Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 16-05-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 18/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 16 Mei 2016 — SYEHUL ANWAR, S.Sos., MM ; KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
547
  • Bahwa sesuai petunjuk tekhnis Pengembangan tebu di Kab. Sampang Dinas Kehutanandan Perkebunan Kab.
Register : 18-01-2011 — Putus : 09-06-2011 — Upload : 26-10-2011
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 09/Pid.B/2011/PN.BS
Tanggal 9 Juni 2011 — MICHELIA EKA PUTRI, S.Pi Pgl. MICE
13921
  • Dodong Bin Zoebiruntuk memalsukan tanda tangan Ketua UPK, Ketua Forum MANdan tanda tangan terdakwa sendiri bahkan menggunakan sliptersebut padahal terdakwa mengetahui tanda tangan yang adaitu. adalah palsu') merupakan perbuatan melawan hukum karenamelanggar pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat danberdasarkan Petunjuk Tekhnis Operasional PNPM ( PTO) sertaStandar Pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam KhususKelompok Perempuan (SPP)Unit Penggelola Kegiatan (UPK)sungai tarab BAB I Prinsip Dan Aturan
    sebanyak Rp.288.769.185 (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuhratus enam puluh sembilan ribu seratus delapan lima rupiah)yang merupakan uang pengembalian SPP yang disetor kelompokyang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekeningpengembalian SPP pada BPR Balerong Bunta, untuk di gunakansaksi Afri Joni Zoebir untuk berjudi dan keperluan lainnya,adalah perbuatan melawan hukum, yaitu bertentangan denganpasal 3 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang KeuanganNegara dan bertentangan dengan Petunjuk Tekhnis
Putus : 11-02-2015 — Upload : 10-09-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 30/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 11 Februari 2015 — LA ODE YUSUF EFENDI SIPPA Bin LA ODE SIPPA
17849
  • rupiah) yang kedua SP2D Nomor : 05222/LS/ WISATA/2010tanggal 11 Oktober 2010 sebesar Rp. 2.728.000.000,( dua milyar tujuhratus dua puluh delapan juta rupiah) yang ketiga SD2D Nomor ; 07626 /LS/ WISATA / 2010 tanggal 25 Nopember 2010 sebesar Rp.1.364.000.000, ( satu milyar tiga ratus enam puluh empat juta rupiah)dan yang ke empat SP2D Nomor : 10926/LS/WISATA/2010 tanggal 15Desember 2010 sebesar Rp. 1.364.000.000, ( satu milyar tiga ratusenam puluh empat juta rupiah)Bahwa PPTK (Pejabat pelaksana tekhnis
    Kukar di tunjuk selakuPPTK (Pejabat pelaksana tekhnis Kegiatan) oleh PLt. kepala Dinaskebudayaan dan pariwisata Kab. Kutai Kartanegara yang pada saat itu dijabat oleh Saksi Drs. H. FAHRODIN dan dasar penunjukannya adalahberdasarkan SK dari Plt.kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kab.Kutai Kartanegara Nomor : 55680 / PPTK / II / 2010, tanggal 15Februari 2010, tentang penetapan pejabat pelaksana tehnis kegiatan(PPTK) pada dinas kebudayaan dan pariwisata Kab.
    SAlJ GUNU MAKSMUR ABADI dengandirekturnya Terdakwa LA ODE YUSUF EFENDI SIPPAA dengan nilaikontrak Rp. 6.820.000.000.00, (Enam miliyar delapan ratus dua puluhjuta rupiah) .Bahwa laporan hasil pelaksanaan pekerjaan dari pihak konsultanpengawas dan kontraktor pelaksana membuat laporan hasil pekerjaan dibuat selesai (Peogress) 100 % ;Bahwa PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis kegiatan) untuk proyek rehabtotal patung lembuswana adalah Saksi SURAIYANSYAH.Bahwa sumber dana untuk kegiatan rehab patung lembuswana
    yang mengatakan bahwapengguna barang / jasa adalah kepala kantor/satuan kerja/pemimpin bagian proyek / pengguna anggaran daerah /pejabatyang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksaan pengadaan barang dan jasa dalam lingkupunit kerja / proyek tertentu dan pasal 9 ayat (5) menyatakan bahwapengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segiadministrasi,fisik, Keuangan dan fungsional atas pengadaanbarang / jasa yang dilaksanakanhanya karena hanya melakukanpengecekan secara tekhnis
    FAHRODIN, danselaku PPTK (Pejabat pelaksana Tekhnis kegiatan) untuk kegiatan rehabtotal patung lembuswana di pulau kec. Tenggarong adalah SaksiSURIANSYAH,SE,M.Si.e Bahwa pekerjaan yang harus dikerjakan oleh PT. Saiji Gunu MakmurAbadi sesuai yang tertuang dalam kontrak kerja Nomor : 556340 / P.1 /VI /2010, tanggal 09 Juni 2010.a. Pekerjaan persiapan dan bongkarane Tempat/studio pembuatan patung.e Pembongkaran patung eksisting di bawah ke Tenggaronge Bongkaran Tanah Keras.b.
Putus : 26-10-2015 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1531 K/Pdt/2013
Tanggal 26 Oktober 2015 — KOPERASI BANGUN MITRA vs. PT.TUNJUK LANGIT SEJAHTERA (TLS), dkk
435181 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa konversi adalah Penyerahan Kebun sekaligus pengalihan hutangdari koperasi kepada petani plasma dengan terlebih dahulu dilakukanPenilaian Tekhnis oleh TIM Terpadu dari Pemerintah Daerah KabupatenBatang Hari berdasarkan PERDA Kabupaten Batang Hari Nomor 21Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan PembangunanPengembangan dan Pembinaan Perkebunan Kelapa Sawit PolaKemitraan Pemanfaatan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA)(vide bukti P.57) dan SK Dirjenbun Nomor 11/KB.740/SK DjBun/03.94tentang
Register : 02-12-2014 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 90/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 31 Maret 2015 — MANSURIADY, selaku Direktur Utama PT. MASRA INDAH PERMAI Melawan 1.1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, Cq. KEPALA DINAS PENGAIRAN ACEH 2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh 3.3. PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA)
7411
  • Pase, Desa Tanjong Baroh, Kecamatan Samudera,Kabupaten Aceh Utara dan perhitungan nilai fisik pekerjaan yang belum terbayar yangdibuat oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Pengendalian Banjir Pada Daerah Banjirdan BadanBadan Sungai Wilayah II dan diketahui Kepala Dinas Pengairan Aceh ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4/TI3 yaitu berupa Laporan HasilPemeriksaan Khusus Inspektorat Aceh Nomor 029.28/ALHPK/2013 tanggal23 Agustus 2013 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana alam PekerjaanPerkuatan
Register : 03-10-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 24-01-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 133/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat:
PT. ANEKA GAS INDUSTRI Tbk diwakili oleh RACHMAT HARSONO , DKK
Tergugat:
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA
19252
  • Gugatan bukan merupakan Keputusan TataUsaha Negara sebagaimana maksud pasal 53 ayat (1) dan (2) UndangUndang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut juga dapat dilihatmakna yang terkandung dari maksud dan tujuan diterbitkannya surattersebut yakni adalah berupa kasimpulan untuk bahan acuan mengusulkanPutusan Nomor : 133/G/2018/PTUNMDN Halaman 29peserta yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai calon pemenanglelang setelah dilakukan penelitian berdasarkan hasil evaluasi administrasi,evaluasi tekhnis
Putus : 04-10-2016 — Upload : 23-01-2017
Putusan PN LIMBOTO Nomor 169/Pid.B/2016/PN Lbo
Tanggal 4 Oktober 2016 — An. Terdakwa HERMANTO POPALO Alias HERI
10347
  • INKA MINA931 adalah kapal bantuan dari pemerintahdalam hal ini Dinas Kelautan Provinsi Gorontalo namun kapal ini sudahmenjadi milik dari kelompok KARYA BERSAMA bukan lagi milik DinasKelautan;Bahwa pemberian kapal tersebut diatur dalam petunjuk tekhnis PembangunanKapal sarana penangkapan ikan, turunan Pedoman Umum penyediaan kapalnelayan diberbagai daerah tahun 2014 oleh Kementerian Kelautan danPerikanan RI;Bahwa sebagai kapal bantuan dari Pemerintah, kapal KM.
Register : 02-07-2015 — Putus : 23-06-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN SENGKANG Nomor 28 /Pdt.G/2014/PN.Skg
Tanggal 23 Juni 2015 —
61109
  • Petuk Pajak Bumi / Land rente / girik,pipit, petitir, veroonding Indonesia atau alat pembuktian tertulis dengan nama apapunjuga sebagaimana dimaksud dalam pasal Il, VI, dan VII, KetentuanketentuanKonversi Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan asar PokokPokokAgraria, di Tambah Peraturan Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 2012 TentangPetunjuk Tekhnis Pembebasan Tanah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.72 Tahun2012 tentang Anggaran, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13 Tahun 2013Tentang
Register : 16-09-2019 — Putus : 05-02-2020 — Upload : 17-02-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 249/G/2019/PTUN.MDN
Tanggal 5 Februari 2020 — Penggugat:
CV. REZA ZAFIRAH
Tergugat:
POKJA Pemilihan Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretaris Daerah Kabupaten (SETDAKAB) Asahan
257304
  • Setia Budi Perkasa) Tergugat tetap menyatakan CV.Setia Budi Perkasa sebagai Pemenang dan perusahaan Penggugatdikalahkan dalam tahapan evaluasi tekhnis dengan alasan dalam daftarisian Tidak menggunakan Excavator 80140 HP, Stone Cruiser 60j/Jamjenis peralatan yang di tawarkan tidak sesuai dengan persyaratandalam LDP ;9.
Register : 23-09-2019 — Putus : 08-01-2020 — Upload : 17-03-2020
Putusan PTUN MATARAM Nomor 88/G/2019/PTUN.MTR
Tanggal 8 Januari 2020 — Penggugat:
SUANDY RASUBALA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUMBAWA
Intervensi:
Pan Wirawan
195213
  • IMBnyamemperhatikan tata letak pembangunan yaitu disejajarkan denganposisi gudang dan pengering jagung milik Penggugat, dan gudanglainnya yang terlebih dahulu dibangun agar tercipta kenyamanan,keselarasan serta menjaga lingkungan dalam melakukan aktifitasdalam berusaha.Bahwa Berdasarkan halhal di atas, keputusan Tergugat nyatanyata telahmenimbulkan kerugian kepada Penggugat, karena dengan diterbitkannyaobyek sengketa, telah melanggar ketentuan dan prosedur permohonan IMB(persyaratan administratif dan persyaratan tekhnis
Register : 12-02-2016 — Putus : 25-05-2016 — Upload : 21-10-2016
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 30/PID.SUS/2016/PN.SBW
Tanggal 25 Mei 2016 — * PIDANA------------------ - ANAK AGUNG PUTU PARTAMA WASA-----------
499187
  • BadanLingkungan Hidup) agar mendapatka amdal; Bahwa kegiatan pembangunan Jago Cove Projek milik PT Wiratha KaryaBhakti harus memiliki dokumen Amdal (Analis dampak lingkungan ) danizinizin yang lain yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan tersebut; Bahwa kegiatan pembangunan Jago Cove Projek milik PT Wiratha KaryaBhakti dapat dilaksanakan apabila sudah memiliki semua izin diantaranyajin Membangun (IMB), ijin lingkungan, rekomendasi pemanfaatan ruangijin operasi ijin lokasi dan rekomendasi dari SKPD tekhnis
Putus : 15-08-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 984 K/PID.SUS/2011
Tanggal 15 Agustus 2011 — AGUS NADI bin DJAKFAR (Alm), DK ; JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH
3112 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agungberpendapat :Bahwa keberatan yang dikemukakan oleh Jaksa/Penuntut Umum padamemori kasasi hal 14 dan 15, bukan merupakan hal yang salah dalampenerapan hukum, oleh karena itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidakdapat dibenarkan;Bahwa alasanalasan kasasi dari para Terdakwa sudah tepat beralasan,oleh karena hubungan para Terdakwa dengan Bank SumSel adalahmerupakan hubungan keperdataan seperti tertuang dalam naskahkesepakatan kerja sama No. 0O1/KB/XI/2002, No. 296/PBM/3/B/2002 dansesuai dengan Petunjuk Tekhnis
Register : 25-03-2013 — Putus : 27-06-2013 — Upload : 25-07-2013
Putusan PTUN PALU Nomor 09/G/2013/PTUN.PL
Tanggal 27 Juni 2013 — HAMZAH, SH.,M.Si v 1.SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO 2.FADLI LUKMAN, SH
7734
  • 12ayat 2 poin c dan d bahwa penunjukan PPK ( Pejabat PembuatKomitmen ) harus didasarkan pada kualitas tanggung jawab dankualifikasi teknis manajerial, bertindak tegas dan memiliki keteladanan.PPK (Pejabat Pembuat Komitmen ) yang ditunjuk berdasarkan SKNomor: 001/Seskab 024.433149/V2013 saudara Moh.BardinLoulembah,SE ( Sebelumnya adalah Pejabat Pengadaan Barang danJasa Pemerintah pada Sekretariat KPU Kabupaten Poso) PNS Gol IlVa( TMT PNS Tahun 2009) adalah pegawai yang belum memenuhikualifikasi tekhnis
Register : 28-11-2018 — Putus : 08-01-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT SAMARINDA Nomor 155/PDT/2018/PT SMR
Tanggal 8 Januari 2019 — Pembanding/Penggugat : SUNOKO WIRYO SENTONO, SH. Diwakili Oleh : SIGIT SUBIYANTO
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI PERSERO, Tbk
Terbanding/Tergugat II : RUDDYANTHO TANTRY, SH
Terbanding/Tergugat III : Pemerintah Republik Indonesia c.q Kementerian keuangan c.q Direktur Jenderal Kekayaan Negara di Jakarta c.q Kantor Wilayah Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur c.q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat IV : Badan Pertanahan Nasional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Terbanding/Turut Tergugat : Otoritas Jasa Keuangan
7173
  • Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikansecara keseluruhan oleh pelaku usaha."
Register : 28-11-2019 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 162/G/2019/PTUN.SBY
Tanggal 14 Mei 2020 — Penggugat:
SUDJI
Tergugat:
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (P2KD) DESA KERTOBANYON KECAMATAN GEGER KABUPATEN MADIUN
188144
  • Perolehan suara calon nomer urut 2 atas nama Sudjisejumplah 420 (empat ratus dua puluh) suara.Bahwa berdasarkan cara penghitungan yang dilakukan oleh Tergugat selakupanitia dengan tekhnis membaca Nomer satu sah, Nomer dua sah, Nomersatu Tidak sah, Nomer dua Tidak sah dapat diketahui perhitungan dalamjumlah 222 (dua ratus dua puluh dua) surat Suara yang dinyatakan tidak sahdalam penghitungan suara terdapat surat suara dengan kondisi tanda coblosterdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat foto
Putus : 19-03-2015 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 62/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 19 Maret 2015 — Ir. RUDI ANGGIATNO MT.,Als.RUDI Bin SUPARMAN
14432
  • DAK Pendidikan DasarLuncuran 2011) dan pelaksanaan tugas PPHP bertanggung jawab keKepala Dinas Pendidikan Kab.Nunukan Drs.NIZARUDDIN ;Bahwa saksi tidak memeijliki sertifikat keahlian panitia / pejabatpenerima hasil pekerjaan ;Bahwa saksi pernah mengikuti Pelatihan pengadaan barang dan jasapemerintah di Kampus STAIN Samarinda pada tahun 2010 namunSaksi tidak dinyatakan lulus dan hanya mendapat surat keteranganpernah mengikuti pelatihnan pengadaan barang dan Jasa ;Q 9 5 pe Bahwa untuk kualifikasi tekhnis
    untukpenandatanganan Surat Perintah Membayar.Sedangkan Verifikasi adalah melakukan pengecekan isi SPPLS mengenaiapakah tersedia anggaran pekerjaan sesuai dengan anggaran yang adapada kontrak kegiatan pekerjaan yang diajukan di SPPLS , apakah adarekening kegiatan sesuai dengan RKA yang tercamtum di SPPLS.e Dokumen yang harus diteliti berdasarkan Format Penelitiankelengkapan Dokumen SPP adalah :Surat Pengantar SPPLS.)2) Ringkasan SPPLS.3) Rincian SPPLS.4) Salinan SPD.5) Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Tekhnis
    Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkanoleh Bank atau lembaga keuangan Non Bank.10) Foto/Buku/Dokumentasi tingkat kemajuan/penyelesaian pekerjaan.e Bahwa sebagian dokumen memang tidak ada pada kelengkapan SPPLSseperti:1) Salinan SPD.Memang tidak ada dilampiran kelengkapan SPPLS yang diserahkankepada Saksi tetapi ada di bagian keuangan Dinas pendidikan sehinggaSaksi tidak mencontren (tanda ada dokumen) di format PenelitianKelengkapan Dokumen SPP.2) Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD Tekhnis
    BupatiNunukan Nomor : 821.2 / SK50 / BKDDIIl / X / 2011 tangal 26Oktober 2011 dan kemudian dilantik pada 2011 berdasarkan Suratpernyataan pelantikan Nomor : 821.2 / 1837 / BKDD Ill / X / 2011tanggal 27 Oktober 2011 serta Surat pernyataan menduduki jabatannomor : 821.2 / 1837 / BKDD Ill / X / 2011 tanggal 27 Oktober2011 ;e Bahwa Tugas Pokok saksi selaku Kasi Sarana dan Prasaranapendidikan dasar dan TK/PAUD adalah membantu Kepala BiddangSarana dan Prasarana menyiapkan bahan perumusan, bahankebijakan tekhnis
    dan melaksanakan penyusunan program dankegiatan penyelenggaran sarana dan prasarana pendidikan dasardan TK/PAUD sesuai dengan ketentuan perundang undangan yangberlaku ;e Bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagai berikut :Menghimpun,mempelaajari dan menelaah serta mengola peraturanperundang undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk tekhnis sertadata dengan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidangtugasnya.Menyusun rencana kerja dan kegiatan seksi sarana dan prasaranapendidikan dasar dan
Register : 20-12-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 29-06-2022
Putusan PN MAMUJU Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam
Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
1.CAHYADI SABRI, SH. MH.
2.Anri Yuliana, SH.MH
Terdakwa:
Ir. ZONNY MANGITUNG
10335
  • Nomor : 670 tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang penunjukan panitia pemeriksa/penerima hasil pekerjaan barang/jasa, pemerintah melalui APBD-P pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2013;
  • 1 (satu) rangkap foto copy surat keputusan kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 765 tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 tentang pembentukan Tim Verifikasi dana hibah di lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat;
  • 1 (satu) rangkap foto copy petunjuk tekhnis
    satu) lembar kuitansi asli tertanggal 7 januari 2014 yang ditandatangani oleh MUH.YAMIN dengan nominal Rp.20.000.000,- (duapuluh juta rupiah)
  • 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 26 januari 2014 yang ditandatangani oleh MUH.YAMIN dengan nominal Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
  • 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 7 Januari 2014 yang ditandatangani oleh MUH.YAMIN dengan nominal Rp.10.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah
  • 1 (satu) buku pedoman tekhnis
Register : 05-02-2015 — Putus : 26-06-2015 — Upload : 03-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 26 Juni 2015 — Ir EDENTA SINURAYA
9249
  • Ultrajasa PersadaPrima yang direkturnya adalah terdakwa Ir.Edenta Sinuraya danPT.Galin Medan Persada yang direkturnya Sdr.Supardi.Bahwa berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi, tekhnisdan harga, dari 10 peserta lelang hanya dua perusahaan yangmemenuhi syarat administrasi maupun tekhnis yaitu PT. Galin MedanPersada dan PT.
    Ultrajasa PersadaPrima yang direkturnya adalah terdakwa Ir.Edenta Sinuraya danPT.Galin Medan Persada yang direkturnya sdr.Supardi.Bahwa berdasarkan hasil evaluasi persyaratan administrasi, tekhnisdan harga, dari 10 peserta lelang hanya dua perusahaan yangmemenuhi syarat administrasi maupun tekhnis yaitu PT. Galih MedanPersada dan PT.
Register : 19-11-2015 — Putus : 17-02-2016 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 17 Februari 2016 — HADIZON, SE. Bin YAZUL (Terdakwa) MOHAMMAD SUHATSYAH Bin H. NASARUDDIN ( Terdakwa)
11119
  • SUHATSYAH atas uang yang telah dikeluarkan.40) 1 ( satu ) bundel Photo Copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan bantuan pengembangan Propinsi / Kabupaten / Kota menuju Penyelenggara Pendidikan Inklusif tahun 2012.41) 1 ( satu ) lembar surat sekretariat daerah dengan nomor 1878 / PDDKN / XII / 2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ditujukan kepada Direktur pembinaan Pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasar Ditjen pendidikan dasar Kemendikbud RI.42) 1 ( satu ) bundel buku rekening Mandiri
    SUHATSYAH atas uang yang telahdikeluarkan.1 ( satu ) bundel Photo Copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan bantuanpengembangan Propinsi / Kabupaten / Kota menuju PenyelenggaraPendidikan Inklusif tahun 2012.1 ( satu ) lembar surat sekretariat daerah dengan nomor 1878 / PDDKN/ Xll/ 2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ditujukan kepada Direkturpembinaan Pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasarDitjen pendidikan dasar Kemendikbud RI.1 ( satu ) bundel buku rekening Mandiri Syariah KCP TJ BALAIKARIMUN
    SUHATSYAH atas uang yang telahdikeluarkan.40) 1 ( satu ) bundel Photo Copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan bantuanpengembangan Propinsi / Kabupaten / Kota menuju PenyelenggaraPendidikan Inklusif tahun 2012.41) 1 (satu ) lembar surat sekretariat daerah dengan nomor 1878 / PDDKN /Xll / 2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ditujukan kepada Direkturpembinaan Pendidikan Khusus dan layanan khusus pendidikan dasarDitjen pendidikan dasar Kemendikbud RI.42) 1 ( satu ) bundel buku rekening Mandiri Syariahn KCP
    SUHATSYAH atas uang yang telahdikeluarkan.1 ( satu ) bundel Photo Copy Petunjuk Tekhnis Pelaksanaanbantuan pengembangan Propinsi / Kabupaten / Kota menujuPenyelenggara Pendidikan Inklusif tahun 2012.1 ( satu ) lembar surat sekretariat daerah dengan nomor 1878 /PDDKN / XIl / 2012, tanggal 17 Desember 2012, yang ditujukankepada Direktur pembinaan Pendidikan Khusus dan layanankhusus pendidikan dasar Ditjen pendidikan dasar KemendikbudRI.1 ( satu ) bundel buku rekening Mandiri Syarian KCP TJ BALAIKARIMUN
Register : 16-10-2017 — Putus : 05-10-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
Tanggal 5 Oktober 2017 — SULAIMAN AHMADY, S.P, Bin
9825
  • Bahwa SPPD Fiktif yang bersumber dari Dana Hibah Gunetahun 2011 / 2012 tersebut yang direkayasa Jumlah43.025.000. mengatasnamakan dengan SPU.SPPD dalam rangka Konsultasi Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Acehterhitung dari tanggal 13 sampai dengan 16 NovembBanda Aceh, tidak pernah sdr RUDI HART(laksanakan dengan biaya sejumlah Rp 6.600.000SPPD dalam rangka Rapat Bimbingan Tekhnis terhidari tanggal 24 sampai dengan 28 Nopember 2011Aceh , Tidak pernak dilakksanakan Oleh sdr AHMADY
    ,S.P, Tidak Dilaksanakan sdr SULAIMANSp dengan biaya Rp 4.900.000.SPPD dalam rangka Rapat Bimbingan Tekhnis terhidari tanggal 24 sampai dengan 28 Nopember 2011Aceh , Tidak pernak dilakksanakan Oleh sdr AHMADY,SP, dekijuga saksi tidak laksanakan dersejumlah Rp 4.900.000.SPPD dalam rangka Pelatihan Pengawasan Dana Politik Uang serta Penyalahgunaan Jabatan dari tsampai dengan 17 Desember 2011 ke Banda Apernah RUDI HARTONO,P.SS laksanakan dencsejumlah Rp 6.000.000,SPPD Nomor 094//SPPD/PanwasluAGR/2011
    (empat juta sembilanrupiah), SPPD dalam rangka Rapat Bimbingan Tekhnis terhitungtanggal 24 sampai dengan 28 Nopember 2011 ke Banda ADilaksanakan oleh saksi ANDIKHA PASSIRELA, S.E., dengan4.900.000, dan SPPD dalam rangka Pelatinan Pengawasan Dana Politik Uang serta Penyalahgunaan Jabatan dari tanggal 13 samr17 Desember 2011 ke Banda Aceh, tidak pernah dilaksanakanRUDI HARTONO,P.S.S., sejumlah RP 6.000.000, (enam juta rupialMenimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdakwa AHMADI, S.P., Selaku Kepala