Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 20-06-2017 — Upload : 16-10-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 05/Pid.Sus-TPK/2017/PN Gto
Tanggal 20 Juni 2017 — - Ir. HENDRITIS SULISTIYANI SALEH, M.Si.,M.Sc
238230
  • Taufik Bakari, SST. selaku Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) dalam berkas terpisah dan telah diputus oleh Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 8/Pid.SusTPK/2016/PNGtlo tanggal 9 Februari 2017dan saksi AKIHITO LAMATO, ST. selaku PPTK (PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan) dalam berkas terpisah dan telah diputus oleh PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 6/Pid.SusTPK/2016/PN Gtlo tanggal 9 Februari 2017 untuk Pekerjaan Pematangan LahanTerminal
    Taufik Bakari, SST. selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) dalam berkas terpisah dan telah diputus oleh PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 8/Pid.SusTPK/2016/PN Gitlo tanggal 9 Februari 2017dan saksi AKIHITO LAMATO, ST. selakuPPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) dalam berkas terpisah dan telah diputusoleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor :6/Pid.SusTPK/2016/PN Gtlo tanggal 9 Februari 2017 untuk Pekerjaan PematanganLahan
    Taufik Bakari, SST. selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) dalam berkas terpisah dan telah diputus oleh PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 8/Pid.Sus44TPK/2016/PN Gitlo tanggal 9 Februari 2017dan saksi AKIHITO LAMATO, ST. selakuPPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) dalam berkas terpisah dan telah diputusoleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor :6/Pid.SusTPK/2016/PN Gtlo tanggal 9 Februari 2017 untuk Pekerjaan PematanganLahan
    diperiksa dan telahditandatangani oleh PPTK, sehingga menurut saksi yang melaksanakanpekerjaan adalah AKIHITO LAMATO,ST selaku PPTK , sedangkan timpengawas adalah Rusman Bitala untuk tahun 2013 dan untuk tahun 2014adalahRusman Bitala dan Muhamad Ikbal, A,Md ; Bahwa RAB (Rencana Anggaran Biaya) tahun 2013 ditandatangani oleh PPTK,sedangkan RAB tahun 2014 ditandatangani oleh KPA dan saksi selaku pembuatRAB ; Bahwa untuk membuat RAB seharusnya ada standarisasi harga, volume dangambar serta spesifikasi tekhnis
Register : 17-12-2012 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 83/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.
Tanggal 24 April 2013 — Drs. DADANG BASTAMAN
6711
  • Seksi Bina Perputakaan dan kearsipan di Kantor Perpustakaan danArsip di Kota Bandung dan juga Kepala Teknis Kegiatan ( PPTK) KegiatanPembangunan pada antor Perpustakaan dan Arsip daerah Kota Bandung( PUSARDA) tahun anggara 2010 ; Bahwa aksi sebagai Ketua Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia BantuanTekhnis ; Bahwa, dalam proyek apa dalam kegiatan pembangunan gedung kantorPerpustakaan Kota Bandung ; Bahwa , benar menggunakan anggaran APBN tahun 2010 ; Bahwa,saksi sebagai tupoksi sebagai Panitia Bantuan Tekhnis
    memberikanarahan atau masukan kepada seluruh pihak yang terkait; Bahwa, saksi diangkat sebagai Ketua Pengadaan Barang/Jasa dan PanitiaBantuan Tekhnis dengan SK ,Saksi sebagai Ketua Pengadaan Barang/Jasaberdasarkan SK dan sebagai Panitia Bantuan Tekhnis saksi diperintahKepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung ; Bahwa ,benar jumlah peserta yang mengikuti pelelangan Pesertanya ada 5(lima) perusahaan yaitu PT.
    Kiki ;Bahwa,benar PT.Sentral Block pemenangnya lelang,karena Karenadokumennya lengkap dan lulus sedangkan peserta yang lain ada yang tidaklulus secara tekhnis ada yang tidak lengkap ;Bahwa , benar peserta yang lulus dan tidak lulus tertera di Internet lya,datadata peserta yang tidak lulus tertera di internet dan pemenangnya jugabisa dilihat di internet ;Bahwa ,benar saksi tidak ada hubunganya dengan pengawas dan tidakhubungan apaapa, hanya kalau rapat saksi yang di undang oleh konsultanpengawas ;
    APBD tahun 2010 ;= Apa tupoksi saudara sebagai Panitia Bantuan Tekhnis ?Memberikan arahan atau masukan kepada seluruh pihak yang terkait;= Saudara diangkat sebagai Ketua Pengadaan Barang/Jasa danPanitia Bantuan Tekhnis dengan SK ?Saksi sebagai Ketua Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan SK dansebagai Panitia Bantuan Tekhnis saksi diperintah Kepala Dinas TataRuang dan Cipta Karya Kota Bandung ;= Berapa jumlah peserta yang mengikuti pelelangan ?Pesertanya ada 5 (lima) perusahaan yaitu PT. Murus, PT.
