Mohammad Rifai Bin Dakram (Penggugat III) masingmasing dijatuhipidana penjara selama 4 (empat) tahun, susideir denda sebesar Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) atau kurungan 3 (tiga) bulan; namun tidak menyatakanbahwa Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD Kabupaten PekalonganTahun Anggaran 2001; 2002; dan 2003 terdapat cacad hukum dan atau tidak sah;2.

APBD Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2001; 2002;dan 2003 dinyatakan menyimpang dari ketentuan hukum positif khususnyatidak menggunakan Perda Nomor 15 Tahun 2000 adalah terdapat cacadhukum dan hams dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum ;Bahwa, demi kepastian hukum bagi Para Penggugat dan atau MantanAnggota DPRD Kabupaten Pekalongan Masa Bhakti 1999 s/d 2004 dan atauRakyat/Masyarakat Kabupaten Pekalongan maka Para Tergugat (Tergugat Idan II) agar dihukum untuk menyatakan sah atau terdapat cacad

Menghukum Para Tergugat secara bersamasama membuat pemyataantertulis menjadi lampiran putusan perkara ini dan merupakan bagian yangtidak dapat dipisahkan yang isinya bahwa APBD Kabupaten PekalonganTahun Anggaran 2001; Tahun Anggaran 2002; dan Tahun Anggaran 2003 adalah sah atau terdapat cacad hukum ;5.

Mamuang,telah cacad yuridis karena masa berlaku yang ditentukan melaluikeputusan hak tersebut menurut UndangUndang adalah 30 (tigapuluh) tahun, akan tetapi kenyataan masa berlakunya menjadi 35(tiga puluh lima) tahun, bukankah melampaui tempo yang sahmenurut UndangUndang ?

Surya RayaLestari, telah cacad yuridis karena masa berlaku yang ditentukanmelalui keputusan hak tersebut menurut UndangUndang adalah 30(tiga puluh) tahun, akan tetapi kenyataan masa berlakunya menjadi35 (tiga puluh lima) tahun, bukankah melampaui tempo yang sahmenurut UndangUndang ?

Surya RayaLestari . telah cacad yuridis karena masa berlaku yang ditentukanmelalui keputusan hak tersebut menurut UndangUndang adalah 30(tiga puluh) tahun, akan tetapi kenyataan masa berlakunya menjadi35 (tiga puluh lima) tahun, bukankah melampaui tempo yang sahmenurut UndangUndang ?

Agri Barastelah cacad yuridis karena masa berlaku Surat Keputusan PemberianHaknya seharusnya untuk 6 (enam) bulan, keputusan tersebutsemestinya gugur demi hukum, namun pada kenyataannya setelah12 bulan lewat tempo berlakunya, sertifikat tersebut tetap diterbitkan; Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 01/1991, atas nama PT.

Bahwa akibat perbuatan melanggar hokum Terlawan Eksekusi teruraitersebut diatas Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 05 Nopember 2014,No.31/Pdt.G/2008/PN.Tgr, cacad hokum tidak sah dan tidak berharga.10. Bahwa Konsekwensinya Terlawan Eksekusi harus menerima bahwaputusan No.695 K/Pdt/2012 tanggal 14 Agustus 2012 jo No.91/Pdt/2010/PT.KT.

Menyatakan Berita Acara Sita Eksekusi tanggal 05 Nopember 2014No.31/Pdt.G/2008/PN.Tgr, cacad hokum, tidak sah dan tidak berharga ;4. Menyatakan Eksekusi putusan No.695 K/Pdt/2012 tanggal 14 Agustus2012 jo No. 91/Pdt/2010/PT.KT. Smd tanggal 11 Mei 2011 joNo.31/Pdt.G/2008/Pn.Tgr tanggal 28 April 2009 tidak dapatdilaksanakan;5.

PM/CS-BJM/VI-87 atas nama EKA YULIDA yang diterbitkan di Kota Banjarmasin pada tanggal 02 Juli 1987 yang ditanda tangani oleh Kepala Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin;

Menyatakan menurut hokum Akte Jual Beli No. 17/IV/1978, tanggal 17 April 1978 atas nama Tergugat dan dibuat di hadapan Turut Tergugat I adalah tidak sah, cacad hokum, dana tau tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat;5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hokum;6. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;7.

Unsur Yang mengakibatkan luka berat ; Menimbang, bahwa mengenai pengertian luka berat menurutpasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak boleh diharap akansembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut,terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya,tidak lagi memakai panca indranya (penglihatan, penciuman,pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit) cacad sehingga jelek mukanyakarena ada anggota badan yang putus, lumpuh, pikiran terganggu, tidakdapat memikir dengan

Djoko Santoso, Majelis Hakim menilai bahwa luka luka tersebut,terutama putusnya daun telinga sebelah kanan bagian atas dapatmembuat saksi EMELIA KUSNAWATI Als EMI Binti SOIM cacad. sehinggaoleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur Yangmengakibatkan luka berat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur unsur pasal351 ayat (2) ke 2 KUHP sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka oleh karenanyapasal

barang bukti tersebut disitasecara sah dan sudah tidak dipergunakan lagi dalam perkara ini, makaMajelis mempertimbangkan untuk dikembalikan kepada pemilik daribarang bukti tersebut yaitu saksi EMELIA KUSNAWATI Als EMI BintiSOIM ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan iniberdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, Majelis akanmempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun'= yangmeringankan bagi Terdakwa ;Keadaan Yang Memberatkan :e Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban cacad

ulah Terbantah Il yang pada saat initelah raib/ouron, entah dimana alamat/tempat tinggalnya tidak ada yang tahu,yaitu dengan berbekal Akta Hibah No.11/Pasar Rebo/1990 tertanggal 11Januari 1990, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terbantah Ill (bukti Pb.5),telah membalik nama Sertifikat Hak Milik No.482/Ciracas milik para Pembantahke atas namanya melalui Terbantah NV pada tanggal 26 Desember 1990 (buktiPb.2);Bahwa Akta Hibah No.11/Pasar Rebo/1990 tertanggal 11 Januari 1990(bukti Pb.5) tersebut cacad

Abdurrahman adalah cacad hukum, karena ada hubunganhukum antara Sarono sebagai pewaris dengan para Pembantah adalah hutangpiutang dan obyek merupakan jaminan hutang Sarono pada Terbantah Il;Hal. 14 dari 16 hal. Put.

No.850 K/Pdt/201 1Bahwa karena hibah cacad hukum, sertifikat atas nama Terbantah Il jugacacat hukum, karenanya hak tanggungan atas obyek pada Terbantah V/BankDanamon juga cacat hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyatabahwa putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PT.

perkaraini menolak gugatan Penggugat atau setidak tidaknya menyatakan gugatanPenggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);DALAM POKOK PERKARA:1.Bahwa eksepsi tersebut diatas dapat pula dipersamakan dalam jawabantersebut dibawah ini:Bahwa Tergugat menolak keras atas semua isi pokok gugatan Penggugatkecuali yang tegastegas kebenarannya;Bahwa gugatanPenggugat pada poin 2 dan 3 haruslah ditolak di karenakanperjanjian yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat adalah perjanjianyang cacad

hukum dan dipaksakan serta hanya sepihak ; cacad hukumadalah bahwa perjanjian tersebut yang penuh tipu daya/tipu muslihat dalamkausal yang tidak halal serta perjanjian yang seharusnya tidak dilakukanseperti : perjanjian pinjam uang secara rentenir pinjam uang sebesarRp.180.000.000,(seratus delapan puluh juta rupiah) dengan perincian sbb :Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 22/PDT/2018/PT.PLG.Penggugat memberikan utangan uang pada Tergugat untuk membayar : padaJoni Tarmos Rp.80.000.000, + pada Yanti

DALAM EKSEPSI; Menerima Eksepsi Tergugat ; Menyatakan Gugatan Penggugat Cacad Hukum (Exceptio infersona) makaoleh krena itu gugatan penggugat dinyatakan kabur ( ABSCUUR LIBEL).Il. DALAM POKOK PERKARA1. Menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidak tidaknyamenyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;2. Menyatakan seluruh alat bukti surat dan keterangan saksi dari pihakpenggugat tidak berkekuatan hukum;Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 22/PDT/2018/PT.PLG.3.

untukpemeriksaan perkara ini, para pemohon tidak hadir di persidangan dan menurutberita acara relaas panggilan nomor 20/Pdt.P/2015/PA Mks masingmasingtanggal 12 Februari 2015 dan 27 Februari 2015, termohon tidak ditemukankarena alamat tidak jelas;Menimbang, bahwa oleh karena para pemohon tidak mencantumkanalamat yang jelas pada permohonannya, maka permohonan pemohon tidakmemenuhi syarat formil suatu permohonan dan permohonan pemohon cacadformil;Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan pemohon cacad

Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung cacad formal berupakurang pihak. Sebab, seharusnya Para Penggugat juga menarik dan ataumengikutsertakan pihak lain selaku tergugattergugat dalam gugatanaquo, antara lain: panitia pembebasan tanah.b.

Bahwa Para Penggugat tidak pernah menempuh upaya keberatanterhadap pihak yang memberikan ganti rugi pembebasan tanah i.c.Gubernur Daerah Istimewa Aceh, sekarang Gubernur Propinsi Acehsehingga gugatan Para Penggugat yang menuntut Tergugat untukmemberikan ganti rugi mengandung cacad formal, berupa: error inHalaman 11 Putusan Perdata Nomor 63/PDT/2018/PT BNAperson dalam bentuk: gemis aan hoedanigheid atau salah sasaransehingga gugatan Para Penggugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.4.

sebagai pemerintah atasanyang memiliki otoritas memberikan izin atau kebolehan pelaksanaanpembebasan tanah aquo.Bahwa Para Penggugat dalam posita angka (16) dengan jelas dan nyata,telah tidak pernah menempuh upaya keberatan secara berjenjang menurutprinsipprinsip hukum pembebasan tanah mengenai pembebanan dan ataupertanggungjawaban Gubernur Daerah Istimewa Aceh, sekarang GubernurPropinsi Aceh sebagai pihak yang wajib memberikan gantirugi, sehinggatuntutan Para Penggugat terhadap Tergugat mengandung cacad

pihakpihak yangmenguasai objek perkara selain panitia pembebasan lahan sebagaitergugattergugat.Bahwa selain panitia pembebasan lahan, para pihak yang menguasai objekperkara merupakan pihak yang memiliki kaitan, korelasi dan konektifitasdengan perbuatan hukum konkrit dalam gugatan aquo, sehingga mutlakharus ditarik dan diikutsertakan selaku tergugattergugat agar pemeriksaandapat dilakukan secara tuntas dan tidak menimbulkan ekor bani.Bahwa oleh karena itu, jelas dan nyata gugatan Para Penggugatmengandung cacad

Nomor 189 K/Pdt/201722s22.4.dibebankan kepada pihak Tergugat II sebagai penyewa atas objeksengketa dapat dilaksanakan, karena Tergugat Il sendiri adalahtermasuk dan turut serta sebagai pemilik hak sewa, maka sejak awalperjanjian sewa menyewa telah mengandung iktikad tidak baik atautindakan purapura (schijnhandeling) atau cacad yuridis, sehinggaperjanjian sewa menyewa tidak pernah terlaksana, maka satusatunya cara adalah hanya dengan cara menyatakan batal ataumembatalkan perjanjian sewa menyewa tersebut

sejatinya telah berada dalam keadaan wanprestasi(tidak akan pernah membayar uang sewa menyewa), karenaTergugat Il sebagai penyewa adalah juga sekaligus sebagai pemilikobjek sengketa yang berhak menyewakan, sedangkan Tergugat berlindung dibalik status Tergugat II tersebut, maka dengan demikianperbuatan Tergugat dan Tergugat II yang demikian itu merupakansuatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnyasendiri atau dengan kata lain dari sejak awal perjanjian sewamenyewa dibuat telah mengandung cacad

yang dibuat di bawah tangan atau tanpa aktaautentik adalah bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga perjanjian tersebut patut untukdibatalkan atau dinyatakan batal;Bahwa oleh karena kedua perjanjian tersebut telah melanggar ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku, mengandung perbuatanmelawan hukum, mengandung iktikad tidak baik, tidak terpenuhinya syaratsyarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 1320 KitabUndang Undang Hukum Perdata sehingga cacad

Bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut adalah salah kedaden artinyasalah sejak lahir atau cacad bawaan.

bernama PUTEH, maka dalam hal ini terdapatcacad hukum admistratif dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata CaraPemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah terhadap adanya cacat hukumadministratif dapat diajukan langsung kepada Menteri atau pejabat yangditunjuk sesuai ketentuan Pasal 106 yang berbunyi sebagai berikut:1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacad

Pejabat yang mengeluarkan suatu dokumendengan sendirinya berwenang mengubah, mengganti, mencabut, ataumembatalkan dokumen yang dibuatnya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Hakim,berpendapat bahwa permohonan Pemohon merupakan salah satu jenisHalaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 4/Padt.P/2021/PN SkIpermohonan yang dilarang di Pengadilan Negeri terhadap penetapan suatu hakkebendaan ataupun dokumen berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidangtanah dan jika memang terjadi adanya cacad

perbuatan berdampak negatifterhadap instansi yang bersangkutan, melanggar Kode Etik Guru, sehinggadengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat (4) AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI serta Kode Etik Guru Indonesia,sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa a quotidak terlebih dahulu meminta saran, pendapat dan pertimbangan kepada DewanKehormatan Guru Indonesia maka beralasan hukum penerbitan objek sengketa aquo untuk dinyatakan mal prosedur atau cacad

yuridis; Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya secara hukum bahwaprosedur penerbitan objek sengketa cacad yuridis, maka selanjutnya MajelisHakim juga akan mempertimbangkan mengenai apakah penerbitan objek sengketaa quo secara substansi bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku dan Asasasas Umum Pemerintahan yang baik; Menimbang, bahwa menjawab permasalahan hukum tersebut diatas,Majelis Hakim akan menghubungkan objek sengketa dengan bukti T20, buktiberupa Peraturan Pemerintah

berlaku yaitu Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sehingga menimbulkan kerugian secarayuridis bagi Penggugat dalam perkara inl; Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa a quo secaraprosedural dan substansial melanggar peraturan perundangundangan yangberlaku dan juga Asasasas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnyaAsas Kepastian Hukum, maka penerbitan objek sengketa a quo menurut hematMajelis Hakim penerbitannya secara yuridis formal mengandung cacad

Gugatan mengandung cacad Plurium litis consortium, karenakurang pihak (partij), atau orang yang ditarik sebagai pihakTergugat tidak lengkap;Bahwa pada halaman 4 poin 9 gugatannya Para Penggugat mendalilkanbahwa pada saat ini di atas tanah perkara telah berdiri SD Negeri Nomor173133 Lumban Baringin;Bahwa tanah tempat berdirinya SD Negeri Nomor 173133 LumbanBaringin, semula adalah tanah milik HKBP, kemudian pada tahun 1954diserahkan oleh HKBP kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara,sehingga sejak

berdiri di atas tanahterperkara tidak turut ditarik sebagai pihak (Tergugat) dalam perkara ini;Bahwa tidak ditariknya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagaipihak Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara ini secara hukumberakibat pada gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (partij),dimana orang/pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, olehsebab itu gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknyadinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Para Penggugatmengandung cacad

menguasai sebahagian objek perkara sehingga secara hukumsetidaknya mereka haruslah ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkaraini, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat;Bahwa dengan demikian masih ada orang/pihak yang seharusnya turutditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini agar perkara ini dapatdiselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, akan tetapi orang atau pihaktersebut tidak ditarik oleh Para Penggugat sebagai pihak dalam perkaraini sehingga gugatan Para Penggugat mengandung cacad

yang berlaku danmengikat sebagaimana dimaksud dalam buku kelima pasal : 1457 dan1458 KUH.Perdata ; 2 nnn nnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnn12.Bahwa saat ini obyek sengketa telah dijual secara diamdiam olehTergugat. kepada Tergugat.ll, dimana Tergugat.I sebenarnya telahmengetahui bahwa obyek sengketa adalah telah dibeli olen Penggugat,dan Tergugat.I juga mengetahui bahwa obyek sengketa masih dalamsengketa pada pengadilan, sehingga perbuatan Tergugat. menjualobyek sengketa kepada Tergugat. adalah tidak sah dan cacad

lima ratus meterpersegi) telah dibeli dan menjadi milik Penggugat sepenuhnya, akantetapi secara diamdiam obyek sengketa dijual Kembali oleh Tergugat.kepada Tergugat.Il, kKemudian Tergugat.I menjual lagi kepadaTergugat.Ill, dan sertipikat hak milik Nomor : 584 saat ini telah beralihhaknya menjadi atas nama Tergugat.Il dan Ill sehingga dengandemikian jelaslah jual beli atas obyek sengketa antara Tergugat. kepada Tergugat.I kemudian antara Tergugat.I kepada Tergugat.Illtersebut adalah tidak sah dan cacad

Bila SKMHT awalnya mengandung cacad, maka APHTmenjadi cacad pula karena sebab awal yaitu SKMHT telah cacad hukum;e Bahwa Tergugat menyadari hutang harus dibayar, oleh karena itu pada waktuproses mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator kemampuan Tergugat untukmelunasi hutang kepada Penggugat maksimal sesuai dengan kemampuannya Rp45.000.000, ( empat puluh lima juta rupiah ) jumlah tersebut menurut Tergugatsesuai pula dengan kepatutan dan kewajaran, tetapi penggugat tidak berkenandengan jumlah yang

;Oleh karena itu sertifikat Nomor 1, Nomor 2, dan Nomor 3 yang menyangkutdan/atau mensertifikatkan tanah obyek sengketa milik Para Penggugat adalahsertifikat yang cacad yuridis dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian dantidak mengikat kepada siapapun juga termasuk Para Penggugat;Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 100 K/PDT/20135.

Bahwa dengan memperhatikan Penerbitan Sertifikat Hak Pakai atas namaDepartemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia cq.Direktorat Jendral Pariwisata pada tanggal 12 September 1987, di atastanah milik Para Penggugat tersebut, yang cacad yuridis tersebut diatas,karena Tergugat melakukan permohonan atas sertifikat tanoa prosedur yangjelas dan serta tidak pernah mempergunakan tanah tersebut telahmelanggar ketentuan sebagaimana diatur didalam Undang Undang Nomor20 Tahun 1961 Tanggal :

Haji Usman, BA.yang dalam hal ini Para Penggugat, maka sesuai hukum Sertifikat Hak Pakaidiatas Tanah Obyek Sengketa adalah sertifikat yang Cacad Yuridis dan tidakmempunyai kekuatan pembuktian dan tidak mengikat kepada siapapun juga,termasuk Para Penggugat;.

Nomor 1709/1985, Tgl. 291985,Luas: 15.550 M2;adalah sertifikat yang Cacad Yuridis dan tidak mempunyai kekuatanpembuktian dan tidak mengikat kepada siapapun termasuk juga kepadaPara Penggugat ;6. Menghukum kepada Tergugat mengembalikan Tanah Obyek Sengketa danserta menyerahkan sertifikat hak pakai sebagaimana petitum angka 5 di atasseketika setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukumtetap, tanpa syarat dan beban biaya apapun juga ;7.

Menyatakan tidak sah / Cacad hukum terhadap Perjajian Kredit No: .... /Krd/Tg! 0852007 tertanggal 08 Mei 2007 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat.. Menyatakan tidak sah / cacad hukum/ tidak memiliki kekuatan hukummengikat terhadap Perjanjian Penyerahan Hak Milik atas Kepercayaan (Fiducia ) Barang tertanggal 08 bulan mei 2007 yang di buat antara ParaPenggugatdan Tergugat..

Menyatakan Cacad / tidak saah terhadap Akta Jual Beli nomor : 89/2016tertanggal 13/12/2016 yang dibuat oleh HAYU MURIANDARI SH., PPAT KotaSurakarta / Turut Tergugat Il.. Menyatakan cacad / tidak sah terhadap balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 2785 dari nama Nyonya Ngesti Rahayuningsih istri Doktorandus IstarYunianto menjadi atas nama Doktorandus Haji Amin Asrori dan balik namaManjadi Suyanti/Turut Tergugat IV..

Bahwa karena ketidak sempurnaan mengenai subyek perkaranya, makasurat gugatan menjadi cacad atau obscuurlibel yang sempurna,melanjutkan untuk menerima dan memeriksa perkara ini, yang akanberpedoman dan berdasarkan surat gugatan yang cacad/obscuurlibel,amatlah keliru dan akan menghasilkan keputusan Pengadilan yang kurangdapat dipertanggung jawabkan;7. bahwa berdasarkan alasanalasan dan keterangan keterangan tersebutdiatas gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidakdapat diterima

/G./2015/PN.Smg. pihakpihaknya kurang sempurna;Halaman 15 Putusan No. 397/PDT/2016/PT SMG6.Bahwa karena ketidak sempumaan mengenai subyek perkaranya, makasurat gugatan menjadi cacad atau obscuurlibel yang sempurna,melanjutkan untuk menerima dan memeriksa perkara ini, yang akanberpedoman dan berdasarkan surat gugatan yang cacad/obscuurlibel,amatlah keliru dan akan menghasilkan keputusan Pengadilan yang kurangdapat dipertanggung jawabkan;Bahwa berdasarkan alasanalasan dan keterangan keterangan tersebutdiatas

Thamim,ternyata Tergugat telah terlebih dahulu membeli tanahobjek sengketa tersebut yaitu Tergugat membeli tanah objeksengketa pada tanggal 29 Agustus 1973, sedangkanPenggugat membeli tanah objek sengketa tersebut padatanggal 24 Desember 1973 ;Bahwa dengan telah dibelinya tanah objek sengketa tersebutoleh Tergugat, maka sejak saat itu kepemilikannya atastanah objek sengketa tersebut telah beralih menjadi milikTergugat, sehingga jual beli yang dilaksanakan setelah ituharuslah dinyatakan tidak sah/cacad

hukum ;Bahwa bukti kepemilikan lain yang didasarkan sebagai buktikepemilikan atas tanah yang menjadi objek sengketa yaituSertipikat Hak Milik Nomor : 1401 atas nama Tan Tjoei Nio,karena Sertipikat tersebut diterbitkan atas dasar Akta JualBeli tanggal 24 Desember 1973 Nomor : 661/1973 yangdibuat oleh dan dihadapan KARSO PERMANA, BA KepalaPatin Kepala Wilayah Tegallega Kotamadya Bandung yangsaat ini Jabatan PPATnya berada pada Turut Tergugat yang cacad hukum karena dijual setelah objek sengketatersebut

terlebih dahulu dibeli oleh Tergugat ; makaSertipikat Hak Milik Nomor : 1401 Kecamatan Astanaanyardan balik nama atas Sertipikat tersebut menjadi atas namaTAN TJOEI NIO, cacad hukum dan haruslah dinyatakanbatal demi hukum ;Bahwa berdasarkan alasan hukum sebagaimana diuraikantersebut diatas, maka Perbuatan Tergugat I, Tergugat II danTergugat Ill tidaklah dapat dikategorikan telah melakukanperbuatan melawan hukum, karena menguasai tanah yangmenjadi objek sengketa dengan didasari oleh alas hakyang

hukum, maka Sertipikat Hak Milik Nomor :1401 Kecamatan Astanaanyar dan balik nama atasSertipikat tersebut menjadi atas nama TAN TJOEI NIO/Tergugat dalam rekonpensi, cacad hukum dan haruslahdinyatakan batal demi hukum ;Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat dalamrekonpensi yang telah mengajukan permohonan Sertipikatdan balik nama atas Sertipikat Hak Milik Nomor : 1401Kecamatan Astanaanyar kepada Turut Tergugat Ill dalamrekonpensi dengan didasarkan pada Akta Jual Beli tanggal24 Desember 1973 Nomor

TAN TJOEI NIOtersebut ;halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 180/Pdt.G/2015/PN.Bdg Menghukum Pemohon Kasasi akan membayar biayaprkara dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebanyakRp. 2.500, (dua ribu lima ratus rupiah) ;Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik Nomor : 1401Kecamatan Astanaanyar dan balik nama atas Sertipikattersebut menjadi atas nama TAN TJOEI NIO/Tergugatdalam rekonpensi, cacad hukum dan haruslah dinyatakanbatal demi hukum, maka Penggugat dalam rekonpensiberhak untuk mengajukan permohonan