Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PT BANGKA BELITUNG Pidana Umum
Register : 14-01-2020 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 21-01-2020
Putusan PT BANGKA BELITUNG Nomor 5/PID/2020/PT BBL
Tanggal 21 Januari 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : AFRIDEL, SH., MH.
Terbanding/Terdakwa : H. EDDY SOFYAN
153 — 100
  • Bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaanyang di susun secara kombinasi atau gabungan yang terdiri dari empatdakwaan yaitu kesatu primer melanggar Pasal 263 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, kedua Subsider melangar pasal 263 ayat (2) KitabUndangUndang Hukum Pidana atau kedua primer melanggar Pasal 264ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, kedua subsider melanggarpasal 264 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.
Pengadilan PN SAWAHLUNTO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-04-2015 — Putus : 11-12-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN SAWAHLUNTO Nomor 3/PDT.G/2015/PN Swl
Tanggal 11 Desember 2015 — H. ASWANDI DATUK RANGKAYO MARAJO VS LASWIN, DKK
78 — 17
  • Agustar yang yang sejak dahulu tidak benar baik secaramateri dan prosesnya, terindikasi melangar hukum dan adat istiadat yang ada;Bahwa atas segala peristiwa hukum dan perouatan hukum yang telah dilakukan oleh ParaTERGUGAT baik berupa pembuatan dan proses lahimya surat jual beli/nhibah lale sesuaisurat keterangan tertanggal 16 januari 1995, sampai dengan dijadikannya surat a quosebagai dasar hak/alas hak oleh para TERGUGAT untuk memperoses peningkatan hakberupa permohonan sertifikat kepada TURUT
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-09-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1942 K/Pdt/2017
Tanggal 28 September 2017 — HERDIANTO SIGIT WIBOWO, Direktur Utama PT. HUTAMA WAHYU KARYA DK VS PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk, Kediri DKK
77 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut batal demi hukum (Nietig atau Nulland Void);Bahwa Tergugat dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tanggal30 Juni 2011 tidak menyesuaikan klausula baku sesuai dengan UndangUndangPerlindungan Konsumen vide Pasal 18 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen sehingga Perjanjian Kredit Batal demi hukum, makaPerjanjian Kredit tersebut Batal Demi Hukum (Nietig atau Null and Void);Bahwa Tergugat dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tanggal30 Juni 2011 telah melangar
Pengadilan PN KUPANG Perdata Tanah
Register : 12-05-2014 — Putus : 15-12-2014 — Upload : 27-11-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 60/Pdt.G/2014/PN. KPG
Tanggal 15 Desember 2014 — Penggugat: ANWAR SAAL Alias ANWAR SA’AL SONO alias ANWAR MIN SA’AL SONO Tergugat: 1.1. Sdr. MUHAMMAD DJAFAR ANWAR 2.2. Sdr, HAJI MUHAMMAD AMIR KIWANG
112 — 40
  • Bahwa hal ersebut adalah perbuatan yang telah merugikan kepentingantergugat Il (pengugat rekonpensi) dan sesuai perbuatan melangar hukum yangmembawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Maka tergugat Il(pengugat rekonpensi) menuntut penggugat konvensi (tergugat rekonpensi)membayar pengantian kerugian baik materil maupu immateril kepada Tergugatll (Penggugat rekonpensi) yaitu : Materil :Halaman 46 dari53 hal.
Pengadilan PN KLATEN Pidana Umum Pemalsuan
Register : 27-05-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 05-10-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 118/Pid.B/2015/PN Kln
Tanggal 14 September 2015 — 1.SRI WIDADI, DKK
98 — 14
  • Klaten, yaitu terkait dengan anggaran tes seleksi CPNSK2, Karena anggaran diajukan berdasar jumlah peserta tes;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal yaitu melangar Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 03-07-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 19/G/2020/PTUN.BL
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
PT. KERETA API INDONESIA (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
420 — 894
  • Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB) ;222nnnnnnn nnn een eens4.
