Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum
Register : 30-09-2020 — Putus : 26-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 945/Pid.B/2020/PN Pbr
Tanggal 26 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
NURAINY LUBIS, SH
Terdakwa:
1.HENDRO ROMANSYAH ALS HENDRO BIN ARPAN
2.ANTON HERMANSYAH ALS ANTON BIN SAKARYA
36 — 6
  • berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut MajelisHakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhidan terbukti menurut hukum;Ad.3.Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sama sekali atausebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda yangseluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang mempunyai nilai atau artikepemilikan atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifatnilai tekhnis
Pengadilan PN PURWODADI Pidana Khusus Farmasi
Register : 17-10-2016 — Putus : 07-11-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN PURWODADI Nomor - 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Pwd
Tanggal 7 Nopember 2016 — - Nama : JABAR PAMUDYA bin SUKAMTO Tempat Lahir : Grobogan Tanggal Lahir : 28 Oktober 1999 Umur : 17 Jenis Kelamin : Laki-laki Warga Negara : Indonesia Alamat : Kp. Palembahan RT 06 RW 08 Kelurahan Kalongan Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Agama : Islam Pekerjaan : Pelajar SMA Muhammadiyah Purwodadi
124 — 21
  • DKL9933301717A1, dengan rincian atau penjelasan obat HEXYMER2, tanggal terbit 16 04 2012, Merk , kemasan : dus, Botol plastik @ 100019tablet salut selaput, bentuk sediaan : tablet salut selaput 2 Mg, komposisi : ,pendaftar : MERSIFARMA TIRMAKU MERCUSANAJakarta.Bahwa benar untuk kemasan obat yang ada berupa kemasan botol plastik @1000 (seribu) tablet dan kemasan botol plastik @ 250 (dua ratus lima puluh)tablet.Bahwa benar pihak yang diperbolehkan untuk melakukan praktik kefarmasianadalah Apoteker dan tenaga tekhnis
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata
Register : 23-09-2019 — Putus : 05-03-2020 — Upload : 02-04-2020
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Lbj
Tanggal 5 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
208 — 137
  • Bahwa terkait lambatnya proses pengukuran sampaidilaksanakannya sidang Panitia A oleh Kantor BPN Kabupaten ManggaraiBarat lebih kepada persoalan tekhnis di Kantor BPN Manggarai Barat yangtidak bisa diintervensi oleh Para Tergugat, jadi keterlambatan tersebutbukan karena kesengajaan yang dilakukan oleh Para Tergugatsebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat.Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada point 8 dan point 9 positagugatan, sebab yang benar adalah pada saat dilakukan sidang Panitia
Pengadilan PN TANJUNG PATI Pidana Umum
Register : 09-09-2020 — Putus : 20-10-2020 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PATI Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN Tjp
Tanggal 20 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
RICHARD KRISTIAN,SH
Terdakwa:
Heri Wildani pgl IL
100 — 23
  • dipersidangan yang setelah dinyatakanidentitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwa Heri Wildani Pgl. iltersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimanaHalaman 22 dari 32 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2020/PN TjPyang bersangkutan telah membenarkan dan terdakwa mengakui bahwa ia sehatjasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilan tekhnis
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 08-10-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 354/Pdt.G/2013/PN.Smg
Tanggal 8 Oktober 2014 — SARNITI binti SAIMAN (PENGGUGAT) MELAWAN Pemerintah Kabupaten PATI, DKK (TERGUGAT)
46 — 8
  • Kantor Balai BesarWilayah Sungai (BBWS Pemali Juwana) ;Bahwa selaku pemangku kekuasaan di Daerah, Pemerintah KabupatenPati atas permintaan Ditjen SDA Kementerian Pekerjaan Umum cq.Kantor BBWS hanya memfasilitasi pembentukan Tim Sosialisasi, TimKoordinasi dan Tim Tekhnis Penanganan Sungai Juwana, TimPengukuran dan Penentuan Garis Sempadan Sungai Juwana Kab. Patidengan Keputusan Bupati Pati.
Pengadilan PN MUARO Pidana Umum
Register : 13-02-2018 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 27-09-2018
Putusan PN MUARO Nomor 27/Pid.B/2018/PN Mrj
Tanggal 2 Mei 2018 — Penuntut Umum:
FITRI DWI HANDAYANI, S.H., M.H.
Terdakwa:
YENI VERAWATI BINTI ZAKARNI PGL VERA
91 — 4
  • Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan;Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dilakukan sesuaikwalifikasi yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan.Menimbang, bahwa dalam menjawab hal tersebut di atas, MajelisHakim terlebin dahulu perlu menegaskan bahwa istilah tekhnis yuridis dalamPasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP lazim disebut sebagai deelneming ataupenyertaan.Menimbang, bahwa pembuat undangundang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 22-08-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 428 K/TUN/2017
Tanggal 12 Oktober 2017 — CV. JAVA TRUNK COMPANY VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II., II. EVA AHMAD BASWEDAN, DKK;
97 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Kasasi secara tekhnis telah mengalami kesulitan/sudahtidak dapat melakukan proses kepengurusan administratif ataskegiatan usahanya yang masih tercatat berada di dalam bangunangudang di Jalan Kasuari No. 23 Surabaya (objek sengketa a quo)sehingga mengakibatkan berkurangnya nilaipendapatan/penghasilan dan keutungan dari kegiatan usahaPemohon Kasasi (CV.
Pengadilan PN PELALAWAN Pidana Khusus Lingkungan Hidup
Register : 23-01-2013 — Putus : 11-04-2013 — Upload : 06-02-2014
Putusan PN PELALAWAN Nomor 12/Pid.Sus/2013/PN. PLW
Tanggal 11 April 2013 —
369 — 27
  • MEMPERINDAG No.08/M DAG/ Per /2/07 tanggal 07 Pebruari2007 tentang penetapan harga pokok untuk perhitungan PSDH serta PeraturanPemerintah Nomor: 74 tahun 1999 tanggal 10 agustus 1999 tentang Tarif atasjenis PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada departemen Kehutanan danperkebunan dan peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18 / Menhut Il / 200722tanggal 22 Mei 2007 tentang Petunjuk tekhnis tata cara pengenaan,pemungutan, dan pembayaran Provisi sumber daya Hutan (PSDH) ditetapkanbahwa Tarif PSDH
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-10-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 18-03-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 642/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 10 Desember 2018 — Prof.Dr.H.R.ABDUSSALAM >< KETUA DEWAN PENGURUS PPPSRS KEBAGUSAB CITY Dr.PURNOMO ANANTO M.M
159 — 110
  • Bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memilikikeahlian dan tekhnis yang cukup sebagai auditor sesuai standarProfesional Akuntan Publik/SPAP/Standar umum Auditing.c. Bahwa syaratsyarat yang harus dimiliki Sseorang auditor yangtercantum dalam standar umum yaitu : memiliki keahlian dan pelatihanteknis yang cukup, independen, Profesional sebagai seorang auditor.d.
Pengadilan PN RANAI Pidana Khusus
Register : 23-09-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 31-01-2014
Putusan PN RANAI Nomor 39/Pid.B/2013/PN. Rni
Tanggal 1 Oktober 2013 — ZAINADI BIN MUHAMMAD
51 — 70
  • Natunaatas nama terdakwa Zainadi yaitu blanko BB, BB1, BB3, BB8, BB9,BB10, dan BB11;Bahwa benar verifikasi dokumen pendaftaran adalah berdasarkanperaturan KPU dan Petunjuk tekhnis dari KPU RI, dan setelah verifikasidilakukan rapat pleno untuk menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS).e Bahwa benar dokumen persyaratan terdakwa ZAINADI pada saattersebut dinyatakan memenuhi syarat atau MS oleh KOMISIONERKPUD Kab.
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-09-2015 — Putus : 06-10-2015 — Upload : 02-08-2016
Putusan PT PEKANBARU Nomor 20/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR
Tanggal 6 Oktober 2015 — SYAFRIZAL Bin H. ABDUL WAHAB
68 — 42
  • Jalan Raya Tanjung 64.000. 36.000.Uban.De Jalan Srikaton Batu 64.000. 48.000.12 Bahwa Walikota Tanjungpinang melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra yaitu Drs.Wan Samsi dan juga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentinganPembangunan Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun anggran 2009 membuat suratundangan kepada para pemilik lahan dan Tim Penilai harga tanah dengan suratNomor : 005/ADMPUM/138 tanggal 3 Oktober 2009 Perihal Undangan AcaraRapat musyawarah Tim Penilai Harga Tanah dari Intansi Tekhnis
Pengadilan PN RANTAU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 09-04-2019 — Putus : 08-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan PN RANTAU Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Rta
Tanggal 8 Mei 2019 — Penuntut Umum:
1.Iwan Budi Susilo,SH
2.ANDRI NANDA H. F., S.H., M.H.
Terdakwa:
Amat Yunus Als Amat Lenong Bin Syahran
25 — 6
  • untuk obat jenis Carnophen adalah termasuk golonganObat keras, yang harus dijual oleh Apotek berizin dan untukmembelinya pun harus dengan resep dokter ;e Bahwa fungsi obat carnophen adalah sebagai obat penenangsusunan syaraf pusat yang biasanya dipergunakan oleh orangyang mengalami gangguan jiwa ;e Bahwa ahli menerangkan Persyaratan yang harus di penuhiseseorang dalam melakukan pekerjaan Kefarmasian adalah :Wajib memiliki Surat tanda registrasi berupa : STRA bagi apotekerdan STRTTK bagi tenaga tekhnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-11-2009 — Upload : 20-07-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1256K/PIDSUS/2009
Tanggal 25 Nopember 2009 — Ir. AGUS SUNARTO, MM. Bin SUKARDI
49 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tegal yang dalam hal ini adalan SubDinas Pengairan menyusun ide tekhnis untuk penanggulanganbanjir tersebut dengan cara normalisasi sungai Brungut yangkemudian Sub Dinas Pengairan DPU Kab.
Pengadilan PN SUMENEP Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-12-2008 — Putus : 18-05-2009 — Upload : 22-01-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 10 / Pdt.G / 2008 / PN.Smp
Tanggal 18 Mei 2009 — R A W A I T (Penggugat)
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KARANGNANGKA, dkk (tergugat)
68 — 19
  • perolehan suara masingmasing calon ;e Apakah dengan tidak dilakukannya perhitungan ulang telah terjadi perbuatanmelawan hukum ;Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara aquo akan diberlakukan ketentuanketentuan hukum positif yaitu Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah KabupatenSumenep No. 21 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan,Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan aturan pelaksanaan yang diatur dalamPeraturan Bupati Sumenep No. 08 Tahun 2008 tentang Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PA MOROTAI Perdata Agama
Register : 07-11-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 19-03-2019
Putusan PA MOROTAI Nomor 117/Pdt.G/2018/PA.MORTB
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat melawan Tergugat
80 — 17
  • Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidak disebabkanhambatan geografis atau tekhnis.
Pengadilan PN MEULABOH Pidana Khusus
Register : 29-08-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN MEULABOH Nomor 189/Pid.B/LH/2018/PN Mbo
Tanggal 12 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
1.WAHYUDDIN, SH
2.DEDEK SYUMARTA SUIR, SH
3.YUSNI FEBRIANSYAH EFENDI, SH
Terdakwa:
DARMAWAN Bin H. AKARIM
404 — 44
  • TINDIKALISYAHBANA,dibawah sumpah dan pada saat persidangan yang padapokoknya menerangkan menerangkan sesuai keahliannya sebagai berikut:e Bahwa Ahli diangkat menjadi PNS Dinas Kehutanan danPerkebunan Pemkab Aceh Barat yaitu sejak tahun 2005, dansejak bulan Januari 2017 saya bergabung / dialinkan menjadiPNS Staf Seksi PPK KPH Wilayah IV Aceh dan ahli pernahmengikuti pendidikan / latihan di bidang tekhnis kehutananyaitu. pengawas penguji kayu gergajian rimba Indonesia(PPKGRI) pada tahun 2006 di Kota
Pengadilan PN TAKALAR Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-08-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN TAKALAR Nomor 73/Pid.Sus/2016/PN Tka
Tanggal 15 September 2016 — 1. MUH. ALFIAN SHi alias FIAN Bin ARIFUDDIN DG. TOMPO 2. HARISDIYANTO DG. TIRO Alias YAYA Bin Drs. ABD RAHMAN NURU 3. ALIF HIDAYATULLAH DG. SIBALI Alias ALIF Bin AMIN DG. TUNRU
81 — 9
  • Bahwa dalam bukunya Kompilasi Aturan Bidang tekhnis Dan ManajemenPerkara Tahun 2015 MA RI pada halaman 95 ditegaskan bahwa dalam halfakta membuktikan bahwa Terdakwa adalah Pengguna (Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-05-2013 — Upload : 11-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2312 K/Pid. Sus/2012
Tanggal 14 Mei 2013 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai ; Ir. BUDIAMAN bin CENRENG
31 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • bersamasama dengan Terdakwaterdakwa lain telah mencairkan 100% (seratus prosen) dana pembangunan proyek BalaiBenih Ikan TA 2008 padahal diketahui volume pekerjaan baru mencapai 80% (delapanpuluh prosen), dengan kata lain yang dipersoalkan pada surat dakwaan baik primairmaupun subsidair mengenai pencairan dana 100% namun yang dipersalahkan padaTerdakwa karena Terdakwa menandatangani dokumendokumen pencairan dana 100%,sementara Tedakwa bukanlah Pejabat Pembuat Komitmen yang bertanggung jawabsecara tekhnis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-11-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 91/ PID.SUS/ 2013/ PN.TIPIKOR.SMG.
Tanggal 25 Nopember 2013 — LUTHFI AHMAD BIN (alm) MUHAMMAD BADJURI
65 — 14
  • UndangUndang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUA~ Bahwa ia Terdakwa LUTHFI AHMAD Bin ( Alm ) MUHAMMAD BADJURIbersama EDI YUSMIANTO Bin YUSROMIHARJO selaku Wakil Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjarnegara, PRTIYO RAHARJO binSETYO SUPARTO (Terdakwa penuntutan terpisah) selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS)sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis
    ketentuanperaturan perUndangUndangan ;j Menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRDyang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna ;k Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapatparipurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.= Bahwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkanPetikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor :821.2 / 21161 / 1986 tanggal 31 Januari 1986 yang kemudian sejak tahun 2009ditugaskan sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis
    Rudiyanto;Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membuat RUKK/ RAB maupun gambardari setiap kelompok tani tersebut;Bahwa ketika membuat usulan tersebut Saksi pernah melihat Proposal dariKelompok Tani, namun saya tidak pernah menghitungnya dan saya tidakmengetahui apakah seluruh kelompok tani yang diusulkan tersebut terdapatProposalnya;Bahwa Saksi tidak ada menerima honor selaku Tim Tekhnis;Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Pak Sairan sebesar Rp.4.000.000,(empat juta rupiah) yang menurut keterangan
    rapat oleh DWI ATMAJImaupun dengan SAIRAN;115Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada musyawarah Kabupaten yangdihadiri oleh tim teknis, tokoh masyarakat, LSM, unsur pemerintah daerah dalammenetapkan kelompok tani sebagai penerima bantuan Jitut Jides;Bahwa sepengetahuan Saksi yang aktif melaksanakan pengelolaan kegiatan JitutJides tahun 2011 adalah Saudara Sairan dan Priyo Raharjo;Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara kelompok tani penerima bantuanditetapkan;Bahwa sepengetahuan Saksi, secara tekhnis
    EDI YUSMIANTO;Bahwa dalam Penetapan Kelompok Tani tidak pernah ada musyawarahKabupaten yang dihadiri oleh Tim Teknis, tokoh masyarakat, LSM, unsurpemerintah daerah;Bahwa setelah penetapan kelompok tani, yang turun ke lapangan adalah SaudaraPRIYO RAHARJO untuk melakukan survey;Bahwa seharusnya mekanisme pelaksanaan kegiatan Jitut Jides yang saksiketahui yaitu :1 Seharusnya proposal diajukan oleh masingmasingkelompok tani;2 Dilakukan identifikasi penentuan calon petani dan calonlokasi (CPCL);3 Tim tekhnis
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 11-07-2017 — Putus : 29-11-2017 — Upload : 30-11-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 17/G/2017/PTUN.BNA
Tanggal 29 Nopember 2017 — Penggugat:
PT. ARAZ MULIA MANDIRI diwakili oleh M. Zubir
Tergugat:
Kelompok Kerja POKJA Pengadaan Jasa Konstruksi Dilingkungan Pemko Subulussalam
205 — 69
  • Bahwa Tergugat didalam melaksanakan proses lelang, hanya10.menetapkan 1 (satu) Sub Bidang untuk Pekerjaan PembangunanGedung Ruang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam, sedangkanbila dilihat dari spesifikasi tekhnis dari Pekerjaan Pembangunan GedungRuang Operasi RSUD (DAK) Kota Subulussalam, yang didalamnya jugaterdapat pengadaan alatalat kesehatan, maka seharusnya Tergugatmenetapkan 2 (dua) Sub Bidang Pekerjaan, yaitu Sub Bidang Pengadaanalatalat Kesehatan dan Sub Bidang Konstruksi Bangunan gedungkesehatan