Ditemukan 3400 data
Urut Berdasarkan
Register : 20-02-2020 — Putus : 14-12-2018 — Upload : 20-02-2020
Putusan PN JAYAPURA Nomor 11/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Jap Tanggal 14 Desember 2018 — - Marten Luther Rembet, dkk
- Bernard E.T. Lim (Lim Eng Teck) Direktur Utama PT. Pangansari Utama
211 — 133
211 — 133
yang diatur dalam:Pasal 164 UndangUndang Nomor 13 tentang 2003 tentang Ketenagakerjaantentang PHK karena efisiensi;Pasal 96, Pasal 156, Pasal 157 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003tentang Ketenagakerjaan tentang Sengketa/ Perselisihnan Upah (Hak);Pasal 161 dan Pasal 155 UndangUndang Nomor 13 2003 Ketenagakerjaantentang Sengketa/ Perselisihan PHK karena Pelanggaran dan pembayaranupah dengan status skorsing;Pasal 28 dan Pasal 43 UndangUndang Nomor 21 tahun 2000 tentang SerikatPekerfa tentang ancaman sangsi
tahun 2003 Ketenagakerjaan tentangPHK karena efisiensi;e Pasal 96, Pasal 156, Pasal 157 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003Ketenagakerjaan tentang Sengketa/ Perselisihnan Upah (Hak),Halaman 33 dani 71 Putusan Nomor 11/Pat.SusPHI/2018/PN Jap26.27.28.e Pasal 161 dan Pasal 155 UndangUndang Nomor 13 tahun 2003Ketenagakerjaan tentang Sengketa/ Perselisihan PHK karena Pelanggarandan pembayaran upah dengan status skorsing;e Pasal 28 dan Pasal 43 UndangUndang Nomor 21 tahun 2000 Serikat Pekerjatentang ancaman sangsi
Register : 13-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Tte Tanggal 3 Mei 2017 — Penggugat:
NIKOLAUS TANGAYO
Tergugat:
1.Dewan pimpinan Pusat Parati Hati Nurani Rakyat
2.Dewan Kehormatan Paratai Hanura
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Propinsi Maluku Utara
4.Dewan Pimpinan Cabang Parati Hanura Kab. Halmahera Barat
5.DENY PALAR, SE
Turut Tergugat:
1.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat
2.kamisi pemilihan umum KPU Kabupaten Halmahera Barat
3.Bupati Kabupaten Halmahera Barat
4.Gubernur Provinsi Maluku Utara
169 — 73
169 — 73
Bahwa sebagaimana pasal 7 Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura,Tentang sangsi organisasi, secara tegas menyatakan :Ayat (1): Kepada anggota Partai yang telah terbukti melakukan pelanggaranterhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sertaKeputusan Partai diberikan sangsi dengan tingkatan sebagaiberikut ;a. Peringatan tertulis maksimal dua kalib. Penonaktifanc. Pemberhentian sementarad.
Putus : 14-06-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 708 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 14 Juni 2016 — Drs. H. SUKONO, MM
89 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 708 K/Pid.Sus/2016Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akan diterimadengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai, dikurangi penyisihanpiutang sangsi dan biaya penagihan, sesuai keadaan.
