Penggugatdan Tergugat) hadir secara langsung pada sidang acara kesimpulan danpembacaan putusan (vide Berita Acara Sidang tanggal 09 November 2021 danvide Berita Acara Sidang tanggal 23 November 2021), oleh karena Penggugatdan Tergugat hadir secara langsung pada saat pembacaan putusan, makapenghitungan tenggang waktu upaya hukum banding adalah 14 hari kalenderbukan hari kerja sebgaimana diatur dalam Lampiran Keputusan MahkamahAgung Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 TentangPetunjuk Tehnis

Sungai Wang;= Bahwa penawaran dilakukan dengan cara pengumuman dimedia dan dengancara evaluasi administrasi yang pertama kemudian dilakukan evaluasi tehnisdan benar bila telah ditetapkan sebagai pemenang berarti sudah lulus darievaluasi tehnis;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, ia mengatakan tidak keberatan;2 Saksi ISWADI BIN IBRAHIM, dibawah sumpah dalam persidangan tanggal1 Mei 2013 yang terbuka untuk umum pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:= Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak

bulan Februari dan saksi adamemiliki sertifikasi dan pada saat saksi mendapat SK bulan Februari sebagaipejabat pengadaan saksi tidak melakukan pekerjaan tersebut karena di dalamSK tidak ditunjuk paketnya dan yang tunjuk paket adalah Pak Kadis;Bahwa pada tahun 2010 pekerjaan fisik turunnya bulan April dan sudahberjalan sedangkan prosesnya bulan Juni tetapi saat pengumuman dilakukansudah bisa mendaftar tetapi yang diambil harga yang terendah yaitu duapuluh persen dari penawaran;Bahwa dalam evaluasi tehnis

berita acara PHO sebenarnya tidak boleh delapanpuluh persen dianggap selesai seratus persen;Bahwa kondisi pagar yang saksi lihat kurang baik bahkan saksi beserta timtidak ada melakukan pengukuran tetapi ada menanda tangani berita acarakarena tidak tahu mana yang dibilang baik dan tidak baik;Bahwa saksi tidak tahu yang membuat berita acara tim PHO tetapi yangmembawa kepada saksi untuk ditanda tangani adalah saksi Abdullah dan saatitu dikatakan tanda tangani ini sudah selesai;Bahwa pada saat tim tehnis

hadir rapat danyang memerintahkan tim PHO untuk ke lapangan adalah saksi Abdullah;= Bahwa tempat bermain anakanak sudah diselesaikan tapi belum sempurnatetapi saksi ada ditanda tangani pada berita acara PHO dan sebenarnya tidakboleh delapan puluh persen dianggap selesai seratus persen;= Bahwa saksi tidak tahu yang membuat berita acara tim PHO tetapi yangmembawa kepada saksi untuk ditanda tangani adalah saksi Abdullah danpada saat itu dikatakan tanda tangani ini sudah selesai;= Bahwa pada saat tim tehnis

Afrizal dariSarjana Tehnik Sipil bahkan yang membuat kontrak adalah Hazairin;= Bahwa tanah timbun tersebut digunakan untuk meratakan dan yang membuatkontrak adalah konsultan sedangkan Terdakwa hanya tanda tangan sajabahkan waktu diambil sampelnya ada diketemukan kekurangan dilapangandan Hazairin tidak ada menyampaikannya kepada Terdakwa tetapi Pak Rusliada menelpon Terdakwa;= Bahwa pekerjaan ini sudah diserahkan kepada pihak terkait dan setelah habismasa pekerjaan dan pemeriksaan baru turun tim tehnis

Bahwa Tehnis dan Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anakdimaksud, diserahkan langsung kepada Anak pada tanggal 1 (satu) setiapbulannya, melalui Transfer BANK MANDIRI (Simpanan Pelajar / Simpel)KCP XXX Semen Gresik 17807; Rekening Nomor : 1780002396840 ;Atas nama : XXX ; Dsn. XXX RT.005 RW.001 XXX, XXX, XXX 62355.Pasal 6Putusan Nomor 1110/Pdt.G/2019/PA.Tbn, halaman 3 dari 6 halamanPENUTUP1.

