Ditemukan 3577 data
FONNY TJANDRA
Tergugat:
ADE WIDAGDO
159 — 51
tersebut (dijaminkan, dll).3) Ancaman pidana terhadap pelaku.4) Kepentingan anakanak.Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan padatanggal 31 Januari 2019, Tergugat telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal17 Januari 2019;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acarapersidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidakterpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi halhal yangakan diajukan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Terbanding/Tergugat I : PDT. SIHAR DOBES MANULLANG, STH
Terbanding/Tergugat II : BERLIANA NAPITUPULU
Terbanding/Tergugat III : ADVENT MANULLANG
140 — 48
Putusan Hakim Judex Factie Salah dan Keliru Dalam Penerapan Hukuma. Tentang apakah benar banjir yang dialami oleh Penggugat akibatperbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat?1) Bahwa Hakim Judex Factie dalam putusan halaman 46, alineakelima, Ad. 1, Tentang apakah benar banjir yang dialami olehPenggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan ParaTergugat?
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : RONALD LUTHFIYANO
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat V : NOVI LUTHSIYANI atau NOVI LUTHSIYANT Diwakili Oleh : NOVI LUTHSIYANI atau NOVI LUTHSIYANT
Terbanding/Penggugat I : PT. PALARAN INDAH LESTARI
Terbanding/Penggugat II : PT. SARANA UTAMA LESTARI
Terbanding/Tergugat I : PT. INDOKARYA CIPTA NUSANTARA
Terbanding/Turut Tergugat I : BANK RAKYAT INDONESIA, KANTOR CABANG SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR KANTOR SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat III : BANK UOB, KANTOR CABANG SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat IV : Rufino
Terbanding/Turut Tergugat VI : SOEHARJANTI HARYANTI atau LIEM SIOE HIANG
Terbanding/Tergugat I : PT. INDOKARYA CIPTA NUSANTARA
Terbanding/Tergugat II : RONALD LUTHFIYANO
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : BANK RAKYAT INDONESIA, KANTOR CABANG SAMARINDA
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : BANK PEMBANGUN
147 — 86
. : 206/PDT/2020/PT.SMR.bukan tanggung jawab orang tua atau saudaranya, sesuai uraiantersebut diatas dihubungkan dengan judex facti jelasjelas terjadikhilafan dan salah penerapan hukuma. Bahwa Putusan No 8777/Pdt.G/2018/PN.
JONES BOBILANGO A.Md
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA UTARA
128 — 91
Dst.Sedangkan jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalahjenis hukuma berat berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPNS, sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e, PP No 53Tahun 2010. Oleh sebab itu Tergugat merupakan Pejabat yangberwenangan menghukum, hal ini secara tegas diatur di dalam Pasal 20ayat (1), huruf a angka 4 yang berbunyi :Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkanpenjatuhan hukuman disiplin bagi :a.
83 — 26
PARA PENGGUGAT MENDAPATKAN HAK GUNA BANGUNAN SECARASAH BERDASARKAN HUKUMa. Pembeli yang Beritikad Baik dilindungi oleh Undangundang311) Melalui Jual Beli di hadapan Notaris / PPATBahwa PARA PENGGUGAT mendapatkan Hak Guna Bangunansecara sah di hadapan hukum yang dilakukan berdasarkanAkta Jual Beli yang dilakukan di hadapan Notaris/PPATsehingga PARA PENGGUGAT merupakan pemilik atas HakGuna Bangunan yang sah dan dilindungi oleh PeraturanPerundangundangan yang berlaku.
