Gaji tiap bulan;ao fF wf NInsentip penjualan;Biaya Steam piano (400 sekali Steam);Suami bisnis jual beli piano;Biaya servis alat musik (Seperti Keyboard, speaker, Piano, dll);Saya mohon dengan sangat kepada bapak/ibu hakm jika hakhak anaksaya ditulis diatas kertas hitam Putih agar suami tidak mengelak akan tanggungjawabnya apabila dia tidak menepati janjinya menafkahi anakanaknya sayamau dikenakan sangsi dalam sel penjara;Bahwa Pemohon telah manghadirkan saksisaksinya di persidangansebagai berikut

atau Direktur Utama dalam membuat suatu keputusanatau kebijakan selalu harus mengacu pada UndangUndang yang berlaku, iaharus bisa memahami dan juga melaksanakan amanat dari undangundangdalam kegiatannya termasuk pada saat ketika melaksanakan kegiatan usahasecara konvensional dan atau berdasarkan prinsip bank syariah semua adaaturan mainnya, ada SOP, ada peraturan OJK ada peraturan bank Indonesiasemua aturan itu harus dilaksanakan dan setiap melakukan tindakanpenyimpangan atau pelanggaran pasti ada sangsi

Putusan Pidana Nomor 29/Pid.Sus/2019/ PN PrgBahwa Rapat Umum Pemegam Saham akan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1(Satu) tahun kecuali ada direksi yang melakukan pelanggaran sehingga harusmengganti pengurus yang baru jadi walaupun belum sampai 1 (Satu) tahun itubisa dilakukan Rapat Umum Pemegam Saham;Bahwa jika anggota komisaris melakukan kepengurusan dalam suatu bankmaka itu melanggar larangan kalau melanggar larangan tentunya adasangsinya tetapi siapa yang berhak memberi sangsi pada komisaris tentunyaDewan

tentunya akan merugikan Pemegam Saham maka oleh Pemegamsaham setidaknya 1/10 dari pemegam saham maka tentu akan dilakukanRapat Umum Pemegam saham untuk memintai pertanggung jawabankomisaris yang melanggar larangan;Bahwa Sesuai dengan UndangUndang Perseroan Terbatas itu. tidakmungkin kalau hanya satu pemegam sahamnya karena perseroan terbatasdidirikan atas dasar perjanjian dan yang namanya perjanjian tentu lebih darisatu orang;Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memiliki kKewenangan untukmemberi Sangsi

pada direksi atau komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK)hanya dapat memberi sangsi pada perusahaan yang bersangkutankatakanlah dengan mencabut izin usahanya tapi untuk memberhentikananggota dewan komisaris atau anggota direksi tidak memiliki kewenangantetapi ketika suatu bank dalam kondisi tidak sehat dan ditempatkan dalampengawasan khusus maka oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyarankanagar salah satu langkah penyelesaian adalah mengganti anggota Direksi ataumengganti anggota Komisaris, kapan

Walaupun Penggugattelah mengadukan pada Tergugat Il tentang adanya dugaan pelanggaranpasal 18 juncto pasal 62 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen dengan sangsi pidana penjara paling lama5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah).6.

Bahwa tergugat dalam menjalankan usahanya yang berkaitan denganKlausula Baku terhadap Konsumen nya jelas melanggar pasal 18 ayat (1),(2), dan (3) juntco pasal 62 ayat (1) Undangundang Nomor 8 tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen dengan sangsi pidana penjara paling lama5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (duamiliar rupiah).Putusan Nomor : 105/Pdt.G/2016/PN.Bjm Hal 2232.

halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabanpidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah danHalaman 23 dari 26 Putusan Nomor 740/Pid.Sus/2019/PN Kismeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan alternatif pertama dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi

Suhartini, MM masih dapat secara bebas untuk menentukan sikapapakah akan memberikan pinjaman uang kepada Terdakwa apakah tidak,karena tidak ada sangsi apapun apabila saksi Suhartini tidak memenuhipermintaan tersebut, saksi Suhartini tidak dalam posisi bawahan dariTerdakwa dan tidak ada sedikitpun kewenangan Terdakwa yang dapatmempengaruhi kedudukan atau jabatan saksi Suhartini, hal mana telahdipahami betul oleh saksi Drh.