Ssaksi bahwa Terdakwa PemohonKasasi sebagai Kepala Desa Pajalele, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajotelah mengalokasikan dana yang bersumber dari Alokasi Dana Desa ( ADD )tahun anggaran 2008 tersebut untuk aparatur dan operasional Pemerintah Desadan BPD berupa tunjangan Kepala Desa, tunjangan perangkat Desa, tunjanganKepala Dusun, tunjangan bendahara Desa, tunjangan Ketua, Wakil Ketua,Sekretaris dan Anggota BPD sesuai yang ditentukan dalam Peraturan BupatiWajo Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Tehnis

Pd. dengan mempergunakanAlokasi Dana Desa ( ADD ) tahun Anggaran 2008, dengan prosespelaksanaannya sesuai ketentuan yaitu sesuai Pasal 15 ayat (6) PeraturanBupati Wajo Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Petunjuk Tehnis PengelolaanAlokasi Dana Desa ( ADD ).Bahwa sesuai keterangan saksi saksi yang menerangkan bahwapembangunan jembatan kayu, pembangunan talud dan pengadaan pipa di DesaPajalele yang dilaksanakan Terdakwa Pemohon Kasasi MHS. Sudirman, S.Pd.

SebagaiKepala Desa Pajalele untuk pembangunan pagar Kantor Desa Pajalele, danuntuk mengikuti perlombaan antar Desa se Kecamatan Tanasitolo adalahsesuai peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Wajo Nomor : 2 Tahun2008 tentang Petunjuk Tehnis Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) dalamPasal 5 ayat (1) dan (2) berbunyi sebagai berikut :1) Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber penerimaan desa.2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanSumber penerimaan desa yang masuk

No. 14/G/Pilkada/2015/PT TUN Mks.Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Tergugat juga telahmengajukan saksi bernama JURI GAGARIN TATILANG PAPIA, LEXIEALEXIUS FERRY KALESERAN, FILASABETH DEISI MALONDAyang telah didengar keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikutKeterangan Saksi JURI GAGARIN TATILANG PAPIA :Bahwa pada waktu verifikasi jabatan saksi sebagai Ketua PPS KelurahanKleak Kecamatan Malalayang ; Bahwa saksi mengikuti Rapat Tehnis Proses Verifikasi

Faktual tanggal 9September 2015; Bahwa saksi melihat Penggugat hadir pada saat Rapat Tehnis ProsesVerifikasi Faktual tanggal 9 September 2015; Bahwa benar Panitia hadir di Kelurahan Kleak dari jam 08.00 sampai jam16.00 pada verifikasi faktual; Bahwa saksi tidak melihat adanya dukungan kepada pasangan calon padasaat proses verifikasi faktual; Bahwa setelah proses verifikasi faktual dilanjutkan dengan prosesrekapitulasi; Bahwa hasil rekapitulasi saksi bawa ke ke Rapat Pleno KecamatanMalalayang pada

Penggugat sudah tahu untuk mengumpulkan pendukungditiaptap kelurahan; Bahwa berdasarkan rapat koordinasi verifikasi, ada 4 kecamatan yang akanmelakukan verifikasi; Bahwa saksi tidak tahu berapa kelurahan dari ke 4 kecamatan tersebut; Bahwa dari 489 dukungan tidak ada yang hadir di Kelurahan Kleak; Bahwa tim sukse tidak hadir di Kelurahan Kleak; Keterangan saksi LEXIE ALEXIUS FERRY KALESERAN :Bahwa pada waktu verifikasi faktual jabatan saksi adalah Ketua PPSKelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget ; Bahwa tehnis

Kelengkapan Dokumen Tehnis :Spesipikasi Tehnis barang, berupa Geomembran ketebalan 0,5 mm ;Garansi atau Jaminan Purna Jual selama 10 tahun yang dinotariskan;Jaminan ketersediaan barang selama 5 tahun;Jaminan Perawatan selama 3 bulan, kemudian diralat di Kontrak Kerjamenjadi 6 bulan.Adanya dukungan kerjasama dengan Pabrikan atau Distributor denganpersyaratan jaminanjaminan yang ada;Brosur atau Gambar barang yang diminta;Metode pelaksanaan pekerjaan;Struktur Organisasi pelaksanaan pekerjaan;3.