465 — 165
siapamelawan siapa; (Yurisprudensi Tetap MARI dan Buku IlPedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan, Buku II, Edisi 2009).Catatan hukum Para Pemohon dan untuk menvingkat pembuktian:20Kejanggalankejanggalan Surat Kuasa tersebut didalam Perkara/Permohonan inidisebut: "KEJANGGALANKEJANGGALAN SURAT KUASA".MOHON PERHATIAN MAJELIS HAKIM.Bahwa temyataPenetapana quo telah dibuat/diterbitkan atas dasar SuratKuasa yang cacat hukum, batal demi hukum atau tidak sahDengan demikian temyata pertimbangan hukuma
22 — 2
Tergugat melakukan upaya hukum baik banding, kasasi maupun verzet ;Berdasarkan . . .hal. 24.Berdasarkan alasanalasan sebagaimana diatas mohon Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :I DALAM EKSEPSI1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;2 Biaya perkara menurut hukum ;I DALAM POKOK PERKARAA DALAM KONPENSI1 Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;2 Biaya perkara menurut hukumA
Terbanding/Penggugat I : SYAMSIAH
Terbanding/Penggugat II : BUDI TRISNO UTOMO
Terbanding/Penggugat III : KAMSINAH
Terbanding/Penggugat IV : WAHANA, ST.
Terbanding/Penggugat V : SULASTRI
Terbanding/Penggugat VI : MARYATI
Terbanding/Penggugat VII : NURYANTO
Terbanding/Penggugat VIII : MURTINI
Turut Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Turut Terbanding/Tergugat II : Doktorandus SISWADI KUSUMODIHARDJO
Turut Terbanding/Tergugat IV : ENDANG MURNIATI, SH Diwakili Oleh : SURYANTA SH
Turut Terbanding/Tergugat V : HITA PRANA, SH. Diwakili Oleh : Suryanta, S.H.
Turut Terbanding/Tergugat VI : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG atau BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT, DI JAKARTA.
123 — 61
Eksepsi Tentang Subyek Hukuma. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai LegalStanding untuk mengajukan gugatan atas barang sengketa aquo;b. Bahwa Wakidin / Somoharjo telah menjual tanahmiliknya yang tercatat dalam Letter C No. 142 / Goronganpersil 112. P seluas 1524 m2 atas nama Wakidin / Somoharjosemasa hidupnya. Dengan demikian Para Penggugat tidak lagiberhak atas Tanah milik Wakidin / Somoharjo tersebut;C.
152 — 52
dasar itu dibuatlah MOU antara KIP Aceh dan RumahSakit Zainal Abidin.Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulanmasingmasing di persidangan tanggal 17 November 2016Menimbang, bahwa segala sesuatu tentang berjalannya proses pemeriksaan telahdimuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuanyang tidak terpisahkan dengan putusan ini;Hal 78 dari 89 Hal, Putusan Perkara Nomor : 01/G/PILKADA/2016/PT.TUNMDNFormul02/proksi03/KIMTENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pembanding/Penggugat II : ACHMAD REZA MAULANA Diwakili Oleh : HENDRA PRATAMA, SH.. MH.
Pembanding/Penggugat III : RIZKI MELANIE Diwakili Oleh : HENDRA PRATAMA, SH.. MH.
Pembanding/Penggugat IV : RATNA MILANA BUDIMAN Diwakili Oleh : HENDRA PRATAMA, SH.. MH.
Pembanding/Penggugat V : ACHMAD RADITYA MULIADHARMA Diwakili Oleh : HENDRA PRATAMA, SH.. MH.
Terbanding/Tergugat I : RAHMAN JAMIL
Terbanding/Tergugat II : RIDWAN ARIFIN
Terbanding/Tergugat III : SITI RUKOYAH
Terbanding/Tergugat IV : BHACTIAR RIFAI
Terbanding/Tergugat V : ZAENUL MIFTAH
Terbanding/Tergugat VI : ABDUL ROID
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
98 — 114
PETITUMcleTergugat I, Il, Ill, IV, V, menolak petitum penggugat , Il, Ill, IV, Vuntuk seluruhnya.Tergugat I, Il, Ill, IV, V, menolak petitum point 2 karena Tergugat , Il,Ill, IV, V, tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukumterhadap Penggugat , Il, Ill, IV, V, bahwa apa yang dilakukan olehTergugat I, Il, Ill, IV, V, sudah sesuai dengan prosedur hukum yangHalaman 37 dari 59 Putusan Nomor 7/PDT/2021/PT BDGbenar sesual dengan UU dan peraturan Pemerintah lainnya.Justru yang melakukan Perbutan Melawan Hukuma
Terbanding/Tergugat I : RUDOLF RUKKA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON
Terbanding/Tergugat III : ABDUL CHALIK USMAN
Terbanding/Tergugat IV : MACHMUD SYUKUR, ST
Terbanding/Tergugat V : SAID PAANY
Terbanding/Tergugat VI : HALISA KASIM
Terbanding/Tergugat VII : Drs. BURHANUDDIN TIDORE
Terbanding/Tergugat VIII : ASMA GANNIJ HASAN,S.Sos
Terbanding/Tergugat IX : ROSTIATY NAHUMARURY,SH Noteris Pejabat Pembuat Akta Tanah
121 — 47
Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukuma) Bahwa dalam dalilnya, Penggugat menyatakan dirinya sebagai pemilik atasobyek sengketa (vide : dalil gugatan Penggugat point 9) oleh karena telah dijualoleh Tergugat kepada Penggugat, padahal Penggugat hanya memiliki hakberdasarkan Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor : 1/2004 tanggal 1 November2004.
