LingkunganPemerintah Kota Metro Tahun Anggaran 2011, yaitu Hendrawati, BBA; Berdasarkan Keputusan Walikota Metro Nomor 110/KPTS/D.10/2011,tanggal 1 Maret 2011, Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggarandan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas PU Kota MetroTahun Anggara 2011, pada Bidang Bina Marga yaitu Daeng Fansyori; Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas PU Kota Metro Nomor : 600/001/KPTS/D.1/2011, tanggal 21 Februari 2011, Tentang Penunjukan Pejabatpembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat pelaksana Tekhnis

yangdisaksikan sekurangkurangnya 2 (dua) saksi dari masyarakat sekitar lokasitanah yang ketentuan tersebut tidaklan bertentangan dengan ketentuan yangHalaman 33 dari 42 Putusan Nomor 147 K/TUN/2016diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah junctis Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah maupun peraturan petunjuk tekhnis

Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum danmelanggar Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No.Per.03/KN/2010 Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Lelang Pasal 6ayat 5 poin e;5. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum danmelanggar Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15PBI/2012 Pasal ayat 26;6. Menyatakan status kredit Penggugat kepada Tergugat belum masukkategori bermasalah serta belum masuk kategori wanprestasi;7.

Oleh karenanya, Tergugat selaku Penjualsekaligus Kreditur yang beritikad baik dan Tergugat Ill selaku Pembeliyang beritikad baik haruslah dilindungi hakhak dan kepentingankepentingannya secara hukum (Vide Petunjuk Mahkamah Agungsebagaimana Buku Il Pedoman Tekhnis Adminstrasi dan PeradilanPerdata Umum dan Perdata Khusus mahkamah Agung RI hal. 100lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlakutidak dapat dibatalkan).Berdasarkan fakta hukum sebagaimana dijelaskan oleh Tergugat diatas

Sari & Co secara bertahap yaitu :Uang muka sebesar Rp.193.204.216,MC sebesar Rp.415.477.899,MC II sebesar Rp.329.879.513,MC IIl sebesar Rp. 49.397.980,Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek kembali maupunmelakukan opname fisik dilapangan secara tekhnis back up datayang diajukan kontraktor sebagai persyaratan pencairan danadengan hasil pekerjaan fisik dilapangan Terdakwa hanya melihatsecara kasat mata hasil pekerjaan dilapangan padahal menurutketentuan Pasalpasal 67 ayat (1) Keppres Nomor : 16 Tahun1994

Satrio, yang dihadirkan oleh Penggugat samasekali tidak dipertimbangkan.Hal ini dapat dilihatdalam pertimbangan putusan para Tergugathalaman 100 paragraf terakhir dikutip, sbb:Menimbang bahwa Notulen Rapat tanggal 01 Mei 2010 olehPemohon ditolak sebagai amandemen atas SPK dengan alasanbahwa notulen rapat sematamata merupakan catatancatatantentang halhal tekhnis lapangan yang dibicarakan pendapattersebut ditunjang oleh pendapat ahli yang diajukan oleh Pemohon(Ir.

atausemenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa ;e Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Jaksa Penyidik pada Kejaksaan NegeriSintang dan keterangan yang saksi berikan sudah benar ;e Bahwa saksi diajukan sebagai saksi sehubungan dengan masalahpembangunan Gedung Olah Raga di Kabupaten Melawi yangdianggap bermasalah;e Bahwa saksi tahun 200 sebagai PPTK ;e Bahwa Pekerjaan dilapangan tahun 2009 sudah dibayarkan peraitem dandibayar sekaligus ;e Bahwa saksisebagai PPTK mempunyai staf yaitu Staf Tekhnis

OPON tetapi pekerjaan sudah selesai 100To ;e Bahwa proyek pembangunan GOR sudah dibuat Berita Acara serahterima dan masa pemeliharaan 6 bulan dan masa pemeliharaan tidak adamasalah ;e Bahwa pembayaran sudah sesuai dengan pekerjaane Bahwa pekerjaan selama 150 hari kalender ;e Bahwa yang bertanggung jawab pelaksana yaitu kontraktor ;e Bahwa pekerjaan dilakukan serah terima hanya satu kali ;e Bahwa ada berita acara pemeriksaan dan yang tanda tangan Budiantokarena Budianto Staf Tekhnis;e Bahwa saksi

ada melakukan pemeriksaan kelapangan untuk melihatpekerjaan apakah sudah selesai dan saya lihat pekerjaan sudah selesai ;e Bahwa masalah tanah yang belum dibayar kesalahan pemerintah Melawi;e Bahwa tahun 2009 saksi tidak tahu ada addendum ;e Bahwa fungsi PPTK menerima laporan harian, mingguan dan bulanandari staf tekhnis ;e Bahwa pada waktu dilapangan saksi ada memegang dokumen kontrak dangambar ;e Bahwa saksi tidak tahu masalah pencairan tahun 2008;e Bahwa tanah yang diklem H.

