Abdul Wahid,MM selaku Kepala Bagian Umum danPerlengkapan Setda Kabupaten Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor :Sk.821.23346 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007 sekaligus dalam pengadaan Pakaian DinasPemda Kabupaten Seluma selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), yangmelakukan atau turut serta melakukan dengan Drs.

Abdul Wahid,MM selaku Kepala Bagian Umum danPerlengkapan Setda Kabupaten Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor :$k.821.23346 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007 sekaligus dalam pengadaan PakaianDinas Pemda Kabupaten Seluma selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK),yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs.

dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana Yangada padanya karena jabatan atau kedudukan, Yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, yang karena jabatan selaku Kepala Bagian Umumdan Perlengkapan Sekda Kabupaten Seluma mempunyai tugas yaitu Menyangkutadministrasi surat menyurat di bagian umum serta menyiapkan kebutuhan dan kegiatan diSekretraiat Pemerintah Daerah sedangkan selaku Pejabat Pelaksana Tehnis

2.390.0726 10 00 364 00.000 18 19Dalam Harga Perkiraan Sendiri tersebut telah ditetapkan volume/jumlah yang akan diadakantidak sesuai dengan jumlah pegawai di Pemda Kabupaten Seluma dan telah menetapkanmerk bahan pakaian dinas yang akan diadakan yaitu Bahan Kabarrdine terra bukan spesifikasibarang yang akan diadakan, serta harga satuan tidak mengaju pada harga pasar sehinggaterjadi penggelembungan/mark up harga, hal tersebut disebabkan karena barang yang akandiadakan tidak mempunyai spesifikasi tehnis

Faisal Bustamam selaku Ketua Panitia Pengadaan telah menyalahgunakantugastugas dan kewenangannya selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan maupunsebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan karena dalam penyusunan harga perkiraan sendiritidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa, yang seharusnya terdakwa selakuKepala Bagian Umum dan Perlengkapan mengetahui volume yang dibutuhkan dalampengadaan pakaian dinas harian tersebut karena terdakwa mempunyai tugas menyiapkankebutuhan dan kegiatan

Abdul Wahid,MM selaku Kepala Bagian Umum danPerlengkapan Setda Kabupaten Seluma berdasarkan Keputusan Bupati Seluma Nomor :$k.821.23346 Tahun 2007 tanggal 30 Juli 2007 sekaligus dalam pengadaan PakaianDinas Pemda Kabupaten Seluma selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK),yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Drs. Mulkan Tajudin, MM.

Perkiraan Sendiri tersebut telah ditetapkan volume/jumlah yang akandiadakan tidak sesuai dengan jumlah pegawai di Pemda Kabupaten Seluma dantelah menetapkan merk bahan pakaian dinas yang akan diadakan yaitu BahanKabarrdine terra bukan spesifikasi barang yang akan diadakan, serta harga satuantidak mengaju pada harga pasar sehingga terjadi penggelembungan/mark up hargasatuan terhadap barangbarang yang akan diadakan, hal tersebut disebabkan karenabarang yang akan diadakan tidak mempunyai spesifikasi tehnis

dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan, Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomiannegara, yang karena jabatan selaku Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan SekdaKabupaten Seluma mempunyai tugas yaitu menyangkut administrasi surat menyurat di14bagian umum serta menyiapkan kebutuhan dan kegiatan di Sekretraiat Pemerintah Daerahsedangkan selaku Pejabat Pelaksana Tehnis

TATAN HARTONO, MM. selaku PejabatPelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dan saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO,MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran;Bahwa penyerahan uang dari Terdakwa selaku Direktur CV.

TATAN HARTONO, MM selaku PejabatPelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dalam Kegiatan Pengembangan Jaringanlrigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksiHal. 13 dari 57 hal. Put.

TATAN HARTONO, MM. selaku PejabatPelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dan saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO,MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran ;Bahwa penyerahan uang dari Terdakwa selaku Direktur CV.

TATAN HARTONO,MM. selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dan saksiIr. BAMBANG SULISTIYO, MM. selaku Kuasa Pengguna Anggaran;Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersamasama dengan saksi Ir.BAMBANG SULISTYO, MM, saksi Ir.

TATANHARTONO, MM. selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK)dan saksi Ir. BAMBANG SULISTIYO, MM. selaku Kuasa PenggunaAnggaran; Bahwa benar perbuatan Terdakwa bersamasama dengan saksi Ir.BAMBANG SULISTYO, MM, saksi Ir.

