Tempus Delicti KaburHal. 45 dari 51 hal. Put.

No. 2244 K/PID.SUS/2011Bapak ketua Mahkamah Agung dan Majelis persidangan yang Mulia, dalamberkas perkara yang saat ini dalam tingkat Kasasi, saya selaku penasehat hukumTerdakwa mengajukan keberatan soal tempus delicti tidak jelas atau kabur.Bila membaca Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Maret2010 dan 8 Juli 2010 dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan di BLK AekNatolu Lumban Julu Kabupaten Samosir atau ditempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri

Balige secara Melawan hukum melakukanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian negaraBahwa tempus delicti dalam dakwaan maupun tuntutan sebenarnya diragukan apakahTerdakwa Junat Marpaung orang yang dimaksud, padahal bedasarkan keterangan saksisaksi dalam berkas maupun keterangan dalam persidangan tak satupun yang melihatbahwa Terdakwa ikut dalam kegiatan selanjutnya.

Karena memang secara jujur JunatMarpaung Terdakwa yang diajukan terlebih dahulu minta ijin kepada atasannya baiksebagai atasan dalam birokrat (SKPD) maupun dalam kepanitiaan pulang karena dalamkeadaan sakit untuk berobat proses Amputasi salah satu anggota tubuh dari padaTerdakwa sehingga Tempus delikti adalah Rekayasa dari pada Penuntut Umum yangwalaupun Hukum membenarkannya soal tempus delikti yang diperbuat oleh JaksaNamun Majelis persidangan tingkat pertama dan banding telah tutup mata terhadap

Menyebutkan waktu(tempus) dan temp at (locus delictie) serta kKeadaan menunjukkan kepadadakwaan terhadap peristiwaperistiwa dan perbuatanperbuatan tertentu,yang dispesialisasikan dan di individualisasi. Jadi, contoh perbuatanmencuri, atau penipuan yang konkrit;Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakanlandasan dan titik tolak pemeriksaan Terdakwa. Berdasarkan rumusansurat dakwaan dibuktikan kesalahan Terdakwa.

;Kesimpulan yang dibuat Jaksa tersebut tentunya merupakan satupelanggaran terhadap ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yangmenyebutkan bahwa syarat materiil dalam suatu dakwaan adalah sebagaiberikut :1) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidanayang didakwakan;2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tempus delictiedan locus delictie dari tindak pidana yang dilakukan;Penjelasan :a.

Penuntut Umum menyimpulkan adanya uangyang digelapkan sejumlah Rp. 1.118.735.945 (satu milyar seratus delapanbelas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh limarupiah) maka Jaksa Penuntut Umum mendakwakannya lagi dalam berkastersendiri hingga terungkap adanya jumlah uang Rp. 1.118.735.945 (satumilyar seratus delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu sembilanratus empat puluh lima rupiah) tersebut tentunya dengan disertai denganmenyebut dan menguraikan mengenai tempus

Syarat materiil memuat :Uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan(tempus delicti dan locus delicti).Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mempersoalkan tentang perbarengan berlanjutsebagaimana dimaksud Pasal 64 ayat (1) KUHP.

karena itu maka Putusan Judex Facti dalam perkara ini haruslahdibatalkan dan kemudian diperbaiki dengan mencantumkan status barang buktiberupa sebidang tanah seluas 3.782 M2 dan Bangunan Seluas 198 M2 yangterletak di Jalan Poros lingkungan IV Wundubatu Kelurahan RahandaunaKecamatan Poasia Kota Kendari ;Dalam tara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndangyakni dalam hal :Judex Facti telah mempertimbangkan dan memutus perkara ini tidakberdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu tempus

MASYHUR MASIE ABUNAWAS,M.Si dan menjadiTerdakwa";Bahwa pertimbangan aquo telah keluar dari konteks surat dakwaan yangmenjadi dasar pemeriksaan dalam persidangan dimana terdakwa didakwadengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasimenyalahgunakan kewenangan/ kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kKeuangan Negara atauperekonomian Negara yang dilakukan dalam kurun waktu atau tempus delictibulan Januari tahun 2007 sampai

dapat disimpulkan sewaktu Terdakwamenerbitkan SK tersebut terkandung maksud atau tujuan agar dirinya danIr .AAMUSAKKIR MUSTAFA ,MM memperoleh penghargaan berupa assetmilik Pemerintah Kota Kendari dengan demikian unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terpenuhi";"menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkanberkurangnya asset milik pemerintah Kota Kendari maka unsur dapatmerugikan keuangan Negara telah terpenuhi";Namun dengan alasan ada surat di luar tempus

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkanbahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat,jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu (tempus) danHal. 15 dari 27 hal. Put. No. 896K/Pid.Sus/2010tempat (locus) tindak pidana (delict) itu dilakukan.Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tersebut mengandungdua materi yaitu:1).

No. 896K/Pid.Sus/2010tanggal 14 Desember 2008 sudah menguraikan secaracermat, jelas dan lengkap tentang tempus delictidan locus delicti dari perbuatan pidana yangdilakukan terdakwa berikut Cara cara danbagaimana tindak pidana dilakukan. Bahwa pengertian "cermat" merujuk pada sikapketelitian yang berkaitan dengan penerapanperaturan hukum terkait agar tidak terjadikekurangan atau kekeliruan.

Reg.PDS02/Srong/03/2008 tanggal 14 Desember 2008 sudahmenguraikan secara cermat, jelas dan lengkaptentang tempus. delicti dan locus delicti dariperbuatan pidana yang dilakukan terdakwa berikutCara cara dan bagaimana tindak pidana dilakukan.Untuk menunjang pendapat' tersebut majelis hakimbanding menguraikan pengertian tentang "cermat" yaitusikap penelitian yang berkaitan dengan penerapanperaturan hukum terkait agar tidak terjadi kekuranganatau. kekeliruan.

Syarat Materiil, yang merupakan hal prinsip dalam penyusunan suratdakwaan yang tidak boleh dilalaikan, yakni : Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yangdidakwakan; Dengan menyebutkan waktu dan tempat kejadian pidana itudilakukan (tempus delicti dan locus delicti).Suatu dakwaan dapatbatal demi hukum apabila dakwaan tersebut tidak merumuskansemua unsur dalil yang didakwakan, atau tidak merinci secarajelas peran dan perbuatan terdakwa dalam dakwaan, suatudakwaan batal demi hukum juga

Misol Kampung Baru, Kota Sorong, Papua Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara INI, .......2.04:+60200+2+ ANseterusnya.Bahwa yang menjadi kajian dan pembedahan hukum Tim AdvokatTerdakwa terhadap Surat Dakwaan Saudara Penuntut Umumberkenaan dengan:1) Tempus Delicti (waktu kejadian).Bahwa sesuai Surat Dakwaan Saudara Penuntut Umum telahmenguraikan waktu kejadian, sebagai berikut: berawal

dengan jelas locus delicti dan atau tempusdelicti(lex tempus at locus delicti) .

Ruang lingkup yang perlu dibicarakanmengenai hal ini meliputi beberapa aspek sebagai berikut;a. mengenai bentuk kelalaian, Lalai menyebut keduanya.atau Hanya lalai menyebut salah satu di antaranya;Misalnya menyebut tempus delicti tetapi tidak menyebut locus delictiatau. sebaliknya.

Bisa jugalingkaran tempat tertentu dan jangka waktu tertentu;Menimbang, bahwa dengan demikian discripsi locus dan tempusdelicti yang bercorak alternatif dianggap sah asal hal itu tidak kabur danmenyesatkan;Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penjelasan di atas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan yang di buat oeh JaksaPenuntut Umum telah memuat locus delicti dan tempus delicti;c.

Syarat Materiil, yang merupakan hal prinsip dalam penyusunan suratdakwaan yang tidak boleh dilalaikan, yakni : Uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yangdidakwakan; Dengan menyebutkan waktu dan tempat kejadian pidana itudilakukan (tempus delicti dan locus delicti).Suatu dakwaan dapatbatal demi hukum apabila dakwaan tersebut tidak merumuskansemua unsur dalil yang didakwakan, atau tidak merinci secarajelas peran dan perbuatan terdakwa dalam dakwaan, suatudakwaan batal demi hukum juga

Misol Kampung Baru, Kota Sorong, Papua Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lainyang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yangberwenang memeriksa dan mengadili perkara INI, .......2.04:+60200+2+ ANseterusnya.Bahwa yang menjadi kajian dan pembedahan hukum Tim AdvokatTerdakwa terhadap Surat Dakwaan Saudara Penuntut Umumberkenaan dengan:1) Tempus Delicti (waktu kejadian).Bahwa sesuai Surat Dakwaan Saudara Penuntut Umum telahmenguraikan waktu kejadian, sebagai berikut: berawal

dengan jelas locus delicti dan atau tempusdelicti(lex tempus at locus delicti) .

Ruang lingkup yang perlu dibicarakanmengenai hal ini meliputi beberapa aspek sebagai berikut;a. mengenai bentuk kelalaian, Lalai menyebut keduanya.atau Hanya lalai menyebut salah satu di antaranya;Misalnya menyebut tempus delicti tetapi tidak menyebut locus delictiatau. sebaliknya.

Bisa jugalingkaran tempat tertentu dan jangka waktu tertentu;Menimbang, bahwa dengan demikian discripsi locus dan tempusdelicti yang bercorak alternatif dianggap sah asal hal itu tidak kabur danmenyesatkan;Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penjelasan di atas makaMajelis Hakim berpendapat bahwa surat dakwaan yang di buat oeh JaksaPenuntut Umum telah memuat locus delicti dan tempus delicti;c.

kKesepakatan bulat mengambil putusan denganpertimbanganpertimbangan hukum sebagai berikut ;Menimbang, bahwa pertimbangan hukum/pendapat pengadilan tingkat pertamamenyatakan bahwa, tidak terdapat satupun pengaturan secara normatif mengenaiwewenang pembatalan pemenang lelang yang dilakukan oleh Tergugat, hal manaketentuan pasal 13 telah mengatur secara Rigid Mengenai Batasan wewenangyang diberikan kepada Tergugat, sehingga tidak memiliki kewenangan cukup baiksecara materi (onbvoegheid mater) maupun secara tempus

Banda Sakti Kota Lhokseumawe, setidaktidaknya dalam tahun 2019, setidaktidaknya di Ssuatu tempat yang termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Militer O1 Banda Aceh.Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat tidak memahami darimana Oditurmendapatkan tempus delictie pada tanggal 5 Agustus 2019 tersebut. Apakah dari faktabahwa sdr. Sofyan (Saksi6) dan sdr.

Bahwa mengenai tempus delictie sebagaimana surat dakwaan Oditur Militer yangmenyatakan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Gol I di rumah Sdr. Jul (DPO) diDesa Mon Geudong Kec.

Banda Sakti Kota Lhokseumawe tanggal 5 Agustus 2019,Majelis Hakim Tigkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Tingkat Pertama,karena hasil konfrontir pemeriksaan Saksi6 (Sofyan) dan Saksi7 (Fakhrurrazi)menyatakan tidak mengenal Terdakwa dan tidak pernah menggunakan shabushabubersama Terdakwa (vide BAP Konfrontasi Saksi6 Sofyan dan Saksi7 Fakhrurrazzi,hari Senin tanggal 11 November 2019), sehingga apabila penentuan tempus dan locusdihubungkan dengan keterangan Saksi5 (Sdri.

RekhaMelati, SKM) dalam persidangan tidak menerangkan mengenai tempat dan waktukejadian (tempus dan locus) pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana, Saksi5(Sdri.

Sehingga penentuan locus dan tempus tidaklah tepat, lagi pula Saksi5bukanlah Saksi Fakta akan tetapi sebagai Saksi Ahll.5.

Tentang Tempus Delicty.Mengenai Nota Pembelaan Tentang Tempus Delicty. Jika dicermatimaka pada bagian ini keberatannya erat kaitannya dengan materieksepsi mengenai surat dakwaan yang cacat formil.

Maka berdasarkan tempus yangkami buat dalam surat dakwaan yaitu antara tahun 20082012,sehingga yang kami maksud surat palsu dalam hal ini adalah IzinUsaha Perkebunan untuk Budi Daya PT. DSI (IUPB). MengingatIUP B PT. DSI diajukan Suratno Konadi (gesplit) dan diproses olehTerdakwa DRS.

Tentang Tempus DelictyMengenai replik jaksa penuntut umum yang mengatakan tentangtempus delicty tidak dapat diajukan dalam nota pembelaan dan harusdiajukan didalam eksepsi adalah pemahaman yang keliru dari jaksapenuntut umum karena, kesalahan penyebutan tempus delicty barudiketahul pada saat pembuktian melalui suratsurat dan saksisaksiyaitu jaksa penuntut umum pada akhir persidangan pembuktianbarulah menyampaikan bukti surat peninjauan kembali No. 198PK/TUN/2016 tanggal 12 Januari 2017.

Karena pemahaman JaksaPenuntut Umum adalah Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutanbaru mati pada tanggal 12 Januari 2017 berdasarkan putusan PK No.198, jika Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan baru mati padatanggal 12 Januari 2017 mengapa jaksa penuntut umum mengatakantempus delictynya tahun 2008 hingga tahun 2012.Bahwa walaupun kekacuan penyebutan tempus delicty tidak diajukansebagai eksepsi oleh penasihat hukum terdakwa akan tetapi jikapersidangan baru mengetahui kekacauan penyebutan tempus

delicti kapan menurut Ahli bahwamenurut pendapat Ahli terkait dengan masalah tempus delictisebagaimana penjelasan ahli ini perbuatan yang dilakukan itu yangmana, apakah perbuatan yang didugakan tersebut terbitnya surat yangdiduga palsu atau yang digunakan tahun 2008 atau tahun 2009 ataudigunakan sebagai alat bukti surat di pengadilan tergantung kepadakonstruksi perbuatan pidananya, jadi tempus delicti tergantung kepadaHalaman 129 dari 186 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN.Sakperbuatan apa yang disangkakan

berikut :Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwaperihaltempat tindak pidana penggelapan teradi di wilayah Kabupeten Dhamasraya,menurut Maijelis tindak pidana penggelapan denga cara menggadaikan mobil milkorang lain tanoa seijin pemiliknya meskipun teradi di wilayah Kabupaten Dhamasrayanamun hal tersebut masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Muaro;Menimbang, bahwa mengenai tidak jelasnya kapan dan dimana kejadianpenggelapan, menurut Majelis meskipun tidak dapat ditentukan tempus

delicti secarapasti mengenai hari, waktu atau tanggal bukan berarti tindak pidana tidak terbouktiikarena jika penerapan penyebutan locus delici dan tempus delicti mesti persis danakurat maka penegakan hukum melalui peradilan pidana (criminal justice system)akan lumpuh total yang berakibat semua pelaku criminal tidak dapat dituntutpertanggungjawaban hukum atas perouatan yang telah dilakukannya.

Oleh karena ituuntuk mengantsipasi akibat dimaksud, maka doktrin dan praktik pengadilan telahmelenturkan atau mengembangkan penyebutan locus delicii dan tempus delictsecara altematif. Simbol altematif yang selalu dipergunakan ialah di sekitar tempatatau waktu.

No. 115 PK/PID.SUS/2017terdapat buktibukti baru yang dapat mengungkapkan fakta hukum,bahwa dalam tempus delicti Januari 2013 sampai dengan Maret 2014yang didakwakan Penuntut Umum, Saksi Korban Anak Marc AaroonKroonen (Marc) tidak pernah menjadi korban sodomi sesuai buktipeninjauan kembali di bawah ini; Bukti PK1 Keterangan Saksi Dr. Narain H.

Apalagibila dikaitkan dengan Bukti PK4, di mana setelah dilakukannyapemeriksaan medis pertama kali terhadap Marc tersebut, yaknipada tanggal 22 Maret 2014 (vide, Bukti PK1), Marc sudah tidaklagi bersekolah di JIS, sehingga amat jelas bahwa Marc tidakpernah menjadi korban sodomi dalam tempus delicti dan locusdelicti yang didakwakan Penuntut Umum.

Kalaupun, quad non,Marc benar merupakan korban sodomi, maka perbuatan sodomiitu jelas dilakukan di luar tempus delicti dan locus delicti yangdidakwakan oleh Penuntut Umum, dan bukan oleh Terdakwa;Bukti PK1 dan Bukti PK2 merupakan keadaan baru yangbersifat menentukan, yang membuktikan bahwa Terdakwa tidakbersalah melakukan sodomi terhadap Marc sebagaimanadidakwakan Penuntut Umum.

No. 115 PK/PID.SUS/2017 yang rajin masuk sekolah selama tempus delicti yang didakwakanPenuntut Umum (Januari 2013 sampai dengan Maret 2014), dapatmengikuti kegiatan sekolah dengan baik dan riang.

Namunfaktanya pada periode tempus delicti (Januari 2013 sampai dengan Maret2014), Marc, Alex dan Deniz tidak pernah absen dari kelas hingga jangkawaktu yang lama. Kalaupun ada, ketidakhadiran itu bukan karena sakityang tidak wajar, melainkan sakit yang umum pada anakanak dan bahkanalasan lain seperti liburan.

bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaanalternatif yaitu Kesatu Pasal 378 Kitab Undangundang Hukum Pidanaatau KeduaPasal 372 Kitab Undangundang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalahdakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaankesatu atau kedua untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa dan apabilamemperhatikan faktafakta hukum dari tindak pidana yang dilakukan olehTerdakwa baik dari subyek hukum, obyek hukumnya, waktu (tempus

yang bersifat pribadi tanpa adanyadasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembenar;Menimbang, bahwa dalam perkara in casu berdasarkan keterangan SaksiSaksi dan pengakuan Terdakwa yang menjadi Terdakwa adalah BUDIONO BinSOFI'l, yang identitasnya telah dicocokkan dan dibenarkan oleh Terdakwa,dimana Terdakwa telan dewasa, sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan, yang berarti Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapatmempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri dalam tempus

Bahwa sehubungan dengan penjelasan pada point3 diatas, terlinat denganjelas dari keterangansaksisaksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwabong yang dijadikan barang bukti dalam proses persidangan merupakan bongyang ditemukan pada penggeledahan dalam kamar 509 Hotel Amboinasedangkan locus dan tempus delicti Terdakwa melakukan tindak pidana yangdianggap terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku adalah padakamar 411 Hotel Amboina.

Dengan demikian tidak ada persesuaian antarabarang bukti dengan locus dan tempus delicti dari perbuatan pidana yangdilakukan oleh Terdakwa.5.

Artinya tindak pidana yang dilakukan Terdakwaterjadi(tempus delik) sebelum Terdakwa memperoleh Surat Izin UsahaPerdagangan (SIUP).

Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan terbukti menuruthukum adalah suami isteri yang melaksanakan perkawinan sebagaimana locusdan tempus tercantum pada alat bukti itu. Yakni di Kecamatan Air hangat Timur,Kabupaten Kerinci pada tanggal 22 Desember 1994 Telah memiliki dua oranganak.

Pemohon dengan Termohon harus dinyatakan terbukti menuruthukum adalah suami isteri yang melaksanakan perkawinan sebagaimana locusdan tempus tercantum pada alat bukti itu. Yakni di Kecamatan Air hangat Timur,Kabupaten Kerinci pada tanggal 22 Desember 1994 dan telah dikaruniai 2 (dua)orang anak.

melakukangugatan yang baru yaitu perkara a quo;Bahwa walaupun Objek Gugatan02 (Surat Keputusan Tergugat yaituKeputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Manado Nomor2316/UN12/KP/2011 Tanggal 18 Oktober 2011) merupakan KTUN yangberdiri sendiri dan berbeda dengan Objek Gugatan01 atau merupakanKTUN yang terpisah dengan Objek Gugatan01, akan tetapi penerbitankedua KTUN berupa penjatuhan 2 (dua) jenis hukuman disiplin kepadaPenggugat merupakan kumulasi (peningkatan) hukuman disiplin atassebuah rangkaian peristiwa (tempus

Tegasnya,Tergugat telah menghukum Penggugat dengan 2 (dua) jenis hukumanyang bersifat kumulatif untuk tuduhan atas perbuatan dalam rentangwaktu (tempus) sebelum November 2011 yaitu sebelum Penggugatmenerima hukuman disiplin yang pertama berupa Keputusan TergugatNomor 2316/UN12/KP/ 2011 (Objek Gugatan02);b.

Putusan Nomor 313 K/TUN/201330.Penggugat akan segera Tergugat kaitkaitkan dengan wewenangnya untukmenjatuhkan hukuman kepada Penggugat dan hal ini sudah dibuktikandengan tindakan Tergugat meningkatkan hukuman kepada Penggugat dariteguran lisan (Objek Gugatan02) menjadi teguran tertulis (Objek Gugatan01) untuk sebuah tuduhan atas peristiwa yang rentang waktunya (tempus)sama;Bahwa oleh penerbitan ObjekObjek Gugatan a quo oleh Tergugat yangnotabene juga seorang PNS, membuat Penggugat bertanyatanya,

tidak dibayar maka diganti denganpidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor86/Pid.B/2015/ PN Jap, tanggal 11 Juni 2015 tersebut telahberkekuatan hukum tetap dan Terdakwa telah menjalani pidanatersebut: Bahwa berdasarkan faktafakta persidangan terbukti bahwasubjek hukum yang diajukan dalam perkara Nomor 86/Pid.B/2015/PNJap, tanggal 11 Juni 2015 dengan perkara a quo adalah sama,demikian pula tentang perbuatan dan modus operandi perbuatannya,locus delicti dan tempus

PLN(Persero) pada tanggal 20 Oktober 2011;Bahwa merujuk ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP, sangat jelas dan terangTERMOHON dalam tahap Penyidikan untuk pengumpulan buktibukti tidak menganalisis TEMPUS DELICTI secara benar atas dokumen yang telahdikumpulkannya baik dari segi Kuantitas maupun kualitas atas dokumenyang dapat dikualifikasi sebagai alat bukti yang sah, yang apabilaTERMOHON melakukan analisis TEMPUS DELICTI dimaksud atasdokumen yang dikumpulkannya secara benar, tentunya saat ekspose yangdidapat

delicti dan juga Locus Delicti itu 2 (dua) bagian atau 2(dua) hal yang sangat penting dalam Hukum Pidana terkait denganTempus Delicti;Bahwa mengenai tempus delicti waktu terjadinya Tindak Pidanaadalah terkait dengan pertanggung jawaban pidana;Bahwa dalam doktrin atau ilmu hukum pidana perbuatanpertanggung jawaban dari Pidana, ada perbuatan tetapi tidak adapertanggung jawaban atau tidak bisa dipertanggung jawabkan makatidak bisa dipidana jadi;Bahwa Tempus Delicti ini hal yang tehnis sekali kalau

misalnyadidalam Kuasa Pengguna Anggaran dalam suatu institusi terjadikerugian akan tetapi yang bersangkutan tidak menjabat dalamkonteks kerugian ini dan ternyata memang tidak ada kewenangan diayang dipergunakan maka tidak bisa dipertanggung jawabkan;Bahwa harus dilinat juga bahwa ada perbuatan, ada pertanggungjawaban kemudian Pidana, pertanggung jawabannya kita lihat dalamkaitan dengan Tempus apakah dalam kurun waktu itu memang orangyang bersangkutan ini memiliki andil atau memiliki kuasa ataumemiliki

dan peristiwanya sama tidak perludengan Surat Perintah Penyidikan baruBahwa , didalam internal lembaga penyidik ada proses seperti diKepolisian ada gelar perkara, di Kejaksaan ada ekspose, jadi adatahapan, cara, tekhnis dan mekanismenya, jadi yang menjadiukuran adalah peristiwa yang sama, ada beberapa orang yangsemula hanya 1 orang bisa ditetapbkan sebagai Tersangka;Bahwa Apabila Lokus dan tempus dan peristiwa yang sama alatbukti bisa dipakai untuk beberapa Tersangka, namun apabila untukbeberapa

tersangka, Lokus dan tempus dan peristiwanya berbedamaka harus dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan baru, dandipanggil saksisaksi, dan diulang lagi keterangannya, seterusnyalangkalangkah sampai menetapkan tersangka;Bahwa benar praperadilan hanya menyangkut prosesuil tindakanpenyidik belum menyangkut substansi dari pada pembuktian;Bahwa Alat bukti harus dilihat kolerasinya dan tentu tidakmendalami sampai pada substansinya, jadi masih berbicara tentangprosesuil dalam sidang praperadilan;Bahwa bentuk

Nomor 47 K/Pid/2017merupakan mantan ibu mertua Terdakwa, yang saat kejadian (tempus delicti)korban Sri Isrowati masih merupakan mertua dari Terdakwa.Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapatdibenarkan, putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang menguatkanputusan Judex Facti Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak