Ditemukan 3979 data
Hanifah Hanum
Terdakwa:
Ondri Putra pgl On
89 — 17
MERANTI yang saksi angkut dengan menggunakan 1 (Satu) Unittruck Mitshubisi Colt Diesel PS 125 warna kepala dan bak kuning dengannomor polisi BA 9165 DE tidak memiliki surat surat atau dokumen yangsyah; Bahwa menurutpendapat saksi membawa kayu olahan jenis Kelompok MERANTI yang saksilakukan dengan menggunakan 1 (Satu) Unit truck Mitshubisi Colt Diesel PS125 warna kepala dan bak kuning dengan nomor polisi BA 9165 DE tanpadisertai atau dilengkapi dengan surat atau dokumen yang syah, adalahperbuatan yang melangar
Terbanding/Penggugat : YULFITA
40 — 33
., Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalammempertimbangkan positaposita maupun petitumpetitum gugatan penggugat, telahmelanggar syaratsyarat putusan, sebagaimana telah ditentukan dalam undangundang atau Hukum Acara Perdata, sedangkan putusan yang melangar UndangUndang adalah putusan yang tidak sah, dan putusan yang tidak sah harusdibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan PutusanMajelis Hakim Tingkat pertama, baik mengenai pertimbanganpertimbangan tentangposita gugatan,
AFRIDEL, SH., MH.
Terdakwa:
1.MUSTAR, S.AP bin DERANI
2.MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR Alm
185 — 31
Unsur melangar larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah,tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 280 ayat (1) huruf h;4.
Unsur melangar larangan kampanye menggunakan fasilitaspemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UndangUndang RI Nomor 07 Tahun 2017Tentang Pemilihan Umum;Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UndangUndang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dapat diketahuibahwa terdapat larangan untuk melakukan kampanye dengan menggunakanfasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
FRANKY MAMBRASAR, S.H.
Terdakwa:
Hijrah Saputra
201 — 130
Irian, DistrikKarubaga, Kabupaten Tolikara, atau ditempat lain,setidaktidaknya disuatu tempat yang termasukdaerah hukum Pengadilan Militer IIl19 Jayapura,telah melakukan tindak pidana Barangsiapa dengansengaja dan terbuka melangar kesusilaanDengan caracara sebagai berikut :a.
173 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 69 PK/TUN/2015Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan KepalaDesa berhenti atau diberhentikan Bupati atas usul BadanPermusyawaratan Desa (BPD) karena melangar larangan sebagimanadimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentangTata Cara Pemilinan, Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian KepalaDesa, ini adapun bunyi dari Pasal 35 adalah sebagai berikut:Kepala Desa dilarang:a.
129 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
atau melanggar hukumyang berlaku, dilinat pada dasarnya para Terdakwa dihadapkan di mukapersidangan bukan dengan suatu peraturan perundangundangan yangberlaku di Indonesia, karena Majelis Hakim yang memeriksa dan memutusperkara a quo merujuk kepada dakwaan yang salah atau keliru, karena jikadilihat dari surat dakwaan sebagaimana dibacakan oleh Jaksa PenuntutUmum di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum mendakwakan kepadapara Terdakwa dengan dakwaan perbuatan para terdakwa sebagaimanadiatur dan melangar
Terbanding/Tergugat : YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I
Terbanding/Turut Tergugat : PIMPINAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I
60 — 31
Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KitabUndangUndang Hukum Perdata gugatan a quo telah melangar AsasNe Bis In Idem.
308 — 102
Rasico Industry(Dalam Pailit) telah melangar kewajiban hukum sebagaimana diatur dalamPasal 114 juncto Pasal 120 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Menghukum dan memerintahkan Para Terbantah/Tim Kurator PT.
ANGGIA YUSRAN, SH
Terdakwa:
1.IBNU AMAR ALS IBNU BIN MAULANA
2.MULYADI ALS BODY BIN MAKMUN Alm
3.MUHAMAD AGUS SAPUTRA ALS AGUS
105 — 15
sebagaimana termuat dalam Berita Acarasidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan KesatuPasal 187 ke1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP atau Kedua melanggarpasal 214 ayat (1) KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atauKeempat primair pasal 214 ayat (1) KUHP subsidair Pasl 211 KUHP Jo Pasal 55ayat (1) Ke1 KUHP lebih subsidair Pasal 212 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPatau Kelima 358 ke1 KUHP atau keenam melangar
51 — 43
Naja bintiPatombongi baik secara kekeluargaan maupun dengan melibatkanPemerintah setempat namun tergugat berkehendak lain, tergugat tidak maumembaginya dan tidak berkeinginan untuk memberikan bagian kepadapenggugat ;Bahwa perbuatan tergugat menguasai dan menikmati obyek sengketa tanpamenghiraukan hak penggugat sebagai ahli waris dalam perkara ini adalahmerupakan perbuatan melawan hukum dan melangar hak penggugat, makapatut dan berdasarkan hukum Penggugat memohon kepada yang muliaBapak Ketua Pengadilan
MULIA FADILAH, SH
Terdakwa:
AFDAL DIRMAN Pgl AFDAL
205 — 50
556.000.000, (lima ratus lima puluh enam jutarupiah); Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menyesalliperbuatan Terdakwa yang merugikan orang lain;Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatuyang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalamputusan ini;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengandakwaan alternatif, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalamPasal Kesatu Melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP AtauKedua Melangar
1.DESI ULANTATARI.S.H.
2.RIKA SUSTRI, S.P.
