Ditemukan 2287 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sendiri sendiriâ sendiriã sendany sendang sending senaini sendili sandini sengini
Pengadilan PN TOBELO Pidana Umum
Register : 18-08-2017 — Putus : 16-01-2018 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN TOBELO Nomor 79/Pid.B/2017/PN TOB
Tanggal 16 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Roger L.V. Hermanus, SH
Terdakwa:
1.Kornelius Hohakai alias korem
2.Mariantje hohakai alias intje
3.Edi Hohakai
139 — 54
  • ALBERT BEUAN ALT, yang menrangkan sdr.M.LUBIUA selamamenjabat sebagai kepala Kampung Gamsungi hanya menggunakan tandatangan sendini (basah) bukan tanda tangan Cap Stempel sesuai denganarsip yang ada dikantor Camat Tobelo;Surat keterangan camat Tobelo tanggai 02 Desember 2016 sdr ASWINLAHIARO,ST yang menerangkan bahwa sdr.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Tanah
Putus : 05-01-2016 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 108/Pdt.G/2015/PN.SBY
Tanggal 5 Januari 2016 — H.R. IBNU ARLY, SH., MK melawan LUCAS, SH Dkk
89 — 17
  • Ahli yang diajukan Penggugat yaitu bernama : Dr.Habib Adjie, SH.M.Hum hanya menjelaskan antara lain pada pokoknya bahwa dalam bukti P11 yaitu Akta No.52 tersebut dijelaskan bahwa Subyek Hukum pertama PenjualLuqmanul Kakhim dan Mohamd Taufik bertindak selaku Kuasa dari Haji Abbas Said,Hajah Muhsinah dan Haji Abdul Wahab, dijelaskan bahwa mereka ahli waris almMusrifah bin Haji Sidik, Subyek hukum kedua lbnu Arly, SH kedudukannya sebagaipembeli ; Bahwapihak kedua (lbnu Arly) bertindak untuk dirinya sendini
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-04-2014 — Upload : 29-10-2015
Putusan PN PALU Nomor 56/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL
Tanggal 3 April 2014 — AHMAD SAENONG
49 — 9
  • dakwaan subsidiair telahterpenuhi dalam diri Terdakwa;Ad. 2.Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatukorporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;Menimbang, bahwa kata "dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehinggamakna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendini
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Upload : 09-12-2013
Putusan PN SIDOARJO Nomor 618/Pid.B/2013/PN.Sda
SLAMET KRISWANTO Als. SLATEP.
29 — 3
  • Saksi ANDI SETIAWAN :Bahwa benar saksi pernah diperiksa didepan Polisi Penyidik dan keterangan yang tersebut dalam BeritaAcara Penyidikan adalah keterangan saksi sendini ; woe ann en nn Bahwa kejadian perkara ini pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2011 sekira jam 20.30 Wib dijalanSunandar Priyo Sudamo Kelurahan Sidokare, Kec. Sidoarjo, Kab.
Pengadilan DILMIL I 02 MEDAN Pidana Militer
Register : 02-09-2020 — Putus : 24-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan DILMIL I 02 MEDAN Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020
Tanggal 24 Nopember 2020 — Oditur:
Sri Amansyah, SH
Terdakwa:
Marten Priadinata Candra
315 — 201
  • .: Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer yang dimaksud dengan keteranganTerdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yangdinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang Ialakukan atau yang ia ketahui sendini atau yang ta alamisendiri.Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas maka MajelisHakim menilai keterangan yang telah diberikan olehTerdakwa di persidangan dengan telah mengakuiperbuatanya dapat memberikan keyakinan
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 08-08-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 20/G/2018/PTUN.JPR
Tanggal 26 Nopember 2018 — Penggugat:
JAFET ARNOLD SAMPUL, SH.