:Spesipikasi Tehnis barang, berupa Geomembran ketebalan 0,5 mm ;Garansi atau Jaminan Purna Jual selama 10 tahun yang dinotariskan;Jaminan ketersediaan barang selama 5 tahun;Jaminan Perawatan selama 3 bulan, kemudian diralat di Kontrak Kerjamenjadi 6 bulan.Adanya dukungan kerjasama dengan Pabrikan atau Distributor denganpersyaratan jaminanjaminan yang ada;Brosur atau Gambar barang yang diminta;Metode pelaksanaan pekerjaan;Struktur Organisasi pelaksanaan pekerjaan;3.

PstBahwa PT Anugrah Puriperkasa secara Tehnis tidak memilikikemampuan untuk melakukan pekerjaan pemasangan Geomembrantersebut, sehingga pada tanggal 17 September 2012,mensubkontrakkan pekerjaan pengadaan dan pemasanganGeomembrane pada lahan seluas 90 Ha di Lahan Pegaraman 1Sumenep Madura Jawa Timur, kepada :PT Tetrasa Geosinindo berdasarkan Surat Perjanjian JualBeli No.018/SPK.1/APPDir/IX/2012 untuk Pekerjaan PengadaanGeomembrane dengan nilai Rp. 13.670.000.000,00 yangditandatangani oleh ARIF JAFAR

, Kerangka AcuanKerja dan Harga Perkiraaan Sendiri serta jenis dan sistempelelangan.Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari bagian KoordinatorKegiatan, dalam hal ini dengan bagian Direktorat Industri KimiaDasar Kementrian Perindustrian RI untuk mendapatkan penjelasansyaratsyarat tehnis, Kerangka Acuan Kerja dan Harga PerkiraanSerta jenis dan Sistem pelelangan, selanjutnya Panitia Lelangmembuat Dokumen Lelang.Bahwa benar Pantia Lelang mengumumkan adanyalelangpekerjaan Pengadaan Geomembran Lahan

laporan dari pengawas lapangan dan laporan ahli cipta karya pengairanbahwa pekerjaan rehabilitasi 3 (tiga) lokal ruang kelas,rumah dinas kepala sekolah,MCK dan meubelair dan pengadaan sarana pendidikan sekolah untuk SekolahDasar Negeri Muara Gula Luar tidak pernah dilakukan swakelola melainkandiborongkan kepada pihak ketiga dengan perjanjian dibawah tangan yangbertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor : 5 Tahun 2006 Tanggal 25 Januari 2006 Tentang Petunjuk Tehnis

Negeri Surabaya Nomor 104/Pid.SusAnak/2014/Sby tanggal 29 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagaiberikut:1.Menyatakan Anak TERDAKWA dan TERDAKWA II tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hakmenjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalamdakwaan diatas ;Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana pelatihankerja selama 9 (Sembilan) bulan dan pelatinan kerja penggati denda selama3 (tiga) bulan di Unit Pelaksana Tehnis

bahwa Terdakwa TERDAKWA dan TERDAKWA II tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukanperbuatan pidana: tanpa hak menjadi perantara jual beli Narkotikagolongan sebagaimana dalam dakwaan diatas;Menghukum para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan pidana denda masingmasing sebesarRp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tidak dibayar diganti dengan pidana berupa pelatihan kerja selama3 (tiga) bulan di Unit Pelaksana Tehnis

Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masingmasingdengan pidana pelatihan kerja selama 9 (Sembilan) bulan dan pelatihan kerjapengganti denda selama 3 (tiga) bulan di Unit Pelaksana Tehnis RehabilitasiSosial Anak Nakal dan Korban Napza (UPT REHSOS ANKN Surabaya) ;3.

Zamzuri, SH, IpdaEdy Ismanto, Bripda Rogelio Eric juga didampingi oleh Yenny TriDharmawanti, ST petugas tehnis dari dari Dinas Energi dan Sumber DayaKaltim;Bahwa pengecekan / pemeriksaan mengenai penggunaan air tanahpencucian mobil, menanyakan tentang perizinan penggunaan air tanah danmenanyakan dokumen jin lingkungan (UKL / UPL);Bahwa hasilnya dari Pengecekan / pemeriksaan pencucian mobil MenaraJaya tersebut adalah :. Pemilik kKegiatan usaha adalah Irwan Sonivelli;.

