Ditemukan 3979 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN MASOHI Pidana Umum Pencurian
Putus : 01-05-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN MASOHI Nomor 35/Pid.B/2014/PN.MSH
Tanggal 1 Mei 2014 — Jaksa Penuntut: ROBERT O.DAMANIK, SH. Terdakwa: HAMDANI ROLOBESSY ALIAS DENOX ALIAS DANI
30 — 20
  • terpisahkan dariputusan ini ; Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya ; Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telahmelakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebutharuslah memenuhi seluruh unsurunsur dari pasal yang didakwakankepadanya ; Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh PenuntutUmum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melangar
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN Kepegawaian
Register : 13-10-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 83/G/2020/PTUN.Smg
Tanggal 25 Februari 2021 — Penggugat:
Muhamad bin Gana
Tergugat:
1.Bupati Tegal
2.Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
498 — 171
  • ;Bahwa dalam hal ini Penggugat adalah pejabatpemerintah yang menjabat sebagai Kepala Desa GrobogKulon yang merupakan bawahan dari Tergugat,seharusnya diberikan solusi dan memberikan pelindunganhukum, bukan malah diberikan Surat KeputusanHal 22 dari 66 halaman Putusan Nomor:83/G/2020/PTUN.SMGPemberhentian yang tidak sesuai prosedur dan tidakmemiliki kepastian hukum yang cenderungpenyalahgunaan Wewenang; Bahwa Tergugat telah melangar Asas Tertibpenyelenggaraan Pemerintahan, Tergugat dalammenerbitkan
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus Perbankan
Register : 15-04-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PN SURAKARTA Nomor 97/Pid.B/2020/PN Skt
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penuntut Umum: Rr. RAHAYU NUR RAHARSI, S.H. Terdakwa: VINCENSIUS HENDRY WIRJOPRASETYO Anak Dari TAN KIAN HIAN
641 — 427
  • pidana khusus eksternal ini adalah hukumadministrasi yang diberi sangsi pidana sehingga prinsip kehatihatian yang ada pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan tidak melaksanakan langkahlangkah dan seterusnyamaka pertamatama harus diupayakan penyelesaian secaraadministrasi, jika upaya administrasi tidak berhasil baru kemudianpada sangsisangsi lainya;Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar
    Edward Omar Sharif Hiariej, S.H., M.Hum.: Bahwa pelanggaran terhadap SOP pada hakikatnya merupakanperbuatan melanggar administrasi dengan sanksi administrasi ; Bahwa pelanggaran SOP adalah sangsi administrasi, jika sangsiadminstrasi sudah ditegakan dan ternyata orang yangbersangkutan masih tetap melangar baru kemudian dikategorikandalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UndangUndangperbankan jadi tidak sertamerta pelanggaran SOP dimasukandalam tidak melaksanakan kehatihatian jadi kembali lagi pada
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-04-2013 — Putus : 04-07-2013 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 09/Pid.Sus/2013/PN.MU
Tanggal 4 Juli 2013 — ILHAM Bin H.GUNTUR
175 — 42
  • suatu tindakPidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsurunsur dari tindakPidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana akan diuraikandibawah ini disamping ditujukan untuk menjawab dakwaan dan tuntutan serta Replik JaksaPenuntut Umum, juga sekaligus ditujukan untuk menjawab pembelaan dari PenasihatHukum terdakwa;75Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengandakwaan berbentuk Subsidaritas yaitu:PRIMAIR =: Melangar
    Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.UndangUndangNomor.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No.13Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat1 ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP;SUBSIDAIR: Melangar Pasal 3 Jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undangundang Nomor. 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 27-02-2023 — Putus : 08-08-2024 — Upload : 16-08-2024
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Bpp
Tanggal 8 Agustus 2024 — Penggugat:
1.ARMANIAH
2.BEKTI SYARWONO
3.DJOKO SUSILO, S.T.
4.MISINAH
5.USMAN EFFENDI
6.VICKY STANDLY PAATH
7.JANTJE PANGAJOW
8.FADJAR RAMADHANI
9.NARNO
10.VERONICA LAURENCIA SURIYATI
11.LINDA BUDIARTI, SE
12.SUMARNI
Tergugat:
KOMANDO DAERAH MILITER (KODAM) VI MULAWARMAN
87 — 87

  • MENGADILI

    DALAM KONVENSI

    DALAM EKSEPSI

    • Menyatakan eksepsiTergugattidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

    DALAM POKOK PERKARA

    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melangar Hukum;
    1. Menyatakan PENGGUGAT 1 adalah pemilik sah atas tanah yang
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 21-11-2017 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 29/G/2017/PTUN.BL
Tanggal 25 April 2018 — Penggugat:
SARINAH, Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan
Intervensi:
SUKARMAN
169 — 75
  • Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);6. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu; a. Tidak terjadi Kesalahan prosedur; b. Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c. Tidak terjadi Kesalahan Subyek Hak; d. Tidak terjadi Kesalahan Jenis Hak; e. Tidak terjadi Kesalahan Perhitungan Luas;f. Tidak Terdapat Tumpang Tindih Hak Atas Tanah;g. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar atau;h.
Pengadilan PN SEKAYU Pidana Umum Penganiayaan
Register : 18-03-2011 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 21-06-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 207/PID.B/2011/PN.SKY
Tanggal 12 April 2012 — DAROJI bin IMAN REJO
61 — 6
  • terdakwa juga menyangkal bahwa dia tidak ikut bersamasama dan dengantenaga bersama melakukan kekerasan terhadap korban Krani dan Kailani tersebut ;Menimbang, bahwa tidak dicantumkan pasal 170 ayat (1) KUHP oleh PenuntutUmum yang memuat unsurunsur perbuatan material, Penuntut Umum telahmenguraikan dalam surat dakwaannya dengan terang terangan dan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan meninggalnya orangtersebut, namun dalam pasal yang dicantumkan oleh Penuntut Umum melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-09-2016 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2705 K/PID.SUS/2015
Tanggal 23 September 2016 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang ; DIDIK PUGUH SETIYONO;
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Elnusa Petrofin danTerdakwa telah melangar perjanjian anatar PT. Elnusa Petrofin dengan PT.Komelino Putra Kesuma Nomor 002. /KPKLNS/02.2011 tanggal 1 April2011, terhitung mulai tanggal 1 April 2011 sampai dengan 31 Maret 2016,bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Hakim seharusnya tidak cukupHal. 26 dari 45 hal.
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Khusus
Putus : 24-02-2015 — Upload : 18-03-2015
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 239 / Pid.Sus/ 2014/ PN. KLK
Tanggal 24 Februari 2015 — AHMAD KUSMADI Als IKUS Bin ANANG KURNAIN
85 — 26
  • ;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwadalam pembelaannya yang menyatakan bahwa seluruh dakwaan dari PenuntutUmum tidak terbukti dalam diri dan perbuatan terdakwa, oleh karena sebagaimanatelah dipertimbangkan diatas bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukantindak pidana melangar pasal 286 KUHP sebagaimana dalam dakwaan keduaPenuntut Umum, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebutharuslah dikesampingkan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Kepabeanan
Putus : 29-04-2014 — Upload : 19-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2217 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 29 April 2014 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang ; YOO JIN SANG
146 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 2217 K/PID.SUS/2013sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyaksebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);Atas dasar ketentuan di atas dan berdasar pada fakta persidangan yangada, maka dalam Surat Tuntutan No Reg Perkara: PDS01/TPE/CKR/09/2011 yang telah kami bacakan pada persidangan HariRabu tanggal 16 November 2011, kami berkesimpulan bahwa dakwaanyang terbukti adalah dakwaan kedua yaitu melangar Pasal 102 huruf (h)UndangUndang Nomor: 17 Tahun 2006 tentang perubahan
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 29-04-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 51/Pdt.G/2020/PN Smr
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
Ny. EPIVANA HULAU
Tergugat:
CV. DUNIA USAHA
Intervensi:
HERMAN AJANG
83 — 17
  • Bahwa perbuatan Penggugat d.K/Tergugat dalam Rekonvensimenyatakan sepihak membatalkan perjanjian kerjasama antara Tergugatd.K/Penggugat d.R dengan Penggugat d.K/Tergugat d.R tertanggal 12April 2013 a quo telah melangar ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata,yang berbunyi;Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 15-03-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 25/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 23 September 2021 — Penggugat:
1.Lily Chandradinata
2.Linda Chandradinata
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
257 — 175
  • dan pemanfaatan tanah terhadapbidangbidang tanah yang terkena Pengadaan tanah jalan tol Cimanggis Cibitung sebagaimana tertuang dalam Daftar Nominatif telah sesuaidengan ketentuan yang diamanatkan Undang Undang Nomor : 2 tahun2012 dan Peratuaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5Tahun 2012 sehingga telah sesuai dengan azas legalitas, tidak berbuatsewenang wenang (De tornement de pouvoir) Tidak berbuat sekehendakhati (Willekeur) sesuai dengan azas Umum Pemerintahan Yang Baik(AAUPB) dan tidak melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 07-12-2015 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 689 K/PID.SUS/2015
Tanggal 7 Desember 2015 — KIKI ABDUL RACHMAN BENYAMIN bin ABDUL RACHMAN BENYAMIN
