Ditemukan 2371 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sema semi samu semua semy setu sempu semo
Pengadilan PT BANTEN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 30-10-2015
Putusan PT BANTEN Nomor 71/ PDT/ 2015/ PT BTN
TERGUGAT I : Sdr. WAGIMIN TERBANDING I ,II,III : JOHANES TJAHYADI SUTIONO, DKK
65 — 78
  • Jadi akan sangat tidakrelevan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung aquo telahmemprioritaskan batasbatas dan luas tanah Penggugat yang tentu sajahanya didasarkan pada dalildalil Penggugat yang semu dan tidak valid,selain karena luas tanah yang tidak bersesuaian dengan Akta Jual Beli diatas berdasarkan keterangan saksisaksi baik saksi Penggugat maupunsaksi Tergugat semuanya menyatakan Penggugat membeli tanahdimaksud setelah terjadinya Proyek Pelebaran Jalan yang sangat pastitelah memangkas
Pengadilan PA TULUNGAGUNG Perdata Agama Perceraian
Register : 12-12-2009 — Putus : 21-07-2010 — Upload : 23-11-2011
Putusan PA TULUNGAGUNG Nomor 2531/Pdt.G/2009/PA.TA.
Tanggal 21 Juli 2010 — Penggugat Dan Tergugat
14 — 3
  • karena persoalan yangterjadi dalam rumah tangga tidak lagi dapat diselesaikandiantara suami isteri itu. sendiri dan tidak ada jalankompromi, maka lahirlah kebencian, dan justeru adanyakebencian tersebut membuktikan akan kegagalan mereka sendiriuntuk rukun/islah (bersatu lagi), hal ini nampak jelas dalamrumah tangga Penggugat dengan Tergugat, bagaimanapun besarnyahasrat Tergugat untuk rukun kenyataannya telah ditolak olehPenggugat, maka jika tetap dipaksakan untuk = rukun, akanterjadi kerukunan semu
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-07-2019 — Putus : 02-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 66-K/PM.I-03/AD/VII/2019
Tanggal 2 Agustus 2019 — Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11020020010478, Terdakwa Koptu Rudiyadno Napitu
121 — 29
  • Projustitiadalam perkara Narkotika berupa surat hasil pemeriksaanLaboratorium atau hasil pengujian pemastian sebagaimanayang terdapat dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Kepala BadanNarkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2010tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan PelayananLaboratorium Pengujian Narkoba pada badan NarkotikaNasional, dengan demikian pemeriksaan pada urine Terdakwapada tanggal 21 Februari 2019 dengan menggunakan metodeRapis Test menunjukkan di dalam urine Terdakwa diduga (+)positif semu
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Perdata Khusus
Register : 29-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 12-K/PMT-II /AU/I/2019
Tanggal 14 Mei 2019 — Herry Syam Sectio, A.Md. Mayor Tek
374 — 189
  • Ciricirinya yaitu antara lain lipatanpelupuk mata, rambut hitam bahkan kadangkadang semu biru, tubuh tidakbanyak berbulu, muka datar dengan tulang pipi yang menonjol, hidung pipih,dan tinggi badan yang sedang. Bangsa Cina asli adalah Orang Han, yangberasal dari daerah pegunungan yang bertanah Los di Provinsi Shensi danShansi.6.
    Ciricirinya yaitu antara lain lipatanpelupuk mata, rambut hitam bahkan kadangkadang semu biru, tubuh tidakbanyak berbulu, muka datar dengan tulang pipi yang menonjol, hidung pipih,dan tinggi badan yang sedang. Bangsa Cina asli adalah Orang Han, yangberasal dari daerah pegunungan yang bertanah Los di Provinsi Shensi danShansi.18.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 29-10-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 55 K/Pdt.Sus-KPPU/2014
Tanggal 29 Oktober 2014 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU RI), VS 1. KONSORSIUM PNRI, DKK
246 — 202 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 55 K/Pdt.SusKPPU/2014Membandingkan dokumen tender sebelum penyesuaianMenciptakan persaingan semu;Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atausepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukanuntukmengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihakterkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yangmengikuti tender, dengan
    Persekongkolan dalam Tender (selanjutnyadisebut ''Pedoman Pasal 22") adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelakuusaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalamupaya memenangkan peserta tender tertentu;Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:kerjasama antara dua pihak atau lebih;secara terangterangan maupun diamdiam melakukan tindakan penyesuaiandokumen dengan pesertalainnya;membandingkan dokumen tender sebelum penyerahanmenciptakan persaingan semu
    bersekongkol berdasarkanPedoman Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalahkerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha denganpihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapundalam upaya memenangkan peserta tender tertentu ;Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkoltersebut dapat berupa:a kerjasama antara dua pihak atau lebih;b secara terangterangan maupun diamdiammelakukan tindakan penyesuaian dokumen denganpeserta lainnya;c membandingkan dokumen tender sebelumpenyerahan;a menciptakan persaingan semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 23-08-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 290 K/TUN/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara, VS H. Abdul Haris Nasution, S.H., M.Kn.,
33 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan bertentangandengan kaidah hukum Penyiaran dan yang lebih ironis lagi putusanyang dimohonkan kasasi tersebut akan dapat menumbuh suburkankeangkuhan pimpinan lembagalembaga yang tidak taat kepadaketentuan hukum penyiaran serta tidak berkenan /egowo meletakkanjabatannya sekalipun masa jabatannya telah berakhir sebagaimanayang dipertontonkan Penggugat dalam perkara ini, sehingga olehkarenanya pertimbangan hukum yang keliru tersebut haruslah dianulirdan dibatalkan oleh Judex Juris;Bahwa pembenaran semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-10-2014 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1454 K/Pdt/2013
Tanggal 28 Oktober 2014 — BUPATI TABANAN, Dk vs I WAYAN SUKAJA, S.Sos, Dkk
62 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Artinya, alat bukti yang diajukanmengandung fakta kongkret dan relevan atau bersifat prima facie, yaitumembuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan eratdengan perkara yang diperiksa; Fakta yang abstrak dalam hukum pembuktian dikategorikan sebagai halyang khayali atau semu, oleh karena itu tidak bernilai sebagai alat buktiuntuk membuktikan, benaran: (M.
Pengadilan PA POLEWALI Perdata Agama
Register : 18-12-2019 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 22-05-2020
Putusan PA POLEWALI Nomor 724/Pdt.G/2019/PA.Pwl
Tanggal 20 Mei 2020 — Penggugat melawan Tergugat
121 — 45
  • Bahwa dalildalil jawaban Penggugat pada poin 4 (empat) dan5 (lima), Tergugat tidak perlu menanggapinya karena alasan Penggugatadalah alasan semu semata, karena tidak sesuai faktafakta danperistiwa yang terjadi;5. Bahwa pada poin 6 (enam) Tergugat juga tidak perlumenanggapinya, karena alasan Penggugat adalah alasan dibuatbuatsemata untuk menjebak Tergugat, sebab tidak ada kerumunan keluargaatau tetangga Tergugat yang datang bawa parang dan balok;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 28-06-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 242 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 28 Juni 2012 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU) vs GENERAL ELECTRIC (GE) TRANSPORTATION, dk.
308 — 310 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yang kedua, dalam kontekstender, kami menangkap tender ini bukan tendersebenarnya (tender semu). Kami mengundang Direksi,apakah ini kesalahan Direksi atau Panitia Tender?Karena tender ini menampilkan merek dimana itumelanggar UU No. 5 tahun 1999. Jawaban Bahwa niat kami memang membeli langsung ke GE. Mungkin ini istilah yang harus kami ubah dalam juklak Hal. 20 dari 88 hal. Put. No. 242 K/Pdt.Sus/2012 67.68.69. kami sehingga istilah yang ada saat ini mungkinterkesan rancu.
    Yang kedua, dalamkonteks tender, kami menangkap tender ini bukan tender sebenarnya(tender semu). Kami mengundang Direksi, apakah ini kesalahan Direksiatau Panitia Tender? Karena tender ini menampilkan merek dimana itumelanggar UU No. 5 tahun 1999Direktur Teknik Pemohon telah menyatakan dengan tegas :Bahwa niat kami memang membeli langsung ke GE. Mungkin ini istilahyang harus kami ubah dalam juklak kami sehingga istilah yang ada saatini mungkin terkesan rancu.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 01-03-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 113/Pdt.G/2015/PN Gpr
Tanggal 1 Maret 2016 — EVIYANTI,Dk
LAWAN
SUNCOKO,Dk
40 — 9
  • Dalam hal ini Tergugat I tidak pernah menyewakan tanah miliknya,sehingga apa yang dihitung Para Penggugat adalah suatu khayalan semu dan tidakpernah terjadi kerugian yang nyata.Bahwa adanyakonstruksi gugatan yangcampuradukantara posita dan petitum, yangmana dalam posita gugatan didasarkan atas perjanjian/akta kuasa namun dalampetitum dituntut agar Tergugat I dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.Konstruksi gugatan yangmencampuradukan Wanprestai dengan Perbuatan Melawanhukum dalam satu gugatan
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 23-09-2016 — Putus : 17-11-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 121-K / PM.III-12 / AD / IX / 2016
Tanggal 17 Nopember 2016 — CAHYO PURNOMO, Serka NRP 21990109231278
76 — 33
  • narkotika, termasukdiantaranya mengkonsumsi sabusabu, dan juga ancaman pemecatandari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika.MenimbangMenimbang25 Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaanpemakainya, ditambah lagi dengan ancaman pemecatan dari dinasmiliter bagi prajurit TNI yang terlibat dalam masalah penyalahgunaannarkotika, maka seharusnya Terdakwa menghilangkan jauhjauhkeinginannya untuk mengkonsumsi narkotika, walaupun diimingimingidengan kenikmatan semu
Pengadilan PT BANJARMASIN Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 15-04-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 10/PDT/2021/PT BJM
Tanggal 15 April 2021 — Pembanding/Penggugat : ISNA YUSDIATI
Terbanding/Tergugat I : RUDI INDRA KESUMA, SH,M.Kn,
Terbanding/Tergugat II : DR. YUSTI YUDIAWATI, ST, MT
Terbanding/Tergugat III : SUGIAN NOOR, S.KM
Terbanding/Tergugat IV : NIZAR YUDIAWAN, ST
300 — 150
  • Faktanya, Pemohon Banding lagilagi hanyamendalilkan PMH dan kerugian semu dalam Memori Bandingnya ini.Bahkan Mahkamah Agung secara konsisten telah menerapkanpertimbangan hukum bahwa kerugian yang didalilkan haruslah rinci,berdasar dan didukung oleh buktibukti yang ada. Dengan tidak dirincinyakerugian dimaksud, tidak jelas dasarnya apa dan tidak disokong buktibukti, maka menyebabkan Gugatan tidak dapat diterima.halaman 32 dari 40 halaman Putusan Nomor 10/PDT/2021/PT BJMD.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 28-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 111 K/TUN/2014
Tanggal 28 Mei 2014 — MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA vs PT. PABRIK KERTAS INDONESIA ( PT. PAKERIN)
114 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada lokasi camp Sei Sungsang pada unit Babat Tomanditemukan bangunan camp semu permanen ukuran 60 m2Halaman 24 dari 46 halaman. Putusan Nomor 111 K/TUN/2014pada koordinat UTM X=0328920 dan Y=9716136. Padalokasi ini juga akan dibangun persemaian. Jumlah BlokSungsang (1 unit), Blok Blagan (1 unit), Blok Toman (1unit), Blok Telang (1 Unit) ;g.
Pengadilan PN MARABAHAN Perdata
Register : 16-09-2019 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 22-06-2020
Putusan PN MARABAHAN Nomor 16/Pdt.Plw/2019/PN Mrh
Tanggal 10 Maret 2020 — PT. Bank Bukopin Tbk Lawan Pemerintah RI. Cq Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan TInggi Kalimantan Selatan Cq. Kejaksaan Negeri Marabahan Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam Perkara Pidana No. 46/Pid. Sus/2019/PN Mrh
421 — 193
  • norma hukum sebagaimana terdapat padaPertimbangan Hukumdi halaman 77 sebagai berikut:Kedudukan kreditor yang didasarkan pada jaminan kebendaan, termasukdalam hal ini hak tanggungan, sejak awal telah mengurangi hak debituratas harta/aset yang dijadikan jaminan, yang menyebabkan aset tidakdapat lagi dipandang sebagai hak milik penuh debitur, karena aset telahdibebani hipotek, fidusia, hak tanggungan, dan gadai yang mengurangikeleluasaan debitur untuk bertindak terhadap objek jaminan sebagaipemilik semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-06-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 241 PK/Pdt/2016
Tanggal 22 Juni 2016 — PT BARATA INDONESIA VS PT TRUBA JAYA ENGINEERING dahulu PT TRUBA JURONG ENGINEERING, DKK
286 — 179 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali sehingga khilaf serta keliru dalam menerapkanhukum:Keberatan Pertama:(Atas Tuntutan Termohon Peninjauan Kembali yang meminta pembayaranpekerjaan dari Perjanjian Nomor 047/PPSBY/VI/99, tanggal 5 Juli 1999dan atas dari pekerjaan tambahan atas dasar Minutes of Meeting, tanggal26 Juni 2000):Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menolak setegastegasnya, tidakdapat menerima dan tidak sependapat atas dalildalil yang disampaikanTermohon Peninjauan Kembali Karena dalildalil a quo merupakan dalilretorika semu
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 27-07-2017 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1536 K/Pdt/2017
Tanggal 27 Juli 2017 — PONI MADJUKIE VS SOFINI PERIATNA ahli waris dari Almarhum KUSUMAH PERIATNA dan YAYASAN KESUMA ABDI NUSA, dkk.
251 — 220 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaiberikut :Walaupun perjanjian dalam suatu akta notaris, dimana seseorangmemberi kuasa kepada orang lain, untuk menjual rumah sengketakepada pihak ketiga maupun kepada dirinya sendiri, dianggap sah,namun mengingat riwayat terjadinya surat kuasa tersebut yangsebelumnya bermula dari surat pengakuan hutang, dengan menjaminkanrumah sengketa yang karena tidak dapat dilunasi pada waktunya,dirubah menjadi kuasa untuk menjual rumah tersebut, maka perjanjiandemikian sebenarnya merupakan perjanjian semu
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-02-2011 — Putus : 16-08-2011 — Upload : 21-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 85/Pdt.G/2011/PN.JKT.Sel.
Tanggal 16 Agustus 2011 — TUAN ADJIE M E L A W A N NY. ARNIE ARIFIN binti LETJEN.(PUR) BUSTANIL ARIFIN
113 — 54
  • Subekti, SH menjelaskan : kekhilafan terjadi bila salah satu pihak khilaf tentanghalhal yang menjadi pokok perjanjian atau tentang sifatsifatyang penting dari objekperjanjian, kekeliruan itu harus sedemikain rupa sehinnga andai orang itu tidak khilafmaka ia tidak akan pernah memberikan persetujuannyaHerlin Budiono, SH menyatakan : kekhilafan/kekeliruan /kesesatan itu bersifatsebenarnya dan dapat bersifat semu, kekeliruan yang sebenarnya terjadi dalam halantara kehendak dan pernyataan para pihak saling
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata
Register : 24-10-2012 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 190/Pdt.Plw/2012/PN.Bwi
Tanggal 3 Juli 2013 — PELAWAN: ANIK RIWAYATI TERLAWAN: SAHURIYANTO PT. BANK DANAMON INDONESIA SEMM Tbk 3. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JEMBER 4. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN BANYUWANGI
622 — 293
  • Putusan MARI No.954.K /Sip/1973, tanggal 19 Februari 1976 :Dengan mengabulkan bantahan yang diajukan pada tanggal 26 November 1964 atau eksekusiyang telah berlangsung pada tanggal 21 Mei 1960 ;Judexfacti telah menempuh acara yang salah, sebab eksekusi telah berlangsung, atausebenarnya eksekusi semu, karena barang sengketa dari semula telah dikuasai oleh pihakyang berwenang ; seharusnya pembantah (pelawan eksekusi) mengajukan gugatan biasa(baru) ; +92 2222 nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata
Register : 02-05-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 06-12-2018
Putusan PN LAMONGAN Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Lmg
Tanggal 27 Nopember 2018 — Penggugat:
Marzuki
Tergugat:
1.Natalia
2.PT Bank Danamon Indonesia Tbk DSP Unit Babat
3.Kementrian Keuangan RI Dirjen Kekayaan Negara Kanwil X Surabaya Cq KPKNL Surabaya
4.Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kab Lamongan
62 — 6
  • Kementrian Keuangan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah X Surabaya melaluiKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya sedangkandalam perkara aquo bertambah menjadi Tergugat IV yakni Badan PertanahanNasional, Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan;Menimbang, bahwa adanya perbedaan jumlah Tergugat dalam perkaraini dibanding dengan perkara terdahulu tersebut, menurut hemat Majelis Hakim,hal itu. bukan merupakan persoalan, karena merupakan penambahan/perubahan Semu
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 31-07-2018 — Putus : 21-01-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 217/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Januari 2019 — Penggugat:
BINSAR CHARLES NAINGGOLAN
Tergugat:
PT. CIPTA BAJA TRIMATRA
67 — 26
  • Pasat 3 KKWT NO.137/5PKKWT/HRD/X/2017 telah mengatur bahwa semu karyawan TERGUGATtermasuk PENGGUGAT wajib menaati Peraturan Perusahaan baik berupaketentuan tertulis maupun tidak tertulis dan berkewajiban melakukan tugasyang diberikan kepadanya dengan sebaikbaiknya.Halaman 23dari 41 hal.