Bukti sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang danbertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul daripenggunaan bukti dimaksud;Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22Point 36 Pedoman umum dalam menentukan nilai wajar aktiva dankewajiban yang diakuisisi antara lain sebagai berikut:Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akanditerima dengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai, dikurangipenyisihan piutang sangsi
Register : 03-03-2014 — Putus : 28-10-2014 — Upload : 11-02-2015
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 0609Pdt.G/2014/PA.Tgrs. Tanggal 28 Oktober 2014 —
44 — 17
44 — 17
. , tanggal 20 April2014 harus dianggap sebagai bukti bahwa anak tersebut bergolongan darah B;Menimbang, bahwa kecuali itu dalam hukum Islam perbuatan zina masukkategori jarimah hudud, yakni masuk ranah hukum pidana yang ketentuan hukumdan sangsi hukumnya telah ditetapkan Allah secara qothi1 dalam AlQuran danhadits, sehingga ketika seseorang benarbenar terbukti berbuat zina, maka yangbersangkutan wajib di had zina, berupa sangsi hukum didera atau dirajam.Masalahnya bagaimana pembuktian seseorang
Putus : 17-12-2012 — Upload : 25-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 37/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda Tanggal 17 Desember 2012 — EDY ISBANDI Bin HARUN
56 — 14
56 — 14
Isbandi apakah dia setujuatau tidak, apabila terdakwa sudah setuju maka team Pemeriksa menuangkandalam BAP yang sudah berupa ketikan itupun dibaca lagi oleh terdakwa Edyisbandi dan apabila sudah sesuai maka Terdakwa Edy isbandi juga teampemeriksa menandatangani BAP tersebut;Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Pemeriksa Inspektoratdituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPSK) untukdilaporkan/ diserahkan kepada Pembina kepegawaian / Bupati Kab.Malinauagar terdakwa diberikan sangsi
Malinau No. 112/ ITKAB MAL/ V SPT/ V/ 2010tanggal 11 bulan Juni 2010 mengenai permintaan dari IRJEN DepartemenPertanian kepada Bupati Malinau untuk memberikan sangsi administrasi sesuaidengan PP 30 Tahun 1980 sehubungan dengan penyalah gunaan dana kegiatanperluasan areal sawah (cetak sawah) tahun anggaran 2009 di kab.
pribadi dan lainlain sehingga merugikan Negara, kedua terdakwa Edy Isbandi tidak transparankepada kelompok tani tentang pelaksanaan kegiatan perluasan areal sawah TA.2009 dan ketiga terdakwa Edy Isbandi tidak melaksanakan tahapan kegiatansesuai dengan ketentuan yang berlaku;Bahwahasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Pemeriksa Inspektoratdituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPSK) untukdilaporkan/ diserahkan kepada Pembina kepegawaian / Bupati Kab.Malinauagar terdakwa diberikan sangsi
Register : 17-03-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PA PURWODADI Nomor 0777/Pdt.G/2016/PA.Pwd Tanggal 15 Agustus 2016 — penggugat vs tergugat
47 — 42
47 — 42
UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT :Pasal 49 menyebutkan bahwa dalam hal Suami telah dengansengaja melakukan penelantaran orang lain dalam lingkuprumah tangga, maka dapat dikenakan sangsi pidana penjarapaling lama 3 Tahun dan denda maksimal 15 juta.Dasar Hukum Pengajuan Gugatan:1. UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 :Pasal 39 ayat (2) disebutkan untuk melakukan perceraian harusada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapatrukun sebagai suami istri.2.
