Ditemukan 6918 data
132 — 192 — Berkekuatan Hukum Tetap
bolehdiperjualbelikan dan 5 (bidang) tanah yang peralinan haknya daripemilik awal kepada Angkahong masih berupa kuitansi, sehinggabelum sah milik Angkahong, tidak seharusnya dibayar oleh PemkotBogor kepada Angkahong ;Bahwa pendapat ini adalah keliru, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini :Mengenai 6 (enam) Bidang Tanah Eks Garapan :Bahwa konsepsi tentang tanah garapan atau masalah penggarapan umurnyalebih tua dan lebih dulu ada sebelum lahirnya konsep kepemilikan ;Konsep *garapan lahir dari Hukum Tanah
Adat yang menjadi landasan utamadari Hukum Tanah Nasional.
189 — 124
.,, Surat tsb dikeluarkan oleh Kelurahan Guntung Payungsedangkan lokasi tanahnya ada di Tegal Arum, selanjutnya dalam suratketerangan tsb dikatakan bahwa tanah tsb adalah tanah adat padahal lokasitsb baru dihuni sejak tahun 1975 (jadi sebelumnya tidak ada warga berdiamdisana.Bahwa Saksi berharap perhatian dari Pemko Banjarbaru terutama pihakPanitia , karena pemilik lahan adalah semuanya warga Banjarbaru yangseharusnya mendapat pengayoman dari Pemerintah Kota sehinggamasyarakat Banjarbaru bisa mendapatkan
1.TAKAS MARUDUT, SH., MH
2.M. ARIFIN, SH
Terdakwa:
ARISTOTELES AIRORI, A.md.
223 — 32
- 1 (satu) lembar kuitansi dari saudari Yustince Hamadi sebesar Rp 100.000.000,- untukpelunasan tanah adat milik Kamelius Bebe yang berukuran 100m2x200m2 (2 hektar) diHoltekamp,tanggal18Juni2020,yangditandatanganiolehsaudaraKameliusBebe.
OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terdakwa:
MALIDIN.S.Sos Als MALIN Als DIN Bin SENA LAM.Alm
268 — 185
Bila tanah tersebut bukanmerupakan warisan maka harus ada surat pernyataan dari yangbersangkutan, yang diketahui saksi sebatas dan yang bersangkutan.Bila tanah tersebut adalah tanah adat harus melapirkan suratketerangan hal milik adat yang dikeluarkan oleh kepala Desa.
138 — 27
menerima undangan rapat selaku anggota PanitiaPengadaan Tanah;Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau tanah itu bermasalah nantibelakangan saksi baru tahu kalau tanah itu masalahnya terletak pada prosespengadaannya;Bahwa setahu saya Tim Sembilan itu harus bersamasama melaksanakantugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;Bahwa pada tahun 1992 dikeluarkan penegasan status tanah oleh GubernurSulteng yang ditujukan kepada seluruh Bupati Se Wilayah Sulteng bahwa diSulawesi Tengah tidak ada tanah
adat, yang ada adalah tanah negara,sementara dalam proses peralihan dinyatakan bahwa tidak boleh adatransaksi tanah negara sehingga kemudian muncullah SK Gubernur Sultengmengenai mekanisme Penyerahan, bahwa tanah itu dapat dapat dialinkandari masyarakat dengan adanya Surat Keterangan Penguasaan Tanah(SKPT) yang diterbitkan oleh Camat setempat...
328 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
Rangkaiankegiatan tersebut berjalan tanpa ada masalah karena Penggugat PT.IPU diuntungkan, ketika terjadi masalah harusnya dikajinya secaramenyeluruh oleh judex facti bukannya mencari jalan keluar justruamar putusannya semakin kacau, dan Turut Pemohon kasasi I, Il danIll /Turut Pembanding , Il dan Ill / Turut Tergugat I, Il dan Ill tidakmungkin menjalankan putusan tersebut karena sulit dilaksanakan.Bahwa dalam amar putusan tidak dijelaskan status tanah hasilreklamasi, apakah tanah negara, apakah tanah
adat, apakah tanahtimbul dil dan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut, anehnyayang mempunyai hak adalah salah satunya pihak ketiga.Bahwa Pihak ketiga yang dimaksud dalam amar putusan tersebuttidak dijelaskan secara jelas, apakah tukang becak masuk, apakahkaki lima juga termasuk apakah para bankir yang menjadi jaminanhutang juga masuk semua tanpa penjelasan.
