sempat sangsi karenatidak yakin;e Bahwa terdakwa menerangkan hanya menjual besi skrap yangsudah terpotongpotong kepada saksi MICHAEL karena mesinmesin yang ada di PT.
90 — 34
Dalampertemuan tersebut para PENGGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensimenolak pelanggaran yang dituduhkan dan juga sangsi Surat Peringatan Ill( tiga ) yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Rekonpensi /PENGGUGAT Konpensi.Bahwa dalam pertemuan Bipartite tersebut para PENGUGAT Rekonpensi/TERGUGAT Konpensi juga menegaskan agar TERGUGAT Rekonpensi /PENGGUGAT Konpensi mencabut Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK)(Bukti PR.20);Bahwa pada tanggal 9 April 2013 TERGUGAT Rekonpensi/PENGGUGATKonpensi mengeluarkan surat
108 — 48
sebagai berikut :Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 16 ayat (1) huruf b,Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1)huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat(1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16ayat (1) huruf k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal54, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 63 dapat dikenai sangsi
51 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa disamping itu keadaan Terdakwa yang pada waktu perbuatantersebut dilakukan, Terdakwa saat itu sudah berpendidikan tinggi, artinyasudah bukan SLTA lagi, karena sudah mengenyam perguruan tinggi(Universitas Tujuh Belas Agustus) Cirebon, sehingga kami (Penuntut Umum)menilai bahwa Terdakwa sudah matang dalam cara berpikir, mana yangbenar dan mana yang salah enurut hukum, sudah tahu aturanaturanhukumpositif dan menyadari adanya sangsi hukum, serta normanorma yang adadalam msyarakat, tahu dan menyadari
1.Tajuddin, S.H. MH
2.IRSAN ZULFIKAR DJAFAR, SH., MH
3.Agus R. Senjaya, S.H.,M.H
4.IPUTU ERRYC SUNAS ARINTAMA, S.H
5.Sitti Darniati, S.H.
Terdakwa:
ASRI Bin MUHTAR
162 — 106
kawasan hutan konservasi;Bahwa ditetapkan sebagai kawasan Hutan Konversi oleh Balai KonservasiSumber Daya Alam yang berwenang masalah hutan konversi tersebut;Bahwa dengan menggunakan alat GPS untuk menentukan bahwa wilayahtersebut merupakan kawasan hutan konversi;Bahwa untuk mengangkut kayu wajibd untuk semua yang punya hasil kayuuntuk mengangkut kayunya, karena untuk keperluan apapun untukmengangkut kayu tersebut perlu ada nota angkutanya;Bahwa sangsinya kalau tidak ada nota angkutanya adalah sangsi
115 — 20
Tng. saamelakukan tindakan pencemaran nama baik kami, ini merupakantindakan pidana yang ada Sangsi hukumnya.7. Saudara menyatakan bahwa kami tidak mengurus penyelesaian sertipikat ke kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang, pernyataansaudara tidak benar, karena kami sudah mengurus sejak tanggal 5Juli 2010 (surat ke PBN terlampir), sesudah ada keputusan tetapdari Pihak Mahkamah Agung RI dan belum ada transaksi denganpihak saudara.8.
205 — 89
Yang olehkarena hukum pidana tidak memberikan ganti kerugian sebagai misaladalah pasal 351 tentang penganiyaan dan atau pasal pidana tentangkecelakaan lalu lintas, dimana seseorang yang melanggar hukum pidanatersebut hanya diberikan sangsi badan berupa sanksi penjara dan ataukurungan selama masa tertentu bahkan sangsi nyawa, maka korbanyang merasa dirugikan itu untuk mendapatkan ganti kerugian umumnyamengajukan gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksuddalam pasal 1365 KUHPerdata;Dengan
113 — 22
Bahwa terjadinya keterlambatan Penyelasaian oleh PENGGUGATsematamata disebabkan oleh kondisi di luar kendali penyedia jasayang seharusnya PENGGUGAT dibebaskan dari sangsi.46. Bahwa tindakan TERGUGAT III dengan melakukan blacklist ternadapperusahaan PENGGUGAT dengan Surat Keputusan adanya blacklistdengan SK Nomor : 050/04.02.1/2014 tanggal 3 Januari 2014 adalahPerbuatan Melawan Hukum karena :a.
Penerapan sangsi Blacklist karena ada kondisi diluar kendaliadalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan denganSyaratSyarat Umum Kontrak angka 39.147.Bahwa tindakan TERGUGAT Ill dan TERGUGAT IV dengan tetapmelakukan penagihan atas kelebihan bayar adalah Perbuatan MelawanHukum dan tindakan sewenangwenanrg karena :a.