Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teknis technip tehnik teknik tenis tekhnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-11-2013 — Putus : 25-03-2014 — Upload : 16-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 124/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg.
Tanggal 25 Maret 2014 — H. AGAH SUGANJAR, SE.
97 — 12
  • Indramayu Nomor :36/Tahun 2012 tanggal23 Juli 2012 tentang perubahan ketiga ataspenunjukan Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan PembantuPPTK pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Indramayu besertalampirannya;Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602/876.aDistanak tanggal 24 Agustus2012 atas nama PT. Geomatika Multi Solution;Fotocopy 1 (satu) bendel laporan akhir pengawasan PT. Geomatika MultiSolution;Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602/757Distanak tanggal 27 April 2012atas nama CV.
    Indramayu Nomor : 36/Tahun2012 tanggal23 Juli 2012 tentang perubahan ketiga atas penunjukan Pejabatpelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada DinasPertanian dan Peternakan Kab. Indramayu beserta lampirannya.Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602/876.aDistanak tanggal 24 Agustus 2012atas nama PT. Geomatika Multi Solution;Fotocopy 1 (satu) bendel laporan akhir pengawasan PT. Geomatika MultiSolution.Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602/757Distanak tanggal 27 April 2012 atasnama CV.
    Indramayu Nomor : 36/Tahun2012 tanggal23 Juli 2012 tentang perubahan ketiga atas penunjukan Pejabatpelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada DinasPertanian dan Peternakan Kab. Indramayu beserta lampirannya;Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602/876.aDistanak tanggal 24 Agustus 2012atas nama PT. Geomatika Multi Solution;Fotocopy 1 (satu) bendel laporan akhir pengawasan PT. Geomatika MultiSolution;333269. Asli 1 (Satu) bendel SPK No. 602/757Distanak tanggal 27 April 2012 atasnama CV.
    Indramayu Nomor :36/Tahun 2012 tanggal23 Juli 2012 tentang perubahan ketiga ataspenunjukan Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danPembantu PPTK pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Indramayu beserta lampirannya;Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602/876.aDistanak tanggal 24 Agustus2012 atas nama PT. Geomatika Multi Solution;Fotocopy 1 (satu) bendel laporan akhir pengawasan PT. GeomatikaMulti Solution;Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602/757Distanak tanggal 27 April 2012atas nama CV.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-12-2013 — Putus : 20-03-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 38/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jbi
Tanggal 20 Maret 2014 — Ir. RAHANSI Bin Suludin
58 — 11
  • Paiman karena kelompoktani mereka yang layak untuk mendapat proyek tersebut;Bahwa untuk lahan tersebut tidak mesti ada sertipikat, asal adapengelola lahan tersebut;Bahwa untuk pengelolaan lahan tersebut ada Tim Pendamping,yaitu Tim Tekhnis;Bahwa saksi tidak tahu lagi untuk pengajuan tahap keduapencairan yang 100%;Bahwa menurut peraturan menteri kehutanan untuk proyek inibersifat swakelola;Bahwa sebelum proyek dilaksanakan ada dilakukan survey olehUniversitas Jambi;Bahwa saksi tahu ada tandatangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-10-2015 — Upload : 02-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1272 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 5 Oktober 2015 — TONGGUNG NAPITUPULU
102 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • effisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*.b) Pasal 12 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42Tahun 2002 sebagai pengganti Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut, Hemat, Tidak mewah, Effisien, dan sesuai dengan kebutuhan tekhnis
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 15-04-2019 — Putus : 03-09-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 3 September 2019 — Penuntut Umum:
REKAFIT M, SH
Terdakwa:
ASKARI Bin MUHAMMAD AMIN BAKAR