Bahwa pencurian terhadap barang barangperlengkapan Militer adalah termasuk~ salah satubentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negarawalaupun dalam perkara ini termasuk dalam skala kecildan dipengaruhi oleh motivasinya namun dengankejadian ini perlu lebih diwaspadai, oleh karena ituagar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efekcegah bagi prajurit TNI lainnya, Majelis perlumemberikan sangsi yang tegas terhadap perbuatan yangdemikian.Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah sematamata hanya memidana

Dalam pandangan Islam maupun Fatwa MUIsegala hal yang memabukkan dan merusak kesehatan adalah10haram termasuk Narkotika karena sifatnya yang membuatkecanduan dan kertergantungan selain itu Narkotika lebin banyakmenimbulkan mudharat dan sangat sedikit manfaatnya kecualidigunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.Dalam pandangan Islam juga bahwa pengonsumsi narkoba tanpaudzur dan alasan yang dibenarkan seperti kepentingan medis, makaia dikenai sangsi hukuman tazir.

Bahwa dari riwayat Terdakwa yang telah melakukan Poligami danmelakukan THTI menunjukkan Terdakwa seorang prajurit TNI yangberdisiplin rendah karena itu) apabila hukuman yang akan dijatuhiini tidak membuatnya jera dan merubah sikapnya menjadi prajurityang baik dan disiplin, dan Terdakwa tidak memperdulikan sangsidalam perkara hukuman ini bahkan mengulangi perbuatan yang samamaka Majelis akan memberikan sangsi yang berat.6.

Tetapi Charles Miduk Lumban Tobingmempunyai itikad tidak baik seharusnya menghormati apa yang dilakukanoleh Bapaknya yaitu Jual Beli Tanah tersebut adalah hasil harta bersamaperkawinan antara Sinmar Lumban Tobing dengan Nursita Tampubolondengan menandatangani Akta Jual Beli tersebut;Bahwa apabila Tergugat lalai/tidak mau melaksanakan putusan pengadilanmaka mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara/Majelis Hakim yangmemeriksa dan mengadili untuk memberikan sangsi kepada Tergugat Hal. 3 dari 28 hal

Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI telah mengetahui danmenyadari secara terbuka melanggar kesusilaan adalah merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan terhadap pelakunya dapatdikenakan sangsi pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya,hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.2.

Moeljatno, SH, menyebutkan yangdimaksud dengan perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah: perbuatan yangdilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (Sangsi)yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangantersebut. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat,oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu adahubungan yang erat pula.

Susilo (1985:13) kejahatan dalam pengertiansosiologis meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau di tentukandalam undang undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat dapatmerasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikanmasyarakat sehingga secara sosiologis selalu di ikuti oleh sangsi tergantung darijenis kejahatan yang dilakukannya, sedangkan Pengertian Keadilan menurut AlQuran sendiri ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan Keadilan yangberasal dari

KesehatanKota Pasuruan ; Obat CARNOPHEN adalah termasuk obat keras dan kegunannya adalah antiparkison ;Halaman 13 dari 26 Putusan No. 7/Pid.Sus/2017/PN PsrUntuk pelayanan dan pengedaran obat jenis CARNOPHEN harus melalui apotek danharus dengan resep dokter ;Untuk pelayanan dan pengedaran obat CARNOPHEN tersebut harus di apotekresmi, jadi untuk tokotoko yang melakukan pelayanan dan pengedaran obatTrinexyphenidyl , atau obat keras akan ditindak secara Administratif oleh dinaskesehatan dengan beberapa sangsi

No.232/Pid.Sus/2018/PN.Prpperbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlaku danmelanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya, dan jugabertentangan dengan asasasas hukum tidak tertulis maupun asasasas yangbersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat.