Tergugat:
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BPKP PERWAKILAN PROVINSI PAPUA
245 — 2166
  • SIMKUDES)yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD/ADK) TahunAnggaran 2015 di Kabupaten Siak (Vide Bukti T1, keterangan saksi Immanuel Tarigan);Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 35 ayat (1)huruf c Undangundang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAaministrasi Pemerintahan mengatur bahwa Badan dan/atauPejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat dalam halmelaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atauPejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dankemampuan untuk melaksanakannya Sendini
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-08-2014 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 30/Pid.TPK/2014/PN.Tk
Tanggal 7 Agustus 2014 — SUGENG bin AMAT KASDU
96 — 17
  • Salah satu unsur delik dalam tindak pidana korupsi adalah unsurmelawan hukum, yang telah dirumuskan secara limitatif dalam ketentuan Pasal2 ayat (1) UU Tipikor;Menimbang, bahwa dalam doktrin/ilmu hukum pidana, sebagaimanadisebutkan oleh NoyonLangenmeijer dalam bukunya Het Wetboek vanStraafrecht, 1954, pengertian melawan hukum adalah sebagai terjemahanwederrechtelijk yang meliputi tiga pengertian yang berdiri sendini, yaitu :1) bertentangan dengan hukum (in striid met het objectieve recht) ;2) bertentangan
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-03-2013 — Putus : 22-08-2013 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2013/PN Mdn
Tanggal 22 Agustus 2013 — - AHMAD FAISAL NASUTION
54 — 20
  • Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP ;Halaman 127 dari 174 halaman putusanpidana No.41/Pid.Sus.K/2013/PN.MdnMenimbang, bahwa Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, berbunyi sebagai berikut :Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendini
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1003 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT. RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
83 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kejahatan berhakdianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikanmenurut hukum.Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya,setiap orang berhak atas jaminanjaminan minimal berikut ini,dalam persamaan yang penuh:(a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalambahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat danalasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;(b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untukmempersiapkan pembelaan dan berhubungan denganpengacara yang dipilihnya sendini
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-05-2012 — Upload : 08-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 21/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn
Tanggal 10 Mei 2012 — - SUSI ANGGRAINI,S.Si
142 — 22
  • orang kaya tanpa melihat asal orang tersebut apakah sebelumnya sudah kayaatau tidak / dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi dihubungkan denganbukti bahwa Terdakwa atau orang lain atau suatu koorporasi telah memperoleh sebesar uang atauharta benda dengan secaramelawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa;Menimbang, bahwa akan diperimbangkan apakah Terdakwa yang diajukan ke persidangandalam perkara ini, telah dengan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dir sendini
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-06-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 370 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 25 Juni 2013 — BASYARUDDIN, SH Bin KAPT. POL. H. DJAHAR
68 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama Nomor : 232/Pid.B/2009/PN.Tjr tanggal 4 Oktober 2010 Majelis Hakim Tingkat Pertamadalam Pertimbangannya menguraikan unsur dengan tujuanmenguntungkan, yaitu :Dengan tujuan berarti di sini Terdakwa mempunyai kehendak danmengetahui untuk memperoleh keuntungan diri sendini atau orang lain(atau korporasi) menguntungkan adalah memperoleh pendapat yangberlebih ;Pendapat kami selaku Kuasa Hukum PEMOHON KASASI, bahwa dalampersidangan tidak terungkap keuntungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 15-09-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1011/B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
181 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinyamenurut peraturan perundangundangan perpajakan; Diketahuinya bahwaWajib Pajak tidak atau kurang bayar adalah karenadilakukanpemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dan dari hasilpemeriksaan itu diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurangmembayar dari jumlah yang seharusnya terutang....Surat Ketetapan PajakKurang Bayar dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajakmemiliki data lain di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendini
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 29-11-2018 — Upload : 26-04-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi
Tanggal 29 Nopember 2018 — LA ODE AMAL AHUZALI, S.Pi alias LA ODE POOTI
142 — 100
  • perkara ini, makamasa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnyadari pidana yang dijatunkan dan selanjutnya Majelis Hakim memandangperlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim berpendapat bahwaTerdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana dan harus dijatuhi pidana namun Majelis Hakim perlumempertimbangkan penjatuhan pidana yang sesuai dengan kesalahanTerdakwa maupun tujuan pemidanaan itu sendini
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 22-07-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1008 B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 September 2016 — PT. INTI INDOSAWIT SUBUR VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
93 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak tidak membayar pajak sebagaimana mestinyamenurut peraturan perundangundangan perpajakan; Diketahuinya bahwaWajib Pajak tidak atau kurang bayar adalah karenadilakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang bersangkutan dan dari hasilpemeriksaan itu diketahui bahwa Wajib Pajak tidak atau kurangmembayar dari jumlah yang seharusnya terutang....Surat Ketetapan PajakKurang Bayar dapat juga diterbitkan dalam hal Direktur Jenderal Pajakmemiliki data lain di luar data yang disampaikan oleh Wajib Pajak sendini
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-07-2011 — Putus : 08-12-2011 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/2011/PN.MTR
Tanggal 8 Desember 2011 — Pidana : TJATUR TOTO HARDJANTO
125 — 89
  • saksi adalah terdakwa:Bahwa terdakwa tidak pernah ke sekolah saksi ;Bahwa yang paling bertanggungjawab atas pelaksanaan DAK tersebut sebenarnya Kepala Sekolah ;Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada penyidik sebagaimana dalam BAP adalah benarBahwa benar yang membuat proposal adalah terdakwa ;Bahwa terhadap keterangan saksi tersebutterdakwa mengatakan : bahwa pada saat rapat di ruang perencanaan dengan para penerima DAK ada kepala Sekolahminta dibuatkan proposal karena tidak mampu buat sendini
    Panitia yang saksi bentuk tersebut tidak ada nama Munasip ;Bahwa saksi lupa waktu membayarkan kepada Munasip tersebut apakah pekerjaan sudah dimulaiatau belum dan saksi tidak ingatapakah saksi terima fee dari Munasip apakah sebelum atau setelahselesai pekerjaan ;Bahwa dinas menunjuk pendamping untuk melaksanakan proyek SDN 43 Mataram karena saksi tidakmampu untuk laksanakan sendini ;Bahwa uang sejumlah Rp.7.000.000, yang saksi terima dari Munasip tersebut saksi pergunakanuntuk perawatan dan perbaikan
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 24-05-2018 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 258/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim
Tanggal 7 Oktober 2019 — Penggugat:
1.Olga Ch Jafar
2.Drs. Riyanda Taswar
3.Ir. Ambar Pratoto
4.Bintang Suryandaru Risakotta, ST
5.Armanto Joedono
6.Satrio Wibowo
7.Sihol Halomoan
8.Inne Augustina Singawiria
9.Chaeriyah
10.Hendra Ardiwinata, BSC
11.Elsie Priyantini Y.
