petaniperkebunan jarang dilakukan pembinaan dan akses untuk mendapatkaninformasi sangat terbatas sehingga pengetahuan petani perkebunan tentangpupuk ini sangat kurang;Bahwa penggunaan garam secara berlebih akan mengakibatkan tanahsemakin mengeras;Bahwa pupuk SP36 yang asli berbeda dengan pupuk SP36 yang diproduksiTerdakwa;Halaman Z8 dari 43 halaman Putusan Noor S0G/Pid Sus/Z207/EN BbBahwa untuk pembinaan home industri sudah dilakukan program untukUsaha Kecil dan Menengah yaitu pembinaan mengenai tekhnis

Bukti P 29Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)Nomor : 20 Tahun 2009 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah ;Fotocopy Peraturan Menteri Pendidikan Dan KebudayaanRepublik Indonesia Nomor 26 Tahun 2017 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8Tahun 2017 tentang Petunjuk Tekhnis Bantuan OperasionalSekolah ;Fotocopy Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :K.2630/V.203/99 tanggal 5 Februari 2016 tentangKewenangan Pelaksana

Juniarto Gultom,SH, didepan persidangan berjanji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :2nn nce ne nner26e Bahwa saksi melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Terdakwa yaitutanggal 6 Maret 2014 dan tanggal 7 Maret 2014 ;e Bahwa tekhnis pemeriksaan, saksi bertanya lalu Terdakwa menjawab dantidak ada kesulitan atau bantahan Terdakwa pada saat diperiksa.

YEREMIA SIMAMORA memindahkan saksi DEDI GUNANTARAkedalam mobil milik Terdakwa, sedangkan kedua tas ransel tadi ada dalam penguasaansaksi BUNAYAR dan Terdakwa yang membicarakan tekhnis bagaimana menyisakansedikit shabushabu itu untuk Sumber Informasi (SI) tanpa diketahui saksi Bripda Pol.YEREMIA SIMAMORA .Bahwa setelah antara Terdakwa dan saksi BUNAYAR menyepakati penyisihanshabushabu itu dilakukan Terdakwa nanti dimobilnya ketika akan menuju PolsekKemuning, maka saksi BUNAYAR menyuruh saksi Bripda

jaminan;Bahwa seharusnya berdasarkan yurisprudensi, doktrin, teori, praktikpersidangan dan kelaziman, suatu tuntutan ganti rugi diajukan secara terpisahdan berdiri sendiri dari tuntutan mengenai sita jaminan;Bahwa terjadinya penggabungan tuntutan ganti rugi dan tuntutan sitajaminan ke dalam satu petitum dalam surat gugatan aquo, telah menyebabkangugatan menjadi kabur (obscuur libellum) yang pada gilirannya akanmenyebabkan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini akanmenghadapi kendala tekhnis

Nia Binti Jefri Sani tersebut sebagaimana termuatdalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telahmembenarkan dan terdakwa mengakui bahwa ia sehatjasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1 diatasmaka Majelis Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis yuridis setiap orang menunjukkepada terdakwa Sonya Adella Pgl.

Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turutmelakukan;Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dilakukan sesuaikwalifikasi yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut melakukan.Menimbang, bahwa dalam menjawab hal tersebut di atas, MajelisHakim terlebin dahulu perlu menegaskan bahwa istilah tekhnis yuridis dalamPasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP lazim disebut sebagai deelneming ataupenyertaan.Menimbang, bahwa pembuat undangundang

Kemudian atassertifikat tersebut dapat dilakukan pelelangan dan sampai sekarang objekgugatan telah beralin hak menjadi atas nama Mashuri Cahyadi(Penggugat), sehingga secara tekhnis PT. Bank CIMB Niaga, Tbk(Tergugat 1) telah memenuhi prinsip kehati hatian untuk memastikanketaatan bank;27. Bahwa oleh karena dalil Penggugat sebagaimana dalamgugatannya yang menyatakan sertifikat atas obyek gugatan dinyatakanpalsu adalah tidak berdasarkan hukum sama sekali.

tidak mungkin untuk direalisasikan denganpertimbangan adanya hubungan bilateral dengan beberapa Negara danbanyaknya karyawan yang bekerja di PPTKIS ; Bahwa format perjanjian kerja untuk setiap Negara tujuan berbedabeda,dan BNP2TKI yang membuat format perjanjian kerja tersebut ; Perjanjian kerja atas nama Saidah binti Suka sudah sesuai dengan formatyang ditetapkan oleh BNP2TKI dan telah ditandatangani di hadapan pejabatyang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan (BP3TKI) sebagai unitpelaksana tekhnis

TerdakwaSANGKOT SIREGAR (selaku Pelaksana Tekhnis Kegiatan) ;Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor46/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn tanggal 7 Mei 2012 an.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, penerbitan,pendaftaran peralihnak hak, pembebanan Hak Tanggungan terhadapSertfikat Hak Milik No.11/Batang Serosa seluas 376 M2 dahulu atasnama Irwanto Gultom sekarang atas nama Suyati Sali telahmemenuhi persyaratan yuridis dan tekhnis sesuai dengan ketentuanberlaku;Halaman 23 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN BIsBerdasarkan halhal tersebut diatas, Turut Tergugat mohon kepada MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Keberatan