Bahwaapabila Saksi2 tidak mengijinkan, maka Saksi3 akanmendapat sangsi adat yaitu Saksi3 tidak boleh pulang ke rumahorang tuanya dan di usir dari kampung.6. Bahwa kemudian Saksi2 mengijinkan Terdakwa untuk menikahlagi dengan Saksi3 dengan ditandatangai surat ijin isteri pada tanggal 13Juli 2011.7.Bahwa kemudian Saksi3 dengan Terdakwa melaksanakanpernikahan pada tanggal 20 Juli 2011 di Dusun Capponga Kel. Togotogo Kec. Batang Kab. Jeneponto Sulsel yang dinikahkan oleh orangtua Saksi3 A.n. Sdr.

Merangin Karya Sejati dikenakan tiga sangsi yaitu :a. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah Kab. SolokSelatan.b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh PT. Merangin Karya Sejati (pinak kedua)atau jaminan uang muka dicairkan.c.

JHON KENEDY dan pengawas lapanganRAHMAT SYUKRI dan disetujui oleh HANIF RASIMON, ST selaku PPTK, dokumen/surat yang Saksi sebutkan dimaksud ada dalam buku pemutusan kontrak Nomor :620/01/SKBM/DPU/XI2011 tanggal 28 Desember 2011.Bahwa Sangsi yang diberikan sesuai pemutusan kontrak dengan Surat KeputusanNomor : 620/01/SKBM/DPU/XI2011 tanggal 28 Desember 2011 sudahdilaksanakan oleh PT. MKS yaitu:a. Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah Kab.

Merangin Karya Sejati diberikan sangsi yaitu1) Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas daerah Kab. SolokSelatan;1232) Sisa uang muka harus dilunasi oleh PT. Merangin Karya Sejati (pihak kedua)atau jaminan uang muka dicairkan.3) Pihak kedua dikenakan sangsi berupa pengenaan daftar hitam untuk jangkawakiu selama 2 (dua) tahun.Bahwa benar semua sangsi yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)sdr. BURAHMAN,SST kepada PT.

Merangin Karya Sejati belum dilaksanakansemuanya, sangsi yang telah dilaksanakan PT. Merangin Karya Sejati adalah :a) Jaminan pelaksanaan sepengetahuan Saksi sudah dicairkan namun Saksitidak tahu berapa jumlahnya.b) Pihak kedua dikenakan sanksi pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2(dua) tahun.Bahwa bobot pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh PT.

Merangin Karya Sejatidikenakan tiga sangsi yaitu :a. Jaminan pelaksanaan dicairkan.b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh PT. Merangin Karya Sejati (pihak kedua)atau jaminan uang muka dicairkan.c. Pihak kedua dikenakan sanksi pengenaan daftar hitam jangka waktu 2 (dua)tahun143Bahwa sebelum PPK melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan PT.Merangin Karya Sejati, Terdakwa selaku Direktur PT.

administratif;Bahwa tadi ahli sudah menjelaskan ketika membandingkan ketentuan PermenLHK 71 tahun 2016 dengan Permen 39 tahun 2008, didalam ketentuan PermenLHK 71 tahun 2016 hanya ada satu pasal yaitu pasal 16 yang menyinggungtentang denda eksploitasi hutan, denda eksploitasi hutan yang dimaksud dalampasal 16 mengenai tekhnis bagaimana BAP nya tadi harus merifer padaketentuan peraturan yang lainnya yaitu Permen 39 tahun 2008;Bahwa pelanggaranpelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14pelanggarannya apa sangsi

ADE SUTAJI, S.Sos, Tempat/Tanggal Lahir, Majalengka, 21121974, JenisKelamin: LakiLaki, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, AlamatPERUM BUMI SAWALA BARU BLOK C RT/RW 001/007, Kel/DesaDawuan, Kecamatan Dawuan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;Saksi menerangkan tidak kenal dengan Penggugat maupun kuasahukumnya, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan Pekerjaan,Saksi kenal Tergugat maupun kuasa hukumnya, tidak ada hubungankeluarga; Bahwa saksi mengetahul dasar pengenaan sangsi denda administrasi

