Ditemukan 2310 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 15-04-2008 — Upload : 09-02-2015
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 204 / Pid.B / 2008 / PN. Jkt.Ut
Tanggal 15 April 2008 — DWI PURWATI PURNAWAN alias ASE
12136
  • Naga Sakti dan kenal denganTerdakwa ; Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena diduga telahmelakukan penggelapan dan pemalsuan tanda tangan ; Bahwa Terdakwa bekerja di PT.
    Naga Sakti sebagai pengemudi dan Terdakwasebagai Sekretaris ;Bahwa setahu saksi Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengandugaan penggelapan dan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan olehTerdakwa untuk mencairkan cek ;Bahwa saksi mengetahui atas dugaan tersebut setelah diberitahu olehSuwito, tetapi saksi tidak pernah melihat sendiri tentang terjadinyapenggelapan dan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan Terdakwatersebut ;Bahwa yang pernah saya dengar ketika itu saksi mengemudi mobil Suwitountuk
    Penyidik ;Bahwa saksi sebagai karyawan biasa pada PT.Naga Sakti dan saksi kenaldengan Terdakwa;35 Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena diduga telahmelakukan penggelapan dan pemalsuan tanda tangan ; Bahwa Terdakwa bekerja di PT.
    Naga Sakti bagian surat menyurat dankenal dengan Terdakwa; Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan dipersidangan ini karena diduga telahmelakukan penggelapan dan pemalsuan tanda tangan ; Bahwa Terdakwa bekerja di PT.
Register : 02-06-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 29-06-2021
Putusan PT PADANG Nomor 84/PDT/2021/PT PDG
Tanggal 23 Juni 2021 — Pembanding/Penggugat I : ALNEDRAL
Pembanding/Penggugat II : UNDARISMAN
Pembanding/Penggugat III : AGUSMEN
Pembanding/Penggugat IV : Hj.FATIMAH,SE
Pembanding/Penggugat V : DENIMAR
Pembanding/Penggugat VI : NURMAINANG
Pembanding/Penggugat VII : AZMI
Pembanding/Penggugat VIII : AZMA
Terbanding/Tergugat I : SYARIFAH
Terbanding/Tergugat II : RISWENFIL
Terbanding/Tergugat III : EDRIANTO
5019
  • pokoknyamemohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkanputusan sebagai berikut:1.Menolak permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnyabeserta alasanalasan Banding dalam memori banding yang diajukanPembanding untuk seluruhnya.Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 16Maret 2021 Nomor : 21/Pdt.G/2020/PN PyhMengganti semua kerugian yang dialami oleh para terbanding selamarentang waktu dari penerbitan surat jual beli yang telah dibuat olehpara pembanding dengan jalan pemalsuan
    tanda tangan terbanding 1(Syarifah) serta pemalsuan tanda tangan pihak lainnya yang terkaitdidalam surat jual beli yang dimiliki oleh pembanding terhitung sejaktanggal 31 Desember 1963 sampai dengan sekarang.Membatalkan surat jual belli tertanggal 31 Desember 1963 yangdimiliki oleh pembanding karena surat jual beli tersebut diterbitkandengan jalan pemalsuan tanda tangan terbanding 1 (Syarifah)Menghukum para pembanding sesuai dengan tindakan pidanapemalsuan tanda tangan yang telah mereka lakukan
Register : 16-08-2018 — Putus : 16-10-2018 — Upload : 22-10-2018
Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 214/Pid.B/2018/PN Tbt
Tanggal 16 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
1.OKTO SAMUEL SILAEN, SH.
2.DWI NOVIANTO, SH
Terdakwa:
AKMARIA,Am.Keb alias RIA
9818
  • tanda tangan saksi yang dipalsukan terdakwa tersebut; Bahwa pemalsuan tanda tangan tersebut dilakukan terdakwa denganmenggandakan stempel Kepala Desa dan memalsukan tanda tangan dariSaksi selaku Kepala Desa Afd.VII Dolok Ilir Kec.
    Serdang Bedagai sejak tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan sekaran ;Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris Desa adalah membantu tugastugasKepala Desa dalam melayani masyarakat ;Bahwa telah terjadi pemalsuan tanda tangan Kepala Desa Afd.VII Dolok IlirKec. Dolok Merawan dari Saksi ENDA MULIANA ARTETA SITEPU danpenggandaan stempel yang dilakukan oleh terdakwa diketahui pada hariSelasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan NegaraNo. 300 Sei Rampah Kab.
    tanda tangan Kepala Desasetelah Saksi ENDA MULIANA ATETA SITEPU selaku Kepala Desamenyatakan tanda tangan dipalsukan terdakwa kemudian saksi memediasimereka pada bulan Oktober 2017 di depan Camat Dolok Merawan, namuntidak terjadi kesepakatan damai antara kedua belah pihak dikarenakanKepala Desa An.
    ENDA MULIANA ATETA SITEPU meminta agar dilakukanpergantian bidan desa yang saat itu dijabat oleh terdakwa;Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak menyatakan keberatan danmembenarkannya;Saksi4 LIYANTI di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut: Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyaihubungan keluarga dan hubungan kerja dengan terdakwa;10Bahwa saksi mengetahui perihal terjadinya pemalsuan tanda tangan danpenggandaan stempel yang dilakukan terdakwa
    pada saksi ENDAMULIANA ARTETA SITEPU Kepala Desa Desa Afd.VII Dolok Ilir;Bahwa pemalsuan tanda tangan dan penggandaan stempel Kepala Desadiketahui pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wibdi JIn.Negara No. 300 Sei Rampah Kab.