117 — 159
  • Kolaka Utara sampai bulan Juli 2017;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Pembangunan DesaBatu Api yaitu Membantu kepala Desa dibidang tekhnis dan administratifpelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat Desa, melaksanakanHalaman 49 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.SusTPK/2019/PN.Kditugastugas pembangunan yang diperintahkan oleh kepala desa danpendataan perkembangan pembangunan desa;Bahwa sebagai Kaur Pembangunan Desa Batu Api, saksi menerimatunjangan sejak TA. 2015 sampai dengan
Pengadilan PN KETAPANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 12-09-2011 — Upload : 05-03-2012
Putusan PN KETAPANG Nomor 48/Pid.B/2011/PN. KTP
Tanggal 12 September 2011 — HERRY SUHARDIANSYAH, AMd Bin A.R SAMSUDIN
147 — 35
  • Tekhnik, namunterdakwa mengatakan bahwa dana Tahap I = (pertama)tersebut sudah habis dibagikan untuk desa desalainnya, kemudian terdakwa meminta kepada saksi untukmenunda pencairan dana Tahap I (pertama) di DesaLegong tersebut ;Bahwa pencairan dana yang dilakukan~ oleh terdakwatersebut sudah diketahui UPK Kecamatan, sedangkanpencairan dana PNPM.MP untuk Pembangunan PenampunganAir Bersih di Dusun Kreka Desa Legong yang dilakukanoleh terdakwa selaku Fasilitator Tekhnik tidak sesuaidengan Petunjuk Tekhnis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-03-2019 — Putus : 29-07-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 29 Juli 2019 — Ir. Yudi Wahono, Dess Bin Alm Radi
98 — 39
  • perihal Usulan DAK Infrastruktur Publik Daerah Tahun2016.20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/2679/LSBJ/BUD/1.03.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 berikut lampirannya.21) Buku catatan hasil pengecekan volume hasil pekerjaan peningkatan JalanRinjani Rayabromo dan Jalan Mahoni raya22) Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800 / 014BM / DPUPESDM /2016, tanggal 01 Maret 2016 tentang Penunjukan Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP),Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-10-2015 — Putus : 24-02-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 58/Pid.Sus-TPK/ /2015/PN Plk
Tanggal 24 Februari 2016 — dr.FREDERIK REINSYA MANGINTE bin Y.B. MANGINTE
136 — 27
  • PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) : Herry Leonardo;d.
    ,MPH selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dengan Surat Keputusan Nomor :900/40/RSUD/2012 tanggal 5 Januari 2012 dengan tugas dan wewenang selakuTim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Tim PendukungPengguna Anggaran;Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Herry Reonardo dimanasaksi diminta oleh Terdakwa untuk menyusun Rencana PengadaanBarang/Jasa atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan SendiriHalaman 125 dari 166 Putusan Nomor 58/Pid.SusTPK/2015/PN Pik(HPS) selanjutnya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-11-2017 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1615 K/PID.SUS/2017
Tanggal 7 Nopember 2017 — BUDI RAHMADI, S.Si
143 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sulaiman yaitu bahwa pekerjaan inisecara tekhnis Terdakwa Budi Rahmadi, S.Si., yang mengerjakansedangkan segala urusan proses lelang, penawaran merupakan tanggungHal. 20 dari 79 hal. Putusan Nomor 1615 K/PID.SUS/2017jawab saksi H. Sulaiman karena memang saksi H. Sulaiman sudahberteman lama dengan saksi Albar Hasan Tanjung selaku Kepala DinasPerhubungan Provinsi Lampung dan mengenai pembiayaan keuanganuntuk proyek ini merupakan urusan dan tanggung jawab dari saksiH.
Pengadilan PT GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-07-2012 — Upload : 26-07-2013
Putusan PT GORONTALO Nomor 05/PID.SUS/2012/PT. GTLO
Tanggal 11 Juli 2012 — SAIFUL YAHYA GANI, S.Pd.MM
71 — 59
  • BoneMenimbang, bahwa lampiran standar harga buku tersebutkemudian dijadikan dasar oleh panitia dalam pembuatan harga perkiraansendiri (HPS), dan pembuatan HPS tersebut telah diperiksa oleh PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) dan mengetahui/menyetujui KepalaKantor Perpustakaan Daerah Kab.
Pengadilan PN PASIR PANGARAIAN
Upload : 23-02-2016
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 109/Pid.B/2015/PN.PrP
45 — 33
  • Budi Murni Panca Jaya tidak pernah menggugat ke PTUN ataspencabutan izin tersebut ;Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan;2.Saksi AGOES SOETIYONO : Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kemitraan dan PengembanganUsaha sejak tanggal 22 Juli 2014 di Dinas Kehutanan Rokan Hulu denganTUPOKSI membuat secara tekhnis kelengkapan Izin Usaha Perkebunan antaralain IUPB (Izin Usaha Perkebunan dan Budidaya), IUPP (Izin Usaha Perkebunandan Perindustrian) , IUP (Izin
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 15-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 448/Pdt/2020/PT MDN
Tanggal 14 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat : TAN JAN TJAI Alias A Bi Diwakili Oleh : SABAM PARSAORAN SINAGA, SH
Terbanding/Tergugat I : RIKARDI BANJARNAHOR
Terbanding/Tergugat II : ROSOK TJENDANA
123 — 69
  • Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan tekhnis Majelis Hakimperkara a quo atas penilaiannya terhadap bukti surat P1 , P2 dan P3yang telah dilakukan penilaiannya secara terpisah antara bukti suratyang satu dan yang lainnya , yang mana seharusnya menurutPembanding penilaian ketiga bukti surat di atas harus dikaitkan satudengan yang lainnya sebab ketiga bukti surat tersebut diatas salingberhubungan , dengan hubungan sebab akibat antara bukti surat yangsatu dengan yang lainnya , ditambah lagi dengan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-01-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 30/PID.SUS/2012/P.TIPIKOR-BNA
Tanggal 28 Januari 2013 — IMRAN ABDULLAH Bin ABDULLAH
86 — 25
  • MUNARHADI yang hanyaberpendidikan SMA dan tidak memiliki Sertifikat Keahlian atauSertifikat Ketrampilan Kerja sesuai dengan kualifikasi dan klasifikasitenaga jasa konstruksi dan selain itu juga tidak ada persetujuan secaratertulis dari PPTK / KPA pergantian tenaga tekhnis khusus untukPembangunan Gedung Pusat Pengembangan Mutu Guru (PPMG) AcehBesar tahun 2009 tersebut hal tersebut tidak dibenarkan atau tidak sesuaidengan Aturan Hukum yang berlaku di Indonesia, Bahwa sampai denganberakhirnya Kontrak
Pengadilan PTUN PALEMBANG TUN
Register : 19-03-2020 — Putus : 11-06-2020 — Upload : 19-06-2020
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 16/G/2020/PTUN.PLG
Tanggal 11 Juni 2020 — Penggugat:
PT. PUTRI MAHAKAM LESTARI DIWAKILI OLEH SAMSUAR ADI
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA PENGADAAN BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH VII PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PROVINSI BANGKA BELITUNG DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA, SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Intervensi:
PT. CIPTA MARGA NUSANTARA DIWAKILI OLEH NOVIZAR FITRINTO
238 — 162
  • Bahwa dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah No. 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dalam Point 3.2 mengenaiPENETAPAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA disebutkan bahwaHalaman 13 dari 129 Halaman Putusan Perkara Nomor 16/G/2020/PTUN.PLGPokja Pemilihan menetapkan Metode Pemilihan Penyediadengan memperhatikan jenis barang/jasa, spesifikasi Tekhnis/KAKdan Kompleksitas pekerjaa, Pagu Anggaran/HPS, RancanganKontrak, hasil analisis pasar dan
Pengadilan PN KEBUMEN Pidana Umum Pencurian
Register : 06-02-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 29-10-2019
Putusan PN KEBUMEN Nomor 27/Pid.B/2019/PN Kbm
Tanggal 2 April 2019 — MARYADI OKTA Als BADU Bin MUHIDIN, Dkk
91 — 11
  • seorang berusaha melepaskan kekuasaanatas benda dari pemiliknya, dengan demikian barang itu harus ditafsirkansebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorangMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atauHalaman 53 dari 74 Putusan Nomor 27/ Pid.B/ 2019 / PN.Kobmsebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis
Pengadilan PN MEDAN
Putus : 12-08-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 116/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Mdn
Tanggal 12 Agustus 2015 —
67 — 129