56 — 24
Putusan Nomor 855/Pat.G/2020/PA.BjrPERTIMBANGAN HUKUMA.
Salmon Balubun, SH
Terdakwa:
Yayat Supriyatna
134 — 74
Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yangmelakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagaiPrajurit TNI.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatuBarangsiapa telah terpenuhi.Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiriatau orang lain secara melawan hukuma.
52 — 7
sementara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya secara tertulis yang padapokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutannya dalam jawabandan duplik, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akanmengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, danmohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepadahalhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkaraini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA
166 — 126
Pokok Perkara dalam Perbuatan Melawan HukumA. Objek GugatanTanah dan Bangunan sebagaimana diuraikan dalam SHM No: 0120Luas Tanah: 298 m2 dan SHM No: 1051, Luas Tanah: 1200 m2,keduanya atas nama REDY JURMONO SELAMET terletak di Jin.Shinta Lingkungan IV RT/RW. 05/02 Kel. Wonosari, Kec. PrabumulihUtara Kota Prabumulih, yang kedua SHM tersebut telah diikat denganHak Tanggungan.B. Adapun yang Menjadi Dasar Gugatan adalah sebagai berikut:1.
129 — 31
Bahwa penerbitan SHP No. 1 desa Batursari tersebut memiliki cacat hukuma. Pemberian hak tersebut melanggar hak prioritas sebagaimana digariskandalam Keputusan Presiden No. 32 tahun 1979 serta melanggar pulaPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1979 sebagaimanadihaturkan diatas; === 2 === 272222 =>b.
140 — 65
Sesudah lalu delapan belas tahun, yaitu bagi segala kejahatan yang dapat dipidanadengan pidana mati atau penjara seumur hidup; Dengan Penjelasan (Memorie van Toelichting) pasal 78 KUHP ini, sebagai berikut :kebalikannya dari pasal 84 yang mengatur tentang hak menjalankan hukuman, pasal inimengatur tentang gugurnya hak penuntutan hukuman, yakni hak untuk menuntut seseorang kepengadilan supaya dijatuhi hukuma.
43 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
PP No. 72 Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, maka istilah Badan Hukuma quo bukan merupakan kaidah hukum (rechtsnorm), dan sesuai dengan asaspembentukan peraturan perundangundangan, yang mengatakan bahwaPenjelasan Peraturan Perundangundangan tidak dapat digunakan sebagaidasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut (vide, Lampiran Il angka 177UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan), maka istilah Badan Hukum pada Penjelasan Pasal 15 ayat
21 — 14
., M.H.2731/Padt.G/2017/PA.CbnHalaman 41 dari 41halaman, PutusanNomor4 TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA.
257 — 110
VII, yang hasilselengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan sidangditempat ;Menimbang, bahwa para pihak tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan padaakhirnya mengajukan kesimpulan, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugatmasingmasing tertanggal 22 Desember 2015Menimbang, bahwa untuk menyingkat perkara ini, segala sesuatu yangtercantum dalam berita acara persidangan dianggap sudah termasuk dalam putusanini dan pada akhirnya kedua belah pihak memohon putusan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA