• Pertambangan Rakyat: yaitu pelakuusaha rakyat harus memiliki lokasi yang tersedia tidak tumpang tindihdengan lokasi yang sudah memiliki iin, lokasi yang diajukanmaksimal 5 (lima) hektare, Rekomendasi dari Kepala Desa Setempat,Rekomendasi dari Camat setampat yang diajukan ke DinasPertambangan dan Energi, kemudian setelah itu permohonan lokasitersebut di cek oleh tenaga teknis Dinas Pertambangan dan Energilayak atau tidaknya untuk diberikan ijin usaha pertambangan tersebut;Prosedur untuk perijinan Skala

  Menengah: yaitu mekanismenya samadengan perijinan Usaha Pertambangan Rakyat dan yangmembedakannya yaitu terlebih dahulu mengadakan SKIP (SuratKeterangan ijin Peninjauan) atau Penyelidikan Umum untuk bahanusul ijin Kuasa Pertambangan Exploitasi dengan luas maksimal10.000 (sepuluh ribu) hektare dan berbadan hokum;Prosedur untuk perijinan Skala Besar: yaitu mekanismenya samadengan perijinan Usaha Pertambangan Rakyat dan perijinan SkalaMenengah, yang membedakannya yaitu pengurusan ijinnya dilakukandi

  Prosedur untuk perijinan Skala Menengah: yaitu mekanismenya sama denganperijinan Usaha Pertambangan Rakyat dan yang membedakannya yaitu terlebihdahulu mengadakan SKIP (Surat Keterangan ijin Peninjauan) atau PenyelidikanUmum untuk bahan usul ijin Kuasa Pertambangan Exploitasi dengan luasmaksimal 10.000 (sepuluh ribu) hektare dan berbadan hokum;c.

  Prosedur untuk perijinan Skala Besar: yaitu mekanismenya sama denganperijinan Usaha Pertambangan Rakyat dan perijinan Skala Menengah, yangmembedakannya yaitu pengurusan ijinnya dilakukan di Pemerintah Pusat atauPropinsi;Menimbang, bahwa ahli juga menerangkan dan menjelaskan bahwa sesuaidengan data Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) yang ada di Kabupaten Gunung Mas24sampai saat ini bahwa Terdakwa I IMEB Als Bapak RIKO Bin DEMUS bersamasama dengan terdakwa II BANDI Als Bapak RENO Bin MERHAN tidakmemiliki

• diri.Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I berupa sabusabutidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment dari Tim Assesment TerpaduPropinsi Bali Nomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016yang dalam kesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni RasmanaPutra terindikasi sebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina(sabhu) secara rekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan sertaterindikasi terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

  Metamfetamina)dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UndangundangNomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secararekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibatdalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

  Metamfetamina) dan terdaftar dalamGolongan I nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secararekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibatdalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

  Metamfetamina) dan terdaftar dalam15Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undangundang Nomor 35 tahun 2009tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Hasil Assesment Tim Assesment Terpadu Propinsi BaliNomor R/REKOM77/IV/2016/TAT tanggal 8 April 2016 yang dalamkesimpulannya menyatakan terdakwa I Kadek Joni Rasmana Putra terindikasisebagai penyalahguna narkotika berupa Metamfetamina (sabhu) secararekreasional, tidak/belum mengalami ketergantungan serta terindikasi terlibatdalam jaringan peredaran gelap narkotika skala

• JANGGO sebanyak 1,9300 meter kubik dalambentuk balokbalok ukuran 4 M x 25 Cm x 13 Cm sebanyak 13 batang danbalokbalok ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm sebanyak 12 batang, yang diambildari kawasan hutan hak/milik sesuai Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 :50.000 lembar 211342 Tahun 1991 pada titik koordinat S.02 30'92,94E.120 23'30,5 di daerah Salutolambu Desa Pincara, Kecamatan Masamba,Kabupaten Luwu Utara dengan alasan untuk ramuan rumah ; Bahwa selanjutnya Terdakwa 1) ANTON PASAPAN melalui Lel.

  JANGGO sebanyak 1,9300 meter kubik dalambentuk balokbalok ukuran 4 M x 25 Cm x 13 Cm sebanyak 13 batang danbalokbalok ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm sebanyak 12 batang, yang diambildari kawasan hutan hak/milik sesuai Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 :Hal. 3 dari 14 hal. Put.