Zamzuri, SH, IpdaEdy Ismanto, Bripda Rogelio Eric juga didampingi oleh Yenny TriDharmawanti, ST petugas tehnis dari dari Dinas Energi dan Sumber DayaKaltim;Hal. 7 dari 14 Putusan NO. 447/Pid.SUS/LH/2018/PN.Bpp Bahwa pengecekan / pemeriksaan mengenai penggunaan air tanahpencucian mobil, menanyakan tentang perizinan penggunaan air tanah danmenanyakan dokumen jin lingkungan (UKL / UPL); Bahwa dokumen yang wajib dimilki oleh pencucian mobil Menara Jayatersebut berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL

Bahwa ternyata dalam melakukan lelang atas tanahtanah tersebutdiatas, Tergugat tidak beroedoman kepada Petunjuk Tehnis PelaksanaanLelang, berdasarkan ketentuan pasal ayat (1) dari Peraturan MenteriKeuangan, Nomor 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Lelang, jo. ketentuan pasal 6 angka 5 PeraturanDirektur Jenderal Kekayaan Negara, nomor PER03/KN/2010, tanggal 5Oktober 2010, tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Lelang ;4.

Sos BinSAHRAN selaku staf tehnis lapangan, dan terdakwa HAMDANI, A.Md BinNAJAMULHUDA selaku Direktur CV. Mitra Consultant, selain ituditandatangani pula oleh Drs. FACHRODIN, Msi. Bin AHMAD selakupengguna anggaran dan LA ODE YUSUF EFENDI SIPPA Bin LA ODE SIPPAselaku Direktur Utama PT.

SosBin SAHRAN selaku staf tehnis lapangan, dan terdakwa HAMDANI, A.Md BinNAJAMULHUDA selaku Direktur CV. Mitra Consultant, selain ituditandatangani pula oleh Drs. FACHRODIN, Msi. Bin AHMAD selakupengguna anggaran dan LA ODE YUSUF EFENDI SIPPA Bin LA ODE SIPPAselaku Direktur Utama PT.

Sos Bin SAHRANselaku staf tehnis lapangan, dan terdakwa HAMDANI, A.Md BinNAJAMULHUDA selaku Direktur CV. Mitra Consultant, selain ituditandatangani pula oleh Drs. FACHRODIN, Msi. Bin AHMAD selakupengguna anggaran dan LA ODE YUSUF EFENDI SIPPA Bin LA ODE SIPPAselaku Direktur Utama PT.

Sos Bin SAHRANselaku staf tehnis lapangan, dan terdakwa HAMDANI, A.Md BinNAJAMULHUDA selaku Direktur CV. Mitra Consultant, selain ituditandatangani pula oleh Drs. FACHRODIN, Msi. Bin AHMAD selakupengguna anggaran dan LA ODE YUSUF EFENDISIPPA Bin LA ODE SIPPAselaku Direktur Utama PT.

membenarkanketerangan saksisaksinya.Bahwa akhirnya pemohon memberikan kesimpulan tidak akanmengajukan alatalat bukti lagi dan telah memohon Penetapan.Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalampersidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud danbertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pedoman tehnisadministerasi dan tehnis

TergugatIll juga telah masuk ke dalam tehnis kegiatan usaha, dengan caramengelola secara langsung keuangan CV. Dimana seluruh transaksi danHal. 2 dari 22 hal. Put. No. 722 K/Pdt/2013arus keluar masuk uang harus dengan persetujuan Tergugat Ill. Hal iniberakibat Penggugat tidak dapat bekerja dengan leluasa karena rencanakerja yang disusun oleh Penggugat menjadi terlambat;7. Bahwa meskipun Penggugat dalam menjalankan jabatannya sebagaiDirektur CV.