12.Aa Auliasa Ariawan
Tergugat:
1.Tentara Nasional Indonesia C.q. Panglima TNI C.q Komandan Denma Mabes TNI
2.Tentara Nasional Indonesia C.q Panglima TNI
3.Menteri Pertahanan RI
4.Menteri Keuangan Republik Indonesia Cq Dirjen Kekayaan Negara
5.Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat cq Direktorat Jendral Cipta Karya
215 — 472
  • Dengan demikian, apabila orang tua dari paraPenggugat sudah meninggal dunia atau pensiun, maka para Penggugattidak berhak lagi untuk menempati atau tinggal di obyek sengketa (videpasal 11 ayat (9) huruf b Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30tahun 2009).Bahwa dalam SIP yang dimiliki oleh orang tua para Penggugat terdapatketentuan sebagai berikut :Pemegang SIP (Penghuni) dilarang :a) Melakukan tindakan sendini jika rumah tersebut masih adapenghuninya.b) Melakukan penambahan/perombakan atas bangunan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 31-07-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 709 K/PID/2013
Tanggal 31 Juli 2013 — Romelih als. Boy Bin Mashud
108 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa demikian pula halnya dengan Kebenaran materiil keteranganTerdakwa yang menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan :Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri ataualami sendini ;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1004 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
196 — 189 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkanpadanya, setiap orang berhak atas jaminanjaminan minimalberikut ini, dalam persamaan yang penuh:(a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalambahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat danalasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;(b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untukmempersiapkan pembelaan dan berhubungan denganpengacara yang dipilihnya sendini;(c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;(d) Untuk diadili dengan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 22-11-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1006 B/PK/PJK/2016
Tanggal 22 Nopember 2016 — PT RANTAU SINAR KARSA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
206 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kejahatan berhakdianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikanmenurut hukum.Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya,setiap orang berhak atas jaminanjaminan minimal berikut ini,dalam persamaan yang penuh:(a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalambahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasantuduhan yang dikenakan terhadapnya;(b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untukmempersiapkan pembelaan dan berhubungan denganpengacara yang dipilihnya sendini
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-03-2015 — Upload : 14-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 127/PID.Sus-TPK/2014/PN.Smg.
Tanggal 4 Maret 2015 — Ir.ANJAR TARUNA ARI SUDEWO,MS bin SOEJITNO; (TERDAKWA)
205 — 257
  • Anugerah Nusantara(Permai Group) sebesar 10.374.892.260, (sepuluhmilyar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus enam puluhrupiah) dan telah memperkaya diri sendini dan orang lain yaitu atas pelaksanaan pekerjaan tersebutpada bulan Pebruari 2011 Ir.
    Anugerah Nusantara) dan HPS yang disusun tersebut tidak dirubaholeh panitia pengadaan dan langsung ditetapkan kemudian diajukan untuk disahkan oleh PPKmenjadi harga Perkiraan Sendini (HPS) tersebut disusun oleh Panitia Pengadaan tidak berdasarkandata yang dapat dipertanggungjawabkan harga berdasarkan suplier harusnya didasarkan pada hargadari survey pabrik/agen tunggal/distributor sehingga nilai HPS akan lebih rendah dan ada tambahan3 % untuk bidder.Hal tersebut bertentangan dengan Bahwa berdasarkan