  JANGGO sebanyak 1,9300 meter kubik dalambentuk balokbalok ukuran 4 M x 25 Cm x 13 Cm sebanyak 13 batang danbalokbalok ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm sebanyak 12 batang, yang diambildari kawasan hutan hak/milik sesuai Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1 :50.000 lembar 211342 Tahun 1991 pada titik koordinat S.02' 30'92,94E.120 23'30,5 didaerah Salutolambu Desa Pincara Kecamatan MasambaKabupaten Luwu Utara dengan alasan untuk ramuan rumah ; Bahwa selanjutnya Terdakwa 1) ANTON PASAPAN melalui Lel.

  R yang dibacakan dan keterangan TerdakwaANTON PASAPAN dan Terdakwa JASMAN Alias CAMANG Bin SAHAR sendirididapatkan fakta persidangan sebagai berikut : Bahwa, berawal ketika Terdakwa ANTON PASAPAN membeli kayujenis rimba campuran dari saksi JANGGO BIN KALEDA sebanyak 1,9300meter kubik dalam bentuk balokbalok ukuran 4 M x 25 Cm x 13 Cmsebanyak 13 batang dan balokbalok ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm sebanyak12 Batang, yang diambil dari dalam kawasan hutan hak/milik sesuai PetaRupa Bumi Indonesia Skala 1

• melanggar Pasal 2Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor :51/MDAG/PER/7/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Larangan Impor PakaianBekas yang menyatakan pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia.Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 182/Pid.B/2019/PN StbBahwa perbuatan terdakwa dalam membawa ballpres atau pakain bekasmengakibatkan kerugian immateril yaitu berdampak turunnya harga jualterhadap produk teksil lokal atau dalam negeri baik skala

  kecil atau skala besar.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 102 huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.ATAUKEDUABahwa terdakwa ZAHARUDDIN MANURUNG ALIAS ZAHAR selakuNakhoda/ Tekong Kapal KM Sepakat GT 31 Nomor 2805/PPB pada hari Kamistanggal 13 Desember 2018 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaktidakya padawaktu lain pada bulan Desember 2018 bertempat di Alur

  Cukai.Bahwa perbuatan terdakwa selaku Nahkoda / Tekong melanggar Pasal 2Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor :51/MDAG/PER/7/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang Larangan Impor PakaianBekas yang menyatakan pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke wilayahNegara Kesatuan Republik Indonesia.Bahwa perbuatan terdakwa dalam membawa ballpres atau pakain bekasmengakibatkan kerugian immateril yaitu berdampak turunnya harga jualterhadap produk teksil lokal atau dalam negeri baik skala

  kecil atau skala besar.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 102 huruf b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2006 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidakmengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan SaksiSaksi sebagai berikut:1.

  kecil atau skala besar.

• Berdasakan Peta Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat skala 1 :100.000 SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 422/Kpts11/1999 tanggal 15 Juni 1999 ;2. Hasil Pembacaan Lintang Geografis pada Peta Kawasan Hutan tersebutdi atas, TKP termasuk dalam Kawasan Hutan Lindung Pasaman ;3. Di tempat kejadian peristiwa ditemukan :a. Hutan yang telah diimas dan sebagian kayu ditebang seluas lebihkurang 7 (tujuh) ha. ;b.

  Dan perkaraperkara yang Jaksa/Penuntut Umum sebutkan di atasadalah skala prioaritas dari pemerintahan dan juga aspirasi yangberkembang dimasyarakat di mana masyarakat sangat geram sekalidengan tindak pidana kehutanan, sehingga dengan dibebaskan kasusTerdakwa MARDIANTO pgl.

• Bandung Kidul KotaBandung;Bahwa benar dalam perkawinan belum dikaruniai anak;Bahwa tidak benar yang dikatakan Penggugat sering cekcok, yangbenar adalah sering terjadi perdebatan didalam cara mengelola kegiatan usahaistri yang tidak memakai skala prioritas dan target market terprogram danterstruktur dalam tata kelola lembaga yang dimiliki istri;Bahwa tidak benar dan tidak beralasan percekcokan karena fator ekonomiyang benar dalam setiap kegiatan lembaga kursus yang dimiliki istri tidakmemakai skala

• , menerima,mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikanmempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjatapemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Berawal ketika saksi DIDIT ADI SUNTORO dan saksi BIMA ESAYUSANTA selaku anggota kepolisian Resort Lumajang sedangmelakukan giat patrol skala

  memberikan keterangan di hadapan Penyidikdan membenarkan keterangannya tersebut sebagaimana dalam BAPPenyidik;Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Polres Lumajang yang ikutlakukan penangkapan terhadap Terdakwa;Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 Desember2015, sekitar pukul 17.00 WIB, di pertigaan lampu merah depan PosPolisi Desa Wonorejo, Kecamatan Kedungjajang, KabupatenLumajang;Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat Saksi dan anggota kepolisianlainnya sedang melakukan kegiatan patroli skala

• (UMKM) (Fotto Copy).11. 1 (Satu) eksamplar Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota BogorNomor : 591.45152 Tahun 2014 tentang Pembentukan TimPengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umum sebagai RelokasiPedagang Kaki Lima eks.

  Bdg.Salmun ke Pasar Jambu Dua mengingat PKL MA Salmunmendesak untuk segera direlokasi karena PKL MA Salmun sudahditertibkan dan program penataan PKL merupakan skala prioritaspembangunan Kota Bogor.10.

  Sekretaris Daerah Kota Bogor Nomor :591.45152 Tahun 2014 tanggal 25 Nopember 2014 tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umumsebagai Relokasi Pedagang Kaki Lima Eks M.A.

  Jual beli yang terjadi atas 6 (enam)bidang tanah eks garapan antara KAWIDJAJA HENRICUS ANGdengan terdakwa HIDAYAT YUDHA PRIATNA, SH selaku KetuaTim Pengadaan Tanah Skala Kecil telah melanggar ketentuansebagai berikut :1.

  Nopember 2014 tentangPembentukan Tim Pengadaan Tanah Skala Kecil Pasar Umumsebagai Relokasi Pedagang kaki Lima Eks M.A.

• berada di TPK DesaRandu Gunting serta mempertanggungjawabkan pemasukan danpengeluaran yang digunakan oleh TPK Desa Randu Gunting secaraadministrasi;Bahwa struktur organisasi TPK Desa Randu Gunting adalah Ketua yaituSuroto , Sekretaris yaitu Arie Wibowo, dan Bendahara yaitu Sri Sukamti(saksi korban);Bahwa mekanisme pengajuan dana PNPM (Program NasionalPemberdayaan Masyarakat) adalah berasal dari Musdus (MusyawarahDusun) setelah itu dibawa ke Musdes (Musyawarah Desa), di tingkatmusyawarah desa dibuat skala

  prioritas untuk dilanjutkan ke tingkatkecamatan MAD (Musyawarah Antar Desa) dan di tingkat kecamatanada musrenbangcam (Musyawarah Rencana Pembangunan TingkatKecamatan); Usulan dari desa dibuat skala prioritas oleh kecamatanuntuk penetapan bantuan dan ditetapkan oleh bapak camat setelah ituusulan yang menjadi prioritas oleh kecamatan didesa tertentu yangmenurut kecamatan harus mendapatkan dana bantuan tersebutkemudian oleh kecamatan mencairkan dana melalui UPK (UnitPengelola Kegiatan) kemudian disalurkan

  benarbuku kas Desa Randu Gunting, Kecamatan Bergas, KabupatenSemarang yang ditulis oleh terdakwa dan tanda tangan milik bendaharaSri Sukamti dipalsu oleh terdakwa;Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang memalsu tanda tangandari keterangan terdakwa sendiri pada waktu dimediasi oleh Desarandugunting;Bahwa mekanisme pengajuan dana PNPM (Program NasionalPemberdayaan Masyarakat) adalah berasal dari Musdus (MusyawarahDusun) setelah itu dibawa ke Musdes (Musyawarah Desa), di tingkatmusyawarah desa dibuat skala

  prioritas untuk dilanjutkan ke tingkatkecamatan MAD (Musyawarah Antar Desa) dan di tingkat kecamatanada musrenbangcam (Musyawarah Rencana Pembangunan TingkatKecamatan); Usulan dari desa dibuat skala prioritas oleh kecamatanuntuk penetapan bantuan dan ditetapkan oleh bapak camat setelah ituusulan yang menjadi prioritas oleh kecamatan didesa tertentu yangmenurut kecamatan harus mendapatkan dana bantuan tersebutkemudian oleh kecamatan mencairkan dana melalui UPK (UnitHalaman 6 dari 18 Putusan Nomor