Jabatan Anggota KPUProvinsi Sulawesi Selatan ; FAISAL AMIR, SE.MM, Jabatan Anggota KPU ProvinsiSulawesi Selatan ; MISNA M.HATTAS,SP, Jabatan Anggota KPU ProvinsiSulawesi Selatan ; ASDAR MARLANG,SH.M.Si, Jabatan Kabag Hukum,Tehnis dan Hubmas Sekretariat KPU Provinsi SulawesiSelatan ; RACHMAT RACHIM, SE,MM, Jabatan Kasubag HukumSekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan ; ISMAIL MASSE, SE, Jabatan Kasubag Tehnis & HubmasSekretariat KPU Provinsi Sulawesi Selatan ; Hal 1 dari 14 Hal. Put.

Kebangsaan dijabat oleh P.Fathur,sedang bidang Linmas dijabat oleh P.Sidik ;Bahwa, Kesbanglinmas terdiri dari 4 bidang dan 1 sekretaris dimna bidang keuangan dijabat oleh MucsinSujarwo ;Bahwa, berdasarkan DASK tahun 2003 anggaran untuk Linmas sebesar Rp.100.000.000, dengan perincianRp.50.000.000, untuk penanggulangan bencana alam dan selebihnya untuk pembangunan pos kamling ;Bahwa, di Bakesbanglinmas ada 2 PPK yaitu PPK anggaran / administrative yang dijabat oleh terdakwa sedangkanPPK Kegiatan/ tehnis

dijabat oleh P.Sidik sedangkan PK nya dijabat oleh Syaifudin Marabesi ;Bahwa, PPK anggaran bertugas didalam dan bersifat administrative sedangkan PPK tehnis / bersifat fisik dilapangan ;Bahwa, sesuai dengan tugasnya terdakwa tidak terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan yang bersifat tehnis/ fisik ;berikut ;Bahwa, dalam pencairan anggaran pos kamling,Terdakwa hanya ikut terlibat dalam perincinnya serta mengathuialurnya dimana berdasarkan DASKnya anggaran pos kamling adalah sejumlah Rp.50.000.000

Ampelgading ;Bahwa, tugas Terdakwa sebagai Pengendali Pelaksana Kegiatan Anggaran diantaranya adalah memerinci biayayang dibutuhkan termasuk didalamnya perincian anggaran pembangunan 10 unit pos kamling di 5 ( lima )kecamatan termasuk di kecamatan Ampelgading dan Tirtoyudo pada tahun anggaran 20032004 serta bertanggungjawab terhadap kegiatan anggaran secara administrative namun tidak mempunyai kewenangan dalam penangananpelaksanaan proyek secara fisik / tehnis ;Bahwa, dalam pelaksanaan pembangunan

menentukan terpenuhinya unsurini maka mengharuskan adanya perbuatanperbuatan pelaku yang mengarah atau menuju kepada sifat atau keadaan yangmenjadi maksud dan tujuannya yaitu menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi tanpa mensyaratkanpenggunaannya setelah didapatkannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap didalam persidangan dalam kedudukannya sebagaiPPK anggaran yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran secara administrative dan tidak bertanggung jawabsecara tehnis

, bahwa dalam jabatan sebagai sekretaris dan pengendali kegiatan anggaran tugas terdakwa adalahbersifat administrative kedalam sehingga tidak memberikan kewenangan kepada terdakwa untuk melakukan kegiatan yangbersifat fisik diluar yang berdasarkan fakta dilakukan berdasarkan penunjukkan kepada CV Alfan Raya yang dipimpin saksiNurul Yakin dengan pengendali kegiatan telah ditunjuk saksi Sidik sehingga dengan demikian menurut ketentuan Terdakwatidak berwenangan dalam pekerjaan yang bersifat fisik/ tehnis

.3.400.000.000, (tiga milyar empat ratus juta rupiah)sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor : 1tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota SukabumiNomor : 8 tahun 2009 tentang perubahan Anggaran dan Belanja Daerahtahun anggaran 2009 ;Bahwa pada tanggal 20 Januari 2009, ditetapbkan Surat Keputusan SekretarisDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Selaku PenggunaAnggaran Nomor : 2 tahun 2009 tentang penunjukan Pejabat PenataUsahaan Keuangan dan Pejabat Pelaksana Tehnis

Bahwa untuk menindaklanjuti sanggahan yang telah disampaikan oleh 5(lima) perusahaan tersebut di atas, pada tanggal 22 Oktober 2009 saksiAJANG SURYANA, SH. selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK)dan saksi SUTARDJO, SE. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)melakukan survey lapangan dan hasilnya dituangkan dalam berita acarapemeriksaan lapangan yang diketahui oleh saksi DIDIN SAEPUDIN, S.Sos,MSi.selaku PPK pada tanggal 23 Oktober 2009 dengan hasil sebagaiberikut :1. Alamat PT.

Pengelola tehnis :e Saksi Heres Harun Alrasyide Asep Setiadi, BAE,S.Sos.e Oman Rohmana, A.Md.4. Saksi AAANG SURYANA (PPTK)5. PPK (saksi DIDIN SAEPUDIN, S.Sos.

Bahwa untuk menindaklanjuti sanggahan yang telah disampaikan oleh 5(lima) perusahaan tersebut di atas, pada tanggal 22 Oktober 2009 saksiAJANG SURYANA, SH. selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK)dan saksi SUTARDJO, SE. selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)melakukan survey lapangan dan hasilnya dituangkan dalam berita acarapemeriksaan lapangan yang diketahui oleh saksi DIDIN SAEPUDIN, S.Sos,MSi. selaku PPK pada tanggal 23 Oktober 2009 dengan hasil sebagaiberikut :1. Alamat PT.

PT BDGYAYASAN, dengan demikian YPKAMPERA MALANG/YAPERMA telahmemenuhi yang di persyaratkan Undang undang dan Peraturan Pemerintahyang berlaku, sehingga dapat mengajukan Gugatan terhadap Pelaku usahayang di duga melanggar Undang undang ke peradilan umum (pasal 46 ayat 2UUPK) mewakili Masyarakat Umum/Konsumen;Bahwa PENGGUGAT adalah Yayasan Perlindungan Konsumen AmanatPerjuangan Rakyat Malang (YPKAMPERA MALANG/YAPERMA) dengandemikian telah memenuhi ketentuan Sebagaimana dimaksud dalam bukullPedoman tehnis

administrasi dan tehnis peradilan perdata umum dan perdatakhusus tentang kuasa/wakil yang menyebutkan yang dapat bertindak sebagaikuasa/wakil dari Penggugat/Tergugat atau Pemohon di Pengadilansebagaimana tertuang dalah huruf (d) Direksi/Pengurus atau karyawan yangditunjuk dari suatu badan hukum dalam hal ini LPKSM YAPERMA berbadanhukum Yayasan dan Pasal 65, 66 bukuIl Pedoman tehnis administrasi dantehnis peradilan perdata umum dan perdata khusus edisi 2007 TentangGUGATAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM huruf

P (1dan 2) denganmenggunakan Hak Gugat Organisasi/Legal Standing NGOs YPKAMPERAMALANG/YAPERMA;Bahwa YPKAMPERA MALANG/YAPERMA telah memenuhi syarat sesualketentuan UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, makaPengurus YPKAMPERA MALANG/YAPERMA berhak untuk beracara dimukaPengadilan tanpa memperhatikan jumlah Konsumen yang dirugikan, Demikianpula dalam bukuIl MARI Tahun 2007 tentang Pedoman tehnis administrasidan tehnis peradilan perdata umum dan perdata khusus, Tidak menyatakanbahwa LPKSM

harus mewakili Masyarakat luas Bukan Perorangan;Bahwa Perbedaan Pendapat sering terjadi oleh karena yang diatur dalam UUPerlindungan Konsumen dan bukuIl MARI Tahun 2007 tentang Pedomantehnis administrasi dan tehnis peradilan perdata umum dan perdata khususadalah Tentang Siapa saja yang berhak untuk menjadi wakil dalammengajukan gugatan untuk Kepentingan Umum, sehingga diartikan seolaholah Legal standing LPKSM hanya terbatas pada jumlah Konsumen yangbanyak tanpa mempertimbangkan bahwa seorang individu

No. 212 PK/Pid.Sus/2011peraturan perundangundangan sebagaimana diatur dan diancam pidanaPasal 62 ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;Sesuai Pasal 30 ayat (2) dari UU RI No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen tertulis; Pengawasan oleh Pemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/ atauMenteri tehnis terkait.

Selanjutnya pada ayat (4) tertulis; Apabila hasilpengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menyimpangdari peraturan perundangundangan yang berlaku dan membahayakankonsumen, Menteri dan/atau menteri tehnis mengambil tindakan sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Dalam hal ini karena kami memproduksi obatobatan maka Menteridan/ atau Menteri tehnis yang dimaksud pada undangundang ini adalahMenteri Kesehatan, dan oleh karena itu maka peraturan perundangundangan yang berlaku

disebabkan oleh suatu halangan yang sah,padahal menurut relaas tertanggal 10 Januari 2018 dan tanggal 25 Januari2018, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, oleh Jurusita penggantiPengadilan Agama Blora, berdasarkan ketentuan pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berusahamendamaikan kedua belah pihak berperkara dan berhasil;Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannyatertanggal 07 Februari 2018 karena kesalahan tehnis

Petunjuk Tehnis Pelaksana Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) ;Dikembalikan kepada Ketua BKM Pendowo Ngampilan/saksiMULYOTO ;4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 545/Pid.B/2009/PN.Yk., tanggal 28 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :12e Menyatakan Terdakwa Drs.

Tabel Pinjaman dengan bunga 18 % per tahun atau 1,5 % per bulan ;26.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD/ART) BKMNgampilan ;27.Pedoman Khusus EXTENTION P2KP 1 Masyarakat Mandiri ;28.Petunjuk Tehnis Pelaksana Kelompok Swadaya Masyarakat ;Dikembalikan kepada ketua BKM Pendowo Ngampilan melalui saksiMULYOTO ;Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 10.000, (sepuluh ribu rupiah)Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 146/PID/2010/PTY., tanggal 7 Februari 2011

Tabel Pinjaman dengan bunga 18 % per tahun atau 1,5 % per bulan ;26.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga (AD / ART) BKMNgampilan ;27.Pedoman Khusus EXTENTION P2KP 1 Masyarakat Mandiri ;28.Petunjuk Tehnis Pelaksana Kelompok Swadaya Masyarakat ;Dikembalikan kepada ketua BKM Pendowo Ngampilan melalui saksiMULYOTO ;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar beaya perkaradalam dua tingkat peradilan untuk tingkat pertama sebesarRp.7.500, (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan untuk tingkat bandingsebesar

banding yang jalan jalan ke Surabaya, Gresik artinya bisastudi banding, bisa koordinasi dengan dinas dinas terkait .Bahwa saksi tahu seperti Sumantri iBupati Magetan masuk dalam Tim Tehnis, dan saksitidak tahu apa tugasnya.Bahwa saksi tahu dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan PerdaganganKabupaten Magetan selaku pengguna anggaran tentang tim tehnis pendukung pelaksanapengadaan tanah kawasan industry hasil tembakau tugasnya antara lain mempersiapkanprogram kerja dan melaksanakan pembebasan

yang telahditunjuk.Bahwa saksi tahu didalam proyek ini yang ditugasi membebaskan lahan itu adalah timtehnis. 229 2229222 $n nnn inne nnn nn nnn nnn ncn nnn cnnneeHal 81 dr 381 Putusan No.57/Pid.Sus/2013/PN.Sby82Baha saksi tahu kalau seorang PPTK mengeluarkan uang harus sesuai denganatulan. 229 2222 292222 n nanan nn nnn ==Bahwa saksi tahu kalau pengeluarran anggaran tidak sesuai dengan aturan, merugikankeuangan negara.Bahwa saksi tahu sesuai dengan uraian mata anggaran ada tim tehnis dan tim tehnis

pendukung pelaksana pengadaan lahan, jumlahnya 21 orang saksi kurangtahu karena itu semuanya yang buat PPTK.Bahwa Ada juga tim tehnis pelaksana pengadaan lahan berupa pembuatan studi kelayakan,ada tim panitia pengadaan tanah itu produk PPTK.Bahwa yang jelas saksi hanya mempertanggungjawabkan dari PPTK berdasarkan kwitansi,kwitansi pun kode rekeningnya kalau nggak sebelah kiri, sebelah kanan atau sebelah atasbiasanya.Bahwa mengenai Tim tehnis pendukung pelaksana keggiatan, yang 21 orang tugasnyatermasuk

, tidak tahu sudah sejauhapa pekerjaan yang dilakukan tim tehnis ini sesuai dengan tugas yang ada dalam SKpembentukan tim tehnis itu ddan saksi mengatakan bahwa saksi tidak terlibat dalam timtehnis meskipun saksi masuk sebagai Tim Teknis sesuai SK nya dan saksi tidak tahu apayang dilakukan oleh tim tehnis ini.Bahwa saksi membuat honor P2T, adalah atas perintah PPTK.Bahwa saksi mengatakan tentang kemudian kalau memang P2T bekerja ada sebagaiformatnya, kalau ada surat pasti ada perjalanannya, pasti

kegiatan yang menurut pejabat tehnis pelaksana kegiatan itudidasarkan pada permohonan pada Bupati pada tahun yang bersangkutan; e Bahwa Kalau rapatrapat diselenggrakan maka tergantung pada tujuan rapat itu;e Bahwa dalam Kewenangan Keputusan tertentu, jika dikaitkan dalam pelaksanaan P2T makaakan keluar SK P2T, jika tidak perlu P2T, maka perlu tim tehnis dalam pelaksanaankegiatannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa DRS.