Pengadilan PN MEMPAWAH Pidana Umum
Register : 19-04-2021 — Putus : 09-06-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN MEMPAWAH Nomor 174/Pid.B/2021/PN Mpw
Tanggal 9 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.Muhammad Bayu Segara, SH
2.ERICHA CAHYO MARYONO,SH
Terdakwa:
FARID FIRMANSYAH ALS FARID BIN HENDI SUHENDI
46 — 6
  • menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalan melakukan perbuatanseperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukansuatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah faktafakta hukumyang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsurunsur tindak pidanaseperti dalam dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaansubsidaritas, primair melanggar pasal 374 Kitab UndangUndang Hukum Pidana,subsidair melangar
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 05-04-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 332/Pid.B/2021/PN Bdg
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
MAMIK SULIGIONO,SH.MH.,
Terdakwa:
DEDI SUPRAYOGA Als DEDI DIMAS Bin ZENAL
950 — 438
  • tidak mau melakukan VCS dengan Terdakwa,Terdakwa mengancam akan menyebarkan rekaman VCS tersebutkepada orang terdekat korban, sehingga korban menuruti kemauanTerdakwa yaitu VCS; Terdakwa juga mengancam korba akan menyebarkan rekaman VCSyang telah dibuatnya kepada orang terdekat korban apabila korban tidakmau mengikitu keinginannya untuk melakukan VCS.Perbuatan Cabul sendiri secara klasik sebagaimana diatur dalamketentuan pasal 289 KUHP, oleh R Susilo dalam komentarnya adalahsegala perbuatan yang melangar
Pengadilan PN KEDIRI Perdata
Putus : 30-04-2015 — Upload : 29-07-2015
Putusan PN KEDIRI Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Kdr
Tanggal 30 April 2015 — SUMIRAH als KADISIH Ny LEGIMIN
Melawan
YANTO Bin KARYO MARIDIN (Alm) Dkk.
22 — 2
  • Legimin merasa sangat dirugikan, baik secaramateriil maupun immateriil.Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah jelas jelas merupakan PerbuatanMelawan Hukum karena Tergugat dengan sengaja rekayasa, bahkan dengan itikatburuk dengan cara seolah olah membeli tanah milik Kadisih (Sumirah) Ny Legimintersebut, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 jo. 1366 KUHPerdata yangberbunyi sebagai berikut :Pasal 1365 KUHPerdata :"Tiap perbuatan melangar
Pengadilan PN DEPOK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-06-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 28-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 127/Pdt.G/2018
Tanggal 6 Desember 2017 — IDA FARIDA Melawan DIREKTUR UTAMA PT PAKUAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK,
192 — 788
  • Bandung 2002)28.Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan atas dasar perbuatan melawanhukum ( onrechtmatigedaad ) yang dilakukan oleh Tergugat terhadapPenggugat, sedangkan dalam fundamentum petendi Penggugat tidakmampu menjelaskan/menguraikan perbuatanperbuatan apakah yangtelah dilakukan para Tergugat, yang melanggar hukum, melangar haksubjektif Penggugat, yang bertentangan dengan kepatutan dankesusilaan yang hidup dalam nilainilai bermasyarakat, yangmenimbulkan kerugian kepada Penggugat sehingga didalilkan
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 05-11-2021 — Putus : 17-02-2022 — Upload : 18-02-2022
Putusan PTUN SERANG Nomor 68/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 17 Februari 2022 — Penggugat:
Maman Jalil
Tergugat:
Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanjungsari
Intervensi:
MUHAMAD YUSUF
192 — 106
  • / proses penjaringanbakal calon kepala desa.20.Bahwa yang dimaksud Tergugat telah melanggar asas pelayanan yang21baik yaitu saat Tergugat mengeluarkan Berita Acara Penetapan KepalaDesa Pemilihan Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Maja Tahun 2021Nomor : 140/22Pilkades/VIII/2021 tanggal 22 Agustus 2021 kemudianPenggugat menyampaikan Keberatas atas penetapan tersebut secaratertulis akan tetapi Tergugat tidak mau menerima surat keberatanPenggugat tanpa alasan yang jelas;.Bahwa, selain Tergugat telah melangar
Pengadilan PN CURUP Pidana Umum
Register : 26-09-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN CURUP Nomor 153/Pid.B/2018/PN Crp
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
LUCKY SELVANO MARIGO, SH
Terdakwa:
ROBIN SUDARMANSYAH Alias ROBIN Bin RUSLAN CAYA
73 — 35
  • bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dalampersidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsurunsurtindak pidana yang didakwakan, karena dakwaan dibuat secara alternatifsubsidaritas yaitu : Pertama Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) ke 1KUHPidana Jo pasal 2 ayat (1), Subsidair melangar
Pengadilan PN BANGIL Perdata
Register : 07-10-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN BANGIL Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Bil
Tanggal 22 April 2021 — Penggugat:
1.DIDIK YOPPHIE HENDRARTO
2.INDRAWATI
Tergugat:
1.Achmad Orbari disebut juga Achmad Urbari
2.Achmad Haris Hidayat, S.H., M.Kn
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasuruan
64 — 12
  • Didik Yopphie Hendrarto denganSurat Ukur No.00344/Kiduldalem/2015 tanggal 11/06/2015 ke An.Achmad Orbari Dalam proses peralihan hak antara lain sebegai berikut :a) Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlakuatau sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;b) Telah memenuhi norma kepatutan;C) Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;d) Tidak Sewenangwenang;Halaman 42 dari 53 Putusan Perdata Gugatan Nomor 60/Pdt.G/2020/PN Bile) Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 05-10-2021 — Putus : 03-02-2022 — Upload : 03-02-2022
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 43/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 3 Februari 2022 — Penggugat:
DARMA WANGSA
Tergugat:
kepala kantor BPN Kabupaten Pesawaran
Intervensi:
SUTOYO
287 — 198
  • Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang TataCara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas TanahNegara dan Hak Pengelolaan;Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1Tahun 2011 tentang Pelimpahan KewenanganPemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan PendaftaranTanah Tertentu, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3Tahun 2012Telah Memenuhi Norma Kepatutan.Tidak Melanggar Asas Kecermatan dan Ketelitian SertaTidak SewenangWenang.Tidak Melangar
Pengadilan PN PURWOKERTO Perdata
Register : 03-04-2018 — Putus : 31-10-2018 — Upload : 02-01-2019
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 30/Pdt.G/2018/PN Pwt
Tanggal 31 Oktober 2018 — Penggugat:
YAYASAN PENOLONG KEMATIAN EKA PRALAYA
Tergugat:
Pemerintah Kabupaten Banyumas CQ Kecamatan Lumbir CQ Pemerintah Desa Parungkamal
174 — 20
  • Adanya unsur kerugian bagi korban;e Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian itu;Menimbang, bahwa pada mulanya perbuatan melawan hukum diartikanhanya sematamata perbuatan yang melawan atau melangar pasalpasal darihukum tertulis saja. Tetapi sejak tanggal 31 Januari 1919 dalam putusan Hogehalaman 47 dari 52 Putusan Nomor 30/Pdt.G/2018/PN. PwtRaad perbuatan melawan hukum mengalami perluasan makna yaitu mencakupsalah satu dari perbuatanperbuatan sebagai berikut;a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-10-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 7 Oktober 2013 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya ; LIDYA NATALIA
43 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dikelilingi warna menghitam pada seluruh kaki kirisisi depan ;Sehingga saksi korban MARLENA alias LENA mengalami trauma seumurhidupnya ;Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam pertimbangannya telahberpendapat bahwa segala alasanalasan yang telah dikemukakan oleh MajelisHakim Tingkat Pertama di dalam pertimbanganpertimbangan hukumnya yangmenyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum secara alternatif dalamdakwaan Kesatu Primair melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 12-10-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1865 K/Pdt/2016
Tanggal 12 Oktober 2016 — PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO),Tbk. vs HENDRIK HAKIM, dk
123 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tanggal 2 Maret 2016;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapatditerima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut padapokoknya sebagai berikut:Keberatan Pertama:Judex Facti Telah Salah Dalam Menerapkan Atau Melangar
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 16-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 22-07-2021
Putusan PN BATAM Nomor 30/Pdt.G.S/2021/PN Btm
Tanggal 22 Juli 2021 — Penggugat:
PT. BPR LSE Manggala /Peace & Justice Law Firm
Tergugat:
1.AHMAD HAMBALI HUTASUHUT
2.ADE HIDAYANI
156 — 90
  • perbuatan melawanhukum;13) Bahwa tindakan yang Kepala KPKNL Batam lakukan adalah mencederairasa keadilan saya yang masih melakukan upaya Kasasi di MahkamahAgung dan tindakan tersebut berpotensi melanggar HAM karena HakDasar saya sebagai manusia diabaikan;14) Bahwa diduga telah terjadi Prosedur Lelang yang tidak prosedural, telahterjadi penyelundupan hukum, tidak menghargai proses hukum yangmasih berlangsung, pemaksaan kehendak atas nama jabatan / Abuse ofPower dan menegakkan hukum tetapi dengan melangar
Pengadilan PN AMBON Perdata Tanah
Register : 16-05-2016 — Putus : 13-07-2017 — Upload : 19-10-2017
Putusan PN AMBON Nomor 104/Pdt.G/2016/PN.Amb
Tanggal 13 Juli 2017 — 1. JOHN G.SAHUSILAWANE, SH. MH pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen Protestan, beralamat Jl. Dr. Leimena RT.002/ Rw.001, Desa Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon. 2. Ny. PAULIN SAHUSILAWANE / TILON, pekerjaan tidak ada, Agama Kristen Protestan, beralamat Jl. Dr. Leimena RT.002/ RW.001, Desa Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Baguala. dalam hal ini memberikan kuasa kepada WILLEM R.E.SUDJIMAN,SH, YANNY TUHURIMA,SH dan MIRA R.MARANRESSY, para Para Advokat, berkantor pada LAW OFFICE WILLEMR.E.SUDJIMAN,SH dan REKAN Beralamat di Jalan Jl. Sirimau/Batu Meja SK.7/1-39.RT.005/RW.04. Kecamatan Baguala.Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal, 09.Mei 2016, 31 Maret 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 306/2016 tanggal, 09 Mei 2016, untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai : “ PENGGUGAT ” ; M E L A W A N : 1. Ny. IVONI CICILIA SOPACUA, beralamat Ruko BTN 1 / No. 6 Wayame, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Selanjutnya di sebut sebagai : ” TERGUGAT I ” ; 2. BONO TIAN, Pekerjaan TNI Kodam XVI Patimura, beralamat di Jl. Dr. J. Leimena RT.04/ RW.001, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Selanjutnya di sebut sebagai : “ TERGUGAT II ” ; 3. Sdr. ONCO, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat Jl. Dr. Leimena RT.004/ RW.001, Desa Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Selanjutnya di sebut sebagai : “ TERGUGAT III ” ; 4. LA IKI, Pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Dr. Leimena RT.002/ RW.001 Desa Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, Selanjutnya di sebut sebagai : ” TERGUGAT IV ” ; 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN DATI I PROPINSI MALUKU, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTA AMBON, Beralamat di jalan Jenderal Sudirman, Hative Kecil Kecamatan Sirimau, Kota Madya Ambon. Selanjutnya di sebut sebagai : ” TURUT TERGUGAT ” ; Pengadilan Negeri tersebut : - Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dalam perkara tersebut ; - Telah memeriksa alat bukti surat yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara tersebut ; - Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan ; - Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
233 — 43
  • Perbuatan melawan hukum, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dimana dirumuskansebagai berikut : Adanya perobuatan melawan hukum; Menimbulkan kerugian ; Ada kesalahan ; Ada hubungan causalitas atau sebab akibat antara kesalahan dengankerugian tersebut ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumsebagaimana telah menjadi Yurisprudensi tetap , berdasarkan Putusan Hoge Raadtahun 1919, tanggal 31 Januari 1999, ialah : Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku , atau Melangar
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-12-2017 — Putus : 28-02-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 430/PDT/2017/PT-MDN
Tanggal 28 Februari 2017 — H. ILYAS ST BASA VS SOLITA LOMONGGA SIMANJUNTAK, DKK
62 — 51
  • almarhnumJohan Arnold Simanjuntak semasa hidupnya dan diteruskan oleh ahliwarisnya, sehingga menimbulkan ketidak nyamanan kepada Penggugatdan keluarga Penggugat yang tinggal di atas Objek Perkara ;Bahwa berdasarkan faktafakta dengan alasan hukum sebagaimanatersebut di atas, almarhum Johan Arnold Simanjuntak semasa hidupnyadan ahli waris almarhum Johan Arnold Simanjuntak (Tergugat I, TergugatIl, Tergugat Ill, Tergugat IV dan Tergugat V), Tergugat VI, Tergugat VIIdan Tergugat VIII telah melakukan perbuatan melangar