Ditemukan 6613 data
84 — 56
Bahwa Judex Juris dalam putusannya tetah rnernbataikan Putusan JudexFacti Pengadilan Negeri Kotaka dan Pengadilan Tinggl Sultra .denganmengadili sendiri menghukum Terdakwa I, Il dengan pidana penjara 5 (lima)tahun, denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau dengan pidanakurungan 6 (enam) bulan, hal itu merupakan suatu Kekhilafan dan suatuKekeliruan Nyata, dimana Judex Juris Mengadili sendiri perkara a quodengan pertimbangan hukumnya sendiri yang seharusnya mengacu padafakta hukum dan pertimbangan
44 — 9
tanah, bukan harus dipaksa menjuat tanahyang menjadi tempat tinggaL Turut Terlawan dengan cara dilelang.Bahwa Turut Terlawan tidak berkeberatan apabita Tertawan , Tertawan Ildan TerLawan III menjuat tanah yang menjadi bagian harta wails mereka,asaLkan tertebin dahutu mernisahkan hak yang menjadi bagian TurutTerlawan dalarn bentuk fisik objek tanah, sehingga tidak merugikan hakTurut Terlawan sebagai ahli waris yang tetap menginginkan pembagiandatam bentuk fisik secara natura.Bahwa benar apa yang tetah
64 — 48
Pamanara Kelurahan Angsau KecamatanPelaihari,Penggugat dan Tergugat memiliki mobil avanza dan 2 buah motordan memiliki utang pada ayah kandung Penggugat bahwa pertama,46 SALINAN keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar ataudilihat sendiri oleh saksi, kedua, keterangan yang diberikan itu mempunyaisumber pengetahuan yang jelas, ketiga keterangan yang diberikan oleh saksitelah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orangsaksi diatas tetah memenuhi syarat
108 — 68
Kerugian Immateril, dimana nama baik dan reputasi Penggugatsebagai pebisnis telah tercemar / terciderai di kalangan pebisnis yanglain, karena selama ini Penggugai tetah mempromosikankepemilikannya atas tanah tersebut yang akan digunakan dalamHal 5 dari 54 Hal Putusan No. 483/PDT/2016/PT.DKI13.14.15.investasi bisnis, dimana hal itu mengakibatkan berkurangnya ataubahkan hilangnya kepercayaan para pebisnis pada Penggugat, dimanakerugian immateril tersebut diperkirakan sebesar Rp. 6.000.000.000,.
108 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Janda Tjoe Min Nio, Said bin Salam, Gubernur DKI Jakarta, JawatanPekerjaan Umum yang menyebutkan apabila objek gugatan tidak jelasmaka gugatan tidak dapat diterima;Berdasarkan halhal yang tetah diuraikan diatas, dengan ini Tergugat IV mohonkepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima Eksepsi Tergugat IVdan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknya gugatanPenggugat dinyatakan tidak dapat diterima;Eksepsi Tergugat V:a.
200 — 76
IT;Bahwa Penggugat juga tidak pemah menghadap Tergugat V untuk melakukanperbuatan hukum jual bell atas tanah kikitir C No. 1540, S.H. persil No. 134,seluas + 3. 025 Ha (30.250 M2) baik sebagian maupun seluruhnya kepadasiapapun juga oleh karena itu penerbitan Akta Jual beli nomor 66/1977 tanggal 30Juni 1977 dan nomor 028/KI/USII/80 tanggal 17 Pebruari 1980 adalah tidaksesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan disinyalir merupakan perbuatanrekayasa Tergugat I dengan dibantu oleh Tergugat VI yang tetah
Magdial, S.H.
Terdakwa:
PRADA HENGKI TORNADO
78 — 39
Terdakwa tetah menerima uang tunai sejumlahRp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dariSaksi2 atas kendaraan Avanza G warna hitamNopol DE 13838 AN yang dijaminkan kepadaSaksi2;3. Kendaraan Avanza G warna hitam Nopol DE1338 AN Saksi terima dalam keadaan baik danpemindatanganan penguasaan;4.
97 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oleh karena itu pertimbangan Judex Facti seperti itu sama sekali danterkesan mengikuti apa yang tetah diputuskan oleh Pengadilan TingkatPertama, terbukti telah melanggar hukum atau tidak sesuai dengan peraturanperundangundangan yaitu: "Pasal 5 UndangUndang No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Hakim wajib menggali,mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat.Dan Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakanorang (Pasal
122 — 109
KelurahanPetogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi JakartaSelatan, Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Sebagai PelaksanaanPutusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap,adalah kewenangan dan Tugas Pokok Tergugat selaku Pejabat Publikyang merupakan kewenangannya dalam hal menerbitkan keputusan,peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakanputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan kekuatan hukumtetap tetah sesuai prosedur yang diatur berdasarkan
56 — 37
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.222/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 27 Januari 2015 sudah memperolehkekuatan hukum tetap, karena tidak ada upaya hukum lagi yang diambilbaik oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun ParaTergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi.Suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukumtetap, maka terhadap perkara tersebut tidak dapat lagi diajukan kembali kepengadilan.Pasal 1917 KUH Perdata menyatakan :"Kekuatan suatu putusan Hakim yang tetah
131 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
Addendum perjanjian Nomor 72, tanggal 24 Mei1991 yang belum dilaksanakan, namun sama sekali tidakdiperhatikan Tergugat, oleh karenanya Tergugat telahmelakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadapPenggugat II dan Penggugat ;13.Bahwa pada tanggal 11 April 1990 tetah diadakan perjanjianBOT (Build, Operate, Transfer) antara Tergugat yang diwakilioleh Handrian Tjahja selaku direktur (Akta Perjanjian Nomor62) yang kemudian dirubah dan ditambah dengan Addendumperjanjian No. 73 tanggal 24 Mei 1991
135 — 89
sengketa angka 5.2, 5.5, danangka 5.8 adalah hak milik pribadi Tergugat 3 yang asalnyasebagaimana dirincikan pada eksepsi Tergugat 3 diatas dan dikutipkembali pada bagian pokok perkara ini, yaitu : untuk objek sengketaangka 5.2 Tergugat 3 memperoleh atau mendapatkan berdasarkan bellidari Nyoman Dadi yang beralamat di Lingkungan Karang Medain Barat,Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram dengan harga Rp.93.575.000 (Sembilan puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh lima riburupiah) pada tahun 2002 dan tetah
43 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa obyek perkara aquo sejak tahun 1980 telah menjadi tanahyang langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan Kepres No. 32/1979 tanggal 8 Agustus 1979 tentang pokokpokok kebijaksanaandalam rangka pemberian hak baru atas tanah konvensi hakhakBarat dan saat ini obyek perkara a quo tetah bersertifikat HGBNo. 4892/Penjaringan An.
180 — 123
yangterletak di Jalan Abdul Majid No. 1214, Kelurahan Cipete,Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan yang terdiri dari 3Sertipikat yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 932/Cipete Selatan seluas 150 m2, Sertipikat Hak Milik No. 5060/Cipete Selatan seluas 476 m2 dan Sertipikat Hak Milik No.5138/Cipete Selatan seluas 309 m2 hal tersebut membuktikanbahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi atastanahtanah dan bangunan tersebut diatas :Dan juga karena terbukti bahwa tanahtanah dan bamgunantersebut diatas tetah
59 — 10
gini yang akan dibagi;Untuk tambahan bahwa tergugat telah membuat surat Pengikatan Hibahatas objek gugatan poin 2 tersebut kepada 3 orang anak yang masingmasing bernama: Fadendi Hutama, Fariza Harumi dan Farhandi Himawandengan dasar bahwa objek gugatan yang dimaksud bukan dan atau tidaktermasuk sebagai harta gono gini.Bahwa, oleh karenanya Harta tersebut patutlah bukan dianggap sebagaiharta bersama lagi karena diperoleh atas Harta Bawaan/Warisan yangdidapat Tergugat dari orang tua, bahkan Tergugat tetah
1.HELDAWATI
2.HERMAN
3.NOVIANDI
Tergugat:
KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA BEKASI
Intervensi:
Pemerintah Kabupaten Bekasi
74 — 47
,membuktikan bahwa Para Penggugat telah mengetahui paling tidaksejak tanggal 01 Juli 2015 atau sejak tanggal 28 Desember 2015 danjuga Tergugat akan membuktikan bahwa Para Penggugat telahmengetahui paling tidak sejak tanggal 01 Juli 2015, bukan sejaktanggal 18 April 2017 sebagaimana didalilkan Para Penggugat;Halaman 30 dari 76 halaman Putusan Nomor 69/G/2017/PTUNBDGDengan demikian waktu 90 hari sebagaimana di amanatkan Pasal55 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan TataUsaha Negara, tetah
93 — 26
keterangansaksisaksi, keterangan terdakwa, surat tuntutan Jaksa penuntutumum, surat pembelaan, pertimbangan hokum, pendapat dankesimpulan sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilantindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sertamemori banding Jaksa penuntut umum, maka Pengadilan TindakPidana korupai Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Bangka Belitungberpendapat, jika pertimbangan hokum, pendapat dan kesimpulanPengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pangkalpinangyang menyatakan terdakwa tetah
92 — 17
2 yang menuntut agar Sita Jaminan atas bidang tanahobyek sengketa dinyatakan sah dan berharga, oleh karena ternyata Majelis Hakim tidakpemah memenntahkan untuk m&etakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa, maka tuntutantersebut petitum butir 2 adalah tidak beralasan hukum sehingga patut ditolak pula;MenImbang, bahwa tentang tuntutan Para Penggugat dalam petitum butir 11 yang menuntutagar putusan dalam perkara mi dapat dijalankan Iebih dahulu (Uit voorbaar bij vooraad),Majelis Hakim tidak melihat tetah
139 — 38
Cirebon ;bahwa benardalam kasus sengketa seperti Grand Hotel Cirebonyang sertifikatnya tetah dijaminkan kredit, telah dilakukan lelangdengan cara Sita Eksekusi, Pengadilan yang menentukan dalamPenetapan PN Cirebon No. 01/Del/Pdt/1999/PN.CN jo.
No.73/Pdt.Eks/1999/PN Bdg jo No.36/Pdt.G/1998/PN BDG, tanggal 9Desember 1999 Menetapkan Sita Jaminan yang beralin menjadiSita Eksekusi" ;bahwa dijelaskan oteh saksi bahwa pada lelang yang ke 5 bulanSeptember 1999 pihak pembeli bernama KING HU . tetahmemasukkan uang jaminan pada Rekening Pejabat Lelang Kelas IICirebon, Sertifikat HGB No.49 Sukapura II masih atas nama PT.NAGA MUTIARA BUMIJAYA, pada lelang yang ke 8 Sertifikattersebut tetah berubah nama menjadi atasnama HARYANTOWIJAYA.bahwa dijelaskan
60 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
tahun 2009di Pasal angka 16 dan tabel, membuktikan pertimbangan hukum di atas merupakan10.pertimbangan hukum yang tidak berdasarkan hukum dan melanggar Pasat 21 dan 27UndangUndang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, juncto butir 10.aSE06 tahun 1989 kaitannya denganRumus Manfaat pensiun sekaligus juncto butir10 Lampiran SKEP 1433 tahun 1987 tentang yang dimaksud dengan besaran gajipokok, dan mengingat dengan Majelis Hakim mempertimbangan PhDP merupakanbukti rumus manfaat pensiun sekatigus tetah
dirubah atau petaksanaannya tidaksesuai dengan yang tetah diakui para pihak dan ditetapkan serta menjadipertimbangan hukum Majleis Hakim, yaitu ramus manfaat pensiun berdasarkan padabutir 10.a SE06 tahun 1989, merupakan tindakan Majetis Hakim yang tidak sesuai/bertentangan dengan pertimbangan hukum Majleis Hakim pada halaman 129putusan, dan juga tidak sesuai dengan penjelasan dari Pasal 61 ayat (4) UndangUndang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;Bahwa terbukti pertimbangan hukum di atas terbukti