Register : 02-02-2011 — Putus : 31-03-2011 — Upload : 27-08-2012
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 16 - K / PM.II-10 / AD / II / 2011
Tanggal 31 Maret 2011 — Kapten Inf SODIKIN
9548
  • Bahwa pemalsuan tanda tangan dan stempel kesatuan yangdilakukan Serka Dwi Mulyanto dengan cara discannner melaluikomputer kemudian dalam pengajuan kredit dilampiri data daftaranggota fiktif pemohon kredit berjumlah 40 orang yang masingmasing sebesar Rp 5.000.000,, padahal Terdakwa mengetahui padasaat itu Dan Brigif 4/DR sedang melaksanakan sekolah Sesko TNI diBandung.5.
    Bahwa Saksi mengetahui pemalsuan tanda tangan (Surat yangdipalsu adalah tanda tangan Danbrigif 4/DR yaitu Kolonel Inf. AnmadSupriyadi untuk mengajukan peminjaman koperasi Puskopad DamIV/Dip dan yang melakukan adalah Serka Dwi Mulyanto karena padasaat itu jabatannya sebagai Komurber.5.
    Sodikin telah melakukan pemalsuan datadan pemalsuan tanda tangan serta penggelapan sejumlah uang milikPrimkopad E01.. Bahwa Saksi mengetahui jumlah uang yang diajukan kredit kePuskopad A Dam IV/Dip sebesar Rp. 200.000.000, tanpa diketahuioleh Danbrigif 4/DR kemudian dana tersebut turun sejumlah Rp.109.200.000, karena masih mempunyai tunggakan hutang sejumlahRp. 88.000.000...
    Bahwa Saksi mengetahui pemalsuan tanda tangan danpenyalahngunaan wewenang ataupun penggelapan yang diduga17dilakukan oleh Terdakwa bersama Serka Dwi Mulyanto diketahulkesatuan pada tanggal 3 Pebruari 2010.Atas keterangan Saksi5 tersebut Terdakwa membenarkansebagian dan menyangkal sebagian, adapun yang disangkal adalahsebagai berikut :Terdakwa tidak memerintahkan Serka Dwi Mulyanto untukmenscan tandatangan Danbrigif.
    Bahwa benar pemalsuan tanda tangan dan stempelkesatuan yang dilakukan Serka Dwi Mulyanto dengan caradiscannner melalui Komputer kemudian dalam pengajuan kreditdilampiri data daftar anggota fiktif pemohon kredit berjumlah 40orang yang masingmasing sebesar Rp 5.000.000..3.
Register : 24-06-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 07-10-2016
Putusan PA PATI Nomor 1226/Pdt.G/2016/PA.Pt.
Tanggal 10 Agustus 2016 — Penggugat Tergugat
6522
  • Menuntut tergugat karena meminjam uang di bank tanpa sepengetahuandan persetujuan penggugat serta pemalsuan tanda tangan.9. Menuntut janji bahwa rumah dan tanah diberikan kepada anakanak ataudihibahkan kepada anakanak.Berdasarkan gugatan gugatan tersebut, Penggugat mohon kepada PengadilanNegeri Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, berkenan untuk ,menjatuhkan keputusan sebagai berikut:1. Mengabulkan tuntutan Penggugat;2.
Register : 03-03-2014 — Putus : 19-06-2014 — Upload : 01-07-2014
Putusan PN BATUSANGKAR Nomor 17/Pid.B/2014/PN Bsk
Tanggal 19 Juni 2014 — Pasni Pgl. Pasni Binti Erisman
8610
  • tanda tangan Hj.
    Nizra Helni, NZ;Bahwa saksi mengetahui tentang pemalsuan tanda tangan Hj.Nizra Helni NZ oleh terdakwa tetapi waktu dan tempat pemalsuantanda tangan tersebut saksi kurang mengetahuinya yangdipalsukan oleh terdakwa adalah tanda tangan Hj. Nizra Helni,NZ;Bahwa jabatan terdakwa didalam partai Hanura sebagai PegawaiSekretariat DPC partai Hanura tersebut;Bahwa setahu saksi kepentingan terdakwa untuk memalsukantanda tangan Hj. Nizra Helni, NZ.
    PartaiHanura;Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwamelakukan pemalsuan tanda tangan saksi Hj. Nizra Helni NZpada kwitansi tersebut;Bahwa saksi tidak ada menanyakannya kepada terdakwa apasebabnya ia memalsukan tanda tangan saksi Hj. Nizra Helni NZtersebut;Bahwa Bendahara harus tahu segala pengeluaran di DPC.Partai;Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada Ketua DPC.
    tanda tangan tersebut pada hariKamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 15.00 Wib. waktu itusaksi Hj.
Putus : 20-04-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 695 K/Pdt/2016
Tanggal 20 April 2017 — SAEUN Bin SUKAT, DKK VS MOH DIMYADI, DKK
6044 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa ketidakabsahan SKMHT menurut ParaPelawan adalah adanya pemalsuan tanda tangan Pemberi Kuasa padaSKMHT tersebut;Oleh karena SKMHT yang diterbitkan oleh dan dihadapan pejabat publik yangsah yaitu Soegianto, S.H., MKn. kemudian dipermasalahkan tanda tanganyang dilakukan oleh pemberi kuasa dihadapan PPAT tersebut dalam perkaraHalaman 9 dari 17 hal.Put.