Pada waktu persidangan pertama telah Tergugat 2sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Turut Tergugat Al, A2 dan B1 telahmeninggal dunia, dan sesuai ketentuan Buku Pedoman Tehnis Administrasi danTehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, penerbitMahkamah Agung Republik Indonesia, 2008, pada halaman 70, huruf R tentangPenggugat/Tergugat Meninggal Dunia berbunyi sebagai berikut :Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harusdicabut terlebih dahulu

oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukangugatan kembali kepada ahli waris Tergugat;Bahwa dalam perkara sekarang ini Penggugat telah menggugat orang yang telahmeninggal dunia, sehingga sesuai dengan Buku Pedoman Tehnis Administrasi danTehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, penerbitMahkamah Agung Republik Indonesia, 2008, pada halaman 70, huruf R tentangPenggugat/Tergugat Meninggal Dunia, maka Penggugat harus mencabut suratgugatannya terlebih dahulu dan

G/2013/PN.Kbr26Menimbang bahwa Tergugat 2 melalui Kuasanya telah mengajukan eksepsi yangpada pokoknya sebagai berikut :1 Bahwa Penggugat telah memasukan gugatannya kePengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 30 April 2013.Pada waktu persidangan pertama telah Tergugat 2 sampaikankepada Majelis Hakim bahwa Turut Tergugat A.1, A.2 danB.1 telah meninggal dunia, dan sesuai dengan ketentuan BukuPedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan PerdataUmum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, PenerbitMahkamah

Agung RI, 2008, p ada halaman 70, huruf Rtentang Penggugat/Tergugat meninggal dunia berbunyisebagai berikut :Jika dalam proses pemeriksaan perkara Tergugat meninggal, maka perkara harusdicabut terlebih dahulu oleh Penggugat, selanjutnya Penggugat dapat mengajukangugatan kembali kepada ahli waris Tergugat;Bahwa dalam perkara sekarang ini Penggugat telah menggugat orang yang telahmeninggal dunia, sehingga sesuai dengan Buku Pedoman Tehnis Administrasi danTehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus

tanahtanah yang tidak terang dan tidak menyebut batasbatasnyasecara kongkrit, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterimaMenimbang bahwa atas eksepsi yang diajukan pihak Tergugat 2 tersebut, pihakPenggugat dalam Repliknya menyatakan sebagai berikut :1 Bahwa Para Penggugat tidak dapat sependapat dan membantah eksepsi Tergugat 2yang mengatakan Penggugat telah menggugat orang yang telah meninggal dunia.Bahwa apabila memperhatikan ketentuan yang termuat dalam Buku PedomanTehnis Administrasi dan Tehnis

MitraKonsultan belum pernah datang untuk berkonsultasi dengan saksiSaparudin selaku PPTK maupun Tim Teknis lainnya sehingga kemudiandiadakan Rapat Intern Tim Tehnis pada tanggal 03 Desember 2013 yangdalam kesimpulannya menyatakan agar PPTK Penyusunan Master PlanKawasan Komersial membuat telaah disampaikan kepada Kepala Dinasselaku atasan untuk minta petunjuk, saran, oleh karenanya kemudiansaksi Saparudin selaku PPTK membuat Telaah Staf tertanggal 17 Desember2013 perihal Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan

Desember 2013yang ditujukan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota danPengawas Bangunan Kota Bengkulu pada pokoknya menyatakanmengingat waktu pelaksanaan sudah berakhir yakni pada bulan ketigatriwulan keempat dimana rekanan yang ditunjuk sebagai pelaksana barudatang dan menyampaikan kepada kami berupa Dokumen Kontrak,Laporan Pendahuluan & Laporan Antara pada tanggal 27 Desember 2013pada jam 10.15 Wib sedangkan kegiatan ekspose laporan sebanyak 2 (dua)kali dan arahan serta konsultasi dengan tim tehnis

MitraKonsultan belum pernah datang untuk berkonsultasi dengan = saksiSaparudin selaku PPTK maupun Tim Teknis lainnya sehingga kemudian23diadakan Rapat Intern Tim Tehnis pada tanggal 03 Desember 2013 yangdalam kesimpulannya menyatakan agar PPTK Penyusunan Master PlanKawasan Komersial membuat telaah disampaikan kepada Kepala Dinasselaku atasan untuk minta petunjuk, saran, oleh karenanya kemudiansaksi Saparudin selaku PPTK membuat Telaah Staf tertanggal 17 Desember2013 perihal Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan

Desember 2013yang ditujukan kepada terdakwa selaku Kepala Dinas Tata Kota danPengawas Bangunan Kota Bengkulu pada pokoknya menyatakanmengingat waktu pelaksanaan sudah berakhir yakni pada bulan ketigatriwulan keempat dimana rekanan yang ditunjuk sebagai pelaksana barudatang dan menyampaikan kepada kami berupa Dokumen kontrak,Laporan Pendahuluan & Laporan Antara pada tanggal 27 Desember 2013pada jam 10.15 Wib sedangkan kegiatan ekspose laporan sebanyak 2 (dua)kali dan arahan serta konsultasi dengan tim tehnis

Fotokopi Surat Keputusan dari Kepala Dinas PKP (Peternakan,Kelautan Perikanan) Bantul, dengan Nomor : 524/60 tanggal 23Januari 2006 tentang Penunjukan Anggota Team Tehnis ;b. Fotokopi Petunjuk Tehnis Penyaluran Bantuan Ternak Kambing tahun2006 ;c. Fotokopi satu bendel Daftar Pokmas Penerima Bantuan TernakKambing ;Terlampir dalam berkas perkara ;5). Kwitansi dana revolving untuk kandang kambing dari Dinas BKKKabupaten Bantul masingmasing :a. Tanggal 23 Februari 2006 sebesar Rp 90.000.000,00 ;b.

2005tertanggal 27 Desember 2005 ;Fotokopi Berkas Permohonan dengan Nomor : tertanggal, 27Februari 2006 ;Fotokopi Surat Bupati Bantul bernomor : 900/1419 tanggal 29Maret 2006 ;Fotokopi Surat Bupati Bantul bernomor : 463/1045 tanggal 7 Maret2006 ;Fotokopi Satu Bendel Daftar Pokmas Penerima Bantuan UangKandang ;Terlampir dalam berkas perkara ;a.Fotokopi Surat Keputusan dari Kepala Dinas PKP (Peternakan,Kelautan perikanan) Bantul, dengan Nomor : 524/60 tanggal 23Januari 2006 tentang Penunjukan Anggota Team Tehnis

;Fotokopi Petunjuk Tehnis Penyaluran Bantuan Ternak Kambingtahun 2006 ;Satu bendel Daftar Pokmas Penerima Bantuan Ternak Kambing ;Terlampir dalam berkas perkara ;5).

Fotokopi Surat Keputusan dari Kepala Dinas PKP (PeternakanKelautan, Perikanan) Bantul, dengan Nomor : 524/60 tanggal 23Januari 2006 tentang Penunjukan Anggota Team Tehnis ;b. Fotokopi Petunjuk Tehnis ataupun Juklak Penyaluran Bantuan TernakKambing tahun 2006 ;c. Satu bendel Daftar Pokmas Penerima Bantuan Ternak Kambing ;Terlampir dalam berkas perkara ;5). Kwitansi Dana Revolving untuk Kandang Kambing dari Dinas BKKKabupaten Bantul masingmasing :a.

jasa dari pihak pemesan dan barang yangdikirim Pemohon Banding bukan barang milik Pemohon Banding;bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Jasa Maklon tidak termasuk dalam kelompok jasayang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga Jasa Maklon merupakanJasa Kena Pajak;bahwa Pemohon Banding berusaha di bidang industri garment yang juga menerima pekerjaanpembuatan pakaian jadi atas dasar permintaan dari pemesan di luar negeri (makloninternational), dimana bahan, spesifikasi tehnis

usaha Pemohon Banding adalah pemberian jasamaklon dan barang yang dikirim bukan milik Pemohon Banding;bahwa Pemohon tidak setuju atas koreksi Terbanding terhadap penyerahan ekspor sebesarRp.8.365.752.993.00 menjadi penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesarRp. 8.365.752.993.00;bahwa Pemohon Banding berusaha di bidang industri garment yang juga menerima pekerjaanpembuatan pakaian jadi atas dasar permintaan dari pemesan di luar negeri (makloninternasional), dimana, bahan, spesifikasi tehnis

HERLINA PRARANTA yang notabenenya dahulu adalahkaryawan Tergugat kemudian diduga menggunakan kapasitasnyatersebut bertindak seolaholah mengatas namakan institusi Tergugatkemudian melakukan perbuatan hukum yang berupa melakukankomunikasi dengan Para Penggugat yang terkait dengan rencanaPara Penggugat untuk mendepositokan atau melakukan tabunganjuga termasuk secara tehnis mengatur proses realisasi deposito dantabungan atas nama Para Penggugat;4.

HERLINA PRARANTA diduga telah melakukanpengaturan sedemikian rupa terkait dengan uang deposito maupuntabungan milik Para Penggugat yang secara tehnis diduga dilakukanyaitu setelan Para Penggugat mendepositokan uang maupuntabungan maka kemudian Tergugat menerbitkan Bilyet Depositomaupun buku tabungan atas nama Para Penggugat tersebut dibawadan dikuasai oleh R. HERLINA PRARANTA, selanjutnya R.

HERLINA PRARANTA sebagaipihak yang nyata adanya hubungan hukum (recht belang) secaraproses maupun tehnis dengan pihak Para Penggugat, dengandemikian R.

HERLINA PRARANTA, yangnotabenenya dahulu adalah karyawan Tergugat/ Pembandingkemudian diduga menggunakan kapasitasnya tersebut bertindakseolaholah mengatasnamakan institusi Tergugat/ Pembandingkemudian melakukan perbuatan hukum yang berupa melakukankomunikasi dengan Para Penggugat/ Para Terbanding yangterkait dengan rencana Para Penggugat/ Para Terbanding untukmendepositokan atau melakukan tabungan juga termasuksecara tehnis mengatur proses realisasi deposito dan tabunganatas nama Para Penggugat/

HERLINA PRARANTA diduga telah melakukanpengaturan sedemikian rupa terkait dengan uang depositomaupun tabungan milik Para Penggugat/ Para Terbanding yangsecara tehnis diduga dilakukan yaitu setelan Para Penggugat/Para Terbanding mendepositokan uang maupun tabungan makakemudian Tergugat/ Pembanding menerbitkan Bilyet Depositomaupun buku tabungan atas nama Para Penggugat/ ParaTerbanding tersebut dibawa dan dikuasai oleh R. HERLINAPRARANTA, selanjutnya R.

Bahwa, benar dengan demikian terdakwa mempunyaikedudukan sebagai Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK)dalam kegiatan penyelenggaraan Rapat Kerja Panitia KhususDPRD Kota Bandung tahun anggaran 2008 dan tahun anggaran2009 tersebut ;.

Bahwa, benar semua dokumendokumen yang terkait denganpelaksanaan kegiatan tersebut yang kemudian dijadikan dasaruntuk pencairan dana dibuat dan dipersiapkan oleh saksi AsepKomara dan ditandatangani oleh terdakwa selaku PejabatPelaksana Tehnis Kegiatan dan saksi Drs.H.Ebet Hidayat, MSiselaku Pengguna Anggaran ;10.

Bahwa, semua dokumendokumen yang terkait denganpelaksanaan kegiatan tersebut yang kemudian dijadikan dasaruntuk pencairan dana dibuat dan dipersiapkan oleh saksi AsepKomara dan ditandatangani oleh terdakwa selaku PejabatPelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK) dan saksi Drs.Ebet Hidayat,MSi selaku Pengguna Anggaran ;2.

Bahwa, semua pengembalian tersebut diserahkan dan diterimaoleh terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK)dan saksi Asep Komara selaku Ketua Panitia Pengadaan danPelaksana Kegiatan ( PPK ) baik berupa cek maupun uangtunai ;5.

Bahwa, terdakwa selaku Pejabat Tehnis Kegiatan (PPTK)dalam kegiatan penyelenggaraan Rapat Kerja Panitia KhususDPRD Kota Bandung tahun 2008 dan tahun 2009 telahmenandatangani dokumendokumen yang terkait dengankegiatan tersebut termasuk pula dokumendokumensebagai syarat pembayaran ;2.

persatu asal usul hartapeninggalan pewaris apakah hartaharta tersebut merupakan harta bawaan atauharta bersama yang diperoleh dalam perkawinan masingmasing istri pewaris,majelis berpendapat bahwa formilnya suatu gugatan obyek sengketa harus jelasdisebutkan asal usulnya, hartaharta mana saja yang diperoleh ndalam masaperkawinan masingmasing istri pewaris, untuk bisa diwariskan kepada masingmasing ahli warisnya, sekaitan dengan adanya beberapa orang istri pewaris, hal inididasarkan pada buku pedoman tehnis

administrasi dan tehnis peradilan agamaBuku II Edisi 2009, halaman 194 195 poin 7, hal ini menyebabkan gugatanpenggugat kabur (obscuur libel);Menimbang, bahwa tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa padasaat gugatan berada dalam tahap persidangan, salah satu tergugat (tergugat 2)meninggal dunia (almarhumah Marasia), atas hal ini dibenarkan penggugat dalamrepliknya, namun penggugat berpedoman Buku Pedoman Tehnis Administrasi danTehnis Peradilan Agama Buku II Edisi 2007 jo Surat Wakil Ketua MahkamahAgung

serahkanuang tersebut kepada terdakwa dikarenakan terdakwa merupakan pimpinansaksi Andri Yudiansyah yaitu selaku Kepala Satuan Polisi PP dan WHdengan bukti dan dasar yaitu kas bon pinjaman uang antara saksi AndriYudiansyah selaku bendahara pengeluaran dan terdakwa.Bahwa uang sebesar Rp. 88.702.000, (Delapan puluh delapan juta tujuhratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang yang seharusnya dapatdiperuntukan sebagai:Uang minum harian pegawai : Rp. 30.448.000,kontrak(Agustus s/d september)Honor petugas tehnis

Wilayatul Hisbah bulan September 2010, honor pegawai teknistertentu, Jamsostek dari bulan Juli 2010 s/d September 2010, uang minumharian pegawai kontrak, biaya penunjang dua orang kasi.Bahwa uang sejumlah Rp.209.128.000, (dua ratus Sembilan juta seratusdua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian :halaman 18 Perkara Tipikor Nomor 17/PidTipikor/2015/PTBNAHonor pegawai kontrak 203 orang : Rp. 101.700.000,pada bulan september 2010 Honorarirum 3 orang operator >: Rp. 750.000, komputerHonor petugas tehnis

Bahwa uang sebesar Rp. 88.702.000, (Delapan puluh delapan juta tujuhratus dua puluh ribu rupiah) merupakan uang yang seharusnya dapatdiperuntukan sebagai:Uang minum harian pegawai : Rp. 30.448.000,kontrak(Agustus s/d september)Honor petugas tehnis tertentu : Rp. 7.650.000,(september)Biaya penunjang kasi WH (Agustus : Rp. 2.250.000,s/d september)Biaya ATK/fotocopi (Agustus s/d : Rp. 7.000.000,oktober)Biaya pengganti suku cadang : Rp. 14.000.000,(Agustus s/d oktober)Biaya rutin kantor untuk >: Rp.

pokok untuk Banpol PP, Tenaga Kontrak Pol PP,dan Tenaga Wilayatul Hisbah bulan September 2010, honor pegawai teknistertentu, Jamsostek dari bulan Juli 2010 s/d September 2010, uang minumharian pegawai kontrak, biaya penunjang dua orang kasi.e Bahwa uang sejumlah Rp.209.128.000, (dua ratus Sembilan juta seratusdua puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian : Honor pegawai kontrak 203 orang : Rp. 101.700.000,pada bulan september 2010Honorarirum 3 orang operator >: Rp. 750.000, komputerHonor petugas tehnis

Tipikor Nomor 17/PidTipikor/2015/PTBNAminum, penggantian suku cadang Mei s/d 02 Nopember tahun 2010melebihi PAGU Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2010melalui pinjaman /bon kepada bendahara pengeluaran sebesar Rp.215.728.900, ( dua ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh delapanribu Sembilan ratus rupiah) sehingga tidak dapat dibayarkan untuk : Honor pegawai kontrak 203 orang : Rp. 101.700.000,pada bulan september 2010Honorarirum 3 orang operator >: Rp. 750.000, komputerHonor petugas tehnis

fakultas peternakan;Bahwa sekarang saksi bekerja di Dinas Pangan dan Pertanian KotaBengkulu sebagai Kepala Bidang Peternakan dan kesehatan Hewan);Bahwa Rumah Potong Hewan harus ada izin lingkungan, memiliki DokterHewan, memiliki bangunan sesuai teknis yang ditetapkan, Sertifikat JuruSembelih halal dan surat izin lainnya yang diatur oleh Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu;Bahwa untuk memotong dan memperdagangkan barang berupa dagingSapi harus memenuhi persyaratan tehnis

Memperdagangkan; Bahwa dalam memperdagangkan daging sapi segar bahwa tidak dilengkapidengan surat keterangan kesehatan daging dari Dokter Hewan yangberwenang; Bahwa Rumah Potong Hewan harus ada izin lingkungan, memiliki DokterHewan, memiliki bangunan sesuai teknis yang ditetapkan, Sertifikat JuruSembelih halal dan surat izin lainnya yang diatur oleh Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu; Bahwa untuk memotong dan memperdagangkan barang berupa dagingsapi harus memenuhi persyaratan tehnis

keluar; Bahwa dalam memperdagangkan daging sapi segar bahwa tidak dilengkapidengan surat keterangan kesehatan daging dari Dokter Hewan yangberwenang; Bahwa Rumah Potong Hewan harus ada izin lingkungan, memiliki DokterHewan, memiliki bangunan sesuai teknis yang ditetapkan, Sertifikat JuruSembelih halal dan surat izin lainnya yang diatur oleh Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu; Bahwa untuk memotong dan memperdagangkan barang berupa dagingsapi harus memenuhi persyaratan tehnis