127 — 57
baru tidak dapat diterima sebagai jaminan kredit, kecuali:e Jaminan milik owner atau pengurus perusahaan.e Jaminan milik keluarga owner/pengurus perusahaan, dalam hal inipengertian keluarga adalah sampai dengan derajat pertama dalam garislurus maupun garis kesamping termasuk mertua, menantu dan ipar.e Jaminan yang telah diserahkan kepada BNI.4 Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur KreditRetail Market Buku I Instruksi nomor IN/0071/PMR tanggal 13 Juni 2002 mengatur tentangjaminan, menyatakan bahwa tanah
adat CEF nyadisamakan dengan tanah yang diikat PPJPK danSKMHT yaitu sebesar 30%.5 Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur KreditRetail Market Buku I Instruksi nomor IN/00136/PMR tanggal 11 Desember 2000 dan CPC nomor14 tahun 1998 mengatur tentang tambahanjaminan dan syaratsyarat lainnya untuk kreditperkebunan, menyatakan bahwa Perjanjian Kredit(PK) ditandatangani setelah legalitas perusahaandan ijin usaha perkebunan telah lengkap danpencadangan lokasi untuk memperoleh SHGUtelah memperoleh kepastian
119 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
bolehdiperjualbelikan dan 5 (bidang) tanah yang peralinan haknya daripemilik awal kepada Angkahong masih berupa kuitansi, sehinggabelum sah milik Angkahong, tidak seharusnya dibayar olehPemkot Bogor kepada Angkahong ;Bahwa pendapat ini adalah keliru, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini :Mengenai 6 (enam) Bidang Tanah Eks Garapan :Bahwa konsepsi tentang tanah garapan atau masalah penggarapan umurnyalebih tua dan lebih dulu ada sebelum lahirnya konsep kepemilikan ;Konsep "garapan lahir dari Hukum Tanah
Adat yang menjadi landasanutama dari Hukum Tanah Nasional.
470 — 29
mohonpenjelasan Pejabat Pemerintah yang memimpin Kabupaten Deli DanSerdang sampai dengan Kabupaten Deli Serdang, sehingga surat tersebutdibalas dan dijelaskan dengan surat Nomor : 593/2184 tanggal 27 Mei2008 ;Bahwa menurut saksi yang dimaksud dengan Pembagian Tanah Sawah/Ladang yang ditandatangani oleh GUBERNUR KEPALA DAERAHPROPINSI SUMATERA UTARA UB.RESIDEN/KEPALA KANTORPENYELENGGARA PEMBAGIAN TANAH SAWAH/LADANGUB.BUPATI Dp.adalah surat pembagian tanah sawah dan ladang bagipetani penggarap diluar dari tanah
adat yang diselenggarakan olehGubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara dimana hal itu dibuatsebelum tahun 1960 yaitu sebelum terbitnya UUPA Nomor 5 tahun 1960tentang UndangUndang Pokok Agraria dan ketika itu Kantor Pertanahanbelum berpisah dengan Kantor Pemerintah Daerah ;Bahwa dengan terbitnya Surat Keterangan Tentang Pembagian DanPenerimaan Tanah Sawah/Ladang oleh Gubernur Kepala Daerah PropinsiSumatera Utara tidak pernah memberi wewenang kepada Bupati KepalaDaerah Tk.II Kabupaten Deli dan
375 — 113
Jaminan yang telah diserahkan kepada BNI.Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail MarketBuku Instruksi nomor IN/O071/PMR tanggal 13 Juni 2002mengatur tentang jaminan, menyatakan bahwa tanah adat CEFnya disamakan dengan tanah yang diikat PPJUPK dan SKMHTyaitu sebesar 30%.Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail MarketBuku Instruksi nomor IN/00136/PMR tanggal 11 Desember 2000dan CPC nomor 14 tahun 1998 mengatur tentang tambahanjaminan dan syaratsyarat lainnya untuk kredit perkebunan
339 — 231
Bahwa, terdapat dugaan kuat TERGUGAT telahmembujuk para petani/ pemilik/ penggarap tanah asal (yang telahmenjual atau) Melepaskan Hak atas Tanahnya kepada PARAPENGGUGAT), untuk menandatangani kembali Surat Pelepasan Hakatas bidang bidang tanah yang pernah dilepaskan kepada PARAPENGGUGAT dimaksud, dengan alasan untuk kelengkapan berkas jualbeli tahun 1996 atau Surat Pelepasan Hak tahun 1996 telah hilang danlain sebagainya ;Bahwa, oleh karena OBJEK SENGKETA diantaranya berupa buktikepemilikan tanah
adat dan tanah negara dengan kata lain masih belumbersertipikat, maka pengurusan OBJEK SENGKETA apabila dilakukanjual beli oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT Il, pasti melibatkanPARA TURUT TERGUGAT sebagai Perangkat Desa yang mengetahuidan menyimpan datadata tanah milik adat tersebut, dan justru terdapatdugaan kuat bahwa, PARA TURUT TERGUGAT telah melakukan prosesHalaman 400 dari 494 Hal Putusan Nomor 595/PDT/2018/PT.DKI23.24.25.pengurusan OBJEK SENGKETA atas permohonan TERGUGAT !
