Ditemukan 3193 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ikis ibis idis isis iis imis ilis iris itin
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-08-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 210/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 18 Januari 2022 — Penggugat:
HARTO KHUSUMO
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
1.H. Abdul Halim
1.REMON ARKA
383 — 284
  • cukup alasan bagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa a quosebagaimana asas Spontane Vernietiging, dan selain itu didasarkan padafaktafakta hukum yang ditemukan dalam persidangan diketahui padapokoknya bahwa sengketa maupun perkara pertanahan baik dalam ranahadministrasi maupun perdata dan pidana terjadi berkalikali atas bidangtanah yang dituju oleh terbitnya objek sengketa a quo yang pada akhirnyamenimbulkan ketidak pastian hukum atas status tanah tersebut, makadidasarkan pada asas hukum I/itis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 12-11-2014 — Putus : 04-03-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 110 PK/TUN/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — AWONG HIDJAJA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI., II. PERUSAHAAN DAERAH JATI MANDIRI., III. IDRIS ISMAIL, SE., DKK;
145 — 284 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, Penggugat tidak dapat menyatakan dirinyasebagai pemilik atas tanah in /itis. Dengan demikian, Penggugat sudahtidak memiliki kKepentingan yang dirugikan oleh Keputusan Tata UsahaNegara a quo ;Bahwa Pernyataan Noneksekutabel itu bersifat permanen, bukansementara (temporer), oleh karena tidak digantungkan/menunggu hasilsebuah proses yang sedang berlangsung.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 14-11-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 April 2019 — Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H ; Komisi Yudisial Republik Indonesia
251 — 158
  • Keputusan Tun /n Litis Tidak Bertentangan Dengan Peraturan PerundangUndanganBahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan keputusan TUN yang menjadiobjek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundangudangan, dalilPenggugat tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, karena Tergugatdalam menerbitkan KTUN in /itis telah sesuai dengan peraturan perundangundangandengan memperhatikan 3 (tiga) aspek yaitu :1.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 200/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
Saleh Alhasni
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
493 — 559
  • kepemilikan Para Penggugat yang selanjutnyamenjadi dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;Bahwa Para Penggugat dalam dalih gugatan pada romawi V angka 7mendalihkan:Bahwa beberapa waktu yang lalu, PENGGUGAT 1 dikejutkan denganadanya surat dari Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah KotaSurabaya No. 593 / 2819 / 436.7.1112018 tanggal 26 April 2018 danNo.593/3659/436.7.1112018 dan tanggal 08 Juni 2018 terkait denganHalaman 58 dari 136 halaman Putusan Nomor: 200/G/2020/PTUNJkt.Obyek Sengketa In /itis
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 10-09-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 24-02-2022
Putusan PTUN MEDAN Nomor 91/G/2021/PTUN.MDN
Tanggal 17 Februari 2022 — Penggugat:
Dewi Darwiana
Tergugat:
Badan Pertanahan Kabupaten Simalungun
Intervensi:
TIMBUL PARTOGI SIRAIT , dkk
288 — 193
  • SeptemberMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa sengketa ini telan menempuh upaya administratifsebagaimana dimaksud Pasal 76 dan Pasal 77 UU No. 30/2014 dan PermaNo. 6/2018 dan dengan tidak dijawab oleh Tergugat sesuai tenggang waktuyang ditentukan, maka menimbulkan konsekuensi hukum dapat diajukannyagugatan ke pengadilan; nen ene n ene n ene e nena nnn enna nneMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas,mengenai kewenangan memeriksa dan memutus sengketa in itis
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 09-06-2014 — Putus : 17-02-2015 — Upload : 26-04-2018
Putusan PN MAKALE Nomor 43/Pdt.G/2014/PN Mkl
Tanggal 17 Februari 2015 — ANDARIAS MANGGASA RANTELINO, THOMAS T RANTELINO, YUNUS TODINGBUA’, SE (PENGGUGAT) VS YORSES ALIAS NONA, LUDIA TALO (A) LAI' BA’BA, USMAN SEPPANG, SE, SAYUTI ILIAS LABAN (TERGUGAT)
59 — 23
  • berbatasandengan rumah Ne' Kalembang, sementara rumah tidak permanent yangdibangun Ne' Kalembang adalah merupakan satu kesatuan tanah milik ParaTergugat;Menurut Majelis Hakim, hal yang didalilkan oleh Para Penggugat tersebut harusditolak karena tidak dapat dikabulkan dengan alasan bahwa setelah dilakukanpemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, Majelis Hakim mendapatibahwa antara keduabelah pihak berperkara dalam perkara ini, ada saling58pengertian satu samalain tentang obyek yang dijadikan sengketa in itis
Pengadilan PA KOTABARU Perdata Agama
Register : 18-05-2021 — Putus : 16-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PA KOTABARU Nomor 196/Pdt.G/2021/PA.Ktb
Tanggal 16 September 2021 — Penggugat melawan Tergugat
179 — 176
