Pasal 10 ayat 1 dan 2 berbunyi ;(1) Tanahtanah bekas Hak Guna Usaha yang digarap/ Diduki PihakLain sebagai yang dimaksud dalam UndangUndang No.51/Prp/1960 dan yang menurut pertimbangan/pertimbangan Tekhnis TataGuna Tanah serta rencana pembangunan di daerah yangbersangkutan dapat dijadikan tempat pemukiman penduduk atauusaha pertanian, akan diberikan dengan sesuatu hak baru kepadamereka yang memenuhi sarat menurut Peraturan PerundangUndangan Agraria yang berlaku, sepanjang tanah yangbersangkutan tidak

Azrai,, Alzam, Deri dan Linda Andriani, Sekretaris dan seluruhanggota KPU Swl/Sijunjung.Bahwa proses pengembalian ijazah asli para caleg yang lolos dan tidak lolospada tahun 2004 tersebut adalah dikembalikan secara bersamaan kepada ketuapartai atau sekretaris partai, secara tehnis yang berhak mengembalikan ijazahasli para caleg yang lolos maupun yang tidak lolos pada tahun 2004 adalahbagian divisi tekhnis Pemilu yaitu N.Riyaldi, SH namun dalam pelaksanaannyayang menyerahkan ijazah asli para caleg

sepatu.Bahwa , Saksi menerangkan bahwa Adapun 1(satu) unit mobil dump trukjenis DUTRO warna hijau dengan nomor polisi BA 8186 BF dengan NokaMJEC1JG43A505014381Nosin WO4DTTRJ22088, serta 4 (empat) tongetah/karet basah tersebut adalah milik PT WANA PERINTIS.Bahwa , Saksi menerangkan bahwa Adapun 4 (empat) ton getah/karetbasah dibawa didalam mobil yang dikemudikan oleh sdr MASRI tersebutdiambil/dimuat dari gudang, kemudian saat getah/karet tersebut keluarpengeluaran tersebut diketahui oleh tenaga tekhnis

Bahwa tunjangan dengan fasilitas adalah berbeda karena fasilitas diberikanperusahaan dalam bentuk untuk meningkatkan kesejahteraan, seperti fasilitaskendaraan dan fasilitas kesehatan/pengobatan;Bahwa Peraturan Pemerintah secara tata urutan perundangan lebih tinggi dariSurat Edaran Menteri, karena Surat Edaran Menteri bukan norma yang dapatmenjadi acuan melainkan hanya pedoman untuk mengisi kekosongan hukum(tidak mengikat sanksi), sedangkan Peraturan Pemerintah adalah produkhukum sebagai petunjuk tekhnis

Barang dan Jasa (UKPBJ)Kabupaten Aceh Tengah adalah badan atau pejabat tata usaha negarasebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 UndangUndang No 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang No 5 Tahun1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;Bahwa Tender Pembangunan Penambahan Ruang Puskesmas Pegasing(DAK Reguler) diikuti oleh 30 (tiga puluh) peserta dan hanya 3 (tiga) pesertayang memasuki penawaran dengan dengan kualifikasi usaha perusahaankecil dan dalam persyaratan kualifikasi tekhnis

Foto copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan DPM-LUEP Dalam Rangka Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras, Jagung dan Kedele di Tingkat Petani Tahun Anggaran 2007.12. Foto copy Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor : 3354.0/018-11.1/XV/2007 Unit organisasi BADAN KETAHANAN PANGAN PROPINSI JAWA TIMUR dan Petunjuk Operasional Kegiatan TA 2007 Program Peningkatan Ketahanan Pangan.13.

Foto copy Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/48/KEP/412.12/2007 tanggal 06 Maret 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Tekhnis Pembelian Gabah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2007.15. Foto copy lembar disposisi Nomor agenda : 11213/5601.Sek/ terhadap surat dari BKP Jatim tanggal 01 Nopember 2006 Nomor surat : 501/907/205.03/2006 perihal Usulan Lembaga Program Pembelian Gabah Tahun 2007 yang ditujukan kepada Bupati Bojonegoro.16.

RancasariKota Bandung, saksi menerima (satu) lembar surat pengangkatan atas namaSANTHI RAKHMAWATI berlogo Garuda bekorp surat Keputusan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor/2593/Ps.142/D2/SK/2015 teratanggal 27April 2015 yang mengangkat untuk dipekerjakan sebagai tenaga adiministrasidan tekhnis lainnya tertandatangan Kepala BKN Drs. EKO SUTRISNO, M.SIdan berstempel BKN Republik Indonesia serta ditandatangani staf ahli birokepegawaian kementerian PAN dan RB sdr.