Bahwa Tergugat Il sebagai sekutu Komanditer telah turut sertamengurusi tehnis kegiatan usaha, dengan membuat perjanjianHal. 8 dari 22 hal. Put. No. 722 K/Pdt/2013kerjasama dengan mendudukkan diri mewakili CV.dengan pihak lain,sehingga berdasarkan Pasal 20 dan 21 Kitab UndangUndang HukumDagang (KUHD), Tergugat Il dan Tergugat Ill sebagai sekutuKomanditer yang telah turut serta mengurusi tehnis kegiatan usahaCV.

;Bahwa ahli menerangkan dalam case ini banyak pelapornya, pelapornyaberbeda beda, tanggal yang sama dengan laporan polisi yang samaterdapat 3 pelapor , dalam suatu peristiwa hukum yang sama tanggal yangsama dengan laporan polisi yang sama, bisa melapor baik ke pelayananumum apakah satu orang , dua orang , tiga orang bahkan beramairamaipun sebenarnya tidak ada batasan, apakah mereka bertiga ,berempat , berlima langsung sama sama melapor lalu secara tehnis sipenerima laporan membuat suatu laporan saja

, ahli pikir itu tehnis sekalidan tidak melanggar aturan dan boleh boleh saja.

;Bahwa ahli menerangkaan tehnis untuk melakukan laporan itu apakah maurame rame atau bersama sama lalu dibuat satu laporan saja itu ahli pikirtidak ada masalah.

Mahakam Persada50.1 (satu) berkas dokumen penawaran biaya pengawasan tehnis irigasi kembangjanggut tahun 2010 CV. Mahakam Persada51. 1 (satu) berkas dokumen penawaran administrasi dan tehnis irigasi kembang jangguttahun 2010 CV. Mahakam Persada.52. 1 (satu) berkas dokumen penawaran kegiatan irigasi kembang janggut tahun 2010 PT.Tunggal Jaya Santika53. 1 (satu) berkas dokumen kualifikasi pekerjaan irigasi kembang janggut tahun 2010PT.

Mahakam Persadae 1 (satu) berkas dokumen penawaran biaya pengawasan tehnis irigasi kembangjanggut tahun 2010 CV. Mahakam Persadae 1 (satu) berkas dokumen penawaran administrasi dan tehnis irigasi kembang jangguttahun 2010 CV. Mahakam Persada.e 1 (satu) berkas dokumen penawaran kegiatan irigasi kembang janggut tahun 2010PT. Tunggal Jaya Santikae 1 (Satu) berkas dokumen kualifikasi pekerjaan irigasi kembang janggut tahun 2010PT.

Mahakam Persada1 (satu) berkas dokumen penawaran biaya pengawasan tehnis irigasi kembangjanggut tahun 2010 CV. Mahakam Persada;1 (satu) berkas dokumen penawaran administrasi dan tehnis irigasi kembang jangguttahun 2010 CV. Mahakam Persada.;1 (satu) berkas dokumen penawaran kegiatan irigasi kembang janggut tahun 2010 PT.Tunggal Jaya Santika;4853. 1 (satu) berkas dokumen kualifikasi pekerjaan irigasi kembang janggut tahun 2010PT. Tunggal jaya santika.

Pengguna AnggaranKegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas PertanianKabupaten Muna Tahun Anggaran 2013 Nomor 04.a Tahun 2013tentang Penetapan Kordinator Lapangan / Tim Teknis Bantuan SosialKegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas PertanianKabupaten Muna TA 2013;3 (tiga) lembar fotocopi Surat Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranKegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Dinas PertanianKabupaten Muna Tahun Anggaran 2013 Nomor 04.6 Tahun 2013tentang Penetapan Kordinator Lapangan / Tim Tehnis

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan Hasilpenerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kotasebesar 30% kepada Provinsi 70% sebagai Pendapatan Daerah ;e Bahwa pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBN KB) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan DaerahProvinsi Sulawesi Tengah dan untuk Wilayah Kabupaten Morowali dikelolaholeh Unit Pelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Wilayah IV Morowali

Jasa Raharja (Santunan atau Asuransi Kecelakaan) ;Mekanisme pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBNKB) dan Setoran Wajib Jasa Raharja kendaraanbermotor roda empat dan roda dua pada Kantor Pelayanan Pembantu UnitPelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Wilayah IV Morowali yaitu :aKendaraan baru :Pihak dealer atau pemilik kendaraan mendaftarkan kendaraannya padaKantor Samsat Kolonodale (Pos Pelayanan Pembantu Kolonedale)dengan membawa dokumen faktur, cek fisik dan pemilik