179 — 616 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Terdakwa didakwa melangar Pasal 78 Ayat (6) jo 50 Ayat (3) Huruf gUndangUndang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, di mana pasaltersebut mengacu pada Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 41 Tahun1999 tentang pengertian kawasan hutan yang notabene telah dibatalkanoleh Mahkamah Konstitusi, maka proses penentuan kawasan hutan harusmelalui tahapan penunjukan, penataan batas, pemetaan dan penetapankawasan hutan, atau dengan kata lain penentuan kawasan hutan yangselama ini dengan penunjukan langsung
Pengadilan PN MANOKWARI Pidana Khusus
Register : 26-08-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN Mnk
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AMRAN
310 — 73
  • danKampung Aibow, Distrik Catubow, Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi PapuaBarat, sehingga lokasi tersebut bukan termasuk Wilayah Pertambangan; Bahwa jika ditemukan adanya kegiatan pertambangan baik dalam tahapeksplorasi maupun operasi produksi yang terjadi di Distrik Minyambouw,Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2020/PN MnkKabupaten Pegunungan Arfak dan Distrik Catubow, Kabupaten PegununganArfak, Provinsi Papua Barat, maka kegiatan tersebut tergolong PETI(Pertambangan Tanpa Izin) dan melangar
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 05-03-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 39/G/KI/2020/PTUN.SBY
Tanggal 23 Juni 2020 — Pemohon:
KEPALA DINAS PENGELOLAAN BANGUNAN DAN TANAH KOTA SURABAYA
Termohon:
WILANI SOETRISNO
198 — 130
  • berbunyi Informasi Publik yang dikecualikan bersifatrahasia dan seterusnya mengingat bahwa perjanjian antara kedua belahpihak hanya mengikat pada pihak tersebut;Bahwa apabila ada Pihak Ketiga ingin mendapatkan informasi tersebutmaka harus disepakati oleh kedua pihak yang membuat perjanjian;Bahwa apabila ada informasi rahasia yang harus dilindungi maka bisadikecualikan dan kalau rekening pemerintah kota semua tahu;Bahwa apabila tanpa ijin dari kedua pihak yang membuat perjanjian makabisa diangap melangar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 20-03-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 19-08-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 62/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat:
1.Ir. Fakih Husnan, MT
2.Ir. Fakih Husnan, MM., MT
Tergugat:
1.MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
2.Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
426 — 280
  • Oleh karenaTergugat telah bertindak tidak adil, maka sudah seharusnya ObjekGugatan yang dikeluarkan Tergugat dinyatakan telah melangar asaskeadilan;Halaman 12 dari 55 halaman, Putusan Nomor 62/G/2020/PTUNJKT4. Asas Larangan Bertindak SewenangwenangAsas larangan bertindak sewenangwenang atau larangan willekeur,yakni tindakan Ssewenangwenang.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 26-03-2013 — Putus : 08-07-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 09/G/ 2013/ PTUN-MTR
Tanggal 8 Juli 2013 — SYARIFUDDIN H. MUHIDIN dkk MELAWAN KEPALA DESA CEMPI JAYA
93 — 47
  • Dan untuk memberhentikan seseorang dari jabatan harus terpenuhi ketentuanPasal ...10Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 17 Tahun 2011(Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 17), sedangkan Para Penggugat selama menjadiperangkat desa Cempi Jaya, Kecamatn Huu, Kabupaten Dompu, tidak pernah melakukanperbuatan yang menyimpang/melangar ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, terlebih ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah KabupatenDompu Nomor 17
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 644 K/PDT.SUS/2010
PT. SINAR LAUT ABADI; PT. SINAR LAUT MANDIRI
83 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkanpertimbangan tersebut maka dalil Tergugat tersebut harus ditolak ;Putusan Mahkamah Agung Nomor : 180 K/Pdt.Sus/2009 dalampertimbangan hukumnya menyatakan :Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karenaputusan Judex Facti sudah tepat yaitu tidak salah dalam menerapkanhukum atau melangar hukum yang berlaku* ;Demikian juga Judex Facti tidak mempertimbangkan fakta bukti T2.dyakni Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 12 November2009 Nomor : 417/Pdt.P/2009/PN.Jkt.Bar
Pengadilan PTUN PALU TUN
Register : 25-01-2021 — Putus : 23-02-2021 — Upload : 25-02-2021
Putusan PTUN PALU Nomor 7/P/FP/2021/PTUN.PL
Tanggal 23 Februari 2021 — Pemohon:
PT. Prima Bangun Persada Nusantara
Termohon:
Bupati Morowali
387 — 138
  • dalam hal ini Termohon tidak pernah sekalipun menyalahgunakankeweanangan yang ada padanya untuk kepentingan pribadi ataupun golonganyang melanggar aturan peraturan perundangundangan;Melanggar Asas KetidakberpihakanAsas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalammenetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan denganmempertimbangkan kepentingan para pihak secara dan tidak Diskriminatif,dimana Termohon tidak membedakan antara pemegang IUP satu denganpemegang IUP lainnya, ketika melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 08-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
1. SURYADI SAPUTRA, DKK VS PT PLASINDO LESTARI
165 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Konvensi untukseluruhnya;Menyatakan membatalkan atau tidak berharga surat anjuran DinasTenaga Kerja dan Transimigrasi Kabupaten Karawang Nomor Nomor567/2344/HIS;Menyatakan sah dan berharga Surat Nomor 10/PGA/X/13 tentangPemutusan Hubungan Kerja akibat dari Mogok Kerja Yang Tidak Sahterhadap Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi(kepada 57 orang) dan di kualifikasikan Mengundurkan Diri TanpaPesangon;Menyatakan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensisebanyak 57 orang terbukti melangar