• TRANSPACIFIC FINANCE, dengan No: 201936;

• 1 (satu) lembar SURAT SKALA RENTAL sebagai tanda bukti angsuran a.n. NOFITHA ARIFIEN, S.kom dari PT. TRANSPACIFIC FINANCE, dengan No kontrak: 903121602648;

Dikembalikan kepada saksi Nofitha Arifien;

1. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

TRANSPACIFIC FINANCE, denganNo: 201936; 1 (satu) lembar SURAT SKALA RENTAL sebagai tanda buktiangsuran a.n. NOFITHA ARIFIEN, S.kom dari PT. TRANSPACIFICFINANCE, dengan No kontrak: 903121602648;Dikembalikan kepada saksi Nofitha Arifien;4.

TRANSPACIFIC FINANCE, dengan No: 201936;3. 1 (satu) lembar SURAT SKALA RENTAL sebagai tanda bukti angsurana.n. NOFITHA ARIFIEN, S.kom dari PT. TRANSPACIFIC FINANCE, denganNo kontrak: 903121602648;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1158/Pid.B/2020/PN Jkt.

TRANSPACIFICFINANCE, dengan No: 201936 dan 1 (satu) lembar SURAT SKALA RENTALsebagai tanda bukti angsuran a.n.

TRANSPACIFIC FINANCE, denganNo: 201936; 1 (satu) lembar SURAT SKALA RENTAL sebagai tanda buktiangsuran a.n. NOFITHA ARIFIEN, S.kom dari PT. TRANSPACIFICFINANCE, dengan No kontrak: 903121602648;Dikembalikan kepada saksi Nofitha Arifien;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 30 November 2020,oleh kami, Taufan Mandala.

• Surat Tugas Pengukuran No. 39/2007, tanggal 18 Agustus 2007.8. 1 (satu) lembar Peta Bidang dengan skala 1 : 2.000, dengan lembaran Peta : 48.1-48.195.01.8 dan No. Peta Bidang : 40/Dabo/2007, tanggal 13 Desember 2007 dan Transformasi koordinat titik dari geodetic

  (satu) lembar Peta Bidang dengan skala 1 : 2.000, denganlembaran Peta : 48.148.195.01.8 dan No. Peta Bidang : 40/Dabo/2007, tanggal 13 Desember 2007 dan Transformasikoordinat titik dari geodetic TM3.Dokumen Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan Nomor :039/HM/LINGGA/2007, Tanggal 17 Desember 2007.10. Kwitansi Surat Perintah Stor An. COH HANGYO dengan Nomor: D.1I. 305 : 34/2008, tanggal 02 April 2008.11.

  Coh Hang Yo No.04.05.04.01.1.15764, tanggal 25 Februari 2005.Surat Tugas Pengukuran No. 42/2007, tanggal 05 Oktober 2007.. 1 (Satu) lembar Peta Bidang dengan skala 1: 2.000, denganlembaran Peta : 48.148.195.01.8 dan No. Peta Bidang : 40/Dabo/2007, tanggal 13 Desember 2007 dan Transformasikoordinat titik dari geodetic TM3.Dokumen Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan Nomor :040/HM/LINGGA/2007, Tanggal 17 Desember 2007.Kwitansi Surat Perintah Stor An.

  (satu) lembar Peta Bidang dengan skala 1 : 2.000, denganlembaran Peta : 48.148.195.01.8 dan No. Peta Bidang : 40/Dabo/2007, tanggal 13 Desember 2007 dan Transformasikoordinat titik dari geodetic TM3.Dokumen Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A dengan Nomor :039/HM/LINGGA/2007, Tanggal 17 Desember 2007.10. Kwitansi Surat Perintah Stor An.

• Sehingga Penggugatberwirausaha skala kecil untuk memenuhi kebutuhan ekonomikeluarga;5, Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadipada September tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat daritempat kediaman bersama. dimana sejak saat itu Penggugat dan Tergugatsudah pisah rumah, dan atau kurang lebih 3 (tiga) bulan, antara Penggugatdengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suamiisteri;Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 94/Pdt.G/2019/PA.Badg6.

  Sehingga Penggugat berwirausaha skala kecil untukmemenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, oleh karenanya Penggugat mohonagar Pengadilan menjatuhkan thalak Tergugat kepada Penggugat;Hal. 6 dari 9 hal.