Pegawai Negeri Sipil(PNS) pada Kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah ITV MorowaliProvinsi Sulawesi, (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yangtidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Januari 2012 s/d Desember 2012 atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012, bertempat di Kantor UnitPelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Wilayah IV Morowali di Bungku, KabupatenMorowali, Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam

sesuai Pasal 69Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan Hasilpenerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kotasebesar 30% kepada Provinsi 70% sebagai Pendapatan Daerah ;Bahwa pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBN KB) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan DaerahProvinsi Sulawesi Tengah dan untuk Wilayah Kabupaten Morowali dikelolaholeh Unit Pelaksana Tehnis

Jasa Raharja (Santunan atau Asuransi Kecelakaan) ;Mekanisme pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBNKB) dan Setoran Wajib Jasa Raharja kendaraanbermotor roda empat dan roda dua pada Kantor Pelayanan Pembantu UnitPelaksana Tehnis Dinas (UPTD) Wilayah IV Morowali yaitu :Kendaraan baru :Pihak dealer atau pemilik kendaraan mendaftarkan kendaraannya padaKantor Samsat Kolonodale (Pos Pelayanan Pembantu Kolonedale)dengan membawa dokumen faktur, cek fisik dan pemilik

Dengan adanya tuntutanPenggugat Rekonvensi/Pembanding agar nafkah anak dibayar tunai tersebut,menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tuntutan tersebut merupakanpenambahan gugatan baru di tingkat banding;Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengubah gugatan rekonvensinya pada tingkat banding.Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA//032/SK/IV/2006tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan AdministrasiPengadilan Bab Pedoman Tehnis

Administrasi dan Tehnis Peradilan Agamaangka Il huruf B butir 1.k halaman 388 bahwa perubahan gugatandiperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban danapabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus denganpersetujuan Tergugat (Pasal 127 Rv).

Nurlina ; 1 (satu) lembar surat advis tehnis ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) An.CV. Nurlina Nomor 522.21/029/DKII/2008, tanggal 22 Pebruari 2008;e 1 (satu) lembar surat Rekomendasi Nomor : 522.21/752/EKI/X1/2006, tanggal 26 November 2006 ;e 1 (satu) lembar Surat Permohonan ljin Pemanfaatan Kayu (IPK) padaKawasan Non Budi Daya Kehutanan (KBNK) an. CV.

Nurlina Nomor :522.21/5486/DKII/2006, tanggal 20 November 2006 ;e 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Prinsip Nomor : 522.21/2778/EK,tanggal 19 April 2007 ;e 1 (satu) lembar surat Permohonan advis tehnis untuk CV.

No. 2106 K/Pdt/2006MERUPAKAN PERBUATAN/TINDAKAN YANG BERSIFATMENGADILI (suatu putusan) ; Adanya Perlawanan Pihak Ill tidak dengan sendirinyamenangguhkan pelaksanaan eksekusi, sebelum Ketua PengadilanNegeri menerbitkan/mengeluarkan suatu PENETAPAN penangguhaneksekusi setelah minta ijin penundaan pada Pengadilan Tinggi tidakjuga dengan Putusan Sela sebagaimana kasus ini ;(Dari Literatur Himpunan Permasalahan Hukum pada PraktekPeradilan Dalam Tanya Jawab dalam Tehnis Yustisial diterbitkan olehDirektorat

Hukum dan Peradilan MARI tahun 1996 serta LiteraturPutusan Yang Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu oleh ProyekPembinaan Tehnis Yustisial MARI tahun 1997 ) .Karenanya Penangguhan Eksekusi yang dituangkan dalam PutusanSela (I) tanggal 7 Juni 2004 perkara No. 13/Pdt.G/2004/PN.Tgl. olehMajelis Hakim Pemeriksa perkara tersebut diawal persidangan apalagitanoa meminta ijin terlebin dahulu pada Pengadilan Tinggi adalah jelastelah menyalahi dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku, cacathukum, karena pertimbangan