OPON pemerintah tidak ada melakukanpembayaran ;e Bahwa saksi tidak tahu masalah surat kuasa Else dengan Herman ;e Bahwa saksi tidak ikut dilibatkan dalam pembayaran yang ikut Budiantosebagai staf tekhnis ;e Bahwa setahu saksi pembayaran tahun 2009 dilakukan sekaligus artinyasatu kali pembayaran kepada kontraktor ;e Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidakkeberatan;KETERANGAN AHLI :31 Ahli P.

surattugas terlampir).Bahwasesuai dengan SPK bahwa PT.RAMA ABDI PRATAMA menerimapekerjaan dari Sudin PU Jalan Jakarta Timur adapun pekerjaan tersebutadalah pekerjaan SWAKELOLA yang berarti semua perencanaan danpekerjaan dilakukan sendiri oleh unit Sudin PU Jalan Jakarta Timur,sementara bahan bahannya membeli dari pihak ketiga PT.RAMA ABDIPRATAMA.Bahwa pajak PPN 10 % dan PPH 1,5 % telah dilakukan pembayaranoleh saksi selaku bendahara dengan cara dipotong dari pembayarankepada PT.RAMA ABDI PRATAMA.Bahwa tekhnis

AHMAD YAZIED BUSTOMI, ST,MMadalah berupa cek tunai Bank DKI.Bahwa pajak yang berkaitan dengan pemeliharaan jalan dan jembatan TA 2013yang penunjukan pelaksanaannya berdasarkan penunjukan langsung oleh SudinBina Marga/Pekerjaan Umum Jalan Kota Administrasi Jakarta Timur terhadapPT.Rama Abdi Pratama selaku pelaksananya telah dilakukan pembayaran antaralainPPN 2013 sebesar 10% senilai Rp. 1.523.290.480,PPH 2013 sebesar 1,5% senilai Rp. 229.534.985,Bahwa tekhnis pembayaran pajak tersebut adalah dari

Sudin PU Jalan JakartaTimur dalam menunjuk rekanan / pihak Ke 3 dilakukan secara PL(pengadaan langsung).Bahwa adapun tekhnis pelaksanaan pekerjaan swakelola tersebutadalah dalam hal ini Kasudin PU membuat SPT (surat perintah Tugas)kepada Kasie perencanaan atas dasar permintaan surat surat wargaperihal jalan rusak atau dari berita dikoran serta instruksi dari KepalaHal 66 dari 172 hal Putusan No. 52/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Jkt.PstDinas, Walikota, Gubernur perihal jalan jalan yang rusak.

antaraSudin Pekerjaan Umum Jalan Jakarta Timur dengan pihak ke 3 ataupenyedia barang / jasa.Bahwa dalam hal ini tidak diperbolehnkan penandatanganan kontrak harusdihadiri oleh Direktur dari pihak ketiga dan harus tatap muka / bertemudalam melakukan tanda tangan antara pihak ketiga dengan PPK.Bahwa dalam hal pembayaran pekerjaan swakelola kepada pihak ke 3 daribendahara melalui Kepala Seksi pemeliharan jalan dan jembatan kepadapihak ketiga adalah untuk mempermudah mengingat yang mengetahuisecara tekhnis

dimintakan kePihak ketiga dan Kepala Dinas Perhubungan selaku KPA, setelah itu olen PPKyakni saksi Sofiah Sari mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapatdiajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksi RUSMAWATI beserta PPKsaksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah saksiANUAR SANUSI selaku kepala Dinas;Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Bahwa saksi tidak ada menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

saksi tidak memilki Sertifikat pengadaan barang dan jasa;Bahwa dasar saksi diangkat menjadi PPTK (Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan) T.A 2020 adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor : 232Tahun 2020 Tentang Perubahan KeII Penunjukan Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Dinas Perhubungan Kabupaten kaur TahunAnggaran 2020;Bahwa Penunjukan saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana TekhnisKegiatan) T.A 2020, tidak ada dilakukan rapat;Bahwa Saksi menerima Surat Keputusan sebagai PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

mengesahkan dan memverifikasi SPJ, selanjutnya dapatdiajukan Ganti Uang (GU) oleh Bendahara saksi RUSMAWATI beserta PPKsaksi Sofiah Sari dan kepala Dinas;Bahwa yang melakukan pembayaran ke bengkel MEVA Service adalah saksiANUAR SANUSI selaku kepala Dinas dan saksi ada membayar sisa tagihanbulan sebelumnya;Bahwa saksi tidak ada menerima honor lain diluar ketentuan;Halaman 110 dari 186 Putusan Nomor : 33/ Pid.SusTPK/2021/PN.BglBahwa saksi tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis

jutarupiah) dan pada SPBU Bintuhan sebesar Rp20.000.000, (dua puluhjuta rupiah) selanjutnya untuk setiap bulannya yang menitipkan uangpada masingmasing SPBU adalah terdakwa sendiri kadangkadangditemani oleh bendahara pengeluaran (saksi RUSMAWATI);Bahwa untuk servis pada bengkel MEPA terdakwa dari bulan Januari s/dMaret 2020 karena terdakwa yang bayar dan untuk bulan seterusnyaterdakwa tidak lagi menjabat selaku PPTK;Bahwa Terdakwa tidak menerima surat pemberhentian selaku PPTK(Pejabat Pelaksana Tekhnis

Jakarta ; 7 Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1990, Tentang PendidikanMenengah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/PAGE U/2002, Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Keputusan GubernurProvinsi DKI Jakarta Nomor 59 Tahun 2003, Tentang Petunjuk PelaksanaanPembentukan Komite Sekolah, Keputusan Kepala Dinas DIKMENTI Provinsi DKIJakarta Nomor 65 Tahun 2003, Tentang Petunjuk Tekhnis

pidana dimana sejak pelelangan pekerjaan dilaksanakan,Terdakwa sudah lebih dahulu mengetahui kalau bakal menjadi pemenang yang akanmelaksanakan pekerjaan pengadaan 4 (empat) unit ambulance pada DinasKesehatan Tahun Anggaran 2007 sampai akhirnya Terdakwa telah menerimapembayaran terhadap pekerjaan yang telah ia lakukan ;Bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Penuntut Umum bahwa TerdakwaWilfrid Atok Alias Frid tidak melaksanakan pengadaan 4 (empat) unit mobilambulance sesuai dengan spesipikasi tekhnis

Meskipundemikian, pada hakikatnya, pihak prinsipal dari perobuatan hukumtersebut adalah kedua calon mempelai.Bahwa demikian halnya dengan serah terima uang natk,meskipun tekhnis penyerahan, penerimaan, penyimpanan,pengelolaan serta pemanfaatannya tidak langsung dilakukan olehkedua mempelai, namun demikian perbuatanperbuatan tersebutpada dasarnya adalah perbuatan kedua mempelai.

Saksi sebagai tim pengawas teknis tidak diberikan gambar kapal yangakan dibuat, Tidak diberikan spesifikasi tekhnis terhadap pembuatan kapaltersebut. Saksi yang mengecek pekerjaan Terdakwa yang menurutnya kondisipekerjaan pembuatan kapal sudah selesai 100 % tetapi saat kami cek kondisipekerjaan kapal belum 100% dan kami mendapatkan temuan saat pengecekantersebut adalah:1.

Wahidin Dahian (Kadis Pertanian Kabupaten Seluma),saksi Inidi Harmantono (Tim Tekhnis BLM PUAP Kabupaten Seluma) dan saksiSri Asih (PMT di Seluma) menyatakan bahwa anggota GAPOKTAN andalahpengurus kelompok tani masing masing, sehingga rapat GAPOKTAN memanghanya diikuti oleh beberapa orang saja yakni hanya diikuti oleh penguruskelompok tani masingmasing tersebut.

