Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN KEPAHIANG Pidana Khusus
Register : 14-12-2021 — Putus : 25-01-2022 — Upload : 13-02-2022
Putusan PN KEPAHIANG Nomor 129/Pid.Sus/2021/PN Kph
Tanggal 25 Januari 2022 — Penuntut Umum:
TOMY NOVENDRI,S.H.,M.Kn
Terdakwa:
1.SANELIA AMELIA Binti M. IDRIS Als SANELA
2.MONICXA CAROLINE Als MONIC Binti DEDI IRAWAN
474 — 442
  • computer atau system elektronik termasuk tetapi tidakterbatas pada tulisan, Suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic datainterchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yangmemiliki arti atau dapat dipahami orang yang mampu memahaminya;Menimbang, bahwa disebut melakukan perbuatan membuat dapatdiaksesnya jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpanataupun mengirimkan kembali konten melangar
Pengadilan PN LUMAJANG Pidana Khusus
Putus : 16-12-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN LUMAJANG Nomor 235/Pib.Sus/2014/PN.Lmj
Tanggal 16 Desember 2014 — HERY SANTOSO Al. HENFA
124 — 49
  • Bahwa dalam melakukan kegiatan menghimpun dana dariorang lain atau masyarakat yang bukan anggota Koperasitersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pimpinan BankRakyat Indonesia.Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melanggarpasal yang didakwakan maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi unsur unsur pasal sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum.Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan kesatu melangar pasal
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 29-03-2017 — Upload : 22-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 12/Pdt/2017/PT SMG
Tanggal 29 Maret 2017 — NY. HAJJAH MUHTASAROH dkk melawan HARYANTO, dkk
150 — 72
  • Bahwa oleh karena itu selanjutnya proses pemecahan dan pembuatanAkta Hibah yang dibuat Terbanding X tidak melangar ketentuan dan/atauperaturan perundangundangan yang berlaku, sehingga hukum terhadap:a. Akta Hibah Nomor 157/2014 tanggal 06032014 dibuat Dra. JuliastutiMamurotun, SH. Notaris/PPAT Karanganyar (Terbanding X/Tergugat X)b. Akta Hibah Nomor 224/2014 tanggal 25032014 dibuat Dra. JuliastutiMamurotun, SH. Notaris/PPAT Karanganyar (Terbanding X/Tergugat X)c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 16-08-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 514 K/Pdt.Sus-KPPU/2016
Tanggal 16 Agustus 2016 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS 1. PT WIRA KARYA UTAMA, DKK
318 — 195 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa tujuan pengenaan denda administrasi adalah untuk mendorongagar pelaku usaha yang terbukti melangar tidak mengulangi perbuatannya,bukan untuk mematikan usahanya, sehingga pengenaan sanksi dendasecara proporsional dapat dibenarkan, meskipun denda tersebut lebihrendah dari batas minimal denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuanPasal 47 ayat (2) huruf g UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999;2.
Pengadilan PN PONTIANAK Perdata
Register : 16-11-2017 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 26-09-2018
Putusan PN PONTIANAK Nomor 160/Pdt.G/2017/PN Ptk
Tanggal 4 Juli 2018 — Penggugat:
FIRMINUS DODI
Tergugat:
PT. TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES
Turut Tergugat:
1.PT. ASTRA INTERNASIONAL, DAIHATSU CABANG PONTIANAK
2.PT. Asuransi Cigna
168 — 49
  • melaporkanPenggugat ke Polsek Pontianak Selatan, namun belum dapat diprosessecara pidana, karena objek kendaraan dimaksud adalah secara sahPenggugat beli, sebagaimana Suratsurat perjanjian.Bahwa akibat tidak memiliki STNK dan Plat nomor polisi objekkendaraan tidak dapat dioperasionalkan sehingga mengakibatkantertungaknya pembayaran cicilan kredit angsuran ke3 (tiga)/ April 2017hingga perkara ini disidangkan.Bahwa akibat tidak diserahkannya STNK dan plat nomor polisi atasobjek kendaraan dimaksud Tergugat, telah melangar
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 29-07-2019 — Putus : 27-08-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 235/Pid.Sus/2019/PN Pgp
Tanggal 27 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
TOMMY PURNAMA, S.H.
Terdakwa:
SARPITA ANGGREANI Binti AGUSTARI
101 — 25
  • Maka pemberiFidusia dinyatakan ingkar janji, unsur unsur perbuatan melangar hukumsehubungan dengan pengunaan dan pegaiihan benda yang menjadi objekjaminan Fidusia dapat dikenakan kepadanya.
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Umum
Register : 26-01-2018 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 06-08-2018
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 25/Pid.B/2018/PN Tbk
Tanggal 27 Maret 2018 — Penuntut Umum:
1.JUAN BANGUN WICAKSANA,SH
2.WAWAN KURNIAWAN,SH
3.RAMDHANI,SH
Terdakwa:
HERRY HARIANTO ALIAS HERI BIN ISKANDAR ABU
74 — 26
  • TBKtidaknya pohon yang seharusnya dapat dinikmati hasilnya sudah tidak dapatdinikmati lagi hasilnya;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaanalternatif, yaitu kesatu melanggar Pasal 160 KUHP atau kedua melangar Pasal 170Ayat (1) KUHP, atau Ketiga melanggar Pasal 406
Pengadilan PN PALEMBANG
Putus : 04-07-2013 — Upload : 17-09-2014
Putusan PN PALEMBANG Nomor No.09Pdt.G/2013/PN.PLG
Tanggal 4 Juli 2013 —
82 — 7
  • Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata bahwa seseorang wajibbertanggugung jawab secara perdata untuk menganti kerugian kepada orang lain yangkarena salahnya melangar hukum ( onrechtmatigdaad ) membuat kerugian pada orangitu. Secara acontrario bahwa seseorang tidak berhak untuk menggugat orang lainkalau secara hukum siPenggugat tidak ada dirugikan. Dalam hal ini Tergugat Imenjual tanah miliknya sendiri.
Pengadilan PN ENREKANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 12-05-2009 — Upload : 19-08-2013
Putusan PN ENREKANG Nomor 19/Pid.B/2009/PN. Ekg
Tanggal 12 Mei 2009 — Terdakwa 1: Drs.EFFENDI, M.Si Terdakwa 2: Drs HAMZAH MUNDI, MM Bin MUNDI
103 — 7
  • akibatnya Rizal merasa dirugikan karena tidak diterima sebagai siswa padaSMA Negeri Enrekang;41Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatatdalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang bahwa Para Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengansusunan Dakwaan berbentuk Dakwaan Kombinasi yakni :Dakwaan Pertama :Primair : Melanggar Pasal 263 ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;Subsidair : Melangar
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 11-12-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 26/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
Arpho Riheru, S.T., M.M
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
220 — 63
  • denganAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar AsasBertindak Cermat dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan;Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan pokok perkara namunpenjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding denganperbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehinggaoleh karenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan denganDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melangar
Pengadilan PN KAYUAGUNG Perdata
Register : 31-07-2019 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KAYUAGUNG Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Kag
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat:
1.Dr. MUIDAH RAHMAN
2.DRA. MUIDAH RAHMAN
Tergugat:
1.SUTRISMIN ROSWATY
2.KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI CQ. DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA CQ. DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN. CQ. SATUAN KERJA INVENTARISASI DAN PENGADAAN JL. TOL PALEMBANG-INDRALAYA
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI CQ. KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMSEL CQ. PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL PALEMBANG - INDRALAYA
Turut Tergugat:
1.Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina marga
2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA SELATAN
63 — 7
  • PenyerahanBahwa Turut Tergugat II, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinyaterkait dengan pelaksanaan ganti rugi Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya, telah sesuai dengan peraturan Perundangundang yang berlaku danasasasas umum Pemerintahan yang baik sehinga dapat juga dikatakanBahwa Turut Tergugat II tidak pernah Melakukan perbuatan melangar Hukum;Bahwa dilihat dari dafttar Nominatif Pengadaan Tanah Jalan Tol PalembangIndralaya Taha Dua Nomor : 2565/1016/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014,
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 24-08-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Mtr
Tanggal 13 September 2021 — Pemohon:
SOFIANA
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA MATARAM
72 — 43
  • keterangannyaseperti tersebut di atas;Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama suratpermohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti Suratsurat dan saksisaksiyang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, makaselanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam petitum kedua pada permohonanPemohon,Pemohon mohon agar dinyatakan Tindakan penyidikan oleh Termohonyang memberikan status Tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah secarahukum karena melangar
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 01-08-2013 — Putus : 10-04-2014 — Upload : 08-05-2014
Putusan PTUN SERANG Nomor 27/G/2013/PTUN-SRG
Tanggal 10 April 2014 — PT. AMOCO MITSUI PTA INDONESIA (PT. AMI) Melawan 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CILEGON 2. MARYADI HUMAEDI
154 — 97
  • HakGuna Bangunan atas nama Penggugat adalah salah bentuk cacat hukumadministratif dalam penerbitan sertipikat sebagaimana dimaksudketentuan pasal 62 ayat (2) huruf e Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011, selain itu tindakanTergugat yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketain litis juga melanggar Azas Kepastian Hukum dalam Pasal 19 ayat (1)UndangUndang Pokok Agraria, pasal 3 huruf (a) Jo pasal 4 ayat (1) PPNo. 24 Tahun 1997 serta telah melangar
    sekaligus telahmelanggar AzasAzas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)diantaranya adalah Azas Kepastian Hukum, Azas Kecermatan dan AzasAkuntabilitas; Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugatdan Pihak Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat dalildalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Pokokpokok dalil bantahan Pihak Tergugat: 1.1 Bahwa terbitnya kedua Sertipikat objek sengketa in litis (vide Bukti T1, T6= Bukti TIIlINT1, TIIINT3) tidak melangar
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-11-2014 — Putus : 04-06-2015 — Upload : 02-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 792/Pdt.G/2014/PN Dps.-
Tanggal 4 Juni 2015 — ELISABETH NINGRATWATI,dk. melawan IDA BAGUS ARNAYA alias IDA PEDANDA GDE PUTRA KENITEN TELAGA, dkk.
82 — 55
  • . ; Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata, maka adanya suatuperbuatan melangar hukum haruslah memenuhi unsur sebagai berkut :a. Adanya suatu perbuatan ;b. Perbuatan tersebut bersifat melanggar hukum ;c. Adanya kesalahan dari orang yang melakukan perbuatan tersebut;d. Adanya kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut;e.
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 9/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. FAAHRUL ANUGRAH RAZVITA
Termohon:
Bupati Morowali
194 — 122
  • dalam hal ini Termohon tidak pernahsekalipun menyalahgunakan keweanangan yang ada padanya untukkepentingan pribadi ataupun golongan yang melanggar aturan peraturanperundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif,dimana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu denganpemegang IUP lainnya, ketika melangar
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 12-12-2018 — Putus : 07-02-2019 — Upload : 04-03-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 25/G/KI/2018/PTUN.PLK
Tanggal 7 Februari 2019 — Pemohon:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIOANAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Termohon:
MUHAMMAD HABIBI
248 — 148
  • Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;Menyatakan Informasi mengenai Daftar nama HGU dan Peta SHP adalahinformasi yang dikecualikan 5Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Surat Kepala Kantor WilayahHal.26 dari 54 Hal. Putusan Perkara.No.25/G/K1/2018/PTUN.PLKBadan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor776/6.62200/IX/2018 Tanggal 18 September 2018, Perihal PermohonanInformasi Publik ;7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 30-06-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 412 K/PDT.SUS-PHI/2015
Tanggal 30 Juni 2015 — PT. SINAR ALAM PERMAI VS YUDA ARMADA Bin OLAN DARMAN
39 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwakaryawan yang melangar Perjanjian Kerja Bersama wajib harus dikenakanSanksi/Hukuman sesuai perjanjian kerja bersama, peraturan perusahaan danperaturan perundangundangan.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN Pertanahan
Register : 24-09-2013 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 16-G-2013-PTUN-BL
Tanggal 20 Februari 2014 — PENGGUGAT : YANSORI ZAINI, TERGUGAT : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG TERGUGAT II INTERVENSI : Drs. MUSADI
171 — 65
  • Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AUPB):a. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa bidang tanahdengan Sertipikat Hak Milik No: 22 tanggal 27 Maret 1991, Surat Ukur No. 27/2013 tanggal 29 Agustus 2013, luas450 M? terletak di Kelurahan Korpri Raya, KecamatanSukarame, Kota Bandar Lampung, Propinsi Lampung.atas nama Drs. MUSADI MUHARAM adalah sah mutlakmilik MUSADI MUHARAM 222222b.
Pengadilan PN SUNGAI PENUH Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 05-06-2018 — Putus : 21-08-2018 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN SUNGAI PENUH Nomor 56/Pid.Sus/2018/PN Spn
Tanggal 21 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
ERNOVI CHAIRIANSYAH, SH.
Terdakwa:
YULIA AFRINA Binti YURDI RUSAN
45 — 6
  • Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakantelah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Alternatif yaitu:Kesatu : melanggar Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKedua :melanggar Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAUKetiga : melangar
Pengadilan PTUN MANADO TUN
Register : 19-10-2010 — Putus : 16-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN MANADO Nomor 39/G.TUN/2010/P.TUN Mdo
Tanggal 16 Maret 2011 — Penggugat: Hein Johannis Egeten, BA, dkk; Tergugat: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
143 — 110
  • Sehingga selaku Pejabat TataUsaha Negara Tergugat telah melakukan kesalahan proseduredalam pengambilan keputusannya.17.Bahwa dengan demikian tindakan pemberhentian yangdilakukan oleh Tergugat telah melangar Peraturan KPU danPeraturan Perundang Undangan mengenai penyelenggaraPemilu). dan Pemilukada serta Peraturan Perundang Undanganlainnya yang terkait.18.Bahwa dari rangkaian permasalahan diatas sudah merupakanmodus dan strategi pihak Tergugat untuk melakukanPemberhentian terhadap para Penggugat karena