Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-05-2009 — Upload : 05-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 37PK/PIDSUS/2008
Tanggal 14 Mei 2009 — Drs. H. MANSYUR T,M.Pd bin TAPPADUNG ; Drs. H. MUHAMMAD HALIL IBRAHIM alias HALIL bin H. IBRAHIM
62 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kesalahanadministrasi namun dapat dibenarkan oleh Hukum Administrasi Negarayang dikenal dengan FREIES ERMESSEN (Discretionary power), di manakesalahan yang dapat ditimpahkan kepada Terdakwa merupakan kesalahanyang bersifat administrasi yang termasuk ruang lingkup Hukum AdministrasiNegara dan sanksinya adalah pertanggungjawaban yang bersifatadministrasi belaka bukan pertanggungjawaban pidana sebab sesuaiketentuan huruf P lampiran Keputusan Menteri Pendidikan NasionalNo.004/K/2004 (16.01.2004) tentang petunjuk tekhnis
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Waris
Putus : 23-09-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN MAUMERE Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.MMR
Tanggal 23 September 2014 — - SITI NURAMH MELAWAN H. ZAENUL HAQ, DKK
116 — 58
  • Dengan demikian kami sangat berkeberatan dan menolak jikaPenggugat menempatkan nama Desa Wairhabi sematamata sebagaipersoalan tekhnis kekeliruan pengetikan;Bahwa mengenai syarat formil gugatan telah banyak YurisprudensiMahkamah Agung menegaskan melalui kaidahkaidah hokum anima lain :e Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomar : 1149 K/Sip/19751741976 dengan kakian hokum : Oleh keno swat simenyebut denganjelas letak tanah sengketa, dapat ciiterima atas alas an Obscuur Libel;e Bahwa selain doktrin hokum dalam
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-06-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 29 Juni 2015 — SUPARJO, Amd.Kl bin KROMO REDJO ; KEJAKSAAN NEGERI MEJAYAN
122 — 12
  • Madiun yang terjadi pada periode tahun 2012 s.d. tahun2013 yang diduga dilakukan terdakwa; Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa, karena dirinya pernah menjabatmenjadi salah satu perangkat Desa sebagai pelaksana tekhnis ataupembantu umum di Pemerintahan Desa Sidomulyo terhitung sejak tahun1989, namun terhitung tanggal 12 Agustus 2012 saksi pensiun berdasarkanKeputusan Camat Sawahan; Bahwa Struktur Pemerintahan Desa Sidomulyo, sebagai berikut : 1) Kepala Desa : SUPARJO, Amd.
    . ;3) Unsur Staff, terdiri dari :a) Staf Urusan Keuangan : SRI YATINI ASIH ; b) Staf Urusan Pemerintahan : HARTONO ;c) Staf Urusan Umum :ANING RUSMININGSIH, A.Md ; d) Staf Urusan Pembangunan : SUPRAPTININGS IH, S.Sos ; e) Staf Urusan Kesejahteraan Rakyat : SUGITO ;4) Unsur Wilayah, terdiri dari : a) Kepala Dusun Sidomulyo : WIYANA ;b) Kepala Dusun Sidorejo : RIBUT ARI SUMARYATI ; c) Kepala Dusun Wadeng : SISWOJO ;5) Unsur Pelaksana Tekhnis : SUGIONO (saksi sendiri) dan sampaisekarang masih kosong
    setelah saksi pension ; Bahwa saksi setelah pensiun sebagai pelaksana tekhnis/ pembantu umumoleh Kepala Desa SUPARJO, Amd, KL. diperpanjang masa jabatannyaselama 1 (satu) tahun, namun tidak dibuatkan SK, sedangkan dasarnyahanya perintah lesan dari Kades Sidomulyo SUPARJO, Amd.KL tersebutdengan katakata MBAH SU, SAMPAIAN DIPERPANJANG 1 TAHUN dansaksi jawab : NGGIH PAK dan perpanjangan masa jabatan tersebutdisejujui BPD dalam musyawarah Desa ; Putusan No. 39 Pid.Sus 2015 PN.SBY Halaman 112 dari 218Bahwa
    Saksi selama masa perpanjangannya berkewajiban menjalankanpekerjaan dalam bidang pembantu tekhnis seperti sebelumnya, sedangkanhaknya mendapatkan hak kelola/garap tanah bengkok seluas 5 (lima) kotak yang dikelola sebelumnya ;Bahwan Saksi menjalani masa pensiun terhitung sejak bulan Agustus 2013dan setelah itu pada tanggal 31 Desember 2013 Saksi mendapatkan uangpurna bhakti yang dianggarkan dari Pemkab Madiun sebesar Rp.4.650.000(empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perhitungan Gajipokok
    Desember 2013) penghasilan bersihnya sebesarRp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);Bahwa untuk sisa TKD hak kelola/garap perangkat desa pelaksana tekhnis / pembantu umum seluas 2,5 kotak yang menjadi aset desa pada tahun 2013telah disewakan oleh Pemerintah desa, sedangkan penyewanya yaitu : 1) Sdr WAN, Dusun Sidomulyo Rt.05/Rw.02 seluas 1,25 Kotak;2) SdrAGUS, Dusun Sidomulyo RT.13/Rw.04 seluas 1,25 kotak; Putusan No. 39 Pid.Sus 2015 PN.SBY Halaman 113 dari 21810.Bahwa setahu saksi harga sewa per 1,25
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lelang
Register : 15-11-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 03-04-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 276/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 22 Maret 2017 — ALOY RACHMAT;DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
204 — 123
  • (Fotokopi sesuai dengan asili);Salinan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara NomorPER03/KN/2010 Tentang Petunjuk Tekhnis PelaksanaanLelang (Pasal 14). (Fotokopi dari fotokopi);bahwa untuk menguatkan dalildalil jawabannya, Tergugattelah mengajukan bukti berupa fotokopi suratsurat yang telah diberi meterai cukupdan telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikansebagai alat bukti yang sah, serta diberi tanda T1 sampai dengan T17, adalahsebagai berikut:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-05-2011 — Upload : 16-05-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2475 K/Pdt/2010
Tanggal 10 Mei 2011 — Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Bea & Cukai Cq. Direktorat Jenderal Bea & Cukai Kantor Wilayah XI Jawa Timur Cq. Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea & Cukai Tipe A 2 Juanda VS UNISERVE TRADING & FORWARDING PTE.LTD, DK
136 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tidak memenuhi persyaratan impor dari instansi tekhnis ;2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabilauntuk barang tersebut telah diajukan PIB dan telah dilakukanpemeriksaan fisik barang ;Bahwa atas barangbarang yang dikirim oleh Penggugat tersebut,importir atau pemilik barang belum pernah mengajukan PIB (PemberitahuanImpor Barang) ;Dengan demikian atas barang yang dikirim olen Penggugat yangberupa silver (perak butiran) yang ternyata tidak sesuai dengan pesanankarena salah
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 13-06-2012 — Putus : 24-07-2012 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 213/PDT/2012/PT MKS
Tanggal 24 Juli 2012 — Pembanding/Penggugat : M. Yusuf Buro Diwakili Oleh : H. Harla Ratda, S.H., M.H.
Terbanding/Tergugat : Dra. Asni Mangina Apt
Terbanding/Tergugat : H. Achmad Ridha, SH
Terbanding/Tergugat : Hudaya
Terbanding/Tergugat : Direksi PTP Nusantara XIV (Persero) PKS Luwu Unit I Burau
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu
43 — 75
  • sengketa II(Pong Kulambu), dimana terjadi perbedaan angka luas dalam BukuTanah seluas + 21,037,5 M2 sedangkan di dalam lampiran GambarSituasi adalah + 4.1037 M2 (angka 4 berobah menjadi angka 2).Bahwa sebagai bukti dari keberadaan bukti surat TI, Il, IIl2 berupaSertifikat Hak Milik No. 7 Tahun 1977 atas nama Pangiu Mangina BAadalah cacat dimana luas di dalam Gambar Situasi adalah seluas +155.700 M2, namun setelah dihitung luas dari SHM tersebut yangsesungguhnya adalah 163.750 M2.Bahwa didalam system tekhnis
Pengadilan PN ROKAN HILIR Pidana Umum Pencurian
Putus : 24-10-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 364/Pid.B/2016/PN.Rhl
Tanggal 24 Oktober 2016 — RIDWAN SITINJAK Alias JONJANG JPU : MARULITUA J SITANGGANG SH
36 — 38
  • lebihkurang Rp.220.000.000, (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) hinggaRp.240.000.000, (Dua Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) ;Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur diatas dinyatakanterpenuhi;Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebahagianmilik orang lain adalah sesuatu barang/benda itu selurunnya atau sebahagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baikbersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 03-09-2021 — Putus : 14-01-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PN GORONTALO Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Gto
Tanggal 14 Januari 2022 — Penuntut Umum:
ANDI DEDY PRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
RISTON BAGO, SP
251 — 47
  • 8 (delapan) lembar surat keputusan kepala satuan kerja penyediaan perumahan provinsi gorontalo nomor : HK.01.22/PPPG/1312/2016,tanggal Mei 2016, tentang pembentukan tim tekhnis kabupaten/kota kegiatan bantuan stimulant perumahan swadaya (BSPS) tahun 2016 beserta lampiran.
  • 10 (sepuluh) lembar surat keputusan kepala satuan kerja penyediaan perumahan provinsi gorontalo nomor : HK.01.02/PPPG/2121/2016, tanggal 12 Agustus 2016, tentang pembentukan tim tekhnis tahap II kabupaten/kota kegiatanbantuanstimulantperumahanswadaya(BSPS)tahun2016beserta lampiran.
Pengadilan PN MALANG Pidana Khusus
Register : 23-01-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 13-06-2017
Putusan PN MALANG Nomor 144 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mlg
Tanggal 31 Mei 2017 — PUJIANTO
35 — 2
  • BAMBANG RISHARDANA, SP.B, terhadap saksiNOVILIA, dengan hasil kesimpulan : Cedera kepala ringan; Observasi trauma dada; Luka robek pada jari tangan kiri; Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, yangtidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatanatau pencaharian ; > Hasil pemeriksaan kondisi tekhnis kendaraan kejadian kecelakaan lalu lintas jalandi Jl. Andul Gani BawahJl.
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 19-04-2021 — Putus : 16-06-2021 — Upload : 22-06-2021
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 67-K/PM.III-12/AD/IV/2021
Tanggal 16 Juni 2021 — Oditur:
Andi Hermanto, S.H.
Terdakwa:
Eko Karnawan
78 — 59
  • Bahwa pada Juli 2016 Saksi mendapat jabatansebagai Daunit UP3M Lumajang yang memillikitanggung jawab yaitu. melaksanakan kegiatanGakkumplintatid dan pengawalan WIP, VIP TNI,Materiil maupun Personel Militer di wilayah HukumUP3M Lumajang yang secara tekhnis dibawahDenpom V/3 Malang dan secara Taktis dibawahHal 24 dari 60 hal Putusan Nomor 67K/ PM IIl12 / AD /1IV/ 2021Kodim 0821/Lumajang.Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November2020 sekira pukul 14.00 Wib saat Saksi berada dirumahnya dengan alamat
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 12-02-2018 — Putus : 12-07-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 44/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 12 Juli 2018 — Penggugat:
SEPRINA GINTING
Tergugat:
YAYASAN WESTIN DAMENLOU
68 — 21
  • Bahwa selain itu, pada bagian pedoman tekhnis peradilan di lingkunganPengadilan Hubungan Industrial ditentukan bahwa serikat pekerja / serikatburuh dan organisasi pengusaha yang terdaftar dapat bertindak sebagaikuasa hukum di PHI untuk mewakili anggotanya (pasal 87 UndangundangHalaman 9 dari 41 Putusan Nomor : 44/Pdt.SusPHI.G/2018/PN.JKT.PSTNo.2 tahun 2004) merupakan ketentuan khusus (/ex specialis) danmemberi /egal standing kepada Pengurus Serikat Pekerja/ Serikat Buruhdan Organisasi Pengusaha untuk
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 16-08-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 120/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 18 September 2019 — Pembanding/Penggugat : YAUMI BARAKATULLAH Diwakili Oleh : SUYANTO SUBINGAT
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Bukopin Tbk
Terbanding/Tergugat II : RUDDYANTHO TANTRY, SH
Terbanding/Tergugat III : Badan Pertanahan Nasional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Kota Samarinda
Terbanding/Tergugat IV : Otoritas Jasa Keuangan
64 — 37
  • menurut penilaian MajelisHakim YLPK Kalimantan belum memenuhi syarat sebagai LPKSMuntuk mengajukan gugatan dengan tujuan untuk kepentinganperlindungan konsumen;*"Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku 11 PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam EmpatLingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman 65angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga SwadayaMasyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentinganmasyarakat,*Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis
Pengadilan PN POLEWALI Pidana Umum
Register : 30-05-2018 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN POLEWALI Nomor 89/Pid.Sus/2018/PN Pol
Tanggal 10 Juli 2018 — Penuntut Umum:
SUGIHARTO, S.H.
Terdakwa:
WIWIN WIDYA ARYA PUTRA Alias EKKI Bin ABD. MUIS
40 — 26
  • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51tahun 2009 menyatakan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan olehtenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untukitu; Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 51 tahun 2009 tentang tenagakesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untukmelakukan pekerjaan kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenagakefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi,analisis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/ asisten apoteker;Bahwa tenaga tekhnis
Pengadilan PN TANGERANG
Putus : 14-08-2014 — Upload : 20-11-2014
Putusan PN TANGERANG Nomor 72/PDT.G/2014/PN.TNG
Tanggal 14 Agustus 2014 —
109 — 35
  • milyard delapan ratusenam puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah ) dariTERGUGAT I, yang setelah dipotong Ppn dan Pph adalah sebesar Rp2.522.666.655 (Dua milyard lima ratus dua puluh dua juta enam ratus enampuluh enam ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);3 Bahwa, sesuai dengan Time Schedule pekerjaan yang telah disepakati antaraPENGGUGAT dengan TERGUGAT I, maka PENGGUGAT selaluberusaha untuk bekerja secara profesional dengan memperhatikan timeschedule dan sesuai dengan spesifikasi tekhnis
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 22-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Mtr
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
190 — 110
  • Sama dasar gugatan Penggugat yaitu yang pada intinyaadalah mendalilkan adanya wanprestasi terhadap Work ContractAgreement Nomor: 01/Const/2017, bertanggal 29 May 2017, tentangsisa pembayaran stage V( Termijn V) ;Halaman 7 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 83/Pat.G/2021/PN Mtryang mana telah ternyata dan terbukti bahwa pengerjaan proyekpembangunan Villa Caravanserai adalah merupakan kecerobohan danketidakprofesionalan cara kerja, tekhnis kerja dan administrasi pelaporanhasil kerja proyek dimaksud
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 09-01-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 45/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 1 Juli 2019 — Debora Ammy Novida B lawan PT Prospek Duta Sukses,
523 — 796
  • Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Propinsi DKI Jakarta Nomor 1877/1231400/VII/2012, tertanggal 25Juli 2012, Perihal : Pertimbangan Tekhnis Pertanahan Dalam RangkaPermohonan Penerbitan Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah AtasHal. 31 Putusan No. 45/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel.10.11.12.13.14.15.16.Bidang Tanah Yang Terletak di Jalan Antasari Kelurahan Cilandak BaratKecamatan Cilandak Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama PT.Prospek Duta Sukses, bukti T3, sesuai dengan aslinya ;Surat IzinPenunjukkan
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Umum Pemerasaan dan Pengancaman
Register : 14-07-2016 — Putus : 18-10-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan PN WONOSOBO Nomor 90/Pid.B/2016/PN Wsb
Tanggal 18 Oktober 2016 — Terdakwa : 1.Ir. SOLEKAN JHONY, SH Bin RASID IPAN 2.HERU LUKITO, SE Bin SUSNADI 3.WIDODO PRIHANTORO Bin SUHARTO 4.ISTIHANA Binti SUPYAN, Penuntut Umum : DIDIK SETYAWAN,SH.Mum.
97 — 12
  • dan mengaku wartawan dari Media Nasionalmeminta informasi tentang data kependudukan, data raskin, kKemudianminta di cetakkan asrip rincian APB Desa Tempuran Duwur tahun 2015;Bahwa 5 (lima) orang tersebut sudah membawa surat perintah daripimpinan redaksi Media Nasional, selanjutnya Saksi sebagai SekretarisDesa memberikan data tersebut kepada Terdakwa atas persetujuan dandisaksikan Kepala Desa Bapak MUNDOPAR dan disaksikan oleh KaurKesra sudara SUTARWO, Kaur Ekbang saudara BUSRIANTO, KaurPembantu Tekhnis
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-03-2014 — Putus : 25-08-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Bna
Tanggal 25 Agustus 2014 — TEUKU NURIMANSYAH Melawan 1. Kepala Dinas Pengairan Aceh 2. Gubernur Aceh 3. 3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
74 — 11
  • dan rekanan lainnya sudah pernah bersurat kepadaTergugat II (Gubernur) Aceh perihal pembayaran sisa harga volume pekerjaan daruratbencana yang sudah diselesaikan 100%, namun hal tersebut tidak mendapat tanggapanpenyelesaian dari Tergugat II ; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4/T.I4 yaitu berupa volume PekerjaanPengaman Tebing Sungai Krueng Tiro, Kecamatan Mutiara Timur, Kabupaten Pidie(Bencana Alam), dan perhitungan nilai fisik pekerjaan yang belum terbayar yang dibuatoleh Pejabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 05-09-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 49/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
CV. INTINUSA KARYA Diwakili Oleh PATRICIA CHIAULINA KURNIAWAN
Tergugat:
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA TARAKAN
180 — 84
  • berawal dengan adanya informasi dari Website LPSE ProvinsiKalimantan Utara tentang Paket Pekerjaan Peningkatan JalanMangkudulis (DAK 2019), dimana Penggugat sebagai salah satuHalaman 5 Putusan Nomor: 49/G/2019/PTUN.SMDPenyedia Barang/Jasa di Tarakan telah ikut dalam tender dalam PaketPekerjaan Peningkatan Jalan Mangkudulis (DAK 2019) tersebut,dimana Penggugat dengan Persyaratan yang ditentukan telahmemasukkan Dokumen Penawaran serta berkasberkas persyaratanAdministrasi, persyaratan kewalifikasi dan tekhnis
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 07-05-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 16/G/2018/PTUN.BNA
Tanggal 18 September 2018 — Penggugat:
Hamdan
Tergugat:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH
70 — 40
  • yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dalam pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di wilayahnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangantelah terungkap fakta hukum bahwa Penggugat adalah Anggota Polri yangberpangkat Bripka dengan Jabatan BA SAT SABARA, dikesatuan Polres AcehTamiang (vide Bukti P1=Bukti T26), dalam hal ini wilayah Polres Aceh Tamiangtersebut masuk ke dalam wilayah Kepolisian Daerah Aceh, sehingga jikadihubungkan dengan Panduan Tekhnis