    Eksepsi Tentang Gugatan Perlawanan Premature;Bahwa dalil surat gugatan perlawanan Para Pelawan menyatakan bahwaTerlawan Il dan Terlawan Ill telah melakukan perbuatan melawan hukumkarena memalsukan tandatangan dalam SKMHT sehingga perbuatan hukumyang lahir berdasarkan SKMHT tersebut adalah tidak sah.Bahwa sampai saat ini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakanadanya perbuatan pidana mengenai pemalsuan tanda tangan yangmenyebabkan SKMHT Nomor: 1631/2010 tertanggal 20 Agustus 2010tersebut adalah
    Oleh karena ParaPelawan dalam pokok gugatan perlawanan yang diajukanmempermasalahkan adanya pemalsuan tanda tangan maka seharusnyaperkara tersebut diuji terlebin dahulu kebenarannya dalam proses peradilanpidana.
    syaratsyarat yang diwajibkanoleh peraturan perundangundangan yang mengancam pelanggaran itu denganbatalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui bataswewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009;Bahwa lagipula, putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum,karena telah benar dalil terjadinya pemalsuan
    tanda tangan dalam Surat KuasaMemasang Hak Tanggungan (SKMHT) harus didukung oleh bukti sah berupaputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, putusan mana tidakdiajukan oleh Para Pemohon Kasasi sehingga perlawanan Pemohon Kasasidalam perkara a quo adalah perlawanan bersifat premature;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh ParaPemohon Kasasi
Register : 08-07-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Gpr
Tanggal 28 Juli 2021 — Pemohon:
SUPANDI
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kediri
3811
  • .* Bahwa dikarenakan upaya upaya guna mencari kejelasan sertakepastian hukum belum tercapai maka saya atau Pemohonmembuat atau melakukan upaya hukum yakni membuatPengaduan ke Kantor Kepolisian Negara Republik IndonesiaDaerah Jawa Timur Resort Kediri Jalan P.B Sudirman 56 Pare,tentang dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan dalamproses pengurusan sertifikat tanah/pekarangan tetangga.* Bahwa pengaduan saya pada tahun 2016 tepatnya pada tanggal26 Agustus 2016 melalui Surat NomorB/290/VIII/2016/Satreskrim
    SUPANDI, tentangtindak pidana pemalsuan tanda tangan, melaksanakan gelar perkarapada tanggal 27 Pebruari 2018 diruang gelar perkara Satreskrim PolresKediri, perlu dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap tanda tanganSUPANDI yang diduga palsu di Dokumen risalah penelitian data yuridisdan penetapan batas dan berita acara pemasangan tanda batas tanahPutusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN Gpr halaman 7 dari 20 Halamanyang terdapat dalam warkah sertifikat tanah hak milik nomor: 336/DesaMranggen atas nama ASYARI
    Namun SPKT Polres Kediri menerbitkanLaporan Polisi nomor: K/LP/35/III/HUK.12.1/2018, tanggal 12 Maret 2018tentang tindak pidana pemalsuan tanda tangan, sebagaimana dimaksuddalam pasal 263 KUH Pidana, yang mana sesuai register laporan polisi;g. Terhadap posita 8, Termohon memberikan jawaban bahwa benarLaporan Polisi Pemohon, pada tanggal 22 Desember 2020 dihentikanpenyidikannya melalui Surat Ketetapan nomor:S.Tap/18/XII/Res.1.9/2020 tentang Penghentian Penyidikan.
    Mendasarihasil gelar perkara pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekirajam 09.00 Wib di ruang gelar perkara Satreskrim Polres Kediri,disimpulkan bahwa proses penyidikan terhadap Laporan Polisi nomor:K/LP/35/III/HUK.12.1/2018, tanggal 12 Maret 20218 tentang tindakpidana Pemalsuan tanda tangan dapat dihentikan karenahasilpemeriksaan labfor dinyatakan tanda tangan identik dan tidak adakerugian yang dialami oleh Pemohon.