  • Dan terbit lah SHM No.796 atas nama Tergugat IV pada tahun 2007;Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim mengambilpendapat Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 437 K/ Sip/ 1973 tanggal 9Desember 1975 bahwa gugatan tidak dapat diterima karena ada pihak ketigayang terlibat dalam perkara, yaitu yang menguasai tanah sengketa tetapi tidakdidukkan sebagai Tergugat sehingga pihakpihak yang digugat tidak lengkap ataukurang pihak (plurium itis consortium), yang mengandung abstraksi hukumbahwa
Pengadilan PA TENGGARONG Perdata Agama
Register : 23-04-2019 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 10-02-2021
Putusan PA TENGGARONG Nomor 522/Pdt.G/2019/PA.Tgr
Tanggal 2 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
246 — 146
  • para pihak mempunyai hak untukmewakili kepentingan hukum pihaknya dalam berperkara;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikankedua pihak berperkara, baik di persidangan maupun melalui prosesMediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg jo ketentuan PERMANomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namuntidak berhasil;DALAM EKSEPSIMenimbang bahwa Tergugat , Tergugat II, Tergugat III dan TergugatV mengajukan eksepsi tentang Ne bis in idem, gugatan kurang pihak(flurium itis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 14-08-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2760 K/Pdt/2013
Tanggal 14 Agustus 2014 — ARDI SIREGAR, SH. DKK. VS NEGARA RI. CQ. PEMERINTAH RI. CQ. PRESIDEN RI. CQ. MENTERI KEUANGAN RI. CQ. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN RI. CQ. SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DEPARTEMEN KEUANGAN RI. DKK.
66 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Eksepsi /itis pendentis:1. Bahwa sebagian dan para Penggugat telah mengajukan gugatan atassuratsurat perintah pengosongan ke Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Jakarta pada tanggal 5 November 2008 dengan RegisterPerkara Nomor: 173/G/2008/PTUN.JKT;2.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 17-06-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 12-01-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 122/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
DR Sitti Hikmawatty
Tergugat:
Presiden Republik Indonesia,
1019 — 1800
  • SittiHikmawatty, S.ST, M.Pd, sebagai implementasi peraturan perundangundangan serta untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakatkepada seluruh Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagailembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk memberikan perlindungankepada anak secara independen.Dengan demikian maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutus sengketa a quo untuk menolak permohonanpenundaan Keputusan TUN in /itis karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal67
Pengadilan PN KALABAHI Perdata
Register : 10-04-2018 — Putus : 25-09-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN KALABAHI Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Klb
Tanggal 25 September 2018 — Penggugat:
MARTHEN ALOKAMATING
Tergugat:
1.SEMUEL PADALANI
2.ANTIPAS PADALANI
3.BENDELINA PADALANI
4.PEBE MANGMANI
5.ALEK LETIKARI
6.TIMNA PADALANI
7.MARKUS PADALANI
8.Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor
96 — 28
  • gugatan Penggugat terdapat kekurangan pihakyaitu Ibu SALOMI ATAKARI yang sekarang masih hidup dan memiliki buktipenguasaan fisik didalam obyek gugatan khususnya bidang tanah 2 (kedua)milik Antipas Padalani ( Tergugat Il ) berupa sebuah bak air tetapi tidakdigugat / tidak ditarik sebagai salah satu pihak / tergugat dalam perkara aquo,maka ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah Error in Persona /Halaman 81 dari 149 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2018/PN.KIbGugatan kurang pihak (plurium itis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-01-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2317 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — H. ABDURRAHMAN ISMAIL VS PT. WALET LINDUNG LESTARI Cq. ACHMAD MUHAMMAD, S.E., Komisari PT. Walet Lindung Lestari Cq. UMAR ASWINOTO Direktur Utama PT. Walet Lindung Lestari Cq. HUSEIN DJUFRI, SE., Direktur PT. Walet Lindung Lestari DKK
77 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tjr tanggal 7 Agustus 2009 dalamDengan demikian putusan tersebut sudah /itis finiri opportet (gugatan itudiperlukan untuk selesai), sehingga menurut hukum haruslah ditolak dantidak dapat diterima seluruhnya serta tidak patut untuk dipertimbangkan,;.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 30-10-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 37/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
1.DANIEL WANEWAR
2.MESAKH ALFRED FREDRIK DIMOMONMAU
3.IDHAM
4.ALBERD KIKY WENGGY
5.YAN NUMBRE
6.KORNELES MELKY DAUFERA
7.AGUSTINA WENGGI
8.ALBERTH SALMON NINIWEN
Tergugat:
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN SARMI
Intervensi:
1.STEVI RULOF SOETING
2.JUMRIATI
3.CHOLISNATIN
4.H. TASWIN
5.HJ. NURJANNAH, SH.