Ny Hanny Johanes
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
PT MITRA BUMI ASRI PERKASA
135 — 101
Bahwa pada lazimnya hak milik adat atas tanah adat ditandaidengan bukti surat girik yang terdaftar dalam buku catatanpertanahan pada Kantor Kepala Desa Jejalen Jaya KecamatanTambun Utara ( dahulu Kecamatan Tambun ) Kabupaten Bekasiberikut dengan nomor giriknya, akan tetapi Penggugat dalamGugatan Penggugat tidak menyebutkan nomor girik, nama pemilikgirik dengan jelas tetapi Penggugat hanya menyebutkan Persil No.22, Blok Jalen, Kohir 169 seluas 7.000 M2) ( tujuh ribu meter persegi berikut dengan batasbatasnya
189 — 50
Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Kredit Retail Market Buku Instruksi nomor IN/0071/PMR tanggal 13 Juni 2002 mengatur tentangjaminan, menyatakan bahwa tanah adat CEF nya disamakan dengantanah yang diikat PPJUPK dan SKMHT yaitu sebesar 30%; 4.
114 — 61
;Bahwa dari Dinas Kehutanan menyuruh kami sebagai anak yang memiliki bapakangkat/masyarakat yang memiliki hak atas tanah adat memasukan foto kopy KTPatas nama bapak angkat nanti ditandatangani kepala kampung, kepala distrik makaditerbitkanlah Fakom. ;Bahwa yang membayar pengurusan ijin tersebut adalah UD. Meubel Rotua. ;Bahwa ijin yang diterbitkan untuk masyarakat yaitu FAKOM.
449 — 221
perbuatan lain atasharta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindakpidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul HartaKekayaan, atau perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber,lokasi, peruntukan, pengalihan hakhak, atau kepemilikan yang sebenarnya atasHarta Kekakyaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindakpidana, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Ike Wijayanto;Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah orang yang membeli tanah
adat milikadik saksi yang bernama Suhendar, ketika yang bersangkutan melakukan transaksijual beli sebidang tanah seluas 20 (dua puluh) tombak (1 (satu) tombak sama dengan14 (empat belas) m2) dan Saksi pada saat itu bertindak sebagai wakil dari adik saksi(Suhendar) yang melakukan transaksi jual beli dengan terdakwa.Bahwa terkait Salinan dari Akta Jual Beli Nomor 51/2010, Tanggal 27 Januari 2012oleh Notaris/PPAT Kec.
TOMMY BUSNARMA, SS. SH. MH.
Terdakwa:
1.DELFI ANDRI PGL DELFI
2.EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL EKO
297 — 74
./2018/PT.Pdg, AktaNomor 7/2019/PN.PdgtentangPenetapanPermohonanKasasi tanggal14 Juni2 019 dariPemohonKasasi Forum Nagari TigoSandiangtidakdapatditerima;
- 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang No: MP.01/707/13.71/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 PerihalPenetapan Status Tanah Adat Nagari KAN Koto TangahKecamatan Koto Tangah Kota Padang;
- 1 (satu) rangkap Asli Surat Kepala BPN Kota Padang No: MP/1156/13.71.600
124 — 37
untuk mengidentifikasi lokasiyang akan dipakai sebagai daerah tambak garam.Bahwa mengenai kepastian lokasi belum dapat dipastikan oleh DinasPerindagkop, Kabupaten Sabu Raijua.Bahwa saksi melakukan identifikasi lahan bersama sama denganTerdakwa selaku Kepala Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi danUKM Kabupaten Sabu Raijua, PPK serta beberapa pegawai pada DinasPerindutrian Kabupaten Sabu Raijua.Bahwa ketika dilakukan identifikasi lokasi lahan yang ada merupakanlahan / tanah milik Hak Ulayat/ Tanah
adat masyarakat dan bukan lahanmilik Pemda Kabupaten Sabu Raijua.Putusan Reg.Perk.
- Tentang : Cipta Kerja
Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 8(1) Pihak yang Berhak dan pihak yang menguasai ObjekPengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum wajibmematuhi ketentuan dalam UndangUndang ini.(2) Dalam...SK No 052194A(2)@PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 691 Dalam hal rencana Pengadaan Tanah, terdapatObjek Pengadaan Tanah yang masuk dalamkawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, tanahulayat/tanah adat, dan/atau tanah aset PemerintahPusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha MilikNegara, atau Badan