Ditemukan 4036 data
80 — 29
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, tentang PenetapanHari Sidang;Berkas Perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan ;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN WsbMenyatakan ia terdakwa YULI ATIKA PONTI ARTHA als PEPI bin SUKARDItelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja memalsukan akta otentik, sebagaimana diatur dandiancam pidana melangar
390 — 255
Desa Kamiri, Desa Bunuyo dan Desa Buhu Jaya, sehingga MajelisHakim berkesimpulan Terdakwa secara sadar melangar ketentuan tanggungjawab wilayah yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli PupukBersubsidi (SPJB) tersebut meliputi wilayah Kecamatan Paguat;Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pengecer resmi Pupuk Bersubsididan memiliki Badan Hukum yaitu UD Sumber Tani yang beralamat di DesaSiduan Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan Terdakwa secara sadarmenjual Pupuk bersubsidi tersebut kepada
58 — 15
desa dalam Normalisasai sungai Sat,Pugak dan Waru di Desa Tunjungrejo, ;Bahwa adanya pengeluaran uang kas DesaTujungrejo, untukkegiatan Normalisasai sungai tahun 2008 dan 2009, tanpadidukung dengan bukti pengeluaran uang yang sah, maka dalammengelola keuangan kas Desa Tunjungrejo, berarti Terdakwa telah145melangar asas, bahwa untuk pengeluaran belanja atas bebanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa, harus didukung denganbukti yang lengkap dan sah, dan dengan melanggar azas tersebut,Terdakwa telah melangar
kegiatan Normalisasi Sungai Desa Tunjungrejo, tidak lengkap dan tidak sah, dankarenanya tidak dapat dijadikan dasar sebagai bukti adanya pengeluaran uang kas desa, untukpembiayaan dalam Normalisasai sungai SAT, Pugak dan Waru di Desa Tunjungrejo ;Menimbang, bahwa adanya pengeluaran uang kas Desa Tujungrejo, untukpembiayaan kegiatan Normalisasai sungai tahun 2008 dan 2009, yang tanpa didukung buktiPengeluaran uang yang sah, maka dalam mengelola keuangan kas Desa Tunjungrejo, berartiTerdakwa telah melangar
asas pengeluaran belanja atas beban Anggaran Pendapatan danBelanja Desa, harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, dan dengan melanggar180azas tersebut, telah melangar aturan yang mengatur asas tersebut, yang karenanya dapatdikatagorikan sebagai perbuatan melanggar hukum ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa H.KUSWADI, selaku Kepala DesaTunjungrejo, dari tahun 2008 sampai tahun 2010, yang menguasai, memegang dan mengelolasendiri, seluruh keuangan Desa Tunjungrejo, yang berarti Terdakwa
271 — 175
Putusan Nomor 294/G/2018/PTUN.JKT.Sengketa yang dikeluarkan Tergugat dinyatakan telah melangar asaskeadilan;3. Asas Larangan Bertindak Sewenangwenang;Asas Larangan bertindak sewenangwenang atau larangan willekeur, yaknitindakan sewenangwenang. Jika dihubungkan dengan sengketa /n litis,atasan Penggugat yang kemudian dikuatkan oleh Tergugat tidakmemperhatikan kepentingan orang lain, dan secara kongkrit merugikan,dalam hal ini adalah Penggugat.
136 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
maka surat kuasa tersebut menjadi cacat hukum,karena bagaimana mungkin pihak yang berperkara (5 orangTermohon Kasasi) memberikan kuasa kepada orang lain, tapi jugakepada dirinya sendiri sebagai Kuasa Hukum dan mewakili dirinyasendiri beracara di PHI Serang;Bahwa terbukti Pertimbangan Hukum Putusan Judex Facti yangmenolak Eksepsi Pemohon Kasasi tentang Surat Kuasa TidakDicantumkan Kalimat Bertindak Untuk Dirinya Sendiri MaupunBertindak Sebagai Kuasa secara jelas dan terang telah salahmenerapkan dan melangar
10 — 1
Bahwa sudah eukup lama antara penggugat dan tergugat tidak berhubungan dan jugaselama itu tergugat juga tidak lagi menghiraukan keadaan penggugat dan melantarkanpenggugat, oleh karena itu tergugat jelas salah dan melangar janji taklik talak yangpemah diucapkan dan juga melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku, ;9.
95 — 52
Bahwa sesuai dengan fakta yang berkembang dalam masyarakatmodern saat ini bahwa perbuatan mencium pipi secara umum seringdilakukan oleh orang lain ditempattempat yang terbuka untuk umum,Menimbang50begitu juga dengan tontonan televisi yang setiap saat menampilkanadegan sebagaimanan yang dilakukan oleh saksi1 terhadap Terdakwa,kalau memang hal itu melangar kesusilaan tentunya akan dilarang olehpemerintah, kenyataannya sampai sekarang masih saja kita lihat adegantersebut masih sering kita lihat di tayangan
103 — 258
oleh Tergugat IIkepada Tergugat untuk melakukan aktivitas perkebunan cengkeh milikTergugat I.Bahwa tindakan Tergugat II memberikan izin kepada Tergugat tanpamelihat hak Para Penggugat dan tidak mencermati bahwa pada obyeksengketa yang diberikan izin tersebut merupakan milik Para Penggugatmerupakan perbuatan melawan hukum.Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sangatmerugikan Para Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365KUH Perdata yang menyatakan tiaptiap perbuatan melangar
44 — 4
KERTODIMEJO, saksi RUBIANTO AlsTOGOK Bin KAMIRIN, Saksi LASIDI Bin KASFI dan saksi LANGGENGBin KATEMUN pernah menyewa alat berat melalui Terdakwa namuntidak mengetahui alat berat tersebut milik siapa.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umumdengan dakwaan alternatif yaitu yang ke1 adalah melangar
253 — 68
KualaKapuas melakukan perbuatan melanggar hukum tentang penadahanbarang hasil tindak pidana melangar pasal 480 KUHP di ancamdengan pidana penjara selama empat tahun.Bahwa dengan telah diterimanya oleh Koperasi Pulau Telo Lestari danCV. Tiga Saudara cab.
112 — 51
Tergugat Rekonvensi yang telah melangar janji yangdibuat sendiri bersedia meninggalkan semua haknya sebagaimanadimaksud dalam isi perjanjian, siap ditalak 3 (tiga) meninggalkan rumahtanopa membawa apapun, apakah ini salah Penggugat Rekonvensiapakah ini pelanggaran hukum yang dilakuan oleh PenggugatRekonvensi atas perbuatan Tergugat Rekonvensi sendiri, mengulangiperbuatannya yang selingkuh sehingga terpenuhinya surat perjanjianyang dibuat sendiri oleh Tergugat Rekonvensi pada tanggal 18 Juli 2019.
105 — 155 — Berkekuatan Hukum Tetap
Memberikan sanksi atau tindakan balasan dalam bentuk apapunkepada pekerja/oburuh dan pengurus serikat pekerja/ouruh selamadan sesudah melakukan mogok kerja.Bahwa, berdasarkan Pasal 187 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 13Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan, disebutkan :Barang siapa melangar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) Pasal 67 ayat (1), Pasal 71ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2).
160 — 101
dilihat dari undangundang yangdipakai untuk mendakwa, kalau dalam putusan mereka terbuktimalakukan pelanggaran yang didakwa dengan undangundang pemilumaka akan terkena tindak pidana pemilu, kalau mereka tidak terbuktiatas dakwaan tersebut maka putusannya NO atau tidak dapat diterima;Bahwa kalau ahli melihat sepintas bahwa terdakwa telah melakukanpelanggaran undangundang nomor 8 Tahun 2012, undangundang ituadalah undangundang pemilu maka kalau terbukti maka pelanggaranpemilu, kalau terbukti telah melangar
83 — 16
menerangkan bahwa saksi dilokasi ditemanioleh Apri orang suruhan Thontowi, dan saksi tidak ada membuat laporankemajuan fisik terhadap pembuatan kolam, karena kolam yang dibuat tidaksesuai ukurannya dengan gambar dan RAB;Bahwa hasil dari lapangan saksi Ivan Dijuni telah melaporkan padaTerdakwa bahwa kolam dibuat oleh masyarakat desa dan tidak sesuaidengan kontrak, gambar dan RAB akan tetapi terhadap laporan saksiterdakwa diam saja dan tidak ada menegor Thontowi Direktur CV.BaguayJaya yang telah melangar
Terbanding/Tergugat I : KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROVINSI MALUKU SELAKU TIM PENGADAAN TANAH PROVINSI MALUKU
Terbanding/Tergugat II : REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
Terbanding/Tergugat III : SALMA
Terbanding/Tergugat IV : ABU BAKAR
Terbanding/Tergugat V : HATIJA
Terbanding/Tergugat VI : HAJI LUTFI
Terbanding/Tergugat VII : HALIMA
Terbanding/Tergugat VIII : ABU MAWI LESSY
Terbanding/Tergugat IX : LA HAMU HAMZAH
Terbanding/Tergugat X : MARDIAH REHALAT
Terbanding/Tergugat XI : LA DJAINUDIN
Terbanding/Tergugat XII : MOCHTAR LUTFI PATIUSEMA
Terbanding/Tergugat XIII : WA AMPILI
Terbanding/Tergugat XIV : LELO HIS DARNI
Terbanding/Tergugat XV : FADILLA MONY
Terbanding/Tergugat XVI : UMAR SAMUAL
Terbanding/Tergugat XVII : LA EUASIH
Terbanding/Tergugat XVIII : ABDU LATIF SAMOAL
Terbanding/Tergugat XIX : JAFAR LESSY
Terbanding/Tergugat XX : RUSYAIDA MARASABESSY
Terbanding/Tergugat XXI : LA PANDA<br
233 — 413
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AUPB).4.Menetapkan Tergugat tidak melakukan Perbuatan MelawanHukum;5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.Subsidatr :Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo,berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ;Jawaban Terbanding II semula Tergugat Il:Dalam Ekseps'i :1.
30 — 10
terdakwa digerebek dan ditangkap olehmasyarakat karena berada disebuah rumah bersama dengan seorang perempuan yangbukan isterinya namun setelah sampai di Kantor ternyata ditemukan barang bukti lainsehingga terdakwa diserahkan kepada Kasat narkoba untuk diproses lebih lanjut ; Putusan No. 291/Pid.Sus/2013/PN.Dum halaman 17 dari 60 halaman18Bahwa terdakwa kejangkejang di ruang Propam sekira 20 (dua puluh) menit hinggakepalanya terbentur di dinding ; Bahwa terdakwa dapat diproses oleh propam Karena melangar
Jhon Nedy Charles Sine
Termohon:
Kapolres Kabupaten Kupang
115 — 67
Menyatakan TERGUGAT telah melangar ketentuan hukumyaituPeraturan Kapolri Nomor ; 8 Tahun 2009 dan Peraturan KAPOLRI Nomor:6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Putusan MahkamahKonstitusi RI Nomor 130 / PUU XIlIl / tahun 2015, sehingga tidakmempunyai kekuatan hukum mengikatHalaman 11 dari 69 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Olm5.
MUSTAQIM
Tergugat:
1.AHMAD MUHSONUDIN
2.IDA HERAWATI KHAERON
Turut Tergugat:
1.CATUR NOVIYANTI, SH, M.Kn.
2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Cabang Pekalongan
3.NASRIZAL, SH., M.kn
4.Kementrian Agraria Dan Tata Ruang. Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pekalongan
5.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekalongan
6.ABDILLAH HASVA
151 — 40
mandiri, tidak berpihak, danmenjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatanhukum;Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalamUndang undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat(11), pelanggaran472terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) dapat menjadi alasan bagipihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantianbiaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.SEBAGAIMANA DIJELASKAN DALAM KUHAPERDATA HALPasal 1365 Tiap perbuatan yang melangar
32 — 13
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Hal 19 dari 80 Hal Put.No.238/PDT/2015/PTMDN10.Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) yang telah dijalankandalam perkara ini sah dan berharga;Menyatakan peralihan hak atas Objek Perkara kepada Tergugat V adalahsah dan mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Tergugat tidak berhak atas Objek Perkara;Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat , Tergugat II, TergugatIll dan Tergugat IV terhadap Objek Perkara merupakan perbuatan yangbertentangan atau melangar
PT. GRIYA LESTARI JAYA
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
257 — 285
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik.(AUPB).; 4.