Rancasari Kota Bandung, saksi bersama suami saksi menerima (satu) lembar surat pengangkatan atas nama SANTHI RAKHMAWATIberlogo Garuda bekorp surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian NegaraNomor/2593/Ps.142/D2/SK/2015 teratanggal 27 April 2015 yang mengangkatuntuk dipekerjakan sebagai tenaga adiministrasi dan tekhnis lainnyatertandatangan Kepala BKN Drs. EKO SUTRISNO, M.SI dan berstempelBKN Republik Indonesia serta ditandatangani staf ahlin biro kepegawaiankementerian PAN dan RB sdr.

DIPERINCI :Halaman 25 Putusan No. 203/Pdt.G/2012/PN.Jkt.TimBahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tidak ada satupun yangmenguraikan dalam positanya tentang perbuatanperbuatan apa saja dariTergugatlV yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.Sehingga, bagaimana mungkin didalam petitumnya dimohonkan olehPara Penggugat ganti rugi yang disebabkan oleh perbuatan melawanhukum yang dilakukan oleh TergugatIV, bila dinubungkan dengan dalilGugatan ganti rugi tersebut, yang tidak terperinci.Secara tekhnis

kegiatan seharihari sebagaiKetua Yayasan Jayabaya.Sedangkan, objek tanah Para Penggugat dengan tanahTergugatlV berbeda, baik riwayat tanahnya, letak lokasinya,luas tanahnya batasbatasnya dan status kepemilikannya.Maka apabila dinilai dengan uang, sudah pantas danberalasan ditetapkan oleh Pengadilan, kerugian moril sebesarRp. 100.000.000.000, (seratus milyar rupiah), yang harusdibayar Para Penggugat untuk ganti kerugian moril kepadaTergugatIV atas perlakuan Para Penggugat dalamperkara a quo.Secara tekhnis

legislatifyg hadir : Pimpinan, Panitia Anggaran DPRD ;Bahwa pada waktu rapat di Sea Master tersebutmembahas terkait Anggaran DPRD tahun 2004,pelaksanaan kegiatan DPRD tahun 2004 yangmana akhirnya itu belum bisa129dipertanggungjawabkan, jadi ada kegiatanDPRD tahun 2004 dilaksanakan dan saatpenyerapannya saksi tidak tahu karena anggarantidak bisa dicairkan;Bahwa pada waktu pertemuan di Sea Mastertahun 2005 ada kesepakatan :DPRD..........ceceee (102)/DPRD dipinjami uang dari Pihak eksekutif, secara tekhnis

dicapai, secara keseluruhan akhirnya di susunkonsep Laporan Pertahanan Pertanggungjawaban Bupati, konsep ini sebelumdilaporkan kepada Mendagri dan DPRD melalui persidangan dibahas secaramendalam, Tim Anggaran bersama dengan Bupati dalam satu forum resmiyang dijelang pada setiap akhir tahun anggaran, dari situ bisa diketahui dariakhir kinerja masing masing SKPD sesuai dengan pertahanan yang sudahCDW a fisscesssemcussenwencasz(181)/dibuat oleh Bupati,bisa dihadirkan suatu formulasi; Bahwa secara tekhnis

Terdakwa tidak mengetahui ijin iin pengelolaankeuangan, karena tugas Bupati adalah tugas makro dalam pelaksanaankompilasi, sehingga prinsip prinsip detail keuangan sudah dibagikan tugaskepada BUD atau masing masing SKPD melalui Kuasa PenggunaAnggaran, sehingga dalam hal ini Bupati hanya menerima laporan secaraBahwa secara tekhnis Terdakwa tidak mengetahui mekanisme pengeluaranuang kasda tetapi seorang Bupati harus mengetahui mekanisme bahwa setiappengeluaran uang kasda harus diawali dengan SPP (

pada persoalan anggota Dewan yang lamatahun 1999 2004, 45 orang anggota Dewan semuanya masuk penjara gara gara salah pengeluaran anggaran, sehingga Terdakwa tidak mau kejadian initerulang ke2 kali, karena situasi menjadi panas ada salah satu anggota Dewanbertanya kepada Bu Nunik, gimana Bu Nunik, akhirnya ada jalan keluar dansebagainya, Bu Nunik mengambil inisiatif dan bilang, ini semua bisa disiasati, Terdakwa Tanya kepada Bu Nunik, apa maksudnya, semua bisa disiasati, Bu Nunik bilang, secara tekhnis

Tekhnis pengembaliandijalankan oleh KCP Lubuk Linggau.Bahwa Prosedur penggantian uang nasabah yang telah digelapkan/dicuri olehpegawai yang melakukan fraud/penyimpangan sesuai dengan Surat Edaran No: 12/026/OPS, tanggal 31 Mei 2010, yaitu :1. Cabang melaporkan adanya indikiasi penyimpangan atau fraud yangterjadi di unit kerjanya kepada Kantor Pusat dan Kanwil yangmensupervisi.Pada kesempatan pertama cabang melaporkan secaratertulis hal ini kepada internal audit group.2.