Inhutani Il dasarnya adalah Permenhut 39 tahun 2008 tentang tata caraHalaman 113 Putusan Nomor : 71/G/2019/PTUN.SMD.pengenaan sangsi terhadap pemberian izin IUPKH kemudian Permen LHK 71tahun 2016 kaitannya dengan tindak pelanggaran juga setau kami dasarhukumnya selain itu ada Permen LHK terkait besaran tarif dan disitu adapatokan harga selain itu bisa juga sebab terjadinya denda itu atau latarbelakang pengenaan denda itu kalau dasar awalnya kan memang ada timpemeriksa dan saya masuk dalam anggota

melaksanakantugas sesuai dengan tupoksi yang diperintahkan untuk melakukan monitoringdan evaluasi terhadap pembinaan produksi/pemanenan hutan di wilayahPT.Inhutani Il, tapi Sesuai dengan sertifikasi dan kompetensi yang ahli milikimungkin lebih fokus dan lebih berkompeten, dalam hal ini memang saksimelakukan perhitungan penetapan luasan bersama tim yang lain dan saksi yangmenetapkan volume kayu dengan tahapantahapan metode yang memangsesuai dengan regulasi yang ada dan berlaku;Bahwa saksi tidak ikut menetapkan sangsi

Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUNPTKTemenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengkawang tersebutdibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulaudan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir.Apabila di kemudian hari terjadi Pelanggaran seperti :A Melewati batas yang telah ditentukan;BCMembuang atau mencabut Tanda Batas;Menebang Pohon Kayu TandaBatas;Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yangtersebut diatas.2 22222228 22222 == ===Akan dikenakan Sangsi

selakuTemenggung Banua Sio menetapkan bahwa Hutan Tengkawang tersebutdibagi dua, sebagian sebelah hilir batas untuk orang Kantuk Pala Pulaudan sebagian sebelah hulu batas untuk masyarakat Desa Sibau Hilir.Apabila di kemudian hari terjadi Pelanggaran seperti :E Melewati batas yang telah ditentukan;F Membuang atau mencabut Tanda Batas;G Menebang Pohon Kayu TandaBatas;H Mengingkari keputusan Temenggung Banua Sio seperti yangtersebut dialAS. = 222 nn noone nn nnn nnn none nn nnn anneAkan dikenakan Sangsi

yang bersifat menentukan (Novum) yangdimaksud oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana adalah :1.Bukti Novum Pemohon Peninjauan Kembali1 (PPK1) yaitu : PutusanNomor 01/XIII/2008/Dewan Penilai MAPPI;Bahwa selengkapnya isi putusan Dewan Penilai adalah sebagai berikut:Putusan Dewan Penilai :Sesuai dengan kesimpulan dan pendapat atas dugaan pelanggaran SPIyang telah diuraikan di atas, baik yang merupakan pokok aduan maupunyang terungkap dalam pemeriksaan, Dewan Penilai MAPPI,memutuskan:1) Memberikan sangsi

Pelaksanaanpemberian sangsi dilakukan oleh Pengurus Pusat MAPPI palinglambat 22 hari kerja sejak diterimanya putusan ini oleh PengurusPusat MAPPI;Bahwa dengan mendasarkan kepada Bukti Novum PPK1, makapenilaian kerugian negara yang dibuat oleh Penilai tersebut adalahjuga cacat hukum dan oleh karenanya cukup beralasan hukum untukdinyatakan batal demi hukum, karena Penilai yang menyatakanbahwa pengadaan peralatan teknik di TVRI tidak memiliki izin dalammenjalankan pekerjaannya sebagai penilai, maka

Demikian pula TermohonKonvensi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil sekalipun telah diberikesempatan untuk memperoleh Surat Keterangan Perceraian dari atasannya,namun Termohon tidak keberatan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengantanpa surat keterangan atasannya dan siap menerima sangsi apapun ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan suratpermohonan Pemohon Konvensi yang maksud dan isinya tetap dipertahankanoleh Pemohon Konvensi;Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Konvensi tersebut