• UndangUndang Nomor 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan disebut dengan istilahPLTB (Pengolahan Lahan Tanpa memBakar) membuka lahan yang benar denganimas tumbang selanjutnya dicincang dan kemudian di rumpuk pada gawangan matiselanjutnya membuat jalur tanam dan membuat pancang satu meter kekiri dan titikkanan;Bahwa dalam UndangUndang perkebunan tidak ada diatur mengenai batasantoleransi membakar lahan;Bahwa pekebun adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia yangmelakukan uasaha perkebunan dengan skala

  usaha tidak mencapai skala tertentu;Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuka lahan untuk menanam sayurandengan cara membakar tidak dibenarkan karena dalam UndangUndangPerkebunan jelas telah melarangnya;Bahwa dampak atau akibat yang timbul apabila lanan tersebut dibakar adalahakan menimbulkan pencemaran lingkungan dan bisa menjadi bencana kabut asapyang berpengarun kepada kesehatan masyarakat dan bahkan dampaknyaberpengaruh kepada sector ekonomi.

  Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwaPekebun dan Perusahaan Perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.Sementara yang dimaksud dengan Pekebun adalah perorangan warga negaraIndonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidakmencapai skala tertentu dan yang dimaksud dengan Perusahaan Perkebunanadalah pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukumyang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yangmengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.Menimbang

• Sumur Pandanwangi dengan skala 1 : 55.000;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi I PT. Sumur Pandanwangi. skala 1 : 30.000 ;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi II PT. Sumur Pandanwangi skala 1 : 30.000;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi III PT. Sumur Pandanwangi skala 1 : 35.000;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. Sumur Pandanwangi. skala 1 : 30.000;- 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.

  Sumur Pandanwangi skala 1 : 35.000;- 1(satu) lembar asli peta areal kerja Divisi WS PT. Sumur Pandanwangi;Dikembalikan kepada PT. Sumur Pandanwangi melalui terdakwa;- 2 (dua) lembar asli surat Direktur Utama PT. Sumur Pandanwangi kepada Menteri Kehutanan Nomor : 01/DIRUT/SPW/JKT/IV-2008 tanggal 4 April 2008 perihal permohonan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan;- 1 (satu) lembar asli surat Kepala Badan Planologi Kehutanan kepada Direktur Utama PT.

  Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari Bupati/Walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh Gubernur ;Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunanperkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan olehBupati/ Walikota ;Izin lokasi dari Bupati/Walikota yang dilengkapi dengan peta calonlokasi dengan skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 ;. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi kehutanan (apabilaareal berasal dari kawasan hutan) ;.

  SumurPandanwangi. skala : 30.000 ;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi II PT. SumurPandanwangi skala : 30.000 ;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi III PT. SumurPandanwangi skala : 35.000 ;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. SumurPandanwangi. skala : 30.000 ;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT. SumurPandanwangi skala : 35.000 ;l(satu) lembar asli peta areal kerja Divisi WS PT.

  Sumur Pandanwangi dengan skala : 55.000;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi I PT. Sumur Pandanwangi. skala1 : 30.000 ;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi If PT. Sumur Pandanwangi skala1 : 30.000;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi III PT. Sumur Pandanwangi skala1 : 35.000;1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi IV PT. Sumur Pandanwangi.skala 1 : 30.000;35e 1 (satu) lembar asli peta areal kerja Divisi V PT.

• tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Januari 2013, diberi tanda TI.38 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Ferbruari 2013, diberi tanda TI.39 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Maret 2013, diberi tanda TI.40 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan April 2013, diberi tanda TI.41 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan

  UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Mei 2013, diberi tanda TI.42 ;Halaman 57 dari 100Putusan No.111/Pdt.G/2014/PN.Mlg43444546474849Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Juni 2013, diberi tanda TI.43 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Juli 2013, diberi tanda TI.44 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Agustus 2013, diberi tanda TI.45 ;Fotocopy pencatatan skala

  tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan September 2013, diberi tanda TI.46 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Oktober 2013, diberi tanda TI.47 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Nopember 2013, diberi tanda TI.48 ;Fotocopy pencatatan skala tinggi air (STA) di terbitkan UPTD Dermaga MuaraTeweh bulan Desember 2013, diberi tanda TI.49 ;Foto copy mana untuk bukti surat yang bertanda

  perhubungan di Muara teweh ;Halaman 63 dari 100Putusan No.111/Pdt.G/2014/PN.Mlge Bahwa yang terjadi pada saat ketinggian air tidak memungkinkan tongkanberlayar tetapi di paksa adalah terjadi kandas dan mengganggu transportasiyang lain ;e Bahwa yang menggunakan sungai adalah seluruh pedagang tembakau,angkutan minyak dan masyarakat ;e Bahwa sudah pernah kejadian kapal patah sebanyak 3 (tiga) kali karenamemaksakan berlayar dan tidak tahu ketinggian air ;e Bahwa akhirnya dinas perhubungan mengeluarkan skala

  Saksi MUHAMAD NURDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa saksi bekerja di kantor perhubungan Muara teweh dengan jabatankepala unit pelaksanaan dermaga Muara Teweh ;e Bahwa saksi bertugas mencatat skala tinggi air setipa hari guna untukmengetahui kapal bisa masuk atau tidak, sungai itu layak atau tidak untuk dilalui ;e Bahwa membaca tinggi air misalnya 600 artinya 6 meter dari garis tengah danseterusnya ;e Bahwa ketinggian minimum tongkang di sungai 240,300 feet,kedalaman air 6meter

• Usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian,pemasaran skala kecil/ bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian.Bahwa sebagai tindak lanjutnya Petani Anggota yang tergabung dalamKelompok Tani (Poktan) Makmur yang beranggotakan 25 (dua puluh lima)orang mengajukan rencana usaha, jenis usaha produktif dan kebutuhan biayadalam Rencana Usaha Anggota (RUA), yang terdiri dari: No eotan a gota Rencana Usaha oe jaar Kebutuhan Biaya1.

  RUB disusun berdasarkan RUA (formulir 2a) oleh petani anggota yangdidasarkan pada informasi hasil identifikasi potensi ekonomi desa yangdilakukan oleh penyuluh pendamping mencakup:Usaha budidaya di sektor pertanian pangan/holtikultura/peternakan/perkebunan; danUsaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga, pertanian,pemasaran skala kecil/ bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian(tanaman pangan/holtokultura/perternakan/perkebunan).b.

  Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan atau pengarap) skala kecil, buruh tani, dand. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usahaharian mingguan, maupun musiman.Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pengembangan Usaha AgribisnisPedesaan (PUAP), Rencana Usaha Bersama (RUB) disusun oleh GabunganKelompok Tani (Gapoktan) yang didasarkan Rencana Usaha Kelompok(RUK) dan Rencana Usaha Anggota (RUA).

  Non Budidaya (offfarm)Industri rumah tangga pertanian 10 Rp5.000.000,00Pemasaran hasil pertanian skala 1 Rp20.750.000,00Mikro (bakulan, dll) Usaha Lain Berbasis Pertanian 1 Rp10.500.000,00TOTAL Rp50.000.000,00 Bahwa Rencana Usaha Bersama (RUB) Gapoktan tersebut disetujui dandisahkan sebagai dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan(PUAP) melalui Rapat Anggota dan ditandatangani oleh Ketua Gapoktan(Terdakwa ACHER LABETO).

  Non Budidaya (offfarm) Industri rumah tangga 10 5.000.000,00pertanianPemasaran hasil 1 20.750.000,00pertanian skala Mikro (bakulan, dl) Usaha Lain Berbasis 1 10.500.000,00PertanianTOTAL 50.000.000, Bahwa rencana usaha bersama (RUB) Gapoktan tersebut disetujui dandisahkan sebagai dokumen Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan PUAPmelalui rapat anggota dan ditandatangani oleh Terdakwa Acher Labeto selakuketua Gapoktan Nailaka.

• Kecildiantaranya adalah :vvvMenyusun Rencana Anggran Biaya (RAB) dan desain/ gambar;Mengajukan pengesahan RAB kepada SKPD / DPU;Melaksanakan kegiatan perbaikan sarana publik dalam Skala Kecilsesuai dengan RAB dan desain / gambar yang sudah ditetapkandalam APBDesa;Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan perbaikan saranapublik dalam Skala Kecil;Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan perbaikan saranapublik dalam Skala Kecil secara rutin kepada Kepala Desa.Bahwa tugas dari Tim Monitoring diantaranya

  adalah :vvMelaksanakan monitoring pelaksanaan kegaiatan perbaikan saranapublik dalam skala kecil yang dibiayai dari ADD;Melaporkan hasil monitoring secara tertulis kepada Kepala Desa.Bahwa yang dimaksud Alokasi Dana Desa (ADD) adalah Dana yangbersumber dari pemerintah Kabupaten Purbalingga (APBD) untukmenunjang kegiatan yang ada di Desa, dengan tujuan meningkatkankegiatan yang ada di Desa.

  Yang mengelola dana ADD adalahBendahara ADD.Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) TA.2013 masuk dalam APBDesTA.2013.Bahwa Alokasi Dana Desa TA.2013, diantaranya dipergunakan untuksarana dan prasarana publik dalam skala kecil Berupa pembangunanJalan Rabat Beton berlokasi di Jalan menuju makam Benda Indah turutDusun 3 Rt.002 Rw.004 dan Rt.003 Rw.004 Desa Bojong KecamatanMrebet Kabupaten Purbalingga.

  Penarikan iuran swadaya masyarakat tersebut rencananyadipergunakan untuk membantu pelaksaan kegiatan yang ada dipemerintahan desa Bojong diantaranya untuk kegiatan peringatan haribesar keagamaan dan membantu peringatan hari kemerdekaan, sertapembangunan skala kecil.Bahwa uang iuran swadaya yang bersumber dari masyarakat tersebutmasuk dalam APBDes.

  Bahwa tugas dari Tim Panlak Sarana Prasarana Publik Skala Kecildiantaranya adalah :a) Menyusun Rencana Anggran Biaya (RAB) dan desain/ gambar;b) Mengajukan pengesahan RAB kepada SKPD / DPU;c) Melaksanakan kegiatan perbaikan sarana publik dalam Skala Kecilsesuai dengan RAB dan desain / gambar yang sudah ditetapkandalam APBDesa;d) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan perbaikan saranapublik dalam Skala Kecil;e) Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan perbaikan saranapublik dalam Skala Kecil

• RISKI FIRMANSYAH: Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satnarkoba PolresJember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIBbertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, Kecamatan JenggawahKabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin; Bahwa awalnya terdakwa I. menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebutbersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugasmembeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala besar sebanyak 1000 (seribubutir

  jjindari pihak yang berwenang;Terdakwa II: SLAMET ARISBahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Satnarkoba PolresJember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIBbertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, Kecamatan JenggawahKabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin;Bahwa awalnya terdakwa I. menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebutbersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugasmembeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala

  diperoleh rangkaian faktafakta sebagai berikut: Bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian SatnarkobaPolres Jember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam 17.30 WIBbertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, Kecamatan JenggawahKabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin; Bahwa awalnya terdakwa I. menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebutbersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugasmembeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala

  pemeriksaan di persidangan telahdiperoleh fakta bahwa para Terdakwa ditangkap oleh anggota KepolisianSatnarkoba Polres Jember pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira jam17.30 WIB bertempat di Dusun Krajan Tengah, Desa Kertonegoro, KecamatanJenggawah Kabupaten Jember, karena mengedarkan Obat Trex tanpa jin;Menimbang, bahwa awalnya terdakwa . menjual obat jenisTrihexyphenidil tersebut bersama dengan terdakwa II dengan sistem bagi hasildan terdakwa II bertugas membeli obat jenis Trihexyphenidil dalam skala

  Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakaikekerasan dsbMenimbang, bahwa pengertian turut melakukan adalah bersamasama melakukan, sedikitdikitnya harus ada dua orang yaitu orang yangmelakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana ;Menimbang, bahwa sesuai faktafakta di persidangan awalnyaterdakwa . menjual obat jenis Trihexyphenidil tersebut bersama denganterdakwa II dengan sistem bagi hasil dan terdakwa II bertugas membeli obatjenis Trihexyphenidil dalam skala besar sebanyak

• Sehingga Pasal 21 ayat 2berbunyi sebagai berikut :"Segala bentuk perubahan mengenai struktur gaji baik gaji pokok maupunbeberapa tunjangan maka pelaksanaannya harus dirundingkan kepada serikatpekerja dan Penggugat tidak setuju kata Diberitahukan diganti menjadiDirundingkan".4 Bahwa oleh karena proses pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Pasal 21ayat 2 mengenai struktur dan skala upah tidak ada kesepakatan antara Penggugat denganPara Tergugat (26 orang) maka Penggugat dan Para Tergugat bersamasamamengajukan

  PANCAYASAPRIAMATANGGUH milik Penggugat dengan tuntutan agar struktur dan skala upahharus transparan dan harus dirundingkan kepada Serikat Pekerja padahal masalahnyasedang dalam proses mediasi di Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang ;Hal. 3 dari 21 hal. Put.

  No. 841 K/Pdt.Sus/20118 Bahwa akibat aksi demo (mogok kerja) yang dilakukan oleh para Tergugat (26orang) Penggugat mengalami kerugian yang sangat besar karena selama terjadi aksidemo (mogok kerja) produksi berhenti ;9 Bahwa menurut UndangUndang No. 13 Tahun 2003 Pasal 92 ayat 1 menyatakan :Pengusaha menyusun struktur dan skala upah denganmemperhatikan golongan, Jabatan, masa kerja, pendidikan, dan produktivitas.Jadi, menurut isi UndangUndang ini bahwa mengenai struktur dan skala upahsebenarnya adalah

  hak perogatif Pengusaha/Penggugat dan tidak perlu harusdiberitahukan atau dirundingkan kepada serikat pekerja ;10 Bahwa oleh karena struktur dan skala upah adalah hak perogatif Penggugat makatuntutan para Tergugat adalah tuntutan yang tidak normatif dan aksi demo (mogokkerja) pada tanggal 6 Desember 2010 sampai dengan 11 Desember 2010 yang dilakukanoleh para Tergugat (26 orang) adalah aksi demo (mogok kerja) yang tidak sah danmelanggar UndangUndang ;11 Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010 pada saat

• bernama : GEDE DEVDAN ADI ADNYANA, lakilaki, lahirpada tanggal 19 Maret 2010 dan NI MADE PRILIA DEVANI,perempuan, lahir pada tanggal 18 April 2012 ;Bahwa, saksi mempunyai 4 ( empat ) orang anak, tidak mempunyaianak lakilaki, saksi berkeinginan mengajak anak saksi yangbernama Ni Luh Murtini (Pemohon 2) untuk dijadikan sentana rajegdan meneruskan warisan;Bahwa, dengan perubahan status tersebut sudah di upacariPewidiwidanan, Mamitan Pemohon ( Nyoman Mardiana ) dirumahnya secara Niskala, dan secara Skala

  : GEDE DEVDAN ADI ADNYANA, lakilaki, lahirpada tanggal 19 Maret 2010 dan NI MADE PRILIA DEVANI,perempuan, lahir pada tanggal 18 April 2012 ;Bahwa, sepengetahuan saksi maksud Para Pemohon mengajukanpermohonan ini adalah karena Pemohon ( Nyoman Mardiana )diangkat sebagai Sentana Rajeg untuk meneruskan warisan dirumahistrinya (Ni Luh Murtini/Pemohon Il );Bahwa, dengan perubahan status tersebut sudah di upacariPewidiwidanan, Mamitan Pemohon ( Nyoman Mardiana ) dirumahnya secara Niskala, dan secara Skala

  perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 ( dua ) oranganak yang bernama : GEDE DEVDAN ADI ADNYANA, lakilaki danNI MADE PRILIA DEVANI, perempuan ;Bahwa, sepengetahuan saksi maksud Para Pemohon mengajukanpermohonan ini adalah karena Pemohon ( Nyoman Mardiana )diangkat sebagai Sentana Rajeg untuk meneruskan warisan dirumahistrinya (Ni Luh Murtini/Pemohon Il );Bahwa, dengan perubahan status tersebut sudah di upacariPewidiwidanan, Mamitan Pemohon ( Nyoman Mardiana ) dirumahnya secara Niskala, dan secara Skala

  oranganak yang bernama : GEDE DEVDAN ADI ADNYANA, lakilaki danNI MADE PRILIA DEVANI, perempuan ;Bahwa, sepengetahuan saksi maksud Para Pemohon mengajukanpermohonan ini adalah karena Pemohon ( Nyoman Mardiana )diangkat sebagai Sentane Rajeg untuk meneruskan warisan dirumahistrinya ( Ni Luh Murtini/Pemohon Il );Hal 9 dari 25 Penetapan Nomor 288/Pdt.P/2016/PN Dps Bahwa, dengan perubahan status tersebut sudah di upacariPewidiwidanan, Mamitan Pemohon ( Nyoman Mardiana ) dirumahnya secara Niskala, dan secara Skala