Ditemukan 4036 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan manangar melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-08-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1581 K/Pdt/2016
Tanggal 23 Agustus 2016 — Drs. H. HAMONANGAN SIAHAAN VS PT INTI PALM SUMATERA, dkk
59 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti telah melangar hukum dalam perkara ini (tidak melaksanakanfungsi dan kewenangannya untuk menegakkan hukum dan keadilan), karenatelah menjadikan Amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalamperkara perdata antara Tergugat V dalam perkara ini sebagai Penggugatmelawan Tergugat dalam perkara ini sebagai Tergugat untuk keuntunganTergugat I, tanpoa mempertimbangkan apakah Amar Putusan Pengadilantersebut telah didasarkan pada fakta yang benar, pada hal salah satu dasargugatan Penggugat dalam
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 10-05-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 32/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
Prof. Dr. Masri Mansoer, M. Ag.
Tergugat:
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
551 — 864
  • Andi dan Penggugat sebelum diberhentikan memangada pemanggilan, tetapi dipanggil bukan dalam rangka menyelesaikanmasalah melainkan disidang sebagai pelanggar disiplin/melangar kodeetik sehingga mereka berdua pun memutuskan tidak datang; Bahwa mereka keberatan pada putusan pemecatan, karena secarafaktual tidak ada alasan, mereka pun menyatakan ini mungkin karenamereka memrotes asrama ini;Halaman 44 dari 101.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 04-03-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 142/ PDT.G/ 2013 / PN. JKT SEL.
Tanggal 12 Maret 2014 — 1. PAULUS TANNOS 2. LINA RAWUNG 3. CATHERINE TANNOS 4. PAULINE TANNOS Lawan 1. JACK BUDIMAN 2. VECKY ALEX LUMANTAUW 3. PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL,Tbk 4. SUANNY NOVIYANTI DJOJO,S.H. 5. PT MEGALESTARI UNGGUL 6. PT. Sandipala Arthaputra 7. Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Konsorsium PNRI. 9. Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 10. Gubemur Bank Indonesia 11. Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
265 — 167
  • Karena melanggar aspekaspek yang disebutkan dalam Pasal 38 UU JN, misalkan di akta disebutkanmenghadap pukul 10 pagi ternyata saya bisa membuktikan, saya menghadap bukanjam 10 tetapi jam 4 sore, berarti kan ini melangar aspek formal, kalau ini bisadibuktikan maka akta tersebut terdragasi akta. Kesempurnaan Otentiknya Aktatersebut tidak ada lagi.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 28-01-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 36/Pdt.G/2014/PN.JKT.Sel.
Tanggal 19 Januari 2015 — TIM LIKUIDASI PT.BANK RATU (Dalam Likuidasi), lawan 1. PT AJI SATRIA SENA KARYA (PT.ASSK)Aji Satria Sena Karya, 2. PEMERINTAH RI CQ KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM CQ DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA 3. PEMERINTAH RI CQ GUBERNUR KEPALA DAERAH TK I PROPINSI JAWA BARAT CQ WALIKOTA BEKASI CQ PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA BEKASI,
97 — 58
  • tersebutkepada Tergugat IV selaku BUMN untuk dibangun dan dioperasikan JalanTol JORR seksi E1 (JatiasihCikunir) yang sebagian pembangunannyamenggunakan 5(lima) bidang tanah HGB milik Penggugat, dimana Jalan TolJORR seksi E1 tersebut telah dioperasikan oleh Tergugat IV yang telahmendapatkan keuntungan yang besar dari hasil pengoperasian Jalan TolJORR seksi E1 diatas tanah milik Penggugat tersebut; Bahwa berhubungpembayaran uang ganti rugi atas pembebasan 5(lima) bidang tanah milikPenggugat tersebut melangar
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 08-01-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Gns
Tanggal 17 Juni 2020 — Penggugat melawan Tergugat
217 — 159
  • Great Giant Pineaple telahdilaksanakan:1.anf @ bhSudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesualdengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b). Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c).
Pengadilan PN SUNGAI LIAT Perdata
Register : 27-02-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 16-11-2020
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Sgl
Tanggal 15 Oktober 2020 — Penggugat:
Dr Bastian Zulkifli, B. ARCH., M.ARCH
Tergugat:
1.PT Babel Citra Mandiri
2.PT Hokari Lenex Pratama
3.Tjang Jong Tjung als Acung
4.H Abdul Rahman HR bin H Rozali
5.H Toyib HR
6.Pemerintahan RI Cq Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Cq Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung
7.Kepala Kantor Pertanahan Kab Bangka
8.Dinas Bina Marga Bangka Belitung
9.Camat Merawang Kab Bangka Prov Bangka Belitung
10.Kepala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kab Bangka
232 — 102
  • POSITA GUGATAN TIDAK JELASBahwa sejatinya gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi 5(lima) unsur, yaitu:e Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat aktif maupun pasif;e Perbuatan Tergugat tersebut melawan hukum, bertentangan dengankesusilaan/melangar undangundang;e Adanya kesalahan yang bersifat sengaja maupun lalai;e Adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat; dane Kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas.Bahwa faktanya dalam surat gugatan, Penggugat tidak menjelaskan secararinci 5 (lima
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 22-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/Pdt.Sus-PHI/2016
PT. BANK OCBC NISP, Tbk VS 1. RUKMANA
100 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • skorsing terhitung sejak tanggal 9 Desember 2013 sebagaibagian dari proses pemutusan hubungan kerja karena efisiensisebagaimana dimaksud Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13tahun 2003;Bahwa terhadap dalil Para Penggugat bahwa Penggugat Nomor 48telah di demosi, Tergugat mensomeer Para Penggugat untukmembuktikan dalil gugatannya tersebut;Bahwa Tergugat mensomeer Para Penggugat untuk membuktikandalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawanhukum vide Pasal 1365 KUHPerdata karena melangar
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-11-2013 — Putus : 13-02-2014 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN MAMUJU Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2013/PN.MU
Tanggal 13 Februari 2014 — ABDUL MUIN RUSDI,ST
105 — 77
  • Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifatalternatif, maka hal tersebut memberikan kekuasaan kepada Majelis Hakim untukmempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat untuk dikenakan kepadaperbuatan terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan faktafakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan langsung memilih mempertimbangkan Pasaldalam dakwaan yang paling mendekati dengan faktafakta yaitu melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 752 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 20 April 2016 — Hj. JUNAIDAH RAHIM, S.H., M.Hum.;
54 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dikejar dan dipertanyakan olehPenasihat Hukum, saksi tidak mengetahui Nomor Hp seluler Pembanding,kesaksian NOPRIZAL ini sangat diragukan kebenarannya, karena tidakmengetahui kapan dan tanggalnya, serta berapa uang yang pernahdiberikan, dan yang paling diragukan kebenaran keterangannya adalah saksiNoprizal adalah keponakan kandung Saksi/Terdakwa ASMIDAR, SH(perkara terpisah), sangat diragukan kebenaran keterangannya;Bahwa Pendapat Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakanTerdakwa/Pembanding telah melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-12-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2495 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Desember 2017 — Ny. SUWARNI, DKK VS DENNI HAZAIRIN THAMRIN (ahli waris almarhum M.H. Tahamrin)
226 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti Telan Melangar Pasal 178 Ayat (2) HIR Dan YurisprudensiYang Berlaku Karena Tidak Memeriksa Dan Memperimbangkan GugatanRekonvensi Pemohon Kasasi Serta Tidak Mempertimbangkan DalilTermohon Kasasi Il sampai dengan Termohon Kasasi XI Mengenai Error InPersona:83. Ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR menyebutkan bahwa:Hakim wajib mengadili atas segala bahagian gugatan.84. Putusan Pengadilan Tinggi telah melanggar Pasal 178 ayat (2)HIR di atas, karena:Halaman 100 dari 110 hal. Put.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 15-10-2015 — Putus : 11-03-2016 — Upload : 31-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 206/PDT.SUS-PHI/2015/PN.BDG
Tanggal 11 Maret 2016 — RUKMANA; ENTUR; TIMIN; YADI KARDIYAT; NANTIAR, DKK ; LAWAN; PT. BANK OCBC NISP, TBK;
118 — 54
  • Bahwa Tergugat mensomeer Para Penggugat untukmembuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum vide Pasal 1365KUHPerdata karena melangar Pasal 6 UU No. 13 tahun2003.7. Bahwa tidak benar dan harus ditolak dalil ParaPenggugat huruf D.2 yang pada pokoknya tentangHalaman 72 dari 125 halaman, Putusan Nomor 206/Pdt.SusPHI/2015/PN.
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 05-05-2021 — Putus : 17-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT AMBON Nomor 4/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
Tanggal 17 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : HUBERTUS TANATE, SH
Terbanding/Terdakwa : PUNGGUL RUMAHSORENG alias UNGKU
117 — 52
  • ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Bahwa karena Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentukSubsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair melangar
Pengadilan PT AMBON Pidana Khusus
Register : 11-05-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT AMBON Nomor 6/PID.SUS-TPK/2021/PT AMB
Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum I : HUBERTUS TANATE, SH
Terbanding/Terdakwa : TARADJI LETAHIIT
94 — 33
  • ayat (1) Jo Pasal18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Bahwa karena Penuntut Umum menyusun dakwaan dalam bentukSubsidaritas yaitu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 31-07-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2701 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 31 Juli 2017 — H. SIODINAR, S.IP ;
75 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Voni Bintang Nusantara, apalagi pendapat BadanPemeriksa Keuangan yang seolah menyimpulkan bilaTerdakwa/Pembanding yang telah melangar Peraturan Pemerintah Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;Bahwa meskipun demikian mencermati bukti yang terlampir dalamberkas perkara yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umim berupa Hasil Auditternyata Badan Pemeriksa Keuangan tidak satu) pun yangmenerangkan/menyatakan ataupun menyimpulkan bahwa Terdakwa jugaikut bertanggungjawab terkait dengan adanya kelebihan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-12-2012 — Putus : 27-03-2014 — Upload : 11-06-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 698/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 27 Maret 2014 — YAYASAN HARAPAN IBU PONDOK PINANG (yang selanjutnya disebut sebagai “YHI-PP”), berkedudukan di Jakarta. Yang dalam hal ini memiliki domisili dan memberi kuasa kepada : ACHMAD MUISZUDIN. SH., MH., MUHAMMAD EKHSANDI HAZNAM, SH. dan SYUKNI TUMI PENGATA, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung di Kantor AMS Law Office beralamat di Jalan Sisingamaraja No. 63, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2012, selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. Dra. Hj. NUNUK MURDIATI SULASTOMO, yang beralamat di Jalan Ambon H 166, RT 06/RW 13, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kotamadya Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT. I; 2. AMBAR TITIASARI, yang beralamat di Jalan Kesambi No. 22, RT 003/RW 006, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II: 3. Dr. SULASTOMO, MPH, yang beralamat di Cinere Depok, Jalan Ambon H-166, RT- 06/RW-13, Kelurahan Cinere, Kecamatan Limo, Kotamadya Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III; Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT.
65 — 33
  • di351415Anggaran Dasar berdasarkan akta Nomor 2 tanggal 06 November 2006 yangdibuat oleh notaris Rini SukraningsihBahwa Tergugat I menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugatdalam Poin 19 gugatannya, bahwa Nurul Larasari, S.H, tidak pernahdinyatakan telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Notaris Indonesia olehMajelis Pengawas Notaris Jakarta SelatanBahwa Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) sebagaimanadimaksud pada Pasal 1365 KuHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut :Tiap perbuatan melangar
Pengadilan PN SEKAYU Perdata Tanah
Register : 31-01-2012 — Putus : 07-02-2013 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 2/Pdt.G/2012/PN.SKY
Tanggal 7 Februari 2013 — Rusdi Superi, dkk -lawan- Perseroan Terbatas (PT) Dapur Sawit, dkk
144 — 45
  • Majelis Hakim maka perbuatan Tergugat I yang telah menguasaiobjek sengketa tanpa hak, dan perbuatan Tergugat II yang tidak dapat menyelesaikanproses pendistribusian lahan bagi warga peserta TSM sejumlah 61 (enam puluh satu) KKdan perbuatan Tergugat III yang memberikan izin usaha perkebunan kepada Tergugat Itanpa terlebih dahulu berkordinasi dengan Tergugat II kesemuanya dapat dipandang telahmelanggar hak subjektif orang lain (dalam hal ini hak Para Penggugat) dan perbuatantersebut pun telah pula melangar
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 18-02-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 22-11-2021
Putusan PN AMBON Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Amb
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penggugat:
ABDUL KADIR NASELA bin HAJI ABDUL LATIF NASELA
Tergugat:
1.Negara, R.I., Cq., Pemerintah, R.I., Cq., Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku, Jalan Jenderal Sudirman, Tantui, Kota Ambon
2.Pemerintah Adat Negeri Hitumessing, pada Pemerintahan Adat Negeri Hitumessing, Merangkap Saniri Adat Negeri Hitumessing
3.WAHAB TOMU
4.ABDULSAMAD TOMU
5.KADER TOMU, SH
6.KADER TOMU
7.MARODONG TOMU
8.BADARUDIN TOMU
9.ALI TOMU
10.IBRAHIM TOMU
11.ISMAIL TOMU
12.USMAN TOMU II
13.USMAN TOMU I
14.HASAN TOMU II
15.HASAN TOMU I
16.Haji TAIB TOMU
17.Haji TAHER TOMU
18.Negara, R.I., Cq., Pemerintah, R.I., Cq., Kepala Kantor Wilayah Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional Propinsi Maluku, Cq. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tengah
131 — 88
  • ( seratus delapan belas ributiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan GAMBAR SITUASINo. 04/1992, tanggal 22 April 1992, kepada Tergugat sampaiu denganTergugat XV dalam perkara pokok adalah bukan merupakan perbuatanmelawan hukum (onrechtmatige daad), sebab tidak melangar hak subjektifdari Penggugat dalam perkara pokok atau Tergugat Intervensi, karenaTergugat Intervensi bukan sebagai pemilik dari tanah atau dusun Titaoekoeakan tetapi Penggugat Intervensi lah sebagai pemilik dari tanah
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 10-05-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 31/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, M.A.
Tergugat:
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
381 — 238
  • Andi dan Penggugat sebelum diberhentikan memang adapemanggilan, tetapi dipanggil bukan dalam rangka menyelesaikanmasalah melainkan disidang sebagai pelanggar disiplin/melangar kodeetik sehingga mereka berdua pun memutuskan tidak datang;Bahwa mereka keberatan pada putusan pemecatan, karena secarafaktual tidak ada alasan, mereka pun menyatakan ini mungkin karenamereka memrotes asrama ini;Bahwa alasan pemecetan yang didengar Saksi adalah tidak bisabekerjasama;Bahwa secara tidak tertulis alasannya yakni
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2330 K/Pdt/2015
Tanggal 15 Juni 2016 — PT BANK CENTURY Tbk (sekarang PT BANK MUTIARA Tbk) CQ PT BANK MUTIARA Tbk CABANG YOGYAKARTA, VS BUNADI WIJAYA GUNAWAN, M.Sc DKK
164 — 94 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum(onrechtmatige daad) karena telah melangar asasasas dan ketentuan yangdiatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen yang merugikan Para Penggugat sebagai konsumen Tergugat;5.
Pengadilan PN BANTUL Pidana Khusus Perbankan
Register : 09-01-2019 — Putus : 21-05-2019 — Upload : 21-08-2019
Putusan PN BANTUL Nomor 11/Pid.Sus/2019/PN Btl. (Perbankan Syariah)
Tanggal 21 Mei 2019 — YOYOK SURYO KUNCORO
468 — 300
  • Jadi di dalam asasatau prinsip syariah pun juga mengenal asas kebebasan berkonitrak jadipara pihak itu punya hak sepenuhnya untuk menyusun kontrak selamatidak melangar tadi kalau dalam konteks Hukum Positif selama tidak adaundangundang yang dilanggar.
    Jadi di dalam asas atau prinsip syariah pun juga mengenal asaskebebasan berkontrak jadi para pihak itu punya hak sepenuhnya untukmenyusun kontrak selama tidak melangar tadi kalau dalam konteks HukumPositif selama tidak ada undangundang yang dilanggar.