Ditemukan 3979 data
207 — 68
Vil, Vill dan X dalam melakukan tindakan hukumharus ada persetujuan dari Penggugat, yang hal tersebut sama sekaliternyata didalam dalil posita Penggugat tidak dijelaskan tentang: siapa yangmenyerahkan, siapa yang menerimanya, apa yang diserahkan serta apayang diterimanya, yang hal tersebut secara jelas tidak terdapat didalam dalilgugatannya, dengan demikian adanya tindakan komulatif yang ditujukankepada Para Tergugat ll, Ill, IV, V, VI, VII, Vill dan KX agar dinyatakan telahmelakukan perbuatan melangar
88 — 43
Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPjo.Pasal 65 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umumbersifat alternatif, maka hal tersebut memberikan kebebasan kepada MajelisHakim untuk mempertimbangkan dakwaan manakah yang paling tepat untukdikenakan kepada perbuatan para terdakwa tersebut;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan faktafakta yangterungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung memilihmempertimbangkan Pasal dalam dakwaan yang paling mendekati denganfaktafakta yaitu melangar
SISWANTO, SH
Terdakwa:
BAMBANG SUTRIYATNO bin alm BUANG SUHARDI
221 — 37
jikaakan ada pembayaran atas PO ( Purchase Order) tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapatdinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan kombinasi (campuran) yaitu terdiri dari dakwaan alternative dan dakwaansubsidaritas dimana dalam dakwaan Kesatu terdakwa didakwa dengan dakwaansubsidaritas yaitu Primair melangar
80 — 30
berwenang menghitung kerugian negara berdasarkanUUD 1945 adalah BPK.Bahwa perhitungan kerugian negara itu dilakukan ada dugaan pidanasetelah ada pemeriksaan.Bahwa pasal 3 UU Korupsi ini ada dijelaskan dalam makalah ahli padahalaman 22 paragraf 2, jadi syaratnya harus punya kewenanganjabatan.Bahwa dalam tupoksi bisa dilakukan tinggal melihat adakah kegiatantersebut dilaksanakan dan apakah ada rugi negara lalu lihat juga faktorkepentingan umum apakah ada bila tidak berarti hanya dapatdipersalahkan melangar
MdnKedua: melanggar pasal 8 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUH Pidana.Atau :Ketiga : melangar pasal 9 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat(1) ke 1 KUH Pidana.Menimbang, bahwa terdakwa ELFIAN adalah Pegawai Negeri
384 — 305
Perkataan merasa dan dirasa dalamtanda petik, sengaja dipakai di sini, karena belum tentu yangbersangkutan sungguhnya melangar hak Penggugat;Bahwa karena Turut Tergugat s.d. Turut Tergugat VIlIl adalah pihakyang dapat diminta pertanggungjawaban oleh karenanya TurutTergugat s.d.
DENDY LUKMAJATI
Tergugat:
SANCOKO
Turut Tergugat:
1.TITIN
2.BPN
Intervensi:
1.DAMIN
2.SITI SYAROFAH
186 — 40
Susana, S.H.Notaris / PPAT yang berwenang di Kabupaten Blora yang membuat Akta PPATnomor 021/RDB/1999, tanggal 11 September 1999 dianggap gugatan tidaksempurna sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa atas materi eksepsi tersebut telah ditanggapi olehPenggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Tergugat Intervensi melaluiReplik yang menegaskan bahwa Penggugat berhak menentukan siapa sajauntuk dijadikan Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan kepentinganya yangdirasa melangar
337 — 206
pokoknya menyatakan sebagai berikut :"Penggabungan tuntutan Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutanWanprestasi di dalam satu Surat Gugatan, tidak dapatHal 42 dari 140 Hal Putusan No. 42/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Seldibenarkan menurut tertio beracara perdata, masingmasing tuntutanharus diselesaikan dalam Gugatan tersendiri'(b) Putusan Mahkamah Agung No. 879K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001,yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :"Penggabungan Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasidalam satu gugatan melangar
86 — 22
RI No.20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Subsidair :Pasal 3 Jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undangundang RI Nomor : 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang RI Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menimbang Bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Subsidaritas maka majelisakan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melangar
SISWANTO, SH
Terdakwa:
TUTI AMALIAH als LIA binti alm H. FATULLAH
121 — 36
Putusan nomor 836/Pid.B/2019/PN.Tng.Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaanberbentuk campuran atau kombinasi yaitu terdiri dari dakwaan alternative dandakwaan subsidaritas dimana dalam dakwaan Kesatu terdakwa didakwa dengandakwaan subsidaritas yaitu Primair melangar pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP subsidair melanggar pasal 372 KUHPJo. Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP Jo.
RINI PURNAMAWATI, SH
Terdakwa:
MOEH. HASANUDIN Als HASAN Als SANUD Bin SANAMIN
109 — 87
Sus/2018/PN.PlgMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif, untuk itu MajelisHakim akan memilih langsung salah satu alternatif dari dakwaan PenuntutUmum sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimanatersebut di atas, yaitu Dakwaan Pertama; melangar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal132 ayat (1) Undangundang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:1. Setiap orang;2.
Terbanding/Tergugat I : Marsinta boru Panggabean
Terbanding/Tergugat II : Leria boru Situmeang
Terbanding/Tergugat III : Tiodora boru Situmeang
Terbanding/Tergugat IV : Manuntun Situmeang
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kabupten Tarutung
136 — 67
Perbuatan Melawan hukum khususnyapengertian perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam IlmuHukum Perdata pada lazimnya menganut Yurisprudensi Hoge Raad Tahun1919 (Arrest Linde Baum Cohen) tanggal 13 Januari 1919, adalahperbuatan yang melangar undangundang yang berlaku, melanggar hakorang lain dalam hal ini Para Penggugat yang dijamin oleh hukum,perbuatan Para Tergugat bertentangan dengan kewajiban hukumnya danbertentangan dengan azas kepatutan dan kecermatan (zorgvuldigheid)dalam masyarakat.
MOH. HERIYANTO, S.H.
Terdakwa:
LITIANSYAH KING, SE.
152 — 38
paling sesuai dengan faktafaktahukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim seperti telah dikemukakan sebelumnyaakan langsung memilin dan mengambil salah satu dakwaan dari dakwaanalternatif yang ada yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan faktafakta hukum yang didapat dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan yaitudakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 378 KUHP, namun Majelis Hakim tidakserta merta menyatakan Perbuatan Terdakwa telah melangar
635 — 1111
Ada kata kata yang tersurat disini dan diberi tanda petik artinyaditegaskan disini Iktikad Jahat, Arogan dan Amat Sangat Kejam adalahkata kata yang dipilih oleh penulis dengan tautan makna atau konotasi yangsangat buruk atau sangat negatif;Bahwa benar surat ini berisi tuduhan karena surat ini berisi perkataan yangmenunjuk dan mengacu kepada seseorang dan perkataan itu menyebutkan bahwaseseorang tersebut telah berbuat buruk, berbuat melangar hukum dan perkataanitu sudah diucapkan atau di tuliskan
100 — 13
Dengan demikian unsur melakukan perbuataanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi belum terpenuhi, dan tidak dapat dibuktikansecara sah dan meyakinkan menurut hukum.Menimbang, Bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka unsurpasal berikutnya tidak perlu kami buktikan lagi dan dengan sendirinya dakwaan Primair menjadi tidak terbukti.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dimanaterdakwa didakwa melangar
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
1.LA ASDIN Bin LA GAMU
2.LA ODE HAMSA Alias ACUNG Bin LA ODE RAFIDIN
3.LA ODE KASRIN Bin LA ODE KANTO Alias KASRIN
4.LA ODE PAHI Alias LA ODE KAIMUDIN Bin LA ODE ABU
5.LA ANTON Alias ANTO Bin LA CAO
6.LA ODE HARMIN Bin JUMADI
7.LA ODE FAISAL Bin LA ODE AMRAN
8.LA ODE JAMALUDDIN MANDIA Bin LA ODE MANDIA Alias JAMAL
9.LA ODE ZARLIN Bin LA ODE MANDIA
104 — 58
, penggeledahan, serta penyitaan dilakukan setelah penetapantersangka sehingga tidak terpenuhinya 2 (dua) alat bukti, walaupun kamimemahami bahwa sudah tidak relevan lagi kami membahas masalah penetapanTersangka dalam tahap persidangan pokok perkara tetapi setidaknya kami inginmenunjukan kepada Majelis Hakim bahwa ada yang salah dalam penyelidikandan penyidikan kasus ini dan memang sengaja dipaksakan oleh penyidik danHalaman 14 dari 155 Putusan Nomor 392/Pid.B/2019/PN KdiJPU walaupun jelasjelas melangar
270 — 179
gugatan bukan merupakanobjek pada Peradilan Tata Usaha Negara, namun terlepas darihaltersebut apakahdengan adanya gugatan ini maka Peradilan Tata Usaha Negara dapatmemerintahkan agar Caloncalon Hakim Agung yang sudah tidak lolos seleksi itudapat masuk kembali, Ahli kira hal tersebut menegakkan benang basah, tetapidalam hal terpenuhi atau tidaknya kebutuhan Mahkamah Agung oleh KomisiYudisial, persoalan tersebut bukan di tingkat individual tetapi kelembagaan.Bahwa, ukuran untuk dapat dikatakan telah melangar
197 — 181
Sudah melangar Hak azasi H.Moch.Yunus bin H.Absul Aziz, juga patut diduga telah terjadi perbuatan melawan hukummemalsukan data Tergugat.. Penggugat telah menggeser Persoalan Hukum yang sangat sensitif, danserius, Penggugat berlindung dibalik figur Pejabat KUA Soreang yangseolah olah mereka yang salah dalam hal penerbitan Kutipan Akta NikahNo. 127/78/II/2012.. Akta Nikah No.127/78/II/2012, tidak ada data yang menyatakan Penggugattelah menikah denan Tergugat H. Moch Yunus.
SYAFRIDA,SH
Terdakwa:
AHYAR Alias YAR Bin BURHAN
89 — 62
dari Penasehat Hukumterdakwa dan Terdakwa, Majelis Hakim akan pertimbangkan didalam keadaanyang meringankan bagi diri Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim berpendapatkepada selurun Pengurus dan Anggota Kopersasi agar halhal seperti yangdilakukan Terdakwa tidak terjadi lagi di kKemudian hari, diharapkan kiranyaPengurus dan Anggota Koperasi harus melakukan Pengawasan secara berkaladan berkelanjutan agar tidak ada kesempat bagi Ketua atau Pengurus yang lainuntuk melakukan kecurangan dan perbuatan yang melangar
104 — 107
FAISAL HADI, Terdakwa II ELVI INDRIANININGSIH, S.Sos, Terdakwa III ICUM SUSANTI, S.Si, Terdakwa IV ASRILYUSTI, dan Terdakwa V MUHIDIN ASWAN DEPARI terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama sama melakukantindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamDakwaan Subsidair melangar Pasal 3 ayat (1) Jo.
180 — 19
Syafril bin Syarifudin (suami Tergugat) yang digunakan untukkeperluan biaya pengobatan, perawatan jenazah (Tajhiz), biaya takziah, biayaarisan, biaya hewan kurban, gaji pembantu dan biaya keperluan lainnyatermasuk bantuan ke Panti Asuhan adalah sudah sesuai dengan ketentuandalam Pasal 171 huruf c dan Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam dan bukanperbuatan melangar hukum karena Tergugat sebagai istri dan ahli waris berhakmempergunakan hartaharta tersebut, apalagi terbukti hartaharta tersebutdiperoleh semasa