Ditemukan 4793 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pakaian pasaman pasukan pacitan pastima prastian pattian pastina pastiani pastiana pastikan
Penelusuran terkait : Serma basrel pastian
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 02-06-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 315/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Maret 2017 — PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS) vs 1. PT. MITRA TIRTA UTAMA (PT. MTU)
499 — 232
  • Penggugat menuntut agar Akta PATS Nomor 29tanggal 14 November 2013 dinyatakan sah dan mengikat, akan tetapi didalamgugatan perkara ini Penggugat menuntut agar Akta PATS Nomor 29 tanggal 14November 2013 dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum yang sah dan mengikat; Menimbang, bahwa menurut Para Tergugat dan Turut Tergugat tuntutanPenggugat dalam kedua perkara tersebut adalah saling bertentangan ataukontraditif dan berpotensi mengakibatkan ketidak adilan, kekacauan hukum danketidak pastian
    Addendum 1); Menimbang, bahwa oleh karena obyek yang disengketakan Penggugatdalam kedua perkara tersebut ternyata berbeda satu sama lain maka menurutMajelis Hakim keberadaan perkara ini tidak memiliki potensi menimbulkan ketidakadilan, kekacauan hukum dan ketidak pastian hukum sebagaimana didalilkanoleh Para Tergugat dan Turut Tergugat, hal mana juga bersesuaian denganpendapat ahli yang diajukan oleh Penggugat bernama M.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-06-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 3 September 2020 —
556 — 298
  • Oleh karena itu, jika diterapkan secara sewenang wenang sanksi pidana ini akan menimbulkan ketidak pastian dan bahkankepanikan dalam industri perbankan nasional sehingga mengganggu detakjantung perekonomian; Bahwa perbankan nasional tunduk pada sistem dan aturan yang berlakuyang pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh OJK. Pemilik danpengelola Bank memiliki kepastian yang terlindungi dari kriminalisasi daripihak manapun.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-04-2017 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 08-09-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plg
Tanggal 24 Agustus 2017 — IKHWANUDDIN
462 — 2300
  • Berdasarkan PerjanjianHibah No 32/KEP/KES/XII1/2013 dan No HK.05.01/11/642/2013 tanggal 22012013 1689.21/08/2013 07036/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Persatuan Amal Sosial Kematian (PASTIAN) Nurul Indah KotaLubuk Linggau untuk biaya kegiatan Tahun 2013.
    Tanjung Indah Lubuk No.02/PASTIAN NI/01/2011 Tgl.24Linggau Oktober 2011192 Panitia Pembangunan Qubah Masjid Besar BAITUL AMIN Kel.Pasar Setelit No.03/PPQ/01/2012 Tgl.10 Januari Lubuk Linggau 2012 Halaman 371 dari 1100 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN Pig 193. Panitia Pembangunan Masjid AL KAUTSAR Kel. Taba Koji Lubuk Linggau No.451.1/02/TBK/2012 Tgl 1 Juni 2012194. Panitia Pembangunan Masjid ASSAADAH Jin.Raden Mas Kel.Petanang Ulu N0.03/M.ASS/PTU/2012 Tgl. 15 OktoberLubuk Linggau 2012195.
    Berdasarkan PerjanjianHibah No 32/KEP/KES/XII1/2013 dan No HK.05.01/11/642/2013 tanggal 22012013 1689.21/08/2013 07036/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Persatuan Amal Sosial Kematian (PASTIAN) Nurullndah KotaLubuk Linggau untuk biaya kegiatan Tahun 2013.
    Berdasarkan PerjanjianHibah No 32/KEP/KES/X111/2013 dan No HK.05.01/1/642/2013 tanggal 22012013 1689.21/08/2013 07036/SP2D/1.20.05.02/2013 Belanja Hibah kepada Persatuan Amal Sosial Kematian (PASTIAN) Nurullndah KotaLubuk Linggau untuk biaya kegiatan Tahun 2013.
    Tanjung Indah Lubuk No.02/PASTIAN NI/01/2011 Tgl.24Linggau Oktober 2011192 Panitia Pembangunan Qubah Masjid Besar BAITUL AMIN Kel.Pasar Setelit No.03/PPQ/01/2012 Tgl.10 JanuariLubuk Linggau 2012193. Panitia Pembangunan Masjid AL KAUTSAR Kel. Taba Koji Lubuk Linggau No.451.1/02/TBK/2012 Tgl 1 Juni 2012194. Panitia Pembangunan Masjid ASSAADAH Jin.Raden Mas Kel.Petanang Ulu N0.03/M.ASS/PTU/2012 Tgl. 15 OktoberLubuk Linggau 2012195. Pengurus Masjid ASSAADAH Komp. Griya Asri Kel.
Pengadilan PN NUNUKAN Pidana Umum Penghinaan
Putus : 17-11-2014 — Upload : 20-05-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 184/Pid. B/2010/PN.Nnk
Tanggal 17 Nopember 2014 — Ir. H. SUWONO THALIB
91 — 39
  • Ketidak pastian tersebutjelasjelas telah merugikan hak terdakwa untuk dapatmempersiapkan pembelaannya dengan baik, oleh karenanya suratdakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum, karenaHal. 167 dari 408 hal. Perk. No. 184/Pid. B/2010/PN.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Lawan PT NATIONAL SAGO PRIMA
784 — 1009
  • Jadi menurutprinsip ini, sudah tidak zamannya lagi menunggu pengumpulan buktidalam penerapan prinsip kehatihatian, karena ancamannya sangatserius sehingga menurut prinsip ini apabila ada ancaman yang sangatserius atau tidak dapat dipulihkan maka ketidak pastian ilmiah tidakbisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan tindakan pencegahan, Jadimeski tidak pasti secara ilmiah tetap harus dilakukan pencegahan.Bahwa ahli menerangkan awalnya di prinsip ini berkembang di Jermankemudian dibawa ke level Eropa
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-06-2015 — Putus : 09-11-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 9 Nopember 2015 — Raden Nurma Sapta Gumbira Bin Muhammad Wasmin (Alm)
78 — 12
  • Tentang pengertianPerobuatan Melawan Hukum dalam arti Materiil berdasarkan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 sudahdinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat mengingat pengertiandalam penjelasan pasal 2 (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 inibertentangan dengan UUD 1945 karena selain pengertian ini dapatmenimbulkan ketidak pastian hukum, juga bertentangan dengan asas legalitasyang diadopsi juga dalam pasal 28D UndangUndang nomor 31 tahun 1999 danprinsip nullum
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 13-07-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tpg
Tanggal 8 April 2015 — 1. Abbas Bin Muhammad Linggang (Terdakwa)
101 — 129
  • Tentang pengertian Perbuatan Melawan Hukum dalam artiMateriil berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUUIV/2006 tanggal25 Juli 2006 sudah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat mengingatpengertian dalam penjelasan pasal 2 (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 inibertentangan dengan UUD 1945 karena selain pengertian ini dapat menimbulkanketidak pastian hukum, juga bertentangan dengan asas legalitas yang diadopsi jugadalam pasal 28D UndangUndang nomor 31 tahun 1999 dan prinsip
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
MULYANTO, ST, MM, MT.
264 — 423
  • Unsur ini akan tetapi UnsurPerbuatan Melawan Hukum dan dari uraian Putusan diatas Majelisberpendapat bahwa Perbuatan Terdakwa Mulyanto,ST,MM,MT telahterpenuhi dengan dasar hukum dan pendapat Ahli yang jelas sesuai dalampertimbangan ;Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasihat Hukum Terdakwapada pokok Unsur Merugikan Keuangan Negara atau PereknonomianNegara: karena tidak adanya keseragaman, adanya keracuan dan salahpemahaman mengenai Keuangan Negara dan Kerugian Negara telahmendatangkan ketidak pastian
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 08-01-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pgp
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
Aditia Sulaeman, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABDURRONI, MT Bin ISRONI
178 — 30
  • Abdurroni,MT Bin isroni ;Halaman 373 dari 390 Putusan, Nomor 1/Pid.SusTPK/2019/PN Pgp.Menimbang, bahwa tentang pembelaan Penasihat Hukum Terdakwapada pokok Unsur Merugikan Keuangan Negara atau PereknonomianNegara: karena tidak adanya keseragaman, adanya keracuan dan salahpemahaman mengenai Keuangan Negara dan Kerugian Negara telahmendatangkan ketidak pastian hukum dan= akhirnya menghambatpembangunan Ekonomi, dengan dasar pemahaman tersebut dapatdikemukakan sesungguhnya menetapkan suatu perbuatan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2018 — Upload : 02-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Tanggal 1 Agustus 2018 — Sandi Febrianto. Dk
183 — 59
  • Tentang pengertian PerbuatanMelawan Hukum dalam arti Materiil berdasarkan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 sudah dinyatakan tidak memilikikekuatan hukum mengikat mengingat pengertian dalam penjelasan pasal 2 (1)UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 ini bertentangan dengan UUD 1945karena selain pengertian ini dapat menimbulkan ketidak pastian hukum, jugaHalaman 361 Putusan No. 34/Pid.Sus/TPkK/2018/PN.Bdgbertentangan dengan asas legalitas yang diadopsi juga dalam pasal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
595 — 596 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini menunjukkan ketidak konsistenan, ketidak cermatan, ketidakjelasan dan menimbulkan ketidak pastian yang menyebabkan gugatan menjadikabur (obscuur libel). Persamaan sebagaimana dimaksud di atas adalahsebagai berikut:a.
    perjanjian ikutan menentukan laindalam pilihan jurisdiksi, maka tetap mengacu pada jurisdiksi yang dipilihdalam perjanjian pokok ;Bahwa akibat dari Putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarangyang hanya mendasarkan pada yurisdiksi atau kewenangan yang diaturpada perjanjian aceessoir tanopa memperhatikan perjanjian pokok dalamperkara aquo, maka selain bertentangan dengan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No.437 K/Pdt/2008 tanggal 2 Juli 2008 jugaakan menimbulkan kerugian dan ketidak pastian
    Bahwa akibat dari Putusan Judex Factie Pengadilan Tinggi Tanjungkarangyang hanya mendasarkan pada yurisdiksi atau kewenangan yang diaturpada perjanjian accessoir tanoa memperhatikan perjanjian pokok dalamperkara aquo, maka selain bertentangan dengan Putusan MahkamahAgung Republik Indonesia No.437 K/Pdt/2008 tanggal 2 Juli 2008 juga akanmenimbulkan kerugian dan ketidak pastian hukum bagi Para Tergugat olehkarena Para Termohon Kasasi dahulu Para Terbanding/Para Penggugatdapat sewenangwenang dan dengan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 21-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 21-10-2020
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg
Tanggal 2 Juli 2019 — Penuntut Umum:
Budi Sastera, SH
Terdakwa:
HARIYADI, S.Sos.MM BIN TUGINEN
186 — 25
  • Menurut keputusan Mahkamah Konstitusipengertian melawan hukum sebagaimana dalam Penjelasan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi dapat menimbulkan ketidak pastian hukum dan juga bertentangandengan asas legalitas yang diadopsi juga dalam pasal 28D UndangUndangNomor 31 tahun 1999 yang mengandung prinsip nu/llum crimen sine legeStricta.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-09-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 86/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 22 Desember 2014 — HERU SULAKSONO
971 — 721
  • membuktikanhartanya tersebut tertuang di dalam pasal 77 UU TPPU tersebut;Bahwa ukuran harta tersembunyi atau tersamarkan dilihat faktanyaseperti menggunakan nama orang lain kemudian ada tujuannyamenyembunyikan tersebut;Bahwa perbuatan menempatkan uang tanpa melalui PUK juga termasukmenyamarkan karena di dalam unsur UU TPPU ada unsur tersendiriyaitu perbuatan lainnya;Bahwa apabila ada transaksi yang menyimpang dari profile termasuktransaksi yang mencurigakan tersebut;Bahwa perbuatan lain memang mengandung ketidak pastian