dibidang perencanaan anggaran dan perbendaharaan.Bahwa dana ADD, Stimulan dan Plesterisasi bersumber dari dana APBD tahun 2009 s/d 2012.Bahwa dana ADD yang menjadi penanggung jawab teknisnya adalah Kantor PemberdayaanMasyarakat Desa (KPMD, dana Stimulan yang menjadi penanggung teknis adalah BagianPembangunan Setda Banjarnegara dan Plesterisasi penanggung jawabnya teknisnya adalahBagian Kesra Setda.Bahwa pengajuan pencairan dana baik ADD, Stimulan dan Plestersasi tersebut melaluipenanggung jawab tekhnis

yaitu ADD kepada KPMD, Stimulan kepada Bagian Pembangunandan Plesterisasi kepada Bagian Kesra, kemudian Penanggung jawab tekhnis melakukanverifikasi kebenaran dokumen untuk selanjutnya dikirim kepada DPPKAD, lalu bendaharapengeluaran membuat SPP sampai dengan penerbitan SPM, sebagai dasar untuk menerbitkanSP2D oleh DPPKAD;e Bahwa besaran anggaran Desa Karangsalam tahun 2009 s/d 2012 yaitu :a Untuk dana anggaran ADDTahun 2009 sebesar Rp. 102.291.000,Tahun 2010 sebesar Rp. 96.277.100,Tahun 2011 sebesar

keterangan yang akan dirubah saksi ;e Bahwa saksitelah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;e Bahwa keterangan yang saksi berikan pada Penyidik masih tetap sama dengan keterangan yangakan saya sampaikan dalam persidangan ini ;Bahwa jika pertanyaan dipenyidikan dipertanyakan kembali saat ini, maka jawabannya tetapsamaBahwa saksi sebagai anggota tim pemeriksa dengan susunan tim pemeriksa berdasarkan SuratTugas Inspektur Nomor: 090/556/2012 tanggal 27 Agustus 2012 sebagai berikut :1 Pengendali Tekhnis

karena sifat emosionaldan ego dari TERGUGAT yang sering berbicara dengan nada yang sangatemosional;Bahwa PENGGUGAT menolak sebagian dalil yang disampaikanTERGUGAT pada point 16 dalam Jawaban karena dalil tersebut adalahterlalu mengada ada terkait dengan kejanggalan dan kebohongan dalamperjalanan ke Australia, karena faktanya PENGGUGAT ke Australia untukbertemu dengan konsultankonsultan luar negeri untuk menjelaskanpekerjaan multimedia sehingga PENGGUGAT bertanggung jawabmenjelaskan mengenai gambar tekhnis

yang adapada hari itu, sehingga ketemu selisihnya mulai dari ayam masuk sampaidengan ayam afkir.Bahwa saksi menggunakan metode tersebut dengan penghitungan auditternak dihitung selama 54 (lima puluh empat) minggu dimulai sejak 14Desember 2013 s/d 06 Januari 2015.Bahwa mengenai standart yang dipakai parameter tahun 2012 denganmenggunakan Truck Tertutup.Bahwa berdasarkan hasil audit saksi ditemukan ada kelebihan penggunaanpakan bagi ayam dibanding dengan standart pakan yang ditemukansebagai petunjuk tekhnis

Dalam Eksepsinya Penasihat Hukum juga Keberatan atas dakwaantersebut berdasarkan ketentuan yang termuat dalam YurisprudensiMahkamah Agung 628 K/Pid/1984 yang pada intinya menyebutkanbahwa pengadilan Tinggi Bandung (perkara pidana) diperintahkanuntuk menunggu adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap yang memutuskan mengenai status mengenai kepemilikan tanah.Selanjutnya, sesuai dengan Surat Edaran Kejaksaan Agung dalamaturan tekhnis No.

pemeriksaan tanda tangan harus adapembanding yang asli dalam bentuk tanda tangan pula; Bahwa dalam pemeriksaan surat yang diduga palsu, ada tandatangan pembanding dari penyidik, dan minimal harus ada 3 (tiga)tanda tangan pembanding; Bahwa mengenai cara memperoleh pembanding itu tugas daripada Penyidik; Bahwa untuk memperoleh tanda tangan pembanding bisadiperoleh dari tanda tangan yang ada pada dokumen lain; Bahwa dalam pemeriksaan ada teknik perbadingan yangdipakai untuk mengetahui perbedaan yaitu ada tekhnis

Bahwa terkait tekhnis Tergugat Il dalam membuat Akta sudahtersebutkan sebagaimana diatas yang sudah sesuai mekanismenya danprosedural, oleh karenanya Penggugat tidak mempunyai alasan hukumguna membatalkan atau menyatakan cacat yuridis atas Akta Hibah yangdibuat Tergugat II;.