6.ARANUS MANIWA
7.NURDIN
8.KORNELIUS PALOBO, ST
183 — 70
  • waktu kapan penyelesaian sengketahukum penyelenggaraan pemilihan umum (pelanggaran administratif,sengketa proses, pelanggaran kode etik, perselisihan hasii pemilihanumum dan/atau tindak pidana pemilihan umum) dapat diajukan kepadalembaga yang berwenang untuk mengadili dan/atau menyelesaikanpermasalahan sengketa hukum penyelenggaraan pemilihan umumHalaman 53 dari 213 Halaman Putusan Nomor : 37/G/2019/PTUN.JPRdimaksud, dimana secara definitiflimitatif pembatasan waktu dimaksudsesuai dengan asas /itis
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-08-2021 — Putus : 12-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 30/G/2021/PTUN.JPR
Tanggal 12 Januari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
426 — 294
  • Oleh karena itu Pengadilan berpendapatObjek Sengketa II tidak memiliki cacat dari aspek kewenangan;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanaspek prosedur dan substansi secara bersamaan atas Objek Sengketa dan Il,dengan argumentasi bahwa keabsahan dari aspek substansi Objek Sengketa Halaman 173 dari 181 Halaman Putusan Nomor : 30/G/2021/PTUN.JPRdan Il yang merupakan keputusan pencabutan ditentukan pula dari aspekprosedur, dan juga penerbitan Objek Sengketa dan Il in /itis terkait
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama Waris Islam
Register : 07-12-2016 — Putus : 15-05-2017 — Upload : 06-02-2018
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks
Tanggal 15 Mei 2017 — - Muhammad Djundi bin Djunaidy Haji Tjolleng Yusuf, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding I. M E L A W A N - Drs. Muh. Alif bin Hamat Yusuf., S.H.., sebagai Termohon Kasasi I dahulu Tergugat Konvensi XII/Penggugat Rekonvensi XII/Pembanding I. - Hj. St. Rahmawaty binti H. Abd. Rahman Dg. Palallo., - Dirhamsyah bin Hamat Yusuf., S.E., - Siti Dahlia binti Hamat Yusuf., Amd., - Siti Qamaria binti Hamat Yusuf., A.P., - Rahmatullah bin Hamat Yusuf., S.Hi., M.Hi., - Muh. Alias bin Hamat Yusuf., S.Sos., sebagai Termohon Kasasi II dahulu Tergugat Konvensi I, III, V, VI, IX dan XI/Penggugat Rekonvensi I, III, V, VI, IX dan XI/Terbanding II/Pembanding II. - Drs. H. Saladin bin Hamat Yusuf., M. Si., - Muh. Abduh bin Hamat Yusuf., S.E., - Ir. Achmat Sukarno bin Hamat Yusuf., - Ir. Achmat Suharto bin Hamat Yusuf., - Abdul Basit bin Hamat Yusuf., S.H., sebagai Termohon Kasasi III dahulu Tergugat Konvensi II, IV, VII, VIII dan X/Penggugat Rekonvensi II, IV, VII, VIII dan X/Terbanding III/Pembanding III. - H. Arifin Musdam Dg. Marala bin H. M. S. Dg. Manessa., - Dra. Hj. Sitti Nurbaety Asnawi binti H. M. S. Dg. Manessa., - H. Djaya Rijal Musdam bin H. M. S. Dg. Manessa., - Awalfadli bin H. Ramli Pasolong., - Rahmat Setiawan bin H. Ramli Pasolong., - Muh. Ilham Abdillah bin H. Ramli Pasolong., - Faridawaty binti H. M. S. Dg. Manessa., - Hj. Husnawaty binti H. M. S. Dg. Manessa., - Hj. St. Aisyah Dg. Tayu binti Haji Tjolleng Dg. Marala., - Hj. Muttiara binti Mustafa., - Alamsyah Mustafa bin Mustafa., - Hj. Ratna Sari Dewi binti Mustafa., - Hj. Purnama Sari binti Mustafa., - Hj. Nurhijrah binti Mustafa., - Hj. Nur Asma binti Mustafa., sebagai Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Tergugat I s/d VII dan Turut Tergugat IX s/d XVI/Turut Terbanding I. - M. Galias Musdam bin H. M. S. Manessa., sebagai Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Tergugat VIII/Turut Terbanding II.