    Dalam hal inisetelah melalui serangkaian proses mulai dari penyelidikan, penyidikan,maupun gelar perkara yang dilakukan, maka penyidik memutuskanuntuk menghentikan Penyidikan atas perkara Laporan Polisi nomor:K/LP/35/III/12.1/2018 Tertanggal 12 Maret 2018tentang dugaanterjadinya tindak pidana Pemalsuan tanda tangan, sebagaimanadimaksud dalam pasal 263 KUH Pidana.Bahwa Surat Ketetapan nomor: S.Tap/18/XII/Res.1.9/2020, tanggal 22Desember 2020 tentang Penghentian Penyidikan adalah sah karenatelah mendasari
Register : 12-11-2013 — Putus : 28-01-2014 — Upload : 03-02-2014
Putusan PT KENDARI Nomor 68/Pdt/2013/PT.Sultra
Tanggal 28 Januari 2014 —
6332
  • Sulawesi Tenggara berkenanmemutuskan:Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari No. 94/Pdt.G/2012/PN.Kdi tanggal 04 Juni 2013 ;Dan dengan mengadili sendiriMenerima dan mengabulkan permohonan banding dariPembanding;Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat I dan III/Terbandingtelah mengajukan kontra memori banding yang padapokoknya adalah sebagai berikute Bahwa dari seluruh uraian pada memori bandingPenggugat/Pembanding hanya mendalilkan tentangtidak adanya RUPS, pemalsuan
    tanda tangan hinggaseolaholah terjadi RUPS; Bahwa keberatan dari Penggugat/Pembanding tersebutsangat tidak beralasan, tidak didasari pada aturandan bukti bagi Penggugat/Pembanding untukmembantah dalildalil Tergugat I dan TII/Terbanding; Bahwa seharusnya Penggugat/Pembanding dalam uraianmemori banding harus secara tegas dan jelas dalampertimbangan hukum yang mana Pengadilan NegeriKendari telah keliru dalam menjatuhkan putusan;Bahwa Penggugat /Pembanding mendalilkan tidakpernah dilakukan RUPS Luar
    Pembanding,pada hal faktanya sebagaimana bukti yang diajukanoleh Tergugat I dan III/Terbanding telah sangatjelas bahwa telah dilakukan penjualan sahamPenggugat/ Pembanding kepada Tergugat T/Terbanding, hal mana dapat dilihat pada buktikwitansi penerimaan uang atas penjualan saham dimana kwitansinya telah ditandatangani olehPenggugat /Pembanding dan terhadap kwitansitersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugatjika kwitansi tersebut tidak benar;Bahwa Penggugat /Pembanding mendalilkan adanyarekayasa dan pemalsuan
    tanda tangan, bahwa dalilPenggugat/Pembanding tersebut haruslah ditolakkarena dalil tersebut tidak dapat dibuktikan olehPenggugat/ Pembanding di depan persidangan perkaraa quo;Bahwa telah dibantah oleh Tergugat I dan III/Terbanding sampaikan pada jawaban Tergugat I danIII/ Terbanding pada tahap jJjawabmenjawab dipersidangan Pengadilan Negeri Kendari, jikaPenggugat/Pembanding mendalilkan adanya pemalsuanseharusnya Penggugat/ Pembanding melapor padaHal. 11 dari 17 Hal.
    Bahwa keberatan dari Kuasa Penggugat/Pembandingpada point 2 tentang adanya rekayasa dan pemalsuantanda tangan hingga seolaholah telah terjadiRUPS, Majelis Hakim tingkat banding berpendapatbahwa untuk menyatakan telah terjadinya rekayasadan adanya pemalsuan tanda tangan haruslahdibuktikan di depan persidangan pengadilan danadanya putusan pengadilan pidana yang telahberkekuatan hukum tetap yang menyatakan tentangterbuktinya pemalsuan tersebut, jadi tidaklahboleh Penggugat/Pembanding dengan begitu sajamenyatakan
Register : 03-04-2012 — Putus : 02-08-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 133/Pid.B/2012/PN.Kdi
Tanggal 2 Agustus 2012 — ANDIK SIREGAR, SH
381
  • ., meminta uangkembali sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untuk dapat menyelesaikanpermasalahan pemalsuan tanda tangan yang dituduhkan kepada saksi ROKIP BinSUMOHARJO kemudian saksi menyanggupi dengan memberikan uang sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);Bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2011 sekitar jam 15.00 wib bertempat disebuah rumah makan disekitar Simpang Lima Gumul saksi ROKIP Bin SUMOHARJObersama dengan terdakwa IMAM MUSONEF, SH., menemui saksi SUGENG TRIPRAYITNO
    sebanyakRp.60.000.000,(enam puluh juta rupiah) maupun yang diminta Pak Sugeng TriPrayitno, SH.MH. selaku Kuasanya Pak YATIRAN wang sebanyak Rp.200.000.000,(dua ratus juta rupiah) tanda perdamaian masalah pemalsuan tanda tangan atas namaPak YATIRAN tersebut wang itu telah dibagi dan terdakwa juga mendapat bagian ; Bahwa uang sebanyak Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) diserahkan oleh PakRokip di Rumah Makan Simpang Lima Gumul karena setelah makan bersama lalumenanda tangani surat perdamaian
    ,tidak mengenal saksi AGUNG WIDODO Bin PAIRIN, selanjutnya SUGENG TRIPRAYITNO, SH., MH., melalui terdakwa IMAM MUSONEF, SH., meminta uangkembali sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untuk dapat menyelesaikanpermasalahan pemalsuan tanda tangan yang dituduhkan kepada saksi ROKIP BinSUMOHARJO kemudian saksi menyanggupi dengan memberikan uang sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah); Bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2011 sekitar jam 15.00 wib bertempat disebuah rumah makan disekitar
    ,tidak mengenal saksi AGUNG WIDODO Bin PAIRIN, selanjutnya SUGENG TRIPRAYITNO, SH., MH., melalui saksi IMAM MUSONEF, SH., meminta uang kembalisebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untuk dapat menyelesaikanpermasalahan pemalsuan tanda tangan yang dituduhkan kepada saksi ROKIP BinSUMOHARJO kemudian saksi menyanggupi dengan memberikan uang sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah); Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2011 sekitar jam 15.00 wibbertempat di sebuah rumah makan
    ,tidak mengenal saksi AGUNG WIDODO Bin PAIRIN, selanjutnya SUGENG TRIPRAYITNO, SH., MH., melalui saksi IMAM MUSONEF, SH., meminta uang kembalisebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) untuk dapat menyelesaikanpermasalahan pemalsuan tanda tangan yang dituduhkan kepada saksi ROKIP BinSUMOHARJO kemudian saksi menyanggupi dengan memberikan uang sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah);Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 21 April 2011 sekitar jam 15.00 wib bertempat di sebuah rumah makan
Putus : 24-02-2012 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1545 K/PDT/2011
Tanggal 24 Februari 2012 — BUDIYANTO vs RUDIANTO, dkk
13591 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengandemikian, sudah sepantasnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda perkaraini;Eksepsi Tergugat III:1 Bahwa gugatan Penggugat yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum danyang menjadi obyek gugatan adalah adanya dugaan pemalsuan tanda tangan danPenggugat tidak pernah menghadap Tergugat III dalam pembuatan Akta SuratKuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT) No. 8 tanggal 15 Desember 2003;2 Bahwa unsur perbuatan melawan hukum dan unsur kesalahan dalam gugatanperbuatan melawan hukum harus dibuktikan
    lebih dahulu oleh putusanpengadilan dalam perkara pidana atas dugaan pemalsuan tanda tangan di dalamAkta SKMHT No. 8 tanggal 15 Desember 2003 tersebut, sehingga gugatanPenggugat tidak prematur dan sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;3 Bahwa Akta SKMHT tersebut adalah akta pihak (akta partij) antara Penggugatdan Tergugat II, sedangkan Tergugat III bukanlah pihak (Notaris adalah pejabatumum yang berwenang membuat akta otentik), karena itu gugatan
    Dengan demikian, maka Penggugat harusmembuktikan terlebih dahulu adanya pemalsuan tanda tangan tersebut sebagaitindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam KUHPidana, dan bukan hanyadengan melakukan pelaporan dan pemeriksaan forensik atas tanda tanganPenggugat yang diduga telah dipalsukan, melainkan telah jelas adanya keputusanpengadilan atas tindak pidana pemalsuan tanda tangan.
    tanda tangan di dalam dokumen pengajuankredit ke Termohon Kasasi II (vide halaman 5 alinea 4 dan alinea 5 PutusanPengadilan Tinggi Jakarta No. 274/PDT/2009/PTDKI tanggal 21 Desember2009);Bahwa penggunaan asas praduga tidak bersalah sebagai alasan menolak gugatanPemohon Kasasi di dalam perkara a quo secara hukum tidak tepat, seharusnyaHakim Tingkat I dan Hakim Tingkat Banding menggunakan asas pradugabersalah dalam rangka melindungi hakhak hukum Pemohon Kasasi selakukorban (istilah pidana), sehingga
    yang walaupun belum ada putusan pidanatentang pemalsuan tanda tangan, akan tetapi oleh karena telah terbukti adapemalsuan tanda tangan sesuai dengan hasil Labkrim Mabes Polri (Bukti P13dan P14) yang diduga dilakukan oleh Tergugat I (Bukti P15);Semestinya secara hukum buktibukti tersebut telah dapat dipakai sebagai dasaralasan oleh Hakim Tingkat I dan Hakim Tingkat Banding untuk membatalkanaktaakta dokumen kredit, seperti Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan(SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan
Register : 24-06-2016 — Putus : 10-08-2016 — Upload : 21-10-2016
Putusan PA PATI Nomor 1226/Pdt.G/2016/PA.Ptt.
Tanggal 10 Agustus 2016 — PENGGUGAT TERGUGAT
213
  • Menuntut tergugat karena meminjam uang di bank tanpa sepengetahuandan persetujuan penggugat serta pemalsuan tanda tangan.9. Menuntut janji bahwa rumah dan tanah diberikan kepada anakanak ataudihibahkan kepada anakanak.Berdasarkan gugatangugatan tersebut, Penggugat mohon kepada PengadilanNegeri Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, berkenan untuk ,menjatuhnkan keputusan sebagai berikut:1. Mengabulkan tuntutan Penggugat;2.
    Menuntut tergugat karena meminjam uang di bank tanpa sepengetahuandan persetujuan penggugat serta pemalsuan tanda tangan.9. Menuntut janji bahwa rumah dan tanah diberikan kepada anakanak ataudihibahkan kepada anakanak.Berdasarkan gugatangugatan tersebut, Penggugat mohon kepada PengadilanNegeri Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraini, berkenan untuk ,menjatuhkan keputusan sebagai berikut:1. Mengabulkan tuntutan Penggugat;2.
Register : 30-11-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN LHOK SUKON Nomor 377/Pid.B/2018/PN LSK
Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
FERDIANSYAH, S.H.,M.H
Terdakwa:
USMAN Bin MUHAMMAD
9133
  • Yacob IB pembanding (KT).Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidanaberdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:iL.Saksi M Yakob IB Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa telah terjadi pemalsuan tanda tangan / dokumen yang dilakukanoleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul10.00 wib bertempat di Gampong Geulumpang VII Kec.
    Saksi Aiyub Bin M Idris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN LSKBahwa telah terjadi pemalsuan tanda tangan / dokumen atas nama saksiM Yakob IB dan tanda tangan saksi selaku anggota Tuha Peut yangdilakukan oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2017 sekirapukul 10.00 wib bertempat di Gampong Geulumpang VII Kec. MatangkullKab.
    tidak membantah danmembenarkannya.Menimbang, bahwa Terdakwa Usman Bin Muhammad di persidangantelah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa telah memalsukan tanda tangan saksi M Yakob IB selakuanggota Tuha Peut Gampong Geulumpang VII pada surat Berita AcaraPersetujuan Penyempurnaan dan Perbaikan Rancangan QanunAPBGampong untuk menjadi Qanun APBGampong tahun 2017 tertanggal14 Agustus 2017.Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN LSK Bahwa terdakwa melakukan pemalsuan
    tanda tangan anggota Tuha Peutatas nama saksi M Yakob IB pada tanggal 14 Agustus 2017 sekira pukul10.00 wib bertempat di Meunasah Gampong Geulumpang VII Kec.Matangkuli Kab.