Tekhnis pengembaliandijalankan oleh KCP Lubuk Linggau.Halaman 92 dari 116 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Llg Bahwa Prosedur penggantian uang nasabah yang telah digelapkan/dicuri olehpegawai yang melakukan fraud/penyimpangan sesuai dengan Surat EdaranNo:12/026/OPS, tanggal 31 Mei 2010, yaitu:a.

Bahwa dalam pelelangan pekerjaan Pembangunan Kantor Walikotadi Kawasan Terpadu Perkantoran Bentiring Kota Bengkulu, PokjaLPSE Provinsi Bengkulu telah melakukan evaluasi administrasi,evaluasi tekhnis serta evaluasi harga, hasilnya Penggugat memilikibobot nilai tertinggi dan akhirnya perusahaan tersebut ditetapkansebagai pemenang lelang.b. Bahwa Penggugat dalam dokumen tekhnis penawarannya untukpekerjaan pengadaan tiang pancang didukung oleh produsen tiangpancang PT.

:DD 5675 MB secara tekhnis (lampu,rem,ban,speedometerdll) sudah berfungsi secaranormal/baik; Bahwa saksi menyita sebagai pengendara Spm Suzuki Shogun No.Pol:DK 8715 AG tidak membawa SIM C dan memakai helm sedangkanpengendara Spm Vespa No.Pol.

Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa pembayaran gantikerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilansebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis bahwa kedudukan hukumMenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangansebagaimana disebut dalam peraturan perundangundangan a quo adalahmasalah tekhnis

Bahwa jawaban Tergugat sangat tidak sistematis, tidak sesuai denganHukum Acara dan tuntutan tekhnis peradilan, serta membingungkan dalammenjawab Dalam Pokok Perkara ;2. Bahwa Tergugat dalam jawaban nya telah melakukan upayapencemaran nama baik, tuduhan/fitnah, penghinaan denganmenyerang kehormatan Penggugat (Pasal 310 ayat (1) KUHP), denganmenyebutkan bahwa Penggugat telah melakukan perselingkuhan sertamerespon ajakan maksiat dari setiap laki laki melalui media sosial.

Kehutanan Nom: P.30/MenhutII/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana TeknisTaman Nasional yang berbunyi :Ayat (1) : subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusantata persuratan, ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan,perlengkapan, kearsipan, rumah tangga, perencanaan,keryasama, data, pemantauan dan evaluasi, pelaporan sertakehumasan.Ayat (2) : seksi pengelolahaan Taman Nasional Wilayah mempunyaitugas melakukan penyusunan rencana dan anggaran, evaluasidan pelaporan, bimbingan tekhnis

prinsipnyamenghendaki setiap keputusan badanbadan pemerintahan harusmempunyai motivasi atau alasan yang cukup sebagai dasar dalammenerbitkan keputusan dan sedapat mungkin alasan atau motivasi itutercantum dalam keputusan, Motivasi atau alasan ini harus benar danjelas sehingga pihak administrabele memperoleh pengertian yang cukupjelas atas keputusan yang ditujukan kepadanya (Literature HukumAdiministrasi Negara Ridwan HR) ; Menimbang, bahwa terkait prosedur formal pemberhentianNazhir perseorangan itu sendiri secara tekhnis

dariAPBD ;Bahwa robohnya atap' gedungAkper saksi tahu, yaitutanggal 31 Desember 2009dan yang menjadi penyebabrobohnya atap tersebutsaksi tidak tahu ;Bahwa saksi pernah menjabatPelaksana Direktur ( PLH )Akper Indramayu dari tgl 28Nopember 2009 s/d tgl 29Desember 2009 karenaDirekturnya waktu itusedang berangkat Haji ;Bahwa pembangunan tahap Isudah diserahterimakan ;Ir.SURYONO bin H.KUNDANG ALIREJA, dibawahmenerangkan26yang pada pokoknya sebagai2727Bahwa saksi dalam proyekAkper Pemda Indramayusebagai Tim Tekhnis

Bahwa saksi sebagai staff Tekhnis dalam Pembangunan jalan dua jalurKutacanebatas Sumut Kab. Aceh Tenggara lanjutan Saksi selaku Staffteknis. Bahwa Sumber anggaran Pembangunan jalan 2 (dua) jalur KutacanebatasSumut (Lanjutan) Kab. Aceh Tenggara yakni dari APBN tahun anggaran2011 sejumlah Rp. 17.893.030.000, (tujun belas milyar delapan ratussembilan puluh tiga juta tiga puluh ribu rupiah) ; Bahwa Tim Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan jalan dua jalur Kutacanebatas Sumut Kab.

Kasie pemanfaatan bangunan, kasiePerencanaan tekhnis dan Kasie pembinaan jasa kontruksi dimana tugasSaksi adalah secara umum mengkoordinir terhadap tiga kasie untukmembantu. tugas Kepala Dinas BMCK Kab. Aceh Tenggara danbertanggungjawab kepada kepala Dinas BMCK selaku atasan langsung.Bahwa Saksi mengetahui tentang proyek pembangunan jalan dua jalurKutacanebatas Sumut Kab.

lapanganuntuk meninjau pekerjaan tersebut di Kutacane pada tanggal 4 Oktober2017;Halaman 165 dari 234 Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2019/PN BnaBahwa Ahli melakukan klarifikasi kepada pihak terkait yakni PPTK,pengawas lapangan dan kami ada melakukan observasi namun ahimelakukannya hanya secara visual (melihat saja) karena ahli tidakmemiliki kemampuan dibidang teknis ;Bahwa Kami tidak ada kemampuan teknis untuk mempertimbangkanproyek 2011 diperiksa tahun 2013 oleh karena kami tidak ada memilikikemampuan tekhnis

Aceh Tenggara lanjutan sampai dengan lanjutan III inimempunyai team tekhnis sebanyak 7 (tujuh) atau 8 (delapan) orang dansemuanya orang Pekerjaan Umum (PU) yang diketuai oleh sdr.Roymansyah dengan anggota sdr. Umri, sdr. Salahuddin, sdr. Yusuf, sdr.Hendra dan sdr. Rivai di laboratorium; Bahwa yang menjadi rekanan untuk pekerjaan pembangunan jalan dua jalurKutacanebatas Sumut Kab. Aceh Tenggara lanjutan sampai denganlanjutan yakni PT.

mempertimbangkan proyek 2011diperiksa tahun 2013 oleh karena ahli tidak ada memiliki Kemampuan tekhnisdan ahli hanya melakukan klarifikasi ke team Unsyiah mengenai metodenyabagaimana mereka dalam periksa;Bahwa benar ahli Heru Ramadhan tidak ada melakukan pengukuran ketikaahli berada di lapangan dan ahli melakukan audit berdasarkan kontrak, dankami hitung kerugian keuangan negara per paket pekerjaan dan untukmenghitung kerugian keuangan negara ahli hanya berpedoman dariUniversitas Syiah Kuala selaku team tekhnis

.; Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia;Bahwa dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTKdan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober2010.

Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000,; Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia;Bahwa yang Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat danmenyusun HPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTKdan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab.

Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000.; Bahwa yang menyusun HPS adalah panitia; Bahwa Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTK danditetapbkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010.

Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000.; Bahwa Yang menyusun HPS adalah panitia; Bahwa Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTKdan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober2010.

Guru Agung Mandiri dari Rp. 3.107.874.000, menjadi Rp.3.107.834.000.; Bahwa Yang menyusun HPS adalah panitia;Bahwa Dasar dan acuan panitia lelang dalam membuat dan menyusunHPS yaitu : Estimate Enggenering dan Spesifikasi Tekhnis yang dibuat oleh PPTK danditetapbkan oleh Pengguna Anggaran sebagai mana EE kegiatanPengadaan alat Lab. Bahasa SMP tahun 2010 tanggal 27 Oktober 2010.

Putri Kencana ;Bahwa pada waktu pembukaan penawaran ada pihak dari CV.Putrikencana ikut pelelangan tapi saksi tidak tahu namanya ;Bahwa yang sSaksi tandatangani dalam proses panitia saja ;Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak tahu ;6.Saksi MUHAJIRIN45Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangankepada penyidik dan keterangannya benar semua ;Bahwa saksi tahu proyek sarana prasarana peningkatankesehatan Puskesmas Rasanae Timur tahun 2009 karena saksiadalah sebagai tenaga tekhnis

Kwartet NineKonsultan dan saksi adalah sebagai tenaga tekhnis sedangkandirekturnya adalah Ir. Abdul Rasul ;Bahwa saksi sebagai konsultan perencana bukan atas perintahdari Ir. Abdul Rasul selaku direktur CV. Kwartet Nine Konsultanmelainkan atas perintah dari Syafrudin,ST ;Bahwa saksi tidak ada perjanjian antara Ir.