87 — 48
  • Kecuali didasarkan pada asas l/itis finirioportet yang menjadi dasar ketentuan tentang tenggang waktu untukmengajukan upaya hukum, maksudnya yaitu apa yang pada suatu waktu telahdiselesaikan oleh hakim tidak boleh diajukan lagi kepada hakim.Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum yang berlaku universal,suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti atau tetap (in krach vangewjsde) apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa tersedia.
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 12-08-2020 — Putus : 18-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 40/G/2020/PTUN.SRG
Tanggal 18 Februari 2021 — Penggugat:
PT Profita Purilestari Indah
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
Intervensi:
1.Suherman Mihardja, S.H.,M.H
2.NINGSIH RAHARDJA
3.JULIA MIHARDJA
4.YULIANA MIHARDJA
216 — 111
  • DALAM POKOK SENGKETA1.Bahwa segala apa yang tercantum dalam Eksepsi diatur secara mutatismutandis, untuk itu dianggap telah termuat dalam pokok sengketa ini;Bahwa Termohon menolak seluruh dalildalil Gugatan Penggugat, kecualidari halhal yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini;Bahwa berdasarkan posita surat permohonan pemohon dari angka romawi s/d VII dengan ini Tergugat menyatakan secara tegas menolak untukselurunnya, sebab yang dijadikan dasar untuk memohon dari suratkeputusan in itis Objek Sengketa
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 30-06-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 162/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 23 Februari 2017 — PT. SRIWIJAYA BINTANG TIGA ENERGI, dkk ; KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
201 — 149
  • mengadili dan memutuskan sengketa tatausaha negara in litis, sebagai berikut :Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Keputusan TUN a quo telahsesuai dengan asasasas umum pemerintahan yang baik khususnyaasas kepastian hukum, asas ketidakberpihakan, dan asas kecermatan.Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsimaupun dalam pokokperkara, selanjutnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yangmenangani perkara a quo untuk berkenan memeriksa, mengadili danmemutuskan sengketa tata usaha negara /n /itis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 02-05-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/TUN/2013
Tanggal 2 Mei 2013 — PERUSAHAAN DAERAH JATI MANDIRI, dk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIMAHI
107 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu, Penggguat tidak dapat menyatakan dirinyasebagai pemilik atas tanah in itis ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusanJudex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau UndangUndang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IPERUSAHAAN DAERAH JATI MANDIRI, Pemohon Kasasi II : AWONG HIDJAJA,Pemohon Kasasi III : IDRIS ISMAIL, SE. dan DJUANDRI BUNADI tersebut harusditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 10-05-2021 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 25-02-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 465/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 21 Februari 2022 — Penggugat:
kh. imam jayadi
Tergugat:
1.muhyiddin mukri
2.drs. h. makhfudh, ma
3.h. samsul, s.ag.
4.I Gusti Ngurah Maha Buana, SH
246 — 278
  • ini dan atau tidak mempunyai nilaipembuktian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 301 Rbg, maka akandikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;Halaman 155 dari 165 Putusan Perdata Gugatan Nomor 465/Pdt.G/2021/PN DpsMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan pokok permasalah (litis pedenti) dalam perkara a quoberdasarkan alat buktialat bukti yang sah yang diajukan oleh para pihak dipersidangan, namun demikian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkanpokok permasalahan (/itis
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 19-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 27-05-2021
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 6/G/2021/PTUN.PLG
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
PT.TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA DIWAKILI OLEH IR. R.A. SUTRISNO KGA
Tergugat:
Direktur Utama RSUP Dr. Rivai Abdullah Palembang
363 — 299
  • Bahwa Obyek Sengketa in /itis tidak termasuk dalam pengertian KeputusanTata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undangundang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangundangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:.. Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurutUndangundang ini:a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukumperdata;b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yangbersifat umum;c.