Register : 23-06-2008 — Putus : 09-04-2008 — Upload : 04-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 88 /G/2008 /PHI.BDG Tanggal 9 April 2008 — RACHMANTO; S A E M I N; KRISWANTORO; MUJTABAH; MAMAN SURYAMAN; L A W A N; WAKIL PENGUSAHA / MANAGEMENT PT. COCA COLA BOTTLING INDONESIA, CIBITUNG PLANT BEKASI;
92 — 19
92 — 19
)UU.No.13/2003 jo Pasal 15 nomor (2)Kepmenaker.No.100/MEN/VI/2004 maka secaraotomatisberubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(PKWTT) ;Bahwa, karena perubahan secara otomatis tersebut diatas,maka sesuai Pasal 63 ayat (1) UU.No.13/2003 maka TERGUGATwajib menerbitkan Surat Pengangkatan bagi PENGGUGATtersebut diatas ;Bahwa, bila mana TERGUGAT tidak menerbitkan SuratPengangkatan sebagai pekerja tetap terhadap PENGGUGAT,maka sesuai Pasal 188 ayat (1) UU.No.13/2003 TERGUGATdapat dikenakan sangsi
Register : 11-04-2019 — Putus : 25-06-2019 — Upload : 13-08-2019
Putusan PN SRAGEN Nomor 50/Pid.B/2019/PN Sgn Tanggal 25 Juni 2019 — Penuntut Umum:
TRI SUMARSIH, SH
Terdakwa:
1.NANANG PRASETYO alias TOMPEL bin HENDRIYANTO
2.AGIL SAPUTRO bin ASMUNI
88 — 50
TRI SUMARSIH, SH
Terdakwa:
1.NANANG PRASETYO alias TOMPEL bin HENDRIYANTO
2.AGIL SAPUTRO bin ASMUNI
88 — 50
NANANG Terdakwa tahu melihat dari HP milikistrinya NANANG yang telah dibawa sdr.NANANG saat di TKP ; Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang diderita olen Sdr.SAKSI akibat dariperbuatan sdr. bersama dengan temanteman saudara tersebut ; Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa tindakan Terdakwa ini salah danada sangsi hukumnya ; Bahwa Terdakwa hanya ikutikutan saja, sebenarnya awalnyaTerdakwa tidak ikut karena disuruh oleh sdr.NANANG dan katanya kalau adaapaapa yang tanggung jawab adalah sdr.NANANG tersebut ; Bahwa
Register : 31-07-2017 — Putus : 02-10-2017 — Upload : 27-10-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 110/Pid.Sus/2017/PN Sdw Tanggal 2 Oktober 2017 — AWANG SURIANSYAH Bin AWANG HADARUDIN
85 — 44
85 — 44
menyarankansupaya roknya tersebut diganti saja di rumah akan tetapi NurFadilah tidak mau dan mengatakan kalau dirinya harus lapordulu kepada kepala sekolah hingga akhirnya pagi hari itu NurFadilah mengenakan rok warna abuabu yang robek sambilmembawa rok warna hitam ;Bahwa rok seragam di sekolah Nur Fadilah ada warna abuabudan warna hitam, yang mana untuk hari senin harus memakairok warna abuabu dan saat itu Nur Fadilah tidak mau langsungmemakai rok warna hitam dari rumah karena Nur Fadilah takutkalau dapat sangsi
Putus : 24-01-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3298 K/Pdt/2016 Tanggal 24 Januari 2017 — LAILI ANITA, S.Pd. VS 1. PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA PUSAT/YPLP PGRI PUSAT, dkk.
87 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
87 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahalsaksi tersebut berhubungan famili dengan keluarga Ali Susanto;Sebagaimana pertimbangan Para Majelis Hakim Tingkat halaman 48 AliniaKe 2:Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat V telahmenyangkal dengan menyatakan tidak ada perbuatan melanggar hukumyang dilakukan Para Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagiPenggugat, karena tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat sudah tepatdan benar karena tindakan Para Tergugat sudah sesuai dengan prosedurdidalam memberikan sangsi
Register : 21-04-2016 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 11-07-2016
Putusan PN CILACAP Nomor 17/Pdt.Sus/2016/PN Clp Tanggal 21 Juni 2016 — 1.PT MELISTA KARYA
2.PT. Panca Darma Puspawira
3.PT. AGUNG DARMA INTRA
4.PT. Cahaya Sempurna Sejati
5.PT. Bumi Rejo
KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA
297 — 82
297 — 82
KSO sesuai kesepakatan tidakterjadi.Bahwa jika KSO tidak terlaksana karena hanya berupakesepakatan awal yang dapat dipersamakan denganMemorandum of Understanding (MOU) yang tidak adasangsinya jika tidak Terlaksana.Dalam Praktek Bisnis MOU dapat ditandangai olehbanyak pihak bahkan dapat dicontohkan oleh perwakilanasosiasi atau Kamar dagang secara kolektif namun untukrealisasinya harus ditindaklanjuti oleh masingmasingperusahaan secara B to B dan apabila kesepakatan B to Btidak terjadi tidak ada sangsi
yang salah dengan pertemuan tanggal25 Januari 2013 karena merencanakan bentuk kerjasamaantar pelaku usaha jasa Konstruksi dengan rencana KSOadalah hal yang wajar, menyebut Member dan Leaderjelasjelas sudah jelas sebuah bentuk perencanaan KSO(bagimana mungkin merencanakan KSO tidak menyebutnama Paketnya)Bahwa untuk realisasi KSO sesungguhnya masihmemerlukan tindakan hukum lanjutan yang berbataswaktu sampai dengan sebelum Pemasukan Penawarandan ketika kesepakatan Pra KSO tidak terjadi maka tidakada sangsi
Permen PUNo.07/PKT/M/2011, karena blacklist yang dikeluarkan olehLPJK tidak sama dengan blacklist yang diatur dalamPerpres No. 54 Tahun 2010Bahwa terhadap Pendapat Majelis Komisi diatas perlu kamisampaikan bahwa dalam ketentuan dalam Perpres 54 joPerpres 70 tahun 2010 pada pasal 118 (2) huruf b sangsipencantuman dalam daftar hitam selanjutnya diatur Pasal118 ayat (4) mengatur Pemberian sangsi sebagaiana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh PA/KPAsetelah mendapat masukan dari PPK/Kelompok
Putus : 18-06-2014 — Upload : 05-12-2014
Putusan PN KEDIRI Nomor 101/Pdt.G/2013/PNKdr Tanggal 18 Juni 2014 — BAMBANG SUYANTO
melawan
PENGURUS YAYASAN RUMAH ABU TJOH DJOE â HOO SOEN LAUW Dkk
54 — 41
melawan
PENGURUS YAYASAN RUMAH ABU TJOH DJOE â HOO SOEN LAUW Dkk
54 — 41
hukum, tetapi kumpulan orang saja,kontrak badan hukum belum melekat hal ini berkaitan dengan :1 Pemisahan harta kekayaan ;2 Pertanggungjawaban danAsetnya dapat diwariskan ;Bahwa apabila pendiri meninggal lalu ahli warisnya mengadakan rapat pengurusbaru dan baru didaftarkan hal tersebut yang disyaratkan oleh undangundang, danbila tidak dilakukan maka menurut undang undang yang telah diperbarui denganundang undang no.28 tahun 2004 perkumpulan tersebut tidak boleh memakai katakata yayasan dan terkena sangsi
Register : 22-01-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PA PURWODADI Nomor 143/Pdt.G/2021/PA.Pwd Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
127 — 23
127 — 23
jawabnnya tidak benarsama sekali serta mengadaada belaka, sebab nampaknya Tergugat tidakmembaca secara cermat tentang surat gugatan Penggugat, yang dimanamenyebutkan bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telahdiperoleh harta kekayaan nersama (gonogini) sebagaimana yang teruraisecara rinci dalam posita 3 gugatan Penggugat tertanggal 22 Januari 2021.Oleh karena itu dalil jawaban Tergugat yang dikemukakan dalam positajawabannya tersebut termasuk melakukan kejahatan penggelapan yang bisadikenai sangsi
Register : 20-09-2012 — Putus : 19-12-2012 — Upload : 09-04-2013
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 67/G/2012/PTUN.SMG Tanggal 19 Desember 2012 — MUHAMMAD ABDUL SYUKUR, S.Pd Melawan KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN TEGAL
121 — 79
121 — 79
Bahwa dengan adanya Surat Tugas Tergugat dimaksud makaPenggugat sangat dirugikan secara moril karena menimbulkananggapan di lingkungan guru dan masyarakat tentang Penggugatbahwa surat tugas mutasi tersebut merupakan suatu sangsi, karenadipindah jarak dari Tempat tinggal Tergugat yang awalnya 7 KMmenjadi 35 KM.
Register : 04-09-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN KISARAN Nomor 898/Pid.Sus/2018/PN Kis Tanggal 22 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
Hadi Nur, SH
Terdakwa:
Erwansyah Als Wan Als Ucok
34 — 3
Hadi Nur, SH
Terdakwa:
Erwansyah Als Wan Als Ucok
34 — 3
perbuatannya dan meminta keringanan hukuman, sehinggahal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diriTerdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 01-09-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PN KISARAN Nomor 970/Pid.Sus/2020/PN Kis Tanggal 16 September 2020 — Penuntut Umum:
Raymond Saptahari, SH
Terdakwa:
Ahmad Sukri Tambunan Alias Sukri
20 — 3
Raymond Saptahari, SH
Terdakwa:
Ahmad Sukri Tambunan Alias Sukri
20 — 3
pidana sebagaimana didakwakandalam dakwaan subsidair;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Register : 21-10-2011 — Putus : 07-03-2012 — Upload : 25-04-2012
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 32/G/2011/PTUN-SMD Tanggal 7 Maret 2012 — -MARLAN ROSANDY VS
-GENERAL MANAGER, PT. PLN ( PERSERO ) WILAYAH KALIMANTAN TIMUR.
85 — 48
85 — 48
Surat Pernyataan PENGGUGAT yang dibuat dan ditandatangani padatanggal 05 Desember 2010 yang pada intinya menyatakan bahwa benarPENGGUGAT telah melakukan pelanggaran seperti yang tertuang dalamBerita Acara Nomor 007.BAP/47/INVESTIGASI/BRU/2010 tanggal 05Desember 2010, dan bersedia menerima apapun sangsi disiplin dariTERGUGAT; ( Bukti T7 )c. Berita Acara Inventigasi Nomor 003.BAI/47/TIMINVESTIGASI/WWKT/2011tanggal 24 Juni 2011; ( Bukti T8 )13.
Putus : 17-07-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 1/G/2013/PHI/PN.BDG Tanggal 17 Juli 2013 — PT. TOPPAN PRINTING INDONESIA ; Lawan ; HERI SOFYAN
140 — 27
140 — 27
kaca ;Bahwa sewaktu ada perundingan Tergugat juga ikut berunding ;Bahwa di PT Toppan ada serikat kerja ;Bahwa inisiatif demontrasi adalah dari solidaritas B3 (Buruh BekasiBergerak) ;Bahwa saksi melihat Tergugat berorasi dan saksi juga melihat banyaksolidaritas yang naik mobil ikut berorasi ;Bahwa pada waktu demontrasi sebagian pengurus serikat kerja Penggugatikut sebagai peserta saja ;Bahwa saksi tahu di Penggugat ada aturan yaitu ada aturan PKB ;Bahwa saksi tidak tahu kalau Tergugat dikenakan sangsi
Register : 22-07-2013 — Putus : 26-09-2013 — Upload : 19-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 133-K/PM.II-09/AD/VII/2013 Tanggal 26 September 2013 — SERDA TAKIM MADAWINA, NRP. 31970304591175
55 — 15
55 — 15
timbulnya suatukewajiban bagi seseorang manakala ada hubungan hukumyang mengikat dalam suatu perjanjian yang sah menurutUndangundang, sehingga akibat selanjutnya adalahkewajiban yang alami bagi kehidupan manusia yaitu seorangBapak wajib memberi makan dan minum serta pakaian dantempat tinggal bagi isteri dan anakanaknya semampunyatermasuk merawat dan memeliharanya sedangkan dimaksudorang selain garis keturunan kebawah termasuk halhal yangdiperjanjikan antara para pihak dan bersifat mengikatdengan sangsi
Register : 15-01-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PA RUTENG Nomor 0001/Pdt.G/2014?PA.Rtg Tanggal 24 Nopember 2014 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
102 — 34
102 — 34
beranjak dewasaterhitung mulai bilan Mei 2012 dan atau menurut ketentuan hukum yangberlaku;Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagianPenggugat secara sukarela dan jika tidak dapat dilaksanakan secara fisik danatau secara damai maka mohon dilakukan melalui Eksekusi Lelang denganbantuan Kantor Lelang Negara;Memerintahkan Tergugat untuk tidak memindahtangankan/menjual hartabergerak maupun harta tidak bergerak ataupun harta tambahan dan apabila initerjadi mohon Tergugat diberi sangsi