3.Dian Burlian, S.H
Tergugat:
1.1. PENJABAT KEPALA DESA LUBUK RUSO
2.Desniati, S.E
3.M.Amin, S.E, MM
242 — 169
Melangar asas kepatutan dan kelayakan sebagai seorangpemimpin :1. Seorang pemimpin harus bersikap arip dan bijaksana.Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.2. Seorang pemimpin harus adil dan jujur pada semuabawahannya.3. Seorang pemimpin harus memiliki Komunikasi yang baik padabawahan4. Seorang pemimpin memiliki sikap membina dan menginspirasi.5. Selalu bisa menghargai orang lain.B.
78 — 17
Agustar yang yang sejak dahulu tidak benar baik secaramateri dan prosesnya, terindikasi melangar hukum dan adat istiadat yang ada;Bahwa atas segala peristiwa hukum dan perouatan hukum yang telah dilakukan oleh ParaTERGUGAT baik berupa pembuatan dan proses lahimya surat jual beli/nhibah lale sesuaisurat keterangan tertanggal 16 januari 1995, sampai dengan dijadikannya surat a quosebagai dasar hak/alas hak oleh para TERGUGAT untuk memperoses peningkatan hakberupa permohonan sertifikat kepada TURUT
77 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut batal demi hukum (Nietig atau Nulland Void);Bahwa Tergugat dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tanggal30 Juni 2011 tidak menyesuaikan klausula baku sesuai dengan UndangUndangPerlindungan Konsumen vide Pasal 18 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen sehingga Perjanjian Kredit Batal demi hukum, makaPerjanjian Kredit tersebut Batal Demi Hukum (Nietig atau Null and Void);Bahwa Tergugat dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tanggal30 Juni 2011 telah melangar
112 — 40
Bahwa hal ersebut adalah perbuatan yang telah merugikan kepentingantergugat Il (pengugat rekonpensi) dan sesuai perbuatan melangar hukum yangmembawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Maka tergugat Il(pengugat rekonpensi) menuntut penggugat konvensi (tergugat rekonpensi)membayar pengantian kerugian baik materil maupu immateril kepada Tergugatll (Penggugat rekonpensi) yaitu : Materil :Halaman 46 dari53 hal.
98 — 14
Klaten, yaitu terkait dengan anggaran tes seleksi CPNSK2, Karena anggaran diajukan berdasar jumlah peserta tes;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal yaitu melangar Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.
PT. KERETA API INDONESIA (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
420 — 894
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB) ;222nnnnnnn nnn een eens4.
Pembanding/Penggugat II : MUSLIM
Pembanding/Penggugat III : EKO DJOKO WIDODO
Pembanding/Penggugat IV : SARIAMAN POERBA
Pembanding/Penggugat V : RUBYEM NILAWATI
Pembanding/Penggugat VI : MARYAM
Pembanding/Penggugat VII : ELLY NAPITUPULU
Pembanding/Penggugat IX : BISRIYAH
Pembanding/Penggugat X : HJ. RISWANI HANIM
Pembanding/Penggugat XI : HJ. DEMES SUWARNI
Pembanding/Penggugat XII : ENDANG SURIYANTI
Pembanding/Penggugat XIII : ERMA KEUMALA
Pembanding/Penggugat XIV : YULIE ASTUTI
Pembanding/Penggugat XV : SUMIATI
Pembanding/Penggugat XVI : UMMI KALSUM NASUTION
Pembanding/Penggugat XVII : HJ.ERNAWATI SUDJARNI
Pembanding/Penggugat XVIII : YULIMAR TANJUNG
Pembanding/Penggugat XIX : SULIYATI
Pembanding/Penggugat XX : WAGINTEN
Pembanding/Penggugat XXI : ROHANI EVELINA SIMANJUNTAK
Pembanding/Penggugat XXII : ANNI ARIYANTI
Pembanding/Penggugat XXIII : ROHAENY
Pembanding/Penggugat XXIV : LINA
Pembanding/Pe
69 — 55
Tentang gugatan para penggugat kabur/tidak jelas (Obscuur Libel) Bahwa dalil gugatan para penggugat tidak jelas dapat menguraikanperbuatan melangar hukum atau perbuatan yang bertentangan denganketentuan hukum apa yang telah dilakukan tergugat III terhadap parapenggugat atau setidaktidaknya alasan secara hukum.Halaman 22 dari 52 Halaman Putusan Nomor 210/Pdt/2020/PT MDNBahwa dalam dalil gugatan para penggugat menyatakan padapokoknya para penggugat pemilik atas tanah seluas + 8 Ha (delapanhektar) atau
SUNARYO
Tergugat:
1.PT. BANK BPR INTIDANA SUKSES MAKMUR Cabang Panglima Polim
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kantor Wilayah DJKN Jawa barat
239 — 21
Memerintahkan Kepada PARA TERLAWAN dan TERLAWANlluntuk tidak melakukan LELANG dengan Melangar Hukum atas (SHM)NO.02602/Meruyung atas nama SUNARYO tanpa Fiat Ketua Pengadilansepanjang mengenai 1 (Satu) bidang tanah yang tercantum dalampetitum diatas;7.
Terbanding/Terdakwa : H. EDDY SOFYAN
153 — 100
Bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang di susun secara kombinasi atau gabungan yang terdiri dari empatdakwaan yaitu kesatu primer melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, kedua Subsider melangar pasal 263 ayat (2) KitabUndangUndang Hukum Pidana atau kedua primer melanggar Pasal 264ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, kedua subsider melanggarpasal 264 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.