Ditemukan 3577 data
JURESI
Tergugat:
PT. CITRA LAMTORO GUNG PERSADA CLP
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar Pematang Panggang
2.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
3.PT Hutama Karya Persero sebagai pengelola Jalan Tol Trans Sumatera JTTS
501 — 279
Gugatan Tidak Memiliki Dasar HukumA.1 Dasar hukum terpenuhinya unsurunsru perbuatan melawan hukum1. Bahwa unsurunsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) secara kumulatifmenurut pasal 1365 KUHPER adalah sebagai berikut :a. Adanya suatu perbuatanb. Perbuatan tersebut melawan hukumc. Adanya kesalahan dari pihak pelakud. Adanya kerugian bagi korbane.
110 — 47
sedangkan PenggugatHalaman 66 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pat.G/2021/PN SgrKonpensi/ Tergugat Rekonpensi, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi danTurut Tergugat Konpensi tidak mengajukan kesimpulan;Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada halhal yang diajukandan mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan segala sesuatu yang termuatdalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
222 — 126
mengenai pertimbangan pertimbangan dariMajelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal Dalam Eksepsi, Dalam Provisi, Dalam Pokok Perkara pada pokoknya in casu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan dari MajelisHakim tingkat Pertama dalam putusan a quo yang pada pokoknya telahmengabulkan untuk sebagian gugatan dari Terbanding semula Penggugattersebut, karena telah dipertimbangkan secara tepat, benar serta beralasanhukum, dan oleh karena mana maka pertimbangan pertimbangan hukuma
BRIAN HARTANTO L
Tergugat:
1.PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk cabang Makassar
2.RADEN ERIL
3.Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
107 — 59
membaca berkas perkara beserta suratsurat yang bersangkutan;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 253/Pat.G/2018/PN MksTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Agustus 2018 yangditerima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8Agustus 2018 dalam Register Nomor 253/Pdt.G/2018/PN Mks, telah mengajukan gugatansebagai berikut:Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA
85 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
DASAR HUKUMA. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung1. Pasal 28 Ayat:(1) Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa danmemutus:Huruf c. permohonan peninjauan kembali putusanPengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.2. Pasal 67 hurufeApabila antara pihakpihak yang sama mengenai suatu soalyang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang samaatau. sama tingkatnya telah diberikan putusan yangbertentangan satu dengan lain.3.
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : Direktur Utama Pusat Pengelolah Komplek Gelora Bungkarno
Terbanding/Tergugat III : Menteri Pemuda dan Olahraga RI
Terbanding/Tergugat IV : Menteri Sekretaris Negara RI
Terbanding/Tergugat V : Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat RI
Terbanding/Tergugat VI : Menteri Keuangan RI
46 — 31
TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUMa. Apabila dicermati maka dalam uraian pasal 1365 KUHPerdataterdapat unsurunsur sebagai berikut:e Ada Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;e Harus ada unsur kesalahan; Harus ada kerugian yang diderita; Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengankerugian yang ditimbulkan.Unsurunsur tersebut bersifat kumuiatif, hal ini berartiapabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatantersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.b.
329 — 192
PendaftaranTanah, sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harusditolak.Dalil Penggugat memori gugatannya huruf B.Vl angka 86 s/d 89halaman 33 s/d 36 yang menyatakan bahwa penerbitan keputusanHalaman 66 dari 95 hal, Putusan No.137/G/2017/PTUNJKTTUN a quo bertentangan dengan AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik, yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidakmenyalahgunakan kewenangan dan asas keterbukaan, adalah dalilyang tidak beralasan hukum, dengan alasan:1) Asas Kepastian Hukuma
283 — 97
Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaart);Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepadaPenggugat ;Mohon Putusan seadiladilnya;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segalasesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalamberita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA.
Tommy A. Kalalo
Tergugat:
1.CV. Tubagus Putra Sinar Banten
2.PT. PAN UNITED CONCRETE
3.Yuni Chandra Nurjanah
4.Sujadi
5.Ahli Waris Badur Bin Lihun
6.Lukman Sakti Nagaria
7.Hendra Nagaria
293 — 220
GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUMa. Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengaku memiliki hak legalstanding yang dimilikinya berdasarkan Undangundang;b. Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agrariajo.
Pembanding/Tergugat VII : NURSIA MANOPPO
Pembanding/Tergugat V : Hj. TATONG MANOPPO
Pembanding/Tergugat III : EDDIE PAATH MANOPPO
Pembanding/Tergugat I : HAJAH LUSYE PAATH MANOPPO
Pembanding/Tergugat XIV : YUYUN ASAAD MANOPPO
Pembanding/Tergugat XII : ONENG MANOPPO
Pembanding/Tergugat X : DEDE MANOPPO
Pembanding/Tergugat VIII : HUSAIN MANOPPO ALIAS ATANG
Pembanding/Tergugat VI : Drs.ANDI LADU MANOPPO, MM
Pembanding/Tergugat IV : MEITY SUMENDAP
Pembanding/Tergugat II : Drs. DOLFIE PAATH MANOPPO
Pembanding/Tergugat XIII : POPPY MANOPPO
Pembanding/Tergugat XI : ONDI MANOPPO
Terbanding/Penggugat I : PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
Terbanding/Penggugat II : SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
Terbanding/Turut Tergugat IX : EGENUS MANOPPO
Terbanding/Turut Tergugat XLI : Dr. SANDRA PONTOH
Terbanding/Turut Tergugat XXIV : HABIB NOVAL AL HASNI
Terbanding/Turut Tergugat VII : MOH. ATENG MANOPPO
Terbanding/Turut Tergugat
108 — 62
FAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUMA,Bahwa selanjutnya TERGUGAT sebagai satusatunya anak kandungdan ahli waris langsung yang masih dari Hj.
147 — 12
Oleh karena tidak ada lagi yang akan disampaikan olehkedua belah pihak maka pada akhirnya para pihak mohon putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnyamenunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimanatelah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuatseluruhnya dalam putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA. DALAM KONVENSI.
Pembanding/Tergugat III : MARJANA SUTEDJO, S.H., M.Kn
Terbanding/Penggugat : SITI MARYAM
Terbanding/Turut Tergugat : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN CIREBON
Turut Terbanding/Tergugat I : CHANG YU YU
90 — 58
Gugatan Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukuma. Bahwa, dalam dalilnya Penggugat melakukan jual beli tanah denganTergugat II dimana jual beli tersebut disepakati para pihak (PenggugatHalaman 34 dari 71 halaman putusan Nomor 128/PDT/2021/PT BDGdan Tergugat II) sebagaimana kesepakatan tersebut masingmasingtertuang dalam Akta Jual Beli No. 06/2019, No.07/2019, No. 08/2019,No.09/2019 tertanggal 22 Juli 2019 yang dibuat, ditandatanganidihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah.b.
153 — 77
Eksepsi Penggugat Salah Mengajukan Upaya Hukuma. Bahwa pada posita gugatan angka 14 (empat belas), Penggugat mendalilkansebagai berikut:Bahwa agar Gugatan ini tidak illusoir, kabur dan tidak bernilai serta demimenghindari usaha Tergugat untuk mengalihkan objek sengketa kepadapihak lain, maka Penggugat mohon agar dapat diletakkan Sita Jaminan(Conservatoir Beslag).....b.
141 — 88
tetapmengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun1956;bahwa suatu perjanjian dalam bentuk apapun tidakterkecuali perjanjian Penundaan Kewajiban PembayaranUtang (PKPU) jika kehendak terbentuk secara tidaksempurna karena adanya bedrog (penipuan) maka secarakeperdataan dianggap batal dan dapat masuk kedalamranah ruang hukum pidana;jika masuk ke ruang hukum pidana maka Polri berwenangmelakukan proses penyelidikan dan penyidikan, dan jikaterdapat kesalahan prosedur dapat diajukan gugatansesuai dengan hukuma
38 — 30
Demikian halTergugat Rekonvensi, dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisanmemohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai dengankesepakatan yang telah dibuat Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi;Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakimcukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA.
Pembanding/Tergugat II : LASMAULI Br NAPITUPULU Diwakili Oleh : PONDANG HASIBUAN SH Dan REKAN
Terbanding/Penggugat I : KESRI SAMOSIR
Terbanding/Penggugat II : LASMA MANIK
Terbanding/Penggugat III : RINCO MANIK
Terbanding/Penggugat IV : SIHOL MANIK
Terbanding/Penggugat V : JIMMI RIKARDO MANIK
Terbanding/Penggugat VI : JUNITA MANIK
Terbanding/Penggugat VII : INTANIDA MANIK
Terbanding/Penggugat VIII : RAMOS MANIK
Terbanding/Penggugat IX : JAINAL MANIk
Terbanding/Turut Tergugat : TIAMSA Br GULTOM
65 — 56
Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SimalungunYang Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat Il Sudah TepatMenurut Hukuma.
ABDUL HAMID
Termohon:
Kanit I Subdit II Dit Reskrimum Polda Jawa Barat
114 — 44
FAKTA FAKTA HUKUMa. Bahwa Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Cq. Ditreskrimum Polda Jabar, Cq.
PT. CAPRINA JAYA
Tergugat:
1.PT. BANK INTAN
2.DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
3.Badan pertanahan nasional jakarta timur
4.NOTARIS PPAT
5.Sdr. Nurhadi Marto Subroto
6.Sdr. Drs. Meizal Zam
7.Sdr. Bambang Riadi Lelono
8.Sdr. Taufik Hidayat
Turut Tergugat:
Badan pengawas obat dan makanan
234 — 77
Dasar Hukuma. UU Nomor 4 Tahun 1996 tenatng Hak Tanggungan atas Tanah sertaBendabenda berkaitan dengan tanah.b. KUHPerdata Pasal 1365, setiap perbuatan melawan hukum yangoleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkanorang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itumengganti kerugian.c. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria;Halaman 19 dari 74 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 462/Padt.G/2019/PNJkt. Pstd.
KOMANG HADI WIHARJA, ST
Tergugat:
1.YAYASAN DARUSSAADAH
2.YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN ELSYIFA
3.KEPALA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADM.JAKSEL
4.KETUA PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL DEPOK ANTASARI, JORR WDUA UTARA dan Prof. Dr. Ir. SEDYATMO
Turut Tergugat:
1.H. SABENI SALEH
2.KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
299 — 244
PERBUATAN PARA TERGUGAT MEMENUHI UNSURUNSUR PERBUATANMELAWAN HUKUMA.
Terbanding/Tergugat I : NY MICHELLE JOHANNA
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS DAN PPAT
Terbanding/Turut Tergugat I : PT BANK FAMA INTERNASIONAL
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris dan PPAT Nenny Isnaeni SH
Terbanding/Turut Tergugat III : PT TUNGGAL CAHAYA AGRATAMA
Terbanding/Turut Tergugat IV : KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Penggugat II : TUAN WILSON WINARNO
197 — 91
., Advokatdan Pengacara pada Kantor HukumA. KADHARUSMAN, S.H., beralamat di JalanNaripan Nomor 94 Kota Bandung, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2019,3. PT. BANK FAMA International, beralamat di Jalan Asia Afrika No. 115Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. SemulaTURUT TERGUGAT selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERBANDING ;Halaman 2 dari 77 Putusan Nomor 509/PDT/2020/PT BDGDalam hal ini memberikan kuasakepada Adrianus Kadharusman, S.T., S.H.