    Matangkuli tidak bisamelakukan pencairan Dana Desa tahun 2017.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut: 3 (tiga) lembar surat Berita Acara tentang persetujuan penyempurnaandan perbaikan rancangan Qanun APBGampong tahun 2017 tanggal 14Agustus 2017.Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 377/Pid.B/2018/PN LSKMenimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa benar terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan anggota
Register : 26-10-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 08-12-2017
Putusan PN BATURAJA Nomor 530/PID.B/2017/PN.Bta
Tanggal 5 Desember 2017 — SARIP HIDAYAT Bin USMAN
13945
  • ERLINA WATI Binti MUKARL :>Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikanketerangan dengan sebenarnya.Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dikenakan perkara mengenaipemalsuan dokumen mengenai pemalsuan tanda tangan sdr. ALLAN DONI,STnamun saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukanBahwa yang membuat SPP dan SPM adalah saksi sendiri dan saksi mendapatperintah untuk membuat kedua surat tersebut dari sdr.
    EMAN NURACHMAN (alm) :>Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikanketerangan dengan sebenarnya.Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dikenakan perkara mengenaipemalsuan dokumen mengenai pemalsuan tanda tangan sdr.
    TAHWIM, Amd Bin SUJOKO :>Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikanketerangan dengan sebenarnya.Halaman 9 Putusan Perkara Nomor 530/Pid.B/2017/PN.BtaBahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dikenakan perkara mengenaipemalsuan dokumen mengenai pemalsuan tanda tangan sdr. ALLAN DONI,STnamun saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukanBahwa saksi tidak mengetahui mengenai SPP tersebut dan saksi tidakmengetahui bahwa sdr.
    GIRL SUWARMAN Bin SUKAMSI (Alm) :>Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikanketerangan dengan sebenarnya.Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa dikenakan perkara mengenaipemalsuan dokumen mengenai pemalsuan tanda tangan sdr. ALLAN DONI,STnamun saksi tidak mengetahui siapa yang memalsukanBahwa saksi mengetahui mengenai SP2D adalah dokumen untuk pencairandana DPA tahun 2017 sumber dana APBD dengan pengguna anggaran yaituIr.
    tanda tangan sdr.
Putus : 25-08-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN BLITAR Nomor 315/Pid.B/2014/PN.Blt
Tanggal 25 Agustus 2014 — DADANG UFUK AREMBONO, S.Sos
11233
  • Akta pembagian hak bersama Nomor : 01/Sanankulon/2013 tanggal 02Januari 2013 atas nama WIWIK HIDAYATI.Perbuatan pemalsuan tanda tangan Kades Kalipucung (Saksi H. TriHaryono) tersebut dilakukan terdakwa dengan cara setiap ada warga Desakalipucung yang mengadakan jual beli tanah di wilayah Desa KalipucungKecamatan Sanankulon Kab.
    Tri Flaryono)memaafkan perbuatan terdakwa melakukan pemalsuan tanda tangan dandiselesaikan secara kekeluargaan. Sebagai bentuk pertanggung jawabanterdakwa akhirnya terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 18 Mci 2010yang isinya bahwa terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannyamemalsukan tanda tangan Kades Kalipucung (Saksi H.
    tanda tangan Kades Kalipucung dariPamong Desa yang lain dan waktu diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;Bahwa saksi pernah menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlahRp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwamemberikan pendapat membenarkan;4.
    PURWANTO, M.M dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:e Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkaratindak pdana pemalsuan tanda tangan;e Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa sekitar bulan September 2013bertempat di Kantor Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, LurahKalipucung (Try Haryono) pernah datang meminta ijin untuk melakukanpemeriksaan berkas akta jual beli.
    Setelah melakukan pemeriksaan LurahKalipucung menyatakan ada 9 (sembilan) berkas akta jual beli yang tandatangan atas nama Lurah Kalipucung dipalsukan oleh terdakwa.e Bahwa dua hari kemudian saya memanggil terdakwa untuk konfirmasimasalah pemalsuan tanda tangan tersebut dan terdakwa menyatakanpasrah atas kejadian tersebut.
Putus : 15-07-2013 — Upload : 12-01-2014
Putusan PN UNAAHA Nomor 60/Pid.B/2013/PN.Unh
Tanggal 15 Juli 2013 — ABD. MUIS BIN KAEMEETO
10250
  • MUISBIN KAEMEETO telah pula memberikan keterangan yang padapokoknya sebagai berikut :e Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangansehubungan dengan masalah pemalsuan tanda tangan;e Bahwa Terdakwa mengenal Saksi ABDUL RASYID selakuSekretaris Desa Amboniki dan Saksi BASRAN selaku KetuaLPM Desa Amboniki;e Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Amboniki sejaktahun 2010;e Bahwa yang melakukan pemalsuan tanda tangan adalahTerdakwa sendiri pada tanggal 27 Juni 2010 bertempat dirumah Terdakwa dan di Kendari
    Konawe;e Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut tidak ada yangmenyuruh akan tetapi atas kemauan sendiri untukmelakukan pemalsuan tanda tangan;e Bahwa Terdakwa pula yang membuat Proposal Dana BlockGrand tersebut kemudian menandatanganinya lalumembawanya ke Saksi ABDUL RASYID namun tidakketemu sedangkan Saksi BASRAN Terdakwa sudah pernahmenyampaikan hal tersebut;e Bahwa isi proposal tersebut yang kesemuanya ada tandatangan Saksi ABDUL RASYID dan Saksi BASRAN berupa :1.