    Karena dokumennya lengkap dan lulus sedangkan peserta yang lainada yang tidak lulus secara tekhnis ada yang tidak lengkap ;= Apakah untuk peserta yang lulus dan tidak lulus tertera diinternet ?lya, datadata peserta yang tidak lulus tertera di internet danpemenangnya juga bisa dilihat di internet ;= Apa hubungan saudara dengan konsultan pengawas ?Tidak ada hubungan apaapa, hanya kalau rapat saksi yang di undangoleh konsultan pengawas ;= Apa yang saudara sampaikan dalam rapat tersebut ?
Register : 17-12-2012 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 10-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 83/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg.
Tanggal 24 April 2013 — Drs. DADANG BASTAMAN
7819
  • Seksi Bina Perputakaan dan kearsipan di Kantor Perpustakaan danArsip di Kota Bandung dan juga Kepala Teknis Kegiatan ( PPTK) KegiatanPembangunan pada antor Perpustakaan dan Arsip daerah Kota Bandung( PUSARDA) tahun anggara 2010 ; Bahwa aksi sebagai Ketua Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia BantuanTekhnis ; Bahwa, dalam proyek apa dalam kegiatan pembangunan gedung kantorPerpustakaan Kota Bandung ; Bahwa , benar menggunakan anggaran APBN tahun 2010 ; Bahwa,saksi sebagai tupoksi sebagai Panitia Bantuan Tekhnis
    memberikanarahan atau masukan kepada seluruh pihak yang terkait; Bahwa, saksi diangkat sebagai Ketua Pengadaan Barang/Jasa dan PanitiaBantuan Tekhnis dengan SK ,Saksi sebagai Ketua Pengadaan Barang/Jasaberdasarkan SK dan sebagai Panitia Bantuan Tekhnis saksi diperintahKepala Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kota Bandung ; Bahwa ,benar jumlah peserta yang mengikuti pelelangan Pesertanya ada 5(lima) perusahaan yaitu PT.
    Kiki ;Bahwa,benar PT.Sentral Block pemenangnya lelang,karena Karenadokumennya lengkap dan lulus sedangkan peserta yang lain ada yang tidaklulus secara tekhnis ada yang tidak lengkap ;Bahwa , benar peserta yang lulus dan tidak lulus tertera di Internet lya,datadata peserta yang tidak lulus tertera di internet dan pemenangnya jugabisa dilihat di internet ;Bahwa ,benar saksi tidak ada hubunganya dengan pengawas dan tidakhubungan apaapa, hanya kalau rapat saksi yang di undang oleh konsultanpengawas ;
    APBD tahun 2010 ;= Apa tupoksi saudara sebagai Panitia Bantuan Tekhnis ?Memberikan arahan atau masukan kepada seluruh pihak yang terkait;= Saudara diangkat sebagai Ketua Pengadaan Barang/Jasa danPanitia Bantuan Tekhnis dengan SK ?Saksi sebagai Ketua Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan SK dansebagai Panitia Bantuan Tekhnis saksi diperintah Kepala Dinas TataRuang dan Cipta Karya Kota Bandung ;= Berapa jumlah peserta yang mengikuti pelelangan ?Pesertanya ada 5 (lima) perusahaan yaitu PT. Murus, PT.
    Karena dokumennya lengkap dan lulus sedangkan peserta yang lainada yang tidak lulus secara tekhnis ada yang tidak lengkap ;= Apakah untuk peserta yang lulus dan tidak lulus tertera diinternet ?lya, datadata peserta yang tidak lulus tertera di internet danpemenangnya juga bisa dilihat di internet ;= Apa hubungan saudara dengan konsultan pengawas ?Tidak ada hubungan apaapa, hanya kalau rapat saksi yang di undangoleh konsultan pengawas ;= Apa yang saudara sampaikan dalam rapat tersebut ?
