Ditemukan 5493 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-04-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tdn
Tanggal 28 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.JAMES EDY SADIKIN, S.H.MH
2.Desy Pasrawati, SH.,MH
3.Bambang Subiyanto, SH.,MH
4.SUWANDI, SH
5.SANGGAM COLOMBUS ARITONANG, S.H.
6.MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
7.KARINA TRI AGUSTINA, S.H
8.TRI AGUNG SANTOSO, SH.
Terdakwa:
Tony Irawan Alias Tony Bin Ferry
46792
  • saran teknis saja;Bahwa Terdakwa tidak mau mengerjakan kegiatan reklamasi tersebutapabila tidak dibayar;Bahwa tujuan Terdakwa melakukan kegiatan reklamasi tersebut adalahmendapatkan keuntungan;Bahwa kegiatan reklamasi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menimbulkankerusakan lingkungan, tidak menyebabkan banjir dan pencemaran udara;Bahwa kawasan kegiatan reklamasi tersebut bukan merupakan kawasanhutan melainkan kawasan APL;Bahwa Terdakwa pernah memberikan ganti rugi terkait tanaman bakau yangTerdakwa tebang
Register : 07-12-2018 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN PALU Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pal
Tanggal 13 Februari 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD FAIZAL AKBAR ILATO, SH
Terdakwa:
DONI LAKADJO Alias DONI
7632
  • Bahwa yang dijadikan tersangka hanya 2 ( dua ) orang padahal ada fihaklain yang mengerjakan, sehingga hukum tidak berfungsi secara maksimaldan telah pilin kasin dan tebang pilih;6.
Putus : 23-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1038 K/Pdt/2020
Tanggal 23 Juni 2020 — THO'ANAH, DKK VS DIREKTUR UTAMA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) (PERSERO) c.q. PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN JAWA BAGIAN TENGAH II c.q. PT PLN (PERSERO) UNIT PELAKSANA PROYEK JARINGAN JAWA BAGIAN TENGAH 3, DK
13527 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1038 K/Pdt/2020Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukumdengan adanya salah tebang tanaman/pohon milik warga dalam rangkapekerjaan bush clearing yang dilakukan Tergugat Il dalam rangkamelaksanakan pekerjaan Tergugat di wilayan Desa Podorejo berbatasandengan wilayah desa Darupono, Kabupaten Kendal atau di bawah tower T.70 T.73;Bahwa Para Penggugat yang berhak menerima kompensasi gantikerugian
Register : 10-08-2009 — Putus : 15-09-2010 — Upload : 05-04-2017
Putusan PN PALU Nomor 353/Pid.B/2009/PN.PALU
Tanggal 15 September 2010 — NATHAN RANTE PALISU, S.H
12358
  • Menteri apabial areal hutan yang dimohon berada dilintas Propinsi dengantembusan kepada Gubernur, Bupati/ Walikota, Kepala Dinas Propinsi.Bahwa kayu ebony merupakan jenis kayu yang dilarang untuk di tebang,sedangkan kayu ebony yang beredar adalah kayu ebony eks tebangan lamayang berasal areal hutan negara dan umumnya berbentuk kayu pacakan;Bahwa sehubungan dengan surat Direktur Utama PD Sulteng Nomor522.21/275/33/X/PDST/ 2007 tanggal 22 Oktober 2007 perihal Penerbit SKPenetapan Penambahan Target
Putus : 07-04-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 K/PID/2016
Tanggal 7 April 2016 — ANDRE alias HERI
4834 Berkekuatan Hukum Tetap
  • telah di pakai atau di pergunakan Terdakwa sebagai salahsatu dasar untuk menguasai tanah/lahan yang terletak di KM.41 s/d KM.47Desa Rantau Bertuah, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Sri Indrapura,Propinsi Riau, padahal sebagian dari tanah tersebut khususnya tanah yangdi sekitar KM. 41 s/d KM. 46 telah dimiliki olen saksi Ernawati dkk denganbukti kKepemilikan berupa SKGR kurang lebih 173, dan dikelola oleh saksiErnawati dkk dengan menanami kelapa sawit namun kelapa sawit tersebutdi cincang atau di tebang
Register : 02-07-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 26-01-2022
Putusan PN MATARAM Nomor 159/Pdt.G/2021/PN Mtr
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat:
Muhammad Harharah
Tergugat:
1.PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN NUSA TENGGARA, UNIT PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGKIT DAN JARINGAN LOMBOK
2.PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA / PLN (Persero), Berkedudukan di Jalan Trunojoyo Blok M -1 Nomor 135 Kebayoran Baru, Jakarta Cq. PT. PLN (Persero) UNIT INDUK PEMBANGUNAN (UIP) NUSA TENGGARA Cq. DIVISI PERJANJIAN DAN PENGADAAN TANAH (PPT) NUSA TENGGARA BARAT