  • Nias Selatan tahunanggaran 2012, kemudian BPK (badan Pengelolah Keuangan) dankekayaan daerah Kabupaten Nias Selatan, Perubahan APBD NiasSelatan tahun anggaran 2012, ada surat permohonan Kepala DinasPertanian dan Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten NiasSelatan ada surat perintah tugas No. 16 tahun 2012;Bahwa semua dokumen ahli terima dari penyidik ;Bahwa untuk melakukan audit kami ada tim ahli sebagai ketua panitia,kemudian ada anggota tim namanya Andre Pradikto, kemudian adapengendali tekhnis
    pihak ketiga ;Bahwa memang suatu keharusan menurut peraturan perundangundangan memang harus ada SK itu tadi, kapasitas kepala daerah ituPutusan No. 116/Pid.SusTPK/2014/PNMdn, hal. 105 dari 172 hal.tadi sekedar hanya membantu setelah di limpahkan wewenang itumaka tanggung jawabnya hanya sekedar menerbitkan SK itu tadi,kecuali wakil kepala daerah itu atas inisiatif sendiri meng SK kansendiri itu salah ;Bahwa bergeser pelimpahan tanggung jawab itu sesuai yangdisebutkan didalam SK itu tadi, secara tekhnis
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 14-01-2019 — Putus : 01-10-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bpp
Tanggal 1 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
102 — 26
  • "Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapat diajukanoleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakat penggunabarang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akan dirugikan secarakeseluruhan oleh pelaku usaha. 7.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 23/PID.SUS/TPK/2016/PN Mks
Tanggal 9 Oktober 2017 — Korupsi Jaksa Penuntut: ABDUL MALIK KALANG, SH Terdakwa: PODANG, BSW
325 — 345
  • Tita Konstruksi karena secara tekhnis merupakan tugas pokok dari kabagtehnikBahwa saksi membenarkan dokumen pertanggungjawaban kegiatanpengeboran di kedua titik tersebut sebagai berikut: Surat tertanggal 9 Maret 2013 tentang permintaan pengajuan penawaranyang ditandatangani oleh Drs. H. Abdul Rachman Azis, Msi. Perincian Biaya Pengeboran Sumur Dalam Jin. MH. Thamrin yangditandatangani oleh Budi Kastomo selaku CV. Tita Konstruksi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-08-2017 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2552 K/PID.SUS/2016
Tanggal 21 Agustus 2017 — UMAR SUMANG, S.P.;
103 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bila okulasi gagal, maka okulator dapat segeramengulangi okulasi atau penyulaman dari sumberentres yang ditetapkan.Perhitungan jumlah sambungan berhasil dilakukanoleh petani pemilik bersama tim tekhnis perkebunan dan pihak rekanan disertai berita acara.
Pengadilan PN POSO Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-03-2010 — Putus : 30-08-2010 — Upload : 23-03-2011
Putusan PN POSO Nomor 109/PID.SUS/2010/PN.PSO
Tanggal 30 Agustus 2010 —
121 — 16
  • dinas itu berasaldari PPK;Bahwa menurut saksi yangbertanggung jawab ataspenanda tanganan berita acarapemeriksaan fisik pekerjaanadalah PPK;Bahwa pembayaran 100% yangbertanggung jawab secaraadministrasi adalah KepalaDinas dan PPK;Bahwa untuk pencairan uangke KPPN bukan hanyamenggunakan nota dinas;Bahwa nota dinas tidakdilampirkan dalam persyaratanpencairan dana 100%melainkan hanya SPP, SPMUdan berita acara pemeriksaanfisik barang 100%;Bahwa posisi PPK dan KepalaDinas yang bertanggung jawabsecara tekhnis
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 30-07-2018 — Putus : 05-12-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2018/PN Ptk
Tanggal 5 Desember 2018 — Penuntut Umum:
MOHD RADYAN, SH., MH
Terdakwa:
URAY ANDRIZAR, S.Sos.,MT
195 — 22
  • 72 dari hal 165 Putusan No. 22/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Ptktersebut setelah diperiksa kemudian dilakukan penyerahan barang dari PPK Sdr.MUHAMMAD ILYAS kepada saya selaku Petugas Penyimpan dan Pengurus Barangdengan menanda tangani Berita Acara Penyerahan Barang .Bahwa dalam Berita Acara Penyerahan jumlah barang yang saya terimakesemuanya dalam keadaan baik dan lengkap namun secara spesifikasi sayaapakah sudah sesuai dengan spesifikasi atau tidak saya tidak mengetahui karenasaya tidak mengerti secara tekhnis
    keluarga dengannya, baik karena hubungan darahmaupun hubungan pekerjaan.Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saya di BAPPenyidik sudah benar dan tidak ada perubahan.Bahwa saksi sebagai Bendahara pada Dinas Perindagkop dan UKM KotaSingkawang sejak Tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan WalikotaSingkawang Nomor 212 Tahun 2012 tanggal 28 Desember 2012;Halaman 77 dari hal 165 Putusan No. 22/Pid.Sus.TPK/2018/PN.PtkBahwa tata cara pembayaran tersebut pada awalnya PPTK (PejabatPelaksanaan Tekhnis