Putus : 19-07-2011 — Upload : 27-12-2012
Putusan PN MEULABOH Nomor 45/ Pid.B/ 2011/ PN-Mbo
Tanggal 19 Juli 2011 — RAZALI MAHMUD Bin MAHMUD
577
  • Peg.821/5648/2007 Tanggal 20 Agustus 2007 danatasan langsung saksi selaku Kabag Umum Setdakab Aceh Barat adalah AsistenIII ;e Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Bagian (Kabag) UmumSekdakab Aceh Barat yaitu :e Menyusun rencana operasional kegiatan dan program kerja bagian umum ;e Penyiapan bahan dan petunjuk tekhnis pembinaan dibidang tata usaha danrumah tangga serta tata usaha pimpinan serta perjalanan dinas ;e Penyiapan pelaksanaan urusan rumah tangga sekretariat, rumah tanggapimpinan
Register : 03-02-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN BOGOR Nomor 28/Pid.Sus/2016/PN.Bgr
Tanggal 6 Juni 2016 — Rully Irawan
10110
  • menunjukkepada Rully lrawan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaiterdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnya ternyata sesuaidengan identitas terdakwa Rully Irawan sebagaimana termuat dalam suratdakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimana yang bersangkutan telahmembenarkan dan mengakui sehat jasmani dan rohani ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis
Register : 04-08-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn
Tanggal 17 Desember 2020 — Penuntut Umum:
DOSTOM HUTABARAT, SH
Terdakwa:
POSMA SITORUS, SH
27572
  • Evaluasi administrasi yang diperiksa Surat Penawaran, daftar kuantitas,RAB, metode pelaksanaan, daftar personil, spesifikasi tekhnis, jadwalpelaksanaan pekerjaan2. Evaluasi Tekhnis yang diperiksa keseluruhan Tenaga Ahli, dataperalatan/perlengkapan yang diusulkan3.
Putus : 18-06-2015 — Upload : 09-09-2015
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 3/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Tpg
Tanggal 18 Juni 2015 — YUSRIZAL, A.Ptnh Bin MUHAMMAD YUSUF BHAWAN (Terdakwa) - Mhd. Rasyid, S.H (JPU)
13033
  • Wan Samsi dan juga selaku Ketua Panitia Pengadaan Tanahuntuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kota Tanjungpinang tahunanggran 2009 membuat surat undangan kepada para pemilik lahan danTim Penilai harga tanah dengan surat Nomor : 005/ADMPUM/138 tanggal 3 Oktober 2009 Perihal Undangan Acara Rapat musyawarah Tim PenilaiHarga Tanah dari Intansi Tekhnis Tentang Pengadaan Tanah untukPembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Keluarahan Pinanng KecanaKecamatan Tanjungpinang Timur Kota Tanjungpinang, akan tetapiundangan
    Wan Samsi dan juga selaku Ketua Panitia PengadaanTanah untuk kepentingan Pembangunan Pemerintah Kota Tanjungpinangtahun anggran 2009 membuat surat undangan kepada para pemilik lahandan Tim Penilai harga tanah dengan surat Nomor : 005/ADMPUM/138tanggal 3 Oktober 2009 Perihal Undangan Acara Rapat musyawarah TimPenilai Harga Tanah dari Intansi Tekhnis Tentang Pengadaan TanahHalaman 29 dari 130 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2015/PN.Tpg. unntuk Pembangunan Sekolah Dasar Terpadu di Keluarahan PinanngKecana
Register : 04-10-2018 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 28-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 92/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI, SH.MH
Terdakwa:
1.EMRALD BALAPUTRA,ST,MT Bin H.HERWANI EFENDI
2.FERRI ANDIRIAN, SE Bin SYAFARUDIN
3.H. BATRA NOVEN. AZHARI, ST Alias BATRA Bin MULKAN TAJUDDIN
4.TRIE DESKA RUSMAN Bin SYARIFUDDIN TAYA Alm
5.EKA ROSARIA APRIYANI, ST Binti YALINUS
116103
  • Hitungan tekhnis RAB/EE;c. Rencana Kerja dan syaratsyarat;d. Dokumen pengadaan Barang dan Jasa.Softcopy digunakan Panitia Pengadaan untuk di Upload di LPSEdalam rangka pelaksanaan proses lelang, sedangkan dokumenhardcopy digunakan kelengkapan dokumen.Bahwa saksi kenal dengan Sdra.