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT cq. SEKERTARIS DAERAH SELAKU KETUA BKPRD KABUPATEN LOMBOK BARAT
2.GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
3.PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Cq. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
4.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) NUSA TENGGARA BARAT
5.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) LOMBOK BARAT
6.KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT
7.BUPATI LOMBOK BARAT
17694
  • sudah dibebaskansebelumnya dimana saksi baru mengetahui setelah di bangun pondasitower SUTT tersebut barulah saksi tahu bahwa tanah tersebut milik PLN; Bahwa saksi tidak pernah dengar ada sosialisasi yang di lakukan olehPLN terkait dengan pembangunan tower SUTT; Bahwa saksi tidak tahu kalau masyarakat yang belum mendapatkanganti rugi apakah ada yang komplin atau tidak; Bahwa sepengetahuan saksi konsinyasi ganti rugi yang di titipkan diPengadilan oleh PLN adalah masalah ganti kerugian pohon yang di tebang
Register : 26-03-2018 — Putus : 02-07-2018 — Upload : 13-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 62/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 2 Juli 2018 — Pembanding/Tergugat I : YUSRIZAL Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat II : KEMAT Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat III : NURSYAMSI SALEH Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat IV : H.ANWAR HASAN B Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat V : OSNELI Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat VI : ICHA AHMAD Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat VII : DEWI HANDAYANI, S.H.,M.H. Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat VIII : INDRA JAYA Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat IX : JASRI KASIM Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Pembanding/Tergugat XII : YENI ERIZAL Diwakili Oleh : WENDY BACHTIAR, SH, dkk
Terbanding/Penggugat : Hj.Mulyani Almashri, S.H
Turut Terbanding/Tergugat X : IRWAN HUSIN
Turut Terbanding/Tergugat XI : MARDIANA
Turut Terbanding/Tergugat XIII : ZAINUR
Turut Terbanding/Tergugat XIV : J
7442
  • Pertamina Ukuran100m.Sebelah barat berbatasan dengan jalan Ukuran 100m.Sebelah Timur berbatasan dengan Sarudin Ukuran 100m.Bahwa tanah yang dikuasai oleh Penggugat Rekovensi (Tergugat Konvensi) adalah kepunyaan dari Penggugat Rekovensi (Tergugat Konvensi), yang berasal dari pergantian uang tebas dari (Alm) Lamin.Bahwa setelah Penggugat Rekovensi ganti uang tebas tebang ataupembersihan lahan dari (Alm) Lamin tersebut, maka PenggugatRekovensi garap dengan menanami tanah tersebut dengan tanamanPadi
Putus : 17-03-2015 — Upload : 27-07-2015
Putusan PN KENDARI Nomor 44/PID.TIPIKOR/2014/PN.KDI
Tanggal 17 Maret 2015 — - Drs. ALIMUDDIN, M.Si - SYAMSUL MUSTAKIM, S.STP.,MSi
8157
  • Terdakwa dan Terdakwa II hanyalah merupakan salah satu darirangkaian atau mekanisme yang bertandatangan pada dokumendokumenpencairan dana pembangunan kantor Bupati Konawe Utara tahap III tahun2011, selain para Terdakwa, masih ada pihak pihak lain yang ikut terlibatdalam proses pencairan dana tersebut yaitu para oknum yang ada di BPKADKonawe Utara sehingga berakibat kelebihnan bayar namun tidak ikut diprosessecara Hukum;Menimbang bahwa, agar hukum dapat ditegakkan dan hukum lebihberkeadilan serta tidak tebang
Putus : 13-11-2013 — Upload : 26-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1974 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 13 Nopember 2013 — BANU ANWARI
167168 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dikatakannya, harus ada kesengajaan ganda, yakni harus ada niat yangsama dari para pelaku kejahatan dan harus ada kerjasama yang nyata di antara pelaku.Apabila hanya satu terpenuhi maka bukan penyertaan dan apabila para pelaku belumdiadili semuannya maka itu tebang pilih dan menunjukan bahwa dakwaan tidakcermat (Obscuur Libel) dan memperlihatkan ada diskriminasi hukum".Bila pendapat para ahli tersebut dikaitkan denga perkara a quo maka syarat yangharus terpenuhi adalah bahwa Terdakwa Banu Anwari,
Register : 28-07-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 83/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 7 Januari 2021 — Penggugat:
Asep Muhidin
Tergugat:
1.BUPATI GARUT
3.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
4.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Garut
5.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Garut
Intervensi:
PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
720855
  • Putusan Perkara Nomor : 83/G/2020/PTUN.BDGKeterbukaan, Dan Asas Pelayanan Yang Baik dan peraturanperundangundangan yang berlaku ;Bahwa demi terciptanya keadilan dan menerapkan Asas KepastianHukum, Asas Keterbukaan, Dan Asas Pelayanan Yang Baik sertaperaturan perundangundangan yang berlaku perlu PEGGUGATtegaskan dalam penegakan peraturan perundangundangan tidakdiskriminasi dan/atau tebang pilin demi terciptanya sumberPendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Garut yang memadai,dimana Penggugat yang merupakan
Upload : 13-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
ASEP HIKAYAT
11034
  • Bahwa di dalam fakta persidangan Terdakwa bukanlah satusatunya yangmemberikan sejumlah uang kepada Adiyoto dan Weti, tetapi saksisaksiyang merupakan Kepala Dinas lain yang telah diperiksa di dalampersidangan juga telah memberikan sejumlah uang kepada Adiyoto danWeti, sehingga wajar dan patut apabila kami berpendapat bahwa dalamperkara ini dirasakan adanya tebang pilin, sehingga menyinggung rasakeadilan;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Penasehat Hukum Terdakwa mohonkepada Majelis Hakim untuk
    Bahwa di dalam fakta persidangan Terdakwa bukanlah satusatunya yangmemberikan sejumlah uang kepada Adiyoto dan Weti, tetapi saksisaksiyang merupakan Kepala Dinas lain yang telah diperiksa di dalampersidangan juga telah memberikan sejumlah uang kepada Adiyoto danWeti, sehingga wajar dan patut apabila kami berpendapat bahwa dalamperkara ini dirasakan adanya tebang pilih, sehingga menyinggung rasakeadilan;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka Penasehat Hukum Terdakwa mohonkepada Majelis Hakim untuk
Register : 09-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan DILMIL I 06 BANJARMASIN Nomor 10-K/PM.I-06/AD/VI/2021
Tanggal 4 Agustus 2021 — IRWANTO
22757
  • Saksi1 (Aipda Yudi Iswanto, S.H.) dan Saksi2 (Briptu Arif Laksono)yang dinilai oleh Penasihat Hukum tebang pilin karena hanya Terdakwa sajayang ditangkap sementara ketika penangkapan dilakukan oleh Saksi1 danSaksi2 bersama dengan petugas dari Ditres Narkoba Polda Kalteng didalammobil tersebut selain Terdakwa terdapat juga Saksi5 (Muhammad Hakimi)dan Saksi6 (Ary) namun dilepaskan oleh pihak kepolisian dan hanya dikenaiwajib lapor saja, padahal Saksi5 terbukti positif Narkoba hal ini menunjukkantidak
Register : 15-04-2021 — Putus : 20-09-2021 — Upload : 09-03-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 20 September 2021 — Penuntut Umum:
DAVID PANGARIBUAN,SH
Terdakwa:
JOSUA SIAHAAN
7125
  • Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran makan dan minum rapat warga percetakan persawahan tanggal 25 Mei 2014;
  • 1 (Satu) Lembar Asli Surat Undangan Pertemuan Nomor: 005/52/2014 tanggal 23 Mei 2014 ditandatangani oleh VICTOR SIHOMBING Selaku Kepala Desa Simungun;
  • 2 (Dua) Lembar Fotokopi Daftar Hadir Rapat Irigasi Simungun tanggal 25 Mei 2014;
  • 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi No. 01 Sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran tebang
Putus : 22-05-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 851 K /Pid.Sus/ 2013
Tanggal 22 Mei 2013 — SYAFIUDIN, SH.
5724 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., Praktik Tebang PilihPerkara Jilid 1, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal.62) ;7. Bahwa berkaca pada Yurisprudensi dan doktrin tersebut di atasjelas bahwa kebiasaan memungut uang honorium itu sudahmerupakan kebiasaan yang diterima oleh masyarakat danadanya hukum adat yang mensuplai khazanah hukum dimanaseorang perempuan dapat menikah lagi dengan seorang lakilaki setelah mengembalikan sirih pinang yang dulu dikatakanmas kawin, maka dapat merupakan alasan penghapusanHal. 147 dari 231 hal. Put.
    Kaligis, S.H., M.H., Praktik Tebang PilihPerkara Jilid 1, PT. Alumni, Bandung, 2008, hal.62) ;.
Register : 04-10-2018 — Putus : 11-02-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 35/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 11 Februari 2019 — Penggugat:
PT. BUMI MULIA MAKMUR LESTARI, diwakili NOVRIATY HILDA SIBUEA
Tergugat:
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
236257
  • oleh komisiAmdal: Bahwa benar saksi di Dinas Kehutanan di Kabupaten Paser Diperbantukan di Dinas Kehutanan Paser Tahun 2003, tapi NIP saya masih Bahwa benar saksi pensiun tahun 1 April Bahwa benar sepengetahuan saksi, yang mengeluarkan izin PT.BMML ini Pemerintah Kabupaten Paser ditanda tangani oleh Bupati Bahwa benar saksi mengatakan bahwa lahan yang dikuasai PT.BMML adalah Eks HPH, dan masih ada sisa kayu yang tidak bolehdilakukan penebangan, pada tahun 1974 peraturan kehutanan sistemnyaadalah Tebang
Putus : 16-03-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541 PK/Pdt/2015
Tanggal 16 Maret 2016 — PT. MULYAKARYA JAYACO VS MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, dkk
11271 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Put.Nomor 541 PK/Padt/20151997 yang sudah jelas titik koordinatnya di Kabupaten Langkat denganpeta T.G.H.K Tahun 1982, yang terdiri dari H.P.T/A.P.L yang menjadiBuffer Zone langsung berbatasan dengan Hutan Taman NasionalGunung Leuser untuk dilaksanakan T.H.P.B (Tebang Habis PembuatanBaru) yang tidak mendapatkan dana Reboisasi tanpa bunga;(C).IIl.
Register : 06-12-2013 — Putus : 02-07-2014 — Upload : 15-09-2014
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 43/G/2013/PTUN-Pbr
Tanggal 2 Juli 2014 — PT. Budi Murni PAnca Jaya Melawan Bupati Rokan Hulu
8038
  • Agro Mitra Rokan tidak dapatmembuktikan lahan seluas 4.250 Ha, berasal dari mana, apakahberasal dari ganti rugi atau berasal dari izin tebang tebas, dan jugaapakah lahan seluas4.250 Ha benarbenar ada ;Menimbang, bahwa untuk menentukan status hukumkepemilikan atas tanah tersebut dan termasuk menentukan asal usultanah dari Penggugat dan Penggugat Intervensi maupun Tergugat IIIntervensi2 dimana lahan tersebut merupakan tanah dari masyarakatKelurahan Kepenuhan Tengah yang sudah diganti rugi oleh Penggugatdan
Register : 25-08-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PN Simpang Tiga Redelong Nomor 57/Pid.B/2021/PN Str
Tanggal 18 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.Dizki Liando, S.H.
2.Widi Utomo, SH
3.Bambang Wahyudi Nugraha, S.H
Terdakwa:
1.Jamaluddin Alias Udin Potong Bin Muhammad
2.Achsanal Bahri Alias Kanal Bin Baharuddin
8536
  • Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara, telah Terdakwa II baca,benarkan serta tandatangani; Bahwa Terdakwa Il dihadirkan pada persidangan hari ini sehubunganperbuatan Terdakwa II dengan Terdakwa yang telah menghilangkan nyawakorban Hanafiah; Bahwa awalnya Terdakwa II tidak kenal dengan korban Hanafiah danbaru kenal dengan korban Hanafiah pada saat diperjalanan menuju rumahkebun milik Terdakwa ; Bahwa awalnya Terdakwa Il ke Bener Meriah bertujuan untuk ikutbekerja dengan Terdakwa sebagai tukang tebang
Register : 07-09-2015 — Putus : 27-04-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PA SENGKANG Nomor 0686/Pdt.G/2015/PA.Skg
Tanggal 27 April 2016 —
4621
  • Patompo tebang pohon jatinya danpapannya mata kucing dan dinding seng. Saksi yang fasilitasi. Rumah tersebut adalah kosong, tidak ada tempaiti.Hal. 45 dari 125 hal. Put. No. 686/Pdt.G/2015/PA.Skg.Ada mobil Rush yang pegang sekarang adalah Hj. Ismawati Ada mobil Kijang open cup 3 K. Perhiasan emas dibeli sendiri oleh Hj. Ismawati. Hasilsawah dimakan sendiri oleh Penggugat Rekonvensi. 1stel emas dibeli sebelum menikah. Kios di Pasar Solo adalah milik pemerintah.
Register : 14-12-2015 — Putus : 04-02-2016 — Upload : 09-03-2016
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 62/Pid.Sus/2015/PN Kfm
Tanggal 4 Februari 2016 — - DANIEL CASTILLIO sebagai TERDAKWA
467180
  • kuat dan yang mampu menjamin efektifitaspenegakan hukum, untuk itu sekiranya dapat dipahami jika kejahatanperusakan hutan merupakan kejahatan yang terorganisir yang melibatkanbanyak pihak, misalnya oknum aparat pemerintah, oknum aparat penegakhukum yang kadangkadang sulit untuk menguaknya, untuk itu perlu dilakukantindakan yang progresif untuk mengantisipasi hal tersebut, sehingga penegakanhukum dan penegakan keadilan berjalan secara akuntabilitas, profesionalitasdan proporsionalitas atau tidak tebang