kekuasaan atau perbuatanmengambil sudah dimulai pada saat seorang berusaha melepaskan kekuasaanatas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harus ditafsirkansebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

tidak membuktikanbahwa memang ada Daftar Inventaris Tanah Milik Tergugat II/Terbanding III/Termohon Kasasi III yang sama dengan tanah sengketa, berarti tanah sengketatidak terbukti milik Tergugat II/Terbanding IHI/Termohon Kasasi III atau tanahnegara;6 Untuk Posita 7, bahwa, Tergugat IV/Terbanding V/Termohon Kasasi IV didalam memproses permohonan hak dari Tergugat I/Terbanding I/ TermohonKasasi I dan Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II tidak sesuai denganketentuan perundangundangan dan tekhnis

JUFRI KAREPESSINA saat itu menjabat sebagaiPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dalam pekerjaanpengadaan alatalat transportasi pedesaan TA 2009;Mengaku bahwa dalam hal melakukan pemeriksaan barang yangharus dipersiapkan oleh tim pemeriksa barang adalah dokumenkontrak agar mengetahui jenis dan volume barang yang akandiadakan ;Mengaku bahwa Panitia Pemeriksa Barang yang melakukanpemeriksaan terhadap barang dalam kegiatan Pengadaan BarangDan Jasa Pemerintah seharusnya mengecek langsung barangnyadan

Pemeriksa Barang telah melakukanpemeriksaan barang terhadap pengadaan barang dan jasa26pemerintah, kKemudian dalam pemeriksaan ditemukan jenis maupunspesifikasi barang yang disebutkan dalam kontrak ternyata jenismaupun spesifikasi lainnya tidak sesuai dengan kontrak maka, PanitiaPemeriksa Barang harus menyampaikan kepada Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan tentang temuan dalam pemeriksaan barang yangdiperiksa, misalnya barang yang diperiksa ada yang belum diadakanatau tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis

Haltim karena dia tidakpernah ditunjukkan/ melihat kontrak (Surat Perjanjian Pemborongan)oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPIK) daripadapengadaan barang dan jasa tersebut.Mengaku bahwa dia tidak mengetahui berapa besar dana yangdialokasikan untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintahtentang pengadaan alatalat transportasi pedesaan pada DinasPerhubungan dan Telekomunikasi Kabupaten Halmahera Timurtahun 2009 ;27Mengaku bahwa pada saat disodori kepadanya untuk menandatangiBerita Acara

Gamal Putra)baru ada 3 (tiga) unit mobil Toyota Hilux 4X4 doble cabin ;Mengaku bahwa pada saat masa jabatannya barang berupa 2 (dua)unit speed boat fiber glass dan 6 (enam) unit mesin YOM (YamahaOut Board Motor) Enduro 40 PK belum diterima pihaknya sehinggamemanggil Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dari padakegiatan dimaksud (Sdr.

-------193. 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.918/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Penunjukan Pengganti Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011; (BB 193);----------------------------------------------------------194. 7 (tujuh) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.73/Dispora/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

tanggal 6 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan APBD Provinsi Riau di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya; (BB 197);------------------------------------------------------------------------198. 7 (tujuh) lembar fotokopi legalisir dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.71/Dispora/II/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

OlahragaProvinsi Riau Tahun Anggaran 2012, beserta lampirannya; (BB 192);193. 3 (tiga) lembar asli dokumen Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor :Kpts.918/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011 tentang Penunjukan PenggantiBendahara Pengeluaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi RiauTahun Anggaran 2011; (BB 193);194. 7 (tujuh) lembar asli dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pemudadan Olahraga Provinsi Riau Nomor : Kpts.73/Dispora/II/2009 tanggal 26Februari 2009 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis

diatas dalam bentuk tabel pungutan.Bahwa uang hadiah yang diterima oleh terdakwa melaluisaksi Priat Eko Purwo sebesar Rp. 336.678.000, (tigaratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluhdelapan ribu rupiah) dari 8 (delapan) Desa yangsebelumnya telah menerima tabel pungutan dari saksiPriat Eko Purwo untuk kegiatan prona tahun 2008 dantahun 2009, dimana hal tersebut telah bertentangandengan Surat Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 963310D.II tanggal 28 Maret 2008tentang Petunjuk Tekhnis

untuk 10 tongkang dan dimulai sekitar bulan Juli2012.Bahwa tujuannya loadingnya adalah ke Korea kepada buyernyayaitu OPEN BLUE.Bahwa siapa pemilik batubara dan apa ada kontraknya antarapembeli dan penjual batubara, saksi tidak tahu.Bahwa kapal sudah berangkat dari Muara Satui ke Korea padatanggal 02 Desember 2012.Bahwa dalam melakukan pekerjaan, saksi berhubungan denganpemilik kapal dan shippernya yaitu saudara MUCHRIZA.Bahwa yang saksi koordinasikan dengan saudara MUCHRIZAadalah mengenai halhal tekhnis

Bahwa dari urauaian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwaTergugta ll dalam melaksanakan pelelnagna atas barangjaminan milik Penggugat adalah dalam kapasitasnyamenjalankan tuga kedinasan dari Menteri Keuangan yangmerupakan unit tekhnis vertical Menteri Keuangan :o.

Menurut Ropaum Rambe advokat bukan hanyasekedar untuk mendapatkan nafkah, tetapi juga harus memperjuangkanidealisme dan moralitas yang di dalamnya ada nilai kebenaran dankeadilan (Rampau Rampe, Tekhnis Praktek Advokat. (Jakarta, GramediaWidiasarana Indonesia, 2001) Halaman 33);Bahwa Advokat adalah sebagai salah satu penegak hukum yangtugas profesinya selalu berkaitan dengan hukum baik publik maupunprivat, serta mempunyai hubungan hukum kepada negara danHalaman 5 dari 47 halaman.

MEMPERINDAG No.08 / M DAG / Per / 2 / 07tanggal 07 Pebruari2007 tentang penetapan harga pokok untuk perhitungan PSDH sertaPeraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 1999 tanggal 10 agustus 1999tentang Tarif atas jenis PNBP(Penerimaan Negara Bukan Pajak ) padadepartemen Kehutanan dan perkebunan dan peraturan MenteriKehutanan Nomor : P.18 / Menhut II / 2007 tanggal 22 Mei 2007tentang Petunjuk tekhnis tata cara pengenaan, pemungutan, danpembayaran Provisi sumber daya Hutan ( PSDH )= sebagaiberikut ; 220022

Paantai Aan dan waktu itu yangmenunjukkan Saksi batasnya adalah Lalu Nurtayib dan AmaqAsil (Kadus) Selong Belanak ; Bahwa pada waktu itu Saksi disuruh mengukur tanah rawarawaSaja bukan tanah daratan yang disekitarnya ; Bahwa hasil ukur yang Saksi lakukan itu jelas tidak mungkinsebagai syarat untuk penerbitan sertifikat, oleh karena Saksingukur bukan atas perintah resmi dan yang jelas bahwa syaratpenerbitan sertifikat harus ada alas haknya ; Bahwa tekhnis pengukuran itu ada dua yaitu formal dan nonformal

kepada ADE KURNIASIHBinti KAWIDI yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa di persidanganyang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas terdakwatersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yangbersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis

TINDIKALISYAHBANA,dibawah sumpah dan pada saat persidangan yang padaMbo.pokoknya menerangkan sesuai keahliannya sebagai berikut:Bahwa Ahli diangkat menjadi PNS Dinas Kehutanan danPerkbunan Pemkab Aceh Barat yaitu sejak tahun 2005, danHalaman 13 dari 35 Putusan Nomor 190/Pid.B.LH/2018/PNMbo.sejak bulan Januari 2017 saya bergabung / dialihkan menjadiPNS Staf Seksi PPK KPH Wilayah IV Aceh dan ahli pernahmengikuti pendidikan / latihan di bidang tekhnis kehutananyaitu. pengawas penguji kayu gergajian

berdasarkan ketentuan Pasal 26 PP No.24 Tahun 1997 Tentang11.12.Pendaftaran Tanah telah diatur bahwa adanya kewajiban pengumumantentang adanya permohonan Hak atas tanah (Hak Miulik) yang wayibdilakukan oleh Tergugat baik di tingkat Kantor Pertanahan Kota Medan danKantor Kepala Kelurahan Padang Bulan Selayang I tempat letak tanah danjuga pengumuman dilakukan melalui media massa, bahwa adanyapermohonan penerbitan objek sengketa ;Bahwa disamping itu pada saat Tergugat melakukan pengukuran, Tergugatsecara tekhnis

180 ayat (1) HIR, Buku ilPedoman Tekhnis Administrasi dan Teknis Peradilan Tahun 2007maupun berdasarkan SEMA No. 3Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbar Bij Voorraad) danProvisi jo. SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan SertaMerta Uitvoerbaar Bij Voorrad) dan Provisionil, yang pada intinyamensyaratkan halhal sebagai berikut untuk dikabulkannya putusanprovisonil;a. Permintaan Provisionil tidak boleh menyangkut pokok perkara;b.

Saksi RISAL Bin SALENG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai Berikut :Halaman92 dari174 Putusan Perkara Nomor 12/Pid.SusTPK/2020/PNkKdi Bahwa saksi selaku Sekretaris Desa menjabat sebagai PTPKDes(Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa) dalam kegiatanpengelolaan dana desa tahun 2016 dan pengelolaan dana desa tahap tahun 2017; Bahwa dasar saksi selaku PTPKDes (Pelaksana TekhnisPengelolaan Keuangan Desa) yakni diangkat dan ditunjuk secara lisanoleh Pj.

Kepala Desa Loka tersangka ARISDIANTO, saksi tidakmengetahui apakah ada Surat Keputusan Kepala Desa Loka tentangpengangkatan PTPKDes (Pelaksana Tekhnis Pengelolaan KeuanganDesa) dan saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan pengangakatanPTPKDes (Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa).

Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku PTPKDes(Pelaksana Tekhnis Pengelolaan Keuangan Desa) yakni : menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa; menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa,perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaanAPBDesa; melakukanpengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yangtelah ditetapkan dalam APBDesa; menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaanAPBDesa; dan melakukanverifikasi terhadap buktibukti penerimaan danpengeluaran APBDesa

Bahwa Tergugat Ill dalam melakukan penilaian tunduk dan taat pada kodeEtik Penilai Indonesia & Standar Penilaian Indonesia (KEPI& SPI) Edisi VI2015 seri 306 tentang Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Petunjuk Tekhnis Penilaianterhadap Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umumyang dikeluarkan oleh Komite Penyusunan Standar Penilaian Indonesia(KPSPI) Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) diterbitkan 1Oktober 2015 berlaku efektif 1 Januari

Pada prinsipmnya semua perhitungan yang dilakukan oleh Apprasial sudahsesuai dengan Standar Penilaian Indonesia Edisi VI tahun 2015, yangdalam hal ini adalah SPI 306 dan Petunjuk Tekhnis Penilaian terhadappengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yangdikeluarkan oleh Komite Penyusunan Standar Penilaian Indonesia (KPSP1)Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) diterbitkan 1 Oktober 2015berlaku efektif 1 Januari 2016;Berdasarkan halhal tersebut diatas, Tergugat VI mohon kepada Majelis

Kerugian yang lain yang dapat dinilai;Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Termohon Keberatan VIangka 2 pada pokoknya: Bahwa dalam melakukan penilaian tunduk dan taat pada kode Etik PenilaiIndonesia & Standar Penilaian Indonesia (KEPI & SPI) Edisi VI 2015 seri306 tentang Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum dan Petunjuk Tekhnis Penilaian terhadapPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yangdikeluarkan oleh Komite Penyusunan Standar Penilaian Indonesia

sekarang;e Tanah yang terkena lokasi dimaksud statusnya tanah Eks Swapraja sejak berlakunyaUndangUndang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960telah menjadi Tanah Negara yang dikuasai/dimiliki penduduk secara turun temurun;Dalam Berita Acara ldentifikasi dan Inventarisasi Lahan, mengenai Keadaan Tanahdisebutkan sebagai berikut :e Merupakan dataran yang datar ditumbuhi kayu pepohonan dan ilalang.e Diatas tanah tersebut tidak terdapat tanam tumbuh (tanah kosong) yang diperiksaoleh tekhnis

Sehingga KPA bertindak untuk dan atas nama PA.76Sehingga jika terjadi kesalahan yang bertanggung jawab tetap pada PA yang telahmemberikan perintahnya; Bahwa dalam proses delegasi tersebut ada kewajiban tekhnis yang dilakukan. Sipenerima perintah harusnya dapat mengartikan atribusi delegasi dan materi apayang ada di dalamnya.

Surat izin lokasi dari Bupati tersebutterbit tertanggal 07 Juli 2008, dan diterima pada pertengahan Agustus 2008;Menimbang, bahwa saksi Joko Pitono,S.Sos,M.Si sebagai PPTK adalah pejabatpelaksana tekhnis pengadaan yang salah satu tugas pokoknya adalah mencari lokasi untukditetapkan sebagai lokasi dalam kegiatan pengadaan lahan/tanah guna pembangunan USBSMK Negeri 1 Muara Badak.

menempatkan / memindahkan anggota kelompokkerja sesuai dengan beban kerja masingmasing Kelompok KerjaULP(7) Mengusulkan pemberhentian anggota kelompok kerja yangditugaskan di ULP kepada PA / KPA / Kepala Daerah, apabilaterbukti melakukan pelanggaran peraturan perundangundangandan / atau KKN.Ayat (3) selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana yangdimaksud pada ayat (2), dalam hal yang diperlukan kelompok kerjaULP / Pejabat pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK :1) Perubahan HPS2) Perubahan spesifikasi tekhnis

pemilihan penyedian barang dan jasa(2) Menetapkan dokumen pengadaan(3) Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran(4) Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di website(LPSE) masingmasing dan papan pengumuman resmi untukmasyarakat serta menyampaikan Ke LPSE untuk diumumkandalam portal pengadaanNasional(5) Menilai kualifikasi penyedia barang dan jasa melalui prakualifikasiatau pascakualifikasiHalaman 22 dari 166 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2020/PN.Tte(6)(7)(8)Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis

kerja masingmasing Kelompok Kerja ULP> Mengusulkan pemberhentian anggota kelompok kerja yang ditugaskandi ULP kepada PA / KPA / Kepala Daerah, apabila terbukti melakukanpelanggaran peraturan perundangundangan dan / atau KKN.Dan sesuai Pasal 17 ayat (2a) Perpres RI No. 54 Tahun 2010Ayat (3)selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud padaayat (2), dalam hal yang diperlukan kelompok kerja ULP / Pejabatpengadaan dapat mengusulkan kepada PPK tentang Perubahan HPSdan Perubahan spesifikasi tekhnis

MUTU INTI;Bahwa evaluasi administrasi dan tekhnis dilaksanakan pada hari jumattanggal 22 Juni 2012 bertempat pada kantor Dis Nakertrans Kab. Halseldan hasilnya yang lulus sebanyak 2 (dua) perusahaan antara lain CV.FATEK ENG KONSULTAN dan CV. KARISMA TEKNIK dan yang tidak lulussebanyak 1 (satu) perusahaan antara lain CV.

Talisan Emas dengan Pimpinan IPHHK Sawmil Inaji Nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor : 01/SPK/SAWMILL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;43. 1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) / Perubahan ke- 0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku (RPBBI) Tahun 2019 Industri Primer Hasul Hutan Kayu;44. 1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/ Permohonan IU-OPHHK SAWMILL INAJI Nomor 02/UD-SI/VII/2019;yang telah disita dari Ariyanti Bugis, maka dikembalikan kepada Ariyanti

Talisan Emas dengan PimpinanIPHHK Sawmil Inaji Nomor : 07/SPKS/PT.TE/V/2019 dan Nomor :01/SPK/SAWMILLINAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri (RPBBI) / Perubahan ke0 Rencana Pemenuhan BahanBaku (RPBBI) Tahun 2019 Industri Primer Hasul Hutan Kayu;1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/ Permohonan IUOPHHKSAWMILL INAJI Nomor 02/UDSI/VII/2019;Dikembalikan Kepada Ariyanti Bugis;46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.1 (satu) Lembar Surat KeteranganBULAT

Talisan Emas dengan Pimpinan IPHHKSawmil Inaji Nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor01/SPK/SAWMILLINAJI/V/2019 tanggal 22 April 2019;1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan BakuIndustri (RPBBI) / Perubahan ke 0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku(RPBBI) Tahun 2019 Industri Primer Hasul Hutan Kayu;1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/ Permohonan IUOPHHKSAWMILL INAJI Nomor 02/UDSI/VII/2019;1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULATKB.B.5014899);1 (satu) Lembar

Talisan Emas dengan Pimpinan IPHHKSawmil Inaji Nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor01/SPK/SAWMILLINAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;43. 1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan BakuIndustri (RPBBI) / Perubahan ke 0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku(RPBBI) Tahun 2019 Industri Primer Hasul Hutan Kayu;44. 1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/ Permohonan IUOPHHKSAWMILL INAJI Nomor 02/UDSI/VII/2019;yang telah disita dari Ariyanti Bugis, maka dikembalikan kepada Ariyanti Bugis;45. 1 (

Talisan Emas dengan PimpinanIPHHK Sawmil Inaji Nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor :01/SPK/SAWMILLINAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan BahanBaku Industri (RPBBI) / Perubahan ke 0 Rencana Pemenuhan BahanBaku (RPBBI) Tahun 2019 Industri Primer Hasul Hutan Kayu;1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/ Permohonan IUOPHHKSAWMILL INAJI Nomor 02/UDSI/VII/2019;yang telah disita dari Ariyanti Bugis, maka dikembalikan kepada AriyantiBugis;45.46.47.48.49.50.1

siswa x Rp. 150.000, x 6bulan = Rp. 387.000.000,.Bahwa benar tidak diperbolehkan apabila dana BOPDA yang seharusnyaditerima oleh sekolah SMA kartika IV3 Surabaya sebesar Rp. 150.000,24(seratus lima puluh ribu) untuk siswa yang kurang mampu sesuai denganproposal, akan tetapi pada kenyataannya siswa yang kurang mampu tersebutmasih dipungut biaya sekolah oleh SMA kartika IV3 Surabaya dandipergunakan untuk membiayai operasional sekolah karena sesuai denganPerwali Nomor 7 tahun 2009 tentang Petunjuk Tekhnis

Pemberian Hibah BiayaOperasional Pendidikan Daerah kepada Sekolah Swasta tahun 2009 pada pasal5 ayat (4) 5Bahwa benar menurut saksi untuk pembayaran telepon tidak diperbolehkanmenggunakan dana BOPDA sesuai sesuai dengan Perwali Nomor 7 tahun 2009tentang Petunjuk Tekhnis Pemberian Hibah Biaya Operasional PendidikanDaerah Kepada Sekolah Swasta tahun 2009 dan untuk hadiah sebaiknya tidakberbentuk materi, akan tetapi berbentuk sertifikat, dan penggunaan danaBOPDA untuk servis AC patut dipertanyakan

UntukLaporan Keuangan Bopda periode Januari s/d Juni 2009 ditemukanpenyimpangan antara lain:1 Untuk pembayaran telepon tidak sesuai dengan perwali Nomor 7 tahun2009 tentang Petunjuk tekhnis Pemberian hibah Biaya OperasionalPendidikan Daerah Kepada Sekolah Swasta tahun2 Untuk Pembelian TV 21 Inc seharga Rp. 1.534.550, tidak sesuai denganproposal karena tidak terdapat dalamproposal; Untuk Laporan Keuangan Bopda periode Juli s/d Desember 2009 ditemukanpenyimpangan antara lain :1 Untuk pembayaran telepon

tidak sesuai dengan perwali Nomor 7 tahun2009 tentang Petunjuk tekhnis pemberian hibah Biaya OperasionalPendidikan Daerah33Kepada Sekolah Swasta tahun 2009;2Untuk pengisian 4 tabung gas pemadam api sebesar Rp. 700.000, tidaksesuai dengan proposal karena tidak terdapat dalamproposal; Untuk pembelian 2 HT sebesar Rp. 3.500.000, tidak sesuai denganproposal karena tidak terdapat dalamproposal; Di dalam Laporan Keuangan Bopda disebutkan untuk pembelian 5 unitkomputer sebesar Rp. 18.000.000,, akan tetapi