Kepala Desa Temon, yangseharusnya diumumkan pada hari yang sama dengan diterimanya hasilujian seleksi dari Camat yaitu pada tanggal 8 November 2017, Kepala DesaTemon mengumumkan pada tanggal 9 November 2017;Menimbang, bahwa terhadap keterlambatan pengumumantersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterlambatan pengumumandiakibatkan karena ada faktor alam, waktu yang sangat sempit antarapenyerahan dari tim penguji Ke Camat Simo dan kemudian harus dibagikanke 12 (dua belas) desa serta kesalahan tekhnis

B/2017/PN.Bgr24Hakim berpendapat bahwa istilah tekhnis yuridis barangsiapa menunjuk kepadaterdakwa Yena Purmama Bin (Alm) Wira Alias Katro yang identitas lengkapsebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dipandang telah terpenuhiatas diri terdakwa tersebut dan apakah para terdakwa tersebut benar melakukanperbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantungsungguh pada unsurunsur lainnya ;Ad. 2.

Ahli berpendapat bahwa Berdasarkan Permenhub Republik IndonesiaNomor KM. 1 Tahun 2010 Penerbitan surat persetujuan berlayar merupakan suatuproses pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akanberlayar meninggalkan pelabuhan untuk memastikan bahwa kapal, Awak Kapal,dan muatannya secara tekhnis, administratif telah memenuhi persyaratankeselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan maritime, berdasarkanUndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan sebagaimana diubahdengan

adalah pejabat teknis terkait diantaranyaKadispenda dan Sekda Pemda Bangli; Bahwa saksi membenarkan tanda tangannya dalam SK Bupati BangliNomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang PemberianBiaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan StafTeknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan AgungKabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari SektorPertambangan dan SK Bupati bangli Nomor 977/84/2007 tentangPemberian Biaya pungut PBB pertambangan migas kepada pejabat danstaf tekhnis

darisektor pertambangan yang ditunjukkan di hadapan persidangan; Bahwa yang lebih mengetahui pertimbangan hukum penerbitan SKBupati Bangli Nomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentangPemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabatdan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/PasedahanAgung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari SektorPertambangan dan SK Bupati bangli Nomor 977/84/2007 tentangPemberian Biaya pungut PBB pertambangan migas kepada pejabat danstaf tekhnis

sebesar 0,04 % darikeseluruhan biaya pemungutan yang ditetapkan; Bahwa yang menetukan prosentase pembagian sebagaimana SKBupati Bangli Nomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentangPemberian Biaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabatdan Staf Teknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/PasedahanAgung Kabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari SektorPertambangan dan SK Bupati bangli Nomor 977/84/2007 tentangPemberian Biaya pungut PBB pertambangan migas kepada pejabat danstaf tekhnis

lembaga teknis terkait; Bahwa saksi pernah menerima Biaya Pemungutan/Upah PungutPBB pada sektor Pertambangan sesuai dengan SK Bupati BangliNomor: 977/286/2006 tanggal 11 Oktober 2006 tentang PemberianBiaya Pungut PBB Pertambangan Migas Kepada Pejabat dan StafTeknis Operasional Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan AgungKabupaten Bangli atas realisasi Penerimaan PBB dari SektorPertambangan dan SK Bupati bangli Nomor 977/84/2007 tentangPemberian Biaya pungut PBB pertambangan migas kepada pejabat danstaf tekhnis

Bontang Utara Kota Bontang, namun pada saat itu saksi tidakmembuat Berita Acara Pemeriksaan Barang dan hanya catatan saja yangsaksi serahkan kepada PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan/ ILHAMGANI) karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2010bertempat di Bontang atas perintah secara lisan Kepala Dinas PendidikanKota Bontang (ACHMAD MARDJUKI) dan PPTK (ILHAM GANI) agar saksimembuat Berita Acara Pemeriksaan Barang terhadap kapal latih SMKN 2Bontang beserta dengan kelengkapannya;Bahwa

, seingat saksi beliau menjabat sampaidengan akhir September 2010 termasuk yangmenandatangani SPMK dan SPK.= Ketika memasuki tahap pelaksanaan dan pencairan danaproyek tersebut, pengguna anggaran dijabat olehAKHMAD MARDJUKI (selaku Kepala Dinas Pendidikan),sa * oe Qo o adapun administrasi proyek yang ditandatangani olehbeliau antara lain : Rekomendasi Pembayaran, BeritaAcara Pembayaran (mengetahui), Berita AcaraPenerimaan Barang (mengetahui), SPM (Surat Perintahmembayar).PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis

BAHRUL ULUM,215panitia tersebut dibentuk sesuai dengan SK Nomor 420/013/SK/DISDIKtanggal 07 Januari 2010 ;Tugas Panitia Pemeriksa Barang yaitu melakukan pemeriksaan barangtentang kwalitas dan kwantitas sesuai spesifikasi tekhnis yang tertulisdalam SPK, setelah melaksanakan pekerjaanya kemudian PanitiaPemeriksa Barang membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang,jika ternyata hasil pemeriksaan tidak sesuai dengan persyaratansebagaimana tertera dalam surat perjanjian dan atau dokumenpenyerahan lainnya

penggantianmesin pembantu yang tidak sesuai dengan spesifikasi ;Bahwa mengenai masalah proses lelang Saksi tidak mengetahui, namununtuk pelaksanaan selanjutnya setahu Saksi sudah sesuai, kalau masalahfisik barang karena masih dalam proses pemeliharaan sampai denganakhir bulan Desember 2011 masih menjadi tanggung jawab daripenyedia barang/jasa karena dari hasil pemeriksaan tim pemeriksabarang masih ditemukan ada barang yang kurang, tidak ada dan jugaada barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi tekhnis

Penyidik Pembantu pada Polres Bontang, sebagaiberikut : Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Pelabuhan PelaksanaTekhnis Pelabuhan di Pos Cituis Tangerang ; Bahwa Saksi berdinas sebagagai Kapos Pelabuhan Cituis sejaktahun 2005 hingga sekarang, adapun tugas saksi adalah sebagaipelaksana tekhnis kesyahbandaran dalam rangka keberangkatan kapaldemi keselamatan pelayaran, kemudian dalam menjalankan tugaskeseharian saksi berpedoman pada UndangUndang Pelayaran nomor 17tahun 2008 ; Bahwa benar Saksi telah

Pst.PMK.01/2015 bagian pengelolaan barang milik Negara mempunyaitugas melaksanakan analisis dan penyiapanpembinaan administrasiserta penyusunan petunjuk dan bimbingan tekhnis pengelolaan barangmilik Negara dibidang penggunaan, pemanfaatan, penghapusan,pemindahtanganan, serta kegiatan pengelolaan barang milik Negaralainnya bagi selurun satuan organisasi di lingkungan KementerianKeuangan berdasarkan peraturan perudang undangan;Bahwa berdasarkan pasal di atas Penggugat BUKAN sebagai pemilikbarang, tetapi

Tentang Tata Cara PelaksanaanPemanfaatan Barang Milik Negara Pengelolaan Barang adalah pejabatyang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan danpedoman serta melakukan pengelolaan BMN (barang milik Negara) jo.Pasal 157 Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.01/2015 bagianpengelolaan barang milik Negara mempunyai tugas melaksanakananalisis dan penyiapan pembinaan administrasi serta penyusunanpetunjuk dan bimbingan tekhnis pengelolaan barang milik Negaradibidang penggunaan, pemanfaatan,

Sulaiman yaitu bahwapekerjaan ini secara tekhnis Terdakwa BUDI RAHMADI, S, SI yangmengerjakan sedangkan segala urusan proses lelang, penawaranmerupakan tanggung jawab saksi H. Sulaiman karena memang saksiH. Sulaiman sudah berteman lama dengan saksi Albar Hasan Tanjungselaku Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Lampung dan mengenaipembiayaan keuangan untuk proyek ini merupakan urusan dantanggung jawab dari saksi H.

MA Salmun sebesar Rp.700.000, tanggal November 2014 dan tanggal Desember 2014 (asli)3 (tiga) lembar Daftar Honor Tim Tekhnis Kajian Pembahasan LaporanPendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI. MA Salmun sebesar Rp. 5.175.000, (asli)3 (tiga) lembar copy DaftarHonor Tim Tekhnis Apraisal LaporanPendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan UntukRelokasi PKL Eks Jl.

Salmun sebesar Rp.700.000, tanggal November 2014 dan tanggal Desember 2014 (asli)3 (tiga) lembarDaftarHonor Tim Tekhnis Kajian Pembahasan LaporanPendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp. 5.175.000, (asli)3 (tiga) lembar copy DaftarHonor Tim Tekhnis Apraisal LaporanPendahulaun Kegiatan Perencanaan Pengadaan Lahan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI.

Salmun sebesar Rp. 5.175.000, (asli)halaman 201 dari 224 halaman, Putusan No. 34/TIPIKOR/2016/PT.Bdg.48.49.50.51.52.4 (empat) lembarDaftarHonor Tim Tekhnis Perencanaan /Pra DesainPembahasan KAK Pra Pra Desain Pengadaan Lahan Lahan UntukRelokasi PKL Eks JI. Salmun sebesar Rp. 3.900.000, (asli)2 (dua) lembar copy daftar Honor Pelaksanaan Kegiatan PerencanaanPengadaan Lahan Untuk Relokasi PKL Eks Jl. MA. Salmun sebesar Rp.1.600.000, tanggal 27 November 2014 dan tanggal Desember 2014.

Sikap masingmasing pihak yang tidak saling mengunjungi itu secara jelas tidakdisebabkan hambatan geografis atau tekhnis karena selama pisah tempattinggal, baik Pemohon maupun Termohon tinggal di wilayah Madiunmeskipun berbeda wilayah pemerintahannya, yang relatif sangat dekat danterjangkau dengan alat tranportasi apapun;Menimbang, bahwa disharmoni hubungan Pemohon dan Termohondalam rumah tangga sudah berlangsung monoton.