    Seluma adalah sebesarRp.490.461.000, (empat ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluhsatu ribu rupiah); Bahwa produk yang dihasilkan atau yang dibuat oleh konsultan perencanaPerkara Nomor :92/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 74 dari 196 Halamanatas perencanaan kegiatan adalah :=" Gambar Rencana RAB EE" Spesifikasi tekhnis* Bill Of Quantity (BQ) Laporan Pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir.Bahwa setahu saksi pelaksanaan perencanaan atas kegiatan tersebut telahselesai sekira bulan September
    Seluma, tidak pernahmeminta izin baik secara lisan maupun tertulis kepada saksi selaku KepalaDinas PU Kota Bengkulu baik secara pribadi maupun kedinasan;Bahwa prosedur penggunaan personil antar Kabupaten dan Kota baikdalam penugasan bidang pekerjaan sesuai dengan keahlian pegawai yangbersangkutan, sedangkan sesuai dengan prosedur yang benar adalahpemberian izin dan permintaan izin harus melalui Bupati atau Walikotasementara SKPD tekhnis hanya memberikan penelaahan dan saran sesuaibidang dan kompetensi
    SelumaT.A.2013 tersebut adalah dilaksanakan dengan full EProc, dimanapengumuman dilaksanakan melalui website/ portal pengadaan nasional diLPSE, sedangkan proses pendaftaran, pemasukan dokumen penawaran dansistem evaluasi dilaksanakan menggunakan LPSE, dimana berdasarkandokumen penawaran yang masuk selanjutnya dilakukan koreksi aritmatik,evaluasi administrasi, evaluasi tekhnis, dan evaluasi harga, biaya kemudiandilanjutkan dengan evaluasi isian dokumen kualifikasi, dimana perusahaanyang memenuhi syarat
Putus : 10-06-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor : 03/Pid.Sus - TPK/2015/PN.Bjm.
Tanggal 10 Juni 2015 — SAPLI SANJAYA bin DARMAN EMBANG
16623
  • Syahriani, MSi. dan saat untuk Pelelangan penyediaAppraisal saat itu saksi juga sebagai Unit Spesifikasi Tekhnis (Unit ST).Bahwa Sepengetahuan saksi yang meminta untuk penyedia Appraisal adalah PanitiaP2T yang bersurat ke Kantor Pusat PT. Angkasa Pura I (Persero) di Jakarta. Pada saatdibentuk panitia pelelangan yang ditunjuk adalah sdr.
    AKHMAD ZAENURI, S.Sossebagai ketua Panitia dikarenakan pada saat itu dia menjabat sebagai Kepala UnitPengadaan sehingga secara ex offlcio melekat karena jabatan sebagai panitia pengadaan.Bahwa sebagai Unit ST (Unit Spesifikasi Tekhnis) yang saksi lakukane Pada tanggal 11 Januari 2011 RKAP dari Kantor Pusat untuk pembebasan lahansebesar Rp. 250 Milyar dimana didalamnya sudah termasuk biaya operasional panitiaRp. 1,4 Milyar dan honor panitia sebesar Rp. 131.600.000, totalnya sebesar Rp.1.531.600.000
    Syarat tekhnis pelaksanaan pekerjaan : Terdiri atas proposal tekhnis yang memuat pemahaman dan tanggapan ataskerangka acuan kerja ; Daftar tenaga ahli dan pendukung yang dilampiri dengan riwayat hidup (copysertifikat dan copy KTP yang bersangkutan) Pada pelaksanaan jasa konsultasi penilaian ini diperlukan tenaga ahli dibidangpenilaian dengan persyaratan terdaftar dalam MAPI/GAPI sebagai berikut : Tenaga ahli penilai Tim Leader (Penilai Senior Properti, Penilai Ahli Bisnis, AhliHukum) dan Volume pekerjaannnya
Register : 02-06-2016 — Putus : 27-05-2016 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 01/PID.SUS-TPK/2016/PN Bna
Tanggal 27 Mei 2016 — Drs. M. ISA, M.Pd. bin MUHAMMAD AJI;
8815
  • Bahwa dalammengelola dan menggunakan dana bantuan diatas, ternyata terdakwa tidak berpedomankepada Petunjuk Tekhnis yang ada, terdakwa sebagai Kepala Sekolah tidak membentukPanitia yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru yang ditunjuk dankomite sekolah sebagai pengelola program BOS, RBOS dan DBO;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan ternyata Terdakwamenggunakan dana RBOS, BOS dan DBO untuk keperluan lainnya yang tidak terdapat didalam proposal/RAB yang diajukan dan
    Bahwa dalammengelola dan menggunakan dana bantuan diatas, ternyata terdakwa tidak berpedomankepada Petunjuk Tekhnis yang ada, terdakwa sebagai Kepala Sekolah tidak membentukPanitia yang terdiri dari Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, guru yang ditunjuk dankomite sekolah sebagai pengelola program BOS, RBOS dan DBO;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RINomor 51 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS, Peraturan MenteriPendidikan Dan Kebudayaan
Register : 12-01-2016 — Putus : 11-04-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN PALEMBANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
Tanggal 11 April 2016 — ZAKARIA BIN NISUN;
6712
  • Jayasaudara Herman Taufik;Bahwa saksi mengetahui kegiatan SPP PNPM tahun anggaran 2015 namunpada waktu itu saksi tidak lagi menjabat sebagai PJOK sudah digantikansaudara Sukril Jamil berdasarkan hasil kesepakatan MAD Khusus;Bahwa dapat saksi jelaskan berdasarkan hasil Indentifikasi Tim Surat TugasNomor : 090/03/ST/KRJ/2015 berisi pernyataan para Kepala Desa bahwatidak ada perguliran dana PNPM SPP TA. 2015 diwilayah mereka, dan yangmenjadi pedoman didalam kegiatan PNPM SPP TA. 2015 yaitu PTO(petunjuk tekhnis
    secara lisan keBPMPD untuk langkah apa yang diambil selanjutnya setelah itu terbit SuratBupati Nomor 140/108/BPMPDK/2015 tanggal 23 Juni 2015 perihalLaporan SPP Non prosedural yang dilakukan oleh UPK;Bahwa sepengetahuan saksi Camat Herman Taufik mempunyai kewajibanmelakukan monitoring dan pengawasan terhadap kinerja dari seluruh timUPK ;Bahwa tidak dibenarkan untuk kegiatan PNPM SPP TA. 2015 peminjamanitu dapat dilakukan individual tanpa adanya kelompok dikarenakanbertentangan dengan PTO (petunjuk tekhnis
Register : 20-04-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.ACHMAD ARJANSYAH AKBAR, SH
2.SOSORA. S . PANGGABEAN,SH
Terdakwa:
SAMSUDIN, S.Sos Bin MUHAMMAD ZEN
21083
  • Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 821.2/459/KEPBKD.III/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang pemberhentian danpengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas dilingkungan pemerintah Kab.OKI dan selaku anggota Pengelola OperasionalPembinaan Program Oleh Kader dan Pendistribusian Alokon berdasarkan SKKepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor :04/KEP/DPPKB/2018 Tanggal O08 Januari 2018 tentang Penetapan KuasaPengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Tekhnis
    OKI dan selakuanggota Pengelola Operasional Pembinaan Program Oleh Kader danPendistribusian Alokon berdasarkan SK Kepala Dinas PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana Nomor: 04/KEP/DPPKB/2018 Tanggal08 Januari 2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPengelola Tekhnis Kegiatan dan Tim Pengelola Bantuan OperasionalKeluarga Berencana (BOKB), pada bulan Januari 2018 sampai denganbulan Januari 2019 atau setidaktidaknya pada bulan Desember dalam tahun2018, bertempat di Kecamatan Tulung
Register : 14-01-2016 — Putus : 03-06-2016 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 3 Juni 2016 — H. Zainir, ST. Gelar. Datuk Rangkayo Mulie ; Oyer Putra, ST. MT Panggilan Oyer
250144
  • dari lapangan;Bahwa Saksi pernah mendengar usulan dari Direktur PDAM untuk kegiatan diAsam Pulau dan Tandikat;Bahwa Usulan tersebut melalui surat;Bahwa Saksi pernah membaca usulan tersebut;Bahwa Saksi membenarkan surat usulan tersebut;Bahwa Saksi tidak ingat lagi tanggal berapa surat usulan tersebut;Bahwa Saksi membenarkan surat hasil survey tersebut;Bahwa Pada waktu itu saksi sebagai pegawai PDAM;Bahwa Pekerjaan saksi ada hubungan dengan surat usulan tersebut, karenasaksi sebagai Kepala Bagian Tekhnis
    Oleh karena adapendaftaran peserta lelang untuk Konsultan Pengawasan kemudian Ali Nurainselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) memberitahu Yalmaswera agarikut dalam seleksi pengadaan jasa konsultan. Kemudian Yalmaswera mengikutiseleksi serta mengizinkan Dudi Resko untuk ikut dengan perusahaan milikMohotoma. L. Tobing sehingga terhadap 2 paket Perencanaan (DED) dimenangkanoleh PT. Multi Karya Interplan Konsultan dengan direktur Muhotoma L.
    Oleh karena adapendaftaran peserta lelang untuk Konsultan Pengawasan kemudian Ali Nurainselaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) memberitahu Yalmaswera agarikut dalam seleksi pengadaan jasa konsultan. Kemudian Yalmaswera mengikuti434seleksi serta mengizinkan Dudi Resko untuk ikut dengan perusahaan milikMohotoma. L. Tobing sehingga terhadap 2 paket Perencanaan (DED) dimenangkanoleh PT. Multi Karya Interplan Konsultan dengan direktur Muhotoma L.
    Graha Fortuna Purnama sebagaimana pengakuanDedi Sutendi didepan persidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan kepada faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan baik dari keterangan saksisaksi, buktibukti surat yang ditampailkanoleh Penuntut Umum didepan persidangan telah terbukti bahwa yang menjadi Otakatau Intelektual Dader timbulnya perkara Tindak Pidana Korupsi ini adalah AliNurain selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yaitu mulai darimemperkenalkan Yalmaswera kepada Terdakwa.ll, menyuruh
    Graha Fortuna Purnama sehingga dalam perkara ini Majelisberpendapat bahwa orang pertama yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara inioleh Penuntut Umum adalah Ali Nurain selaku PPTK, bukan melindungi Ali Nur aindibawah pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terjadi suatu rangkaian yangsistimatik antara Ali Nurain selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danHengki Katsidi selaku Direktur PT.
Register : 14-11-2018 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 107/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 13 Maret 2019 — Penuntut Umum:
NOVITA, SH.
Terdakwa:
Ir. ADI ARGHAPOSA BIN MASDUKI WIRASUGENA
15178
  • Selanjutnya klarifikasi dan Negosiasi tekhnis dan biayaterakhir Aploud Berita Acara hasil pelelangan.Berita Acara hasil Pelelangan berkas hasil lelang diserahkan kembali keSatker PSPLP untuk diterbitkan surat Penunjukan Penyedia Barang danJasa dan penandatanganan kontrak.Bahwa menurut saksi tidak ada melakukan klarifikasi terhadap PT.SantikaKusuma Agung sebagaimana yang tercantum didalam dokumenprakualifikasi dimana didalam dokumen PT.
    Selanjutnya klarifikasi dan Negosiasi tekhnis dan biayaterakhir Aploud Berita Acara hasil pelelangan.Putusan Nomor : 106/Pid.SusTPK/2018/PN.Bgl Halaman 37 dari 1154.Bahwa setelah di Upluoad Berita Acara hasil Pelelangan berkas hasil lelangdiserahkan kembali ke Sataker PSPLP untuk diterbitkan surat PenunjukanPenyedia Barang dan Jasa dan penandatanganan kontrak.Bahwa saksi tidak melakukan klarifikasi terhadap alamat PT.SantikaKusuma Agung sebagaimana yang tercantum didalam dokumenprakualifikasi dimana
Register : 08-04-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 09-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 16 Oktober 2013 — H. RACHMAT DAKIM bin RAKMAN.
12150
  • Bahwa benar terdakwatidak tabu tentang tekhnis kode di dalam penomoran NSM(nomor statistik Madrasah), dan yang mengetabui adalah seksi Pekapontren.
    Bahwa benar berdasarkan panduan tekhnis penyeJenggaraan program wajib beJajarpendidikan dasar pada Ponpes Salafiyah adalah sebagai berikut :Sasaran Program wajib belajar adalah sebagai berikut : peserta didik yang rnenjadi sasaran dari program ini adalah santri di pondokpesantren Salafiyah dan Diniyah Salafiyah, terutama yang berusia 715 tahun yangtidak sedang belajar pada SDIMI atau SLTPIMTS atau bukan tarnatannya dalamarti tidak memiliki ijazah. program ini juga terbukal dapat diikuti oleh santrei
    Matematika, IP A , IPS102dan PPKN sedangkan untuk tingkat wushtol SMP di tambah pelajaran BahasaInggris. dan mengenai tekhnis KBM tersebut dalam petunjuk tekhnisnya bisa mengaturdari pihak pimpinan pondok pesantren tentang tempat, waktu, dan metodepembelajaran.
    yang diperiksa sebagai pengguna dana bos,dan datanya sarna demikian juga untuk At taqwa saat saksi mengisi datadatayang dibawa sarna, ada buktinya ; Bahwa saat melakukan Money data yang dibawa At taqwa berupa buku kasdimana selanjutnya buku kas tsb saksi ringkas lagi didalarn berkas Money laludiajukan ke Manager Bos ; Bahwa saksi tidak tahu tentang adanya penyimpangan di At taqwa dan yang saksitahu saat itu At taqwa datanya lengkap ; Bahwa sebelum melakukan pengisian memang dilakukan bimbingan tekhnis
    Dan mengenai Tekhnis KBM tersebut dalam petunjuk tekhnisnya bisa mengaturdari pihak pimpinan Pondok Pesantren tentang tempat, waktu dan metodepembelajaran. Bahwa benar dasar hukum yang berkaitan dengan dana BOS adalah SK KanwilKemenag dan Buku Pedoman Dana BOS yang didalamnya terdapat landasanHukum Peraturan UndangUndang yang berlaku diantaranya : UU No. 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Register : 11-07-2018 — Putus : 11-07-2018 — Upload : 11-07-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
Tanggal 11 Juli 2018 — - YOHAN HENDRIK YEPASEDANYA
9555
  • Menyatakan barang bukti berupa :1. 16 ( Enam belas ) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Jayapura nomor : 188.4 / 31 tahun 2015 tentang pengangkatan pendamping tekhnis program pemberdayaan masyarakat Kampung membangun di Kabupaten Jayapura tahun anggaran 2015.2. 5 ( lima ) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Jayapura nomor 133 tahun 2010 tentang peresmian Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, dan anggota Badan Musyawarah Kampung pada Kampung Kandate, Kampung Tablanusu, Kampung Waiya, Kampung
    Menyatakan barang bukti berupa:1. 16 (Enam belas ) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Jayapura nomor :188.4 / 31 tahun 2015 tentang pengangkatan pendamping tekhnis programpemberdayaan masyarakat Kampung membangun di Kabupaten Jayapuratahun anggaran 2015.2. 5(lima ) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Jayapura nomor 133 tahun2010 tentang peresmian Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris, dan anggota BadanMusyawarah Kampung pada Kampung Kandate, Kampung Tablanusu,Kampung Waiya, Kampung Yepase, Kampung
Register : 15-04-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 27-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 313/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel
Tanggal 17 Desember 2020 — H. Afrizal A. Lana, berkedudukan di Jl. Kramat Raya KP Ciherang, RT/RW 003/007, Kel. Sukatani Kec. Tapos dalam hal ini memberikan kuasa kepada SENTOT,SH and ASSOCIATES LAW FIRM beralamat di Kantor hukum SENTOT, SH & Associates Law Firmâ (SAS LAW FIRM), beralamat di Jln. Galur Sari Timur No. 81 Utan Kayu Selatan, Matraman Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2020, disebut sebagai……. Penggugat I; Lawan: 1. Dewan Pimpinan Pusat Dpp Partai Gerindra, bertempat tinggal di Jl. Harsono RM No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan 12550, dalam hal ini diwakili oleh M. Maulana Bungaran, S.H. Dkk Para Advokat Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono Rm No. 54 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020, disebut sebagai……. Tergugat I; 2. Reinova Serry Donie, bertempat tinggal di Jl. Permata Hijau Mirahde-6/1204/019, Cimpaeun, Kec. Tapos Kota Depok Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Y.B. Christian Putro S., S.H & Suhono, S.H., para Advokat di Kantor Konsultan Hukum CS Law Office, beralamat dijalan Pengadegan Selatan VII No. 4A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2020, disebut sebagai ……………… Tergugat II; 3. Dewan Pimpinan Cabang Dpc Partai Gerindra Kota Depok, bertempat tinggal di Jl. Boulllevard Ruko Arcude Blok A No. 16, Grand Depok City, Kota-Depok, dalam hal ini diwakili oleh Saharwan Perkasa, S.H.,M.H., dkk Para Advokat dari Kantor Hukum PERKASA & REKAN, BERalamat dijalan Raya Bogor Km.38 No.4 Jatijajar Kota Depok, berdasrkan surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2020, disebut sebagai …………sebagai Turut Tergugat I; 4. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, yang beralamat di Jl. Kartini No. 19, Pancoran Mas, Kota Depok Jawa-Barat, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad S.F. Habibi dkk, Para Anggota KPU berdasarkan surat tugas Tertanggal 19 Mei 2020, disebut sebagai............Turut Tergugat II; 5. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kota Depok, yang beralamat di Nusantara Raya No. 01, RT 03 / RW. 13, Kel. Beji, Kec. Beji, Kota Depok, Jawa-Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Yusup Kurnia, S.IP, dkk anggota dan staf di Bawaslu Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2020, disebut sebagai...…..Turut Tergugat III;
599258
  • , yang kedua Surat Keputusan tersebutdikeluarkan Tergugat;Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdatapada halaman 884 menjelaskan bahwa gugatan provisi merupakanpermohonan kepada hakim (dalam hal ini arbiter) agar ada tindakansementara mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara",Bahwa GUGATAN PROVISI yang diminta oleh Penggugat dalamperkara a quo karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR Jo.Surat EdaranMahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Jo.PetunjukMahkamah Agung tentang Tekhnis
Register : 28-05-2019 — Putus : 13-06-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN Tjb
Tanggal 13 Juni 2019 — Penuntut Umum:
FRISKA AFNI, SH
Terdakwa:
JOKO ISKANDAR MATONDANG, SH
10211
  • Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2019/PN TjbMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peserta Kampanyeadalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhisyarat sebagai Pemilih (PKPU No. 23 Tahun 2018 Pasal 1 angka 25 jo Pasal273 UU No.7 Tahun 2017);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tim Kampanye adalah timyang dibentuk oleh pasangan calon bersamasama dengan partai politik ataugabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon yang didaftarkanke KPU dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tekhnis
Register : 30-01-2014 — Putus : 16-02-2015 — Upload : 26-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 12/Pdt.G/2014/PN.Palu
Tanggal 16 Februari 2015 — PT. SARTIKA HAFIFA PERDANA vs PEMERINTAH KOTA PALU Cq KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PALU SEMULA ADALAH DINAS PENDIDIKAN KOTA PALU (PENANGGUNG JAWAB PEMBAGUNAN PUSAT LAYANAN AUTIS KOTA PALU), Cq KETUA TIM PEMBANGUNAN PLA KOTA PALU, dk
12417
  • melaksanakan kewajibannyamengerjakan pembangunan PLA Kota Palu sesuai dengan penggarisan yangditandaskan, baik dalam suratsurat yang diterbitkan secara sepihak oleh TERGUGAT(SPPBJ dan SPMK) maupun surat yang diterbitkan bersama oleh TERGUGAT danPENGGUGAT (Surat Perjanjian untuk melaksanakan Paket "Pekerjaan' pembangunanPLA Kota Palu); Bahwa dalam keadaan PENGGUGAT sementara melaksanakan pekerjaan konstruksiPLA Kota Palu dimaksud, berhubung oleh karena adanya perbedaan pemahamanuntuk halhal yang bersifat tekhnis
Register : 18-08-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 23-11-2017
Putusan PT MAKASSAR Nomor 32/Pid.Sus.Tpk/2017/PT.MKS
Tanggal 11 Oktober 2017 — BAHAR ITUNG
8244
  • Pengambilan dana harus dilakukan oleh KetuaPKBM/lembaga/yayasan penyelenggaraan program yangnamanya tercantum dalam surat keputusan tentang penetapanPKBM/lembaga/yayasan penerima dana bantuan Bahwa setelah PKBM/lembaga/yayasan menerima dana yang dilakukanOleh pengelola melalui rekening lembaga maka berkewajiban untukmencairkan dana tersebut secara bertahap berdasarkan kebutuhanbelajar pada kelompok belajar Keaksaraan Fungsional sesuai denganrincian penggunaan dana yang tercantum dalam petunjuk tekhnis
    Bahwa berdasarkan petunjuk tekhnis Keaksaraan Fungsional tahun 2009dilaksanakan selama 6 (enam) bulan atau minimal pembelajaran 2 (dua) xpertemuan tatap muka per minggu.