    Unaaha Kab.Konawe;e Bahwa benar Terdakwa melakukan hal tersebut tidak adayang menyuruh akan tetapi atas kemauan sendiri untukmelakukan pemalsuan tanda tangan;Bahwa benar Terdakwa pula yang membuat ProposalDana Block Grand tersebut kemudianmenandatanganinya lalu membawanya ke SaksiABDUL RASYID namun tidak ketemu sedangkan SaksiBASRAN Terdakwa sudah pernah menyampaikan haltersebut;Bahwa benar Terdakwa melakukan hal tersebut untukmendapatkan serta untuk mengusulkan dana bantuankeuangan Block Grand Tahun
    Konawe,Terdakwa telah membubuhkan tanda tangan SaksiABDUL RASYID dan Saksi BASRAN;e Bahwa benar Terdakwa melakukan hal tersebut tidak adayang menyuruh akan tetapi atas kemauan sendiri untukmelakukan pemalsuan tanda tangan;e Bahwa benar Terdakwa melakukan hal tersebut untukmendapatkan serta untuk mengusulkan dana bantuankeuangan Block Grand Tahun 2010 Desa Amboniki diKantor BPMPD Provinsi Sulawesi Tenggara;e Bahwa benar dana tersebut sudah cair dan telah diterimamelalui transfer dari Kantor BPMPD
Putus : 07-10-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 7 Oktober 2014 — ADI GUNAWAN Alias LIM ADI GUNAWAN
141910 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 539 K/Pid.Sus/2014melakukan pemalsuan tanda tangan serta dokumendokumen. Suamiistri ini tinggal di BSD dan usaha ada di Balikpapan. Saat ini sudah dilaporkanke Polisi dan sudah terbukti telah melakukan pemalsuan tanda tangan di cekdan giro. Harap berhatihati ya terakhir kerabat saya ditipu Rp. 19 M olehpasangan ini.
    Mereka penipu ulung dengan mengajak kerja samamembentuk PT yang bergerak di penyewaan alat berat dan kemudianmelakukan pemalsuan tanda tangan serta dokumendokumen. Suami istri initinggal di BSD dan usaha ada di Balikpapan.
    Saat ini sudah dilaporkan ke Polisidan sudah terbukti telah melakukan pemalsuan tanda tangan di cek dan giro.Harap berhatihati ya terakhir kerabat saya ditipu Rp. 19 M oleh pasangan ini.Dengan adanya tulisan tersebut di media internet melalui EmailGedeb@Yahoo.com milik Terdakwa yang ditulisnya secara sadar denganmaksud untuk diketahui umum, siapa saja dapat mengakses situs dan dapatmembaca isi dari tulisan yang terdapat di Email Gedeb@Yahoo.com tersebutmaka saksi Budi Sukandi dan istrinya Jeni sangat
Register : 16-06-2020 — Putus : 29-06-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PN SIDOARJO Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN SDA
Tanggal 29 Juni 2020 — Pemohon:
Nurul Hadi
Termohon:
Kepala kepolisian negara republik indonesia cq kepala kepolisian daerah jawa timur
6913
  • Dengan demkian maka H Achmad Mulyanto, SH sudah bisa ditetapkansebagai Tersangka; Bahwa setelah ditemukannya barang bukti yang berupa Surat PernyataanMelepaskan Hak Atas Tanah tanggal 8 April 2005 yang diduga palsu yang ditemukan Pemohon pada tanggal 14 Pebruari 2013, yang didalamnya terdaHalaman 8 dari 48 Putusan Nomor2/Pid.Pra/2020/PN Sda12.13.pat pemalsuan tanda tangan Pemohon, maka pada tanggal 10 April 2013pemohon melaporkan pemalsuan tanda tangan tersebut ke Kantor PolrestaSidoarjo dengan bukti
    Dan pemalsuan tanda tangan Pemohon pada Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal 8 April 2005 yang diduga palsu tersebut,diduga bekerjasama dengan Drs Sugeng Dariyanto Camat Buduran Sidoarjo dan diduga bekerjasama dengan Husen Sena Cahyadi Dirut PT Bumi Megah Pratama karena: a.
    Dengan demikian maka dari awal pemeriksaan, H AchmadMulyanto, SH Kepala Desa Pagerwojo sudah dapat diduga kalau HAchmad Mulyanto, SH adalah Pelaku pemalsuan tanda tangan Pemohon pada Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah tanggal8 April 2005 tersebut. Sebetulnya ada apa H Achmad Mulyanto, SHselaku Kepala Desa Pagewojo tidak mau memberi tahu Surat penjualan tanah sawah Almh Ibu Badriya Dewi kepada Pemohon, padahal Pemohon adalah merupakan ahli waris Almh Ibu Badriya Dewi.
    tanda tangan sebagaimana dilaporkan oleh Pemohon kepada termohon, bahkan saksi a.n.
    tanda tangan sebagaimana dilaporkan oleh Pemohon kepada Termohon, dari keterangan saksi a.n.
Putus : 28-11-2012 — Upload : 26-01-2013
Putusan PN LAMONGAN Nomor 281/Pid.B/2012/PN.Lmg
Tanggal 28 Nopember 2012 — TASAJI Bin KASMIJAN
5137
  • keberatan ;Menimbang, bahwa Penuntut umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : 5(lima) lembar dokumen yang terdiri dari Surat Persetujuan dan akad pembiayaan murabaha sertaperjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan hak milik secara fiducia yang disita secarasah dari saksi DIKAN ARDIANTO ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksisaksidibawah sumpah sebagai berikut :1) saksi ISNI BINTI MUSLIM :e Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara pemalsuan
    tanda tangan yangdilakukan oleh terdakwa TASAJI ;e Bahwa saksi mengetahui tanda tangannya di palsukan oleh terdakwa pada saat ada petugas darikoperasi Kembang 88 Babat datang ke rumah saksi dengan mengatakan menagih uang cicilankredit mobil, dikarenakan saksi tidak mengetahui kalau terdakwa mengambil kredit mobil makasaksi meminta petugas penagihan untuk datang ke balai desa menemui terdakwa ;e Bahwa pada saat petugas penagihan datang ke rumah mengatakan kepada saksi kalau terdakwatelah mengambil
    kembang 88 babat saksi menunggu diluar sedangkan saksi ISNIBINTI MUSLIM masuk sendirian.Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi ISNI BINTI MUSLIM datang ke kantorkembang 88 babat.Bahwa saksi mengetahuinya pada saat keluar dari kantor kembang 88 babat kalau terdakwa telahmengambil kredit mobil dengan cara memalsukan tanda tangan surat pengajuan kredit mobil.Bahwa setelah keluar dari kantor kembang 88 babat, saksi ISNI BINTI MUSLIM meminta untukdiantarkan ke kantor polisi untuk melaporkan pemalsuan
    tanda tangan yang dilakukan olehterdakwa.Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.3) Saksi DIKAN ARDIANTO :Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara pemalsuan tanda tangan saksiISNI.Bahwa saksi bekerja di kantor PT.kembang 88 babat sejak bulan Juni 2010 dengan jabatan CMO(credit marketing officer).Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah penjualan dan analisa kredit kepada nasabah danmembuat laporan.Bahwa
    Bahwa benar DP untuk pengajuan kredit mobil Sidekick warnaungu metalik Nopol W1168AK sebesar Rp.30.000.000, sedangkan angsuran kredit selama 35kali mulai bulan April 2011 sampai dengan Maret 2014 sedangkan angsuran pgrbulannnyasebesar Rp.2.166.500,Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.4) Saksi BUDIONO, ST :Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.Bahwa saksi hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara pemalsuan tanda tangan saksiISNI.Bahwa saksi bekerja di
Register : 29-01-2018 — Putus : 23-02-2018 — Upload : 30-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 20/Pid.B/2018/PN Tte
Tanggal 23 Februari 2018 — ARWAN MUSTAFA alias TO
12073
  • Halmahera Barat dan yang menjadikorban adalah saksi SAMSU MIRADuI;Bahwa terdakwa melakukan Pemalsuan Tanda tangan dengan cara meniruTanda tangan Kepala Desa Lako Akediri saksi SAMSU MIRADJI, KetuaBPD saksi HARUN USMAN dan sekertaris Desa saksi LA ODE JUFRI;Bahwa pada saat kejadian terdakwa menjabat sebagai bendahara Desa dantugas pokok terdakwa adalah memegang keuangan di Desa;Bahwa dokumen permohonan APBDES yang ditandatanganinya tersebutdipergunakan untuk merumuskan programprogram desa yang nantinyaakan
    Halmahera Barat dan yang menjadikorban adalah saksi SAMSU MIRADuI;Bahwa terdakwa melakukan Pemalsuan Tanda tangan dengan cara meniruTanda tangan Kepala Desa Lako Akediri saksi SAMSU MIRADuJI, KetuaBPD saksi HARUN USMAN dan sekertaris Desa saksi LA ODE JUFRI;Bahwa pada saat kejadian terdakwa menjabat sebagai bendahara Desa dantugas pokok terdakwa adalah memegang keuangan di Desa;Bahwa dokumen permohonan APBDES yang ditandatanganinya tersebutdipergunakan untuk merumuskan programprogram desa yang nantinyaakan
    Halmahera Barat dan yang menjadikorban adalah saksi SAMSU MIRADuJI; Bahwa terdakwa melakukan Pemalsuan Tanda tangan dengan cara meniruTanda tangan Kepala Desa Lako Akediri saksi SAMSU MIRADJI, KetuaBPD saksi HARUN USMAN dan sekertaris Desa saksi LA ODE JUFRI; Bahwa pada saat kejadian terdakwa menjabat sebagai bendahara Desa dantugas pokok terdakwa adalah memegang keuangan di Desa; Bahwa dokumen permohonan APBDES yang ditandatanganinya tersebutdipergunakan untuk merumuskan programprogram desa yang
    /PN TteMenimbang, bahwa terdakwa dalam pengakuannya menyatakan bahwaterdakwa melakukan Pemalsuan Tanda tangan dengan cara meniru Tandatangan Kepala Desa Lako Akediri saksi SAMSU MIRADUJI, Ketua BPD saksiHARUN USMAN dan sekertaris Desa saksi LA ODE JUFRI tanpa seizin darisaksisaksi;Menimbang, bahwa dari faktafakta diatas Majelis Hakim berpendapatunsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan diatas MajelisHakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh