Poso TA 2016 sebagai PejabatPelaksana Tehnis Kegiatan /PPTK baik secara bersamasama maupun sendirisendiri dengan Saksi Ir. Andi Rifai, M. Si selaku Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Kab.

Pi.Staf Tehnis : Achmad Harami, SH.Staf Tehnis : Tety C Pakaya, S. Pi.Staf Administrasi : Arlia, S. Sos , Ruslim.Panitia Pemeriksa Barang : Marthina Lumentut. S. Sos.( Saya sendiri ), Zulkifli Abd. Rasyid, S. St.Pi, IsmantoHamid, Sondong Langkanai, Ismail Adam. Tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai Panitia Pemeriksa Barang ,yaitu :Halaman 26 dari 122 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PN. Pal1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai denganketentuan yang tercantum dalam kontrak.2.

Pi.Staf Tehnis : Achmad Harami, SH.Staf Tehnis : Tety C. Pakaya, S. Pi.Staf Administrasi : Arlia, S. Sos , Ruslim.Panitia Pemeriksa Barang : Marthina Lumentut. S. Sos,Zulkifli Abd. Rasyid, S. St.Pi, Ismanto Hamid, SondongLangkanai, (Saksi sendiri).Tugas pokok dan fungsi saya sebagai Anggota Panitia PemeriksaBarang , yaitu:a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai denganketentuan yang tercantum dalam kontrak.b. Menerima hasil pekerjaan setelah melalui pemeriksaan /pengujian barang.c.

Pi.Staf Tehnis : Achmad Harami, SH.Staf Tehnis : Tety C Pakaya, S. Pi.Staf Administrasi : Arlia, S. Sos , Ruslim.Panitia Pemeriksa Barang: Marthina Lumentut. S. Sos, Zulkifli Abd.Rasyid, S. St.Pi, Ismanto Hamid, Sondong J. Langkanae, Ismail Adam.berdasarkan SK Tupoksi saya sebagai PA, yaitu :a. Menetapkan PPTK;b. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;c. Mengawasi pelaksanaan anggaran; adapun kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Perikanan danKelautan Kab.

maupun beaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan dapatdipertanggung jawabkan secara tehnis ( vide Bab III poin 3.2.4, tentangketentuan Pengadaan SK Direksi PT PLN(PESERO) No.100/2004.)

yang ditetapkan ;Menimbang bahwa berdasarkan Nota Dinas yang dibuat oleh ManagerKOMHAD PT PLN (Pesero) Wil Sumbar, sebagai hasil rapat pimpinan Wilayah,ditetapkan kriteria tehnis pengadaan tanah, antara lain :1.Lokasi strategis ;2.SHM atau SHGB ;3.Status tanah tidak bermasalah ;4.Pemilik langsung ;5 Luas tanah : 2.000 m2;6.Lebar minimal: 20 m ;7.

Letak tanah diantara terminal Aia Pacah s/d Simpang batang Kuranji ;Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah tanah yangdiusulkan oleh terdakwa.1 sebagai pemenang adalah tanah yang telah memenuhispesifikasi tehnis yang telah ditetapkan sebelumnya ?

Dimanauraian initelah dipertimbangkan oleh Majelis dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatasdan dalam uraian pertimbangan itu ternyata bahwa Terdakwa I(Sunaryo) tidakmempedomani Nota Dinas yang dikeluarkan oleh Pimpinan PT PLN Wilayah Sumbar ;Menimbang, bahwa oleh karena tanah milik terdakwa.II (Asrul) tidak memenuhispesifikasi tehnis yang telah ditetapbkan oleh PLN Wilayah Sumbar melalui nota DinasKomhad maka seharusnya tanah ini tidak dapat diusulkan sebagai pemenangpengadaan, akan tetapi

Panitia (dalam hal ini terdakwa.1 selaku Ketua) menilai tanahtersebut telah memenuhi spesifikasi tehnis, maka tindakan yang dilakukan olehterdakwa.1 (Sunaryo)ini tidak sesuai dengan kewenangan atau jabatannya sebagaiKetua Panitia Pengadaan ;Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur menyalah gunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telahterpenuhi ;Ad. 4 Unsur: Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.Menimbang bahwa Undangundang Nomor 31

legalisir) Keputusan Bupati Lamandau No : Ek.525/24/VII/2004 ,tanggal 18 Agustus 2004 tentang Pencabutan Ijin Lokasi Atas Nama PTGEMA MINA KENCANA Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah DesaBatu Ampar,Lubuk Hiju Kec Bulik Kab Lamandau;17Foto copi (legalisir) Surat PT MENTHOBI SAWIT JAYA Nomor : 05/MS.PBN/KWB/V/2004 , tanggal 1 Mei 2004 Perihal Mohon jin Lokasi UntukUsaha Perkebunan;Foto copi (legalisir) Surat Bupati Lamandau Nomor : EK.525/100/V1I/2004Tanggal 23 Juni 2004 Perihal Pertimbangan Tehnis

Ijin Lokasi UntukUsaha Perkebunan.Foto copi (legalisir) Surat Perwakilan kantor Pertanahan kabupaten LamandauNomor : 15.460.42.2004 , Tanggal 06 Oktober 2004 , Perihal DukunganPrinsip Pertimbangan Tehnis Kepada PT Menthobi Sawit Jaya Untuk UsahaPerkebunan Kelapa sawit;Foto copi (legalisir) Surat Dinas kehutanan dan Perkebunan Kab LamandauNomor : 522.III/397/X/2004 , Tanggal 13 Oktober 2004 , PerihalPertimbangan Tehnis Ijin Lokasi Perkebunan kelapa sawit PT Menthobi SawitJaya;Foto copi (legalisir

Agustus 2004 tentang Pencabutan Ijin Lokasi Atas Nama PTGEMA MINA KENCANA Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Di Wilayah DesaBatu Ampar,Lubuk Hiju Kec Bulik Kab Lamandau;Fotokopi (legalisir) Surat PT MENTHOBI SAWIT JAYA Nomor : 05/MS.PBN/KWB/V/2004 , tanggal 1 Mei 2004 Perihal Mohon jin Lokasi UntukUsaha Perkebunan;Halaman 25 dari 36 hal Put No.27/PID.SUS/2014/PT.PR.26266263646566676869707172Fotokopi (legalisir) Surat Bupati Lamandau Nomor : EK.525/100/V1I/2004Tanggal 23 Juni 2004 Perihal Pertimbangan Tehnis

Ijin Lokasi UntukUsaha Perkebunan.Fotokopi (legalisir) Surat Perwakilan kantor Pertanahan kabupaten LamandauNomor : 15.460.42.2004 , Tanggal 06 Oktober 2004 , Perihal DukunganPrinsip Pertimbangan Tehnis Kepada PT Menthobi Sawit Jaya Untuk UsahaPerkebunan Kelapa sawit;Fotokopi (legalisir) Surat Dinas kehutanan dan Perkebunan Kab LamandauNomor : 522.III/397/X/2004 , Tanggal 13 Oktober 2004, Perihal PertimbanganTehnis jin Lokasi Perkebunan kelapa sawit PT Menthobi Sawit Jaya;Fotokopi (legalisir) Surat

SUGIH INSTRUMENDOABADI tersebut ternyata tidak melakukan pengelolaan limbah B3 (BahanBerbahaya dan Beracun) dengan baik yaitu dalam pengelolaan limbah B3tersebut belum sesuai dengan ketentuan tehnis yang berlaku karena limbahB3 disimpan bukan pada tempat TPS limbah B3 melainkan dimasukkankedalam 5 (lima) buah drum kemasan dan 2 (dua) buah drum bekaskemasan bahan kimia Methanol serta Lampu TL bekas sebanyak 10(sepuluh) buah yang di tempatkan di samping gedung produksi perusahaantersebut, oleh karena

SUGIH INSTRUMENDOABADI tersebut ternyata tidak melakukan pengelolaan limbah B3 (BahanBerbahaya dan Beracun) dengan balk yaitu dalam pengelolaan limbah B3tersebut belum sesual dengan ketentuan tehnis yang berlaku karena limbahB3 disimpan bukan pada tempat TPS limbah B3 melainkan dimasukkankedalam 5 (lima) buah drum kemasan dan 2 (dua) buah drum bekaskemasan bahan kimia Methanol serta Lampu TL bekas sebanyak 10(sepuluh) buah yang di tempatkan di samping gedung produksi perusahaantersebut, oleh karena

Bag.baik yaitu dalam pengelolaan limbah B3 tersebut belum sesuai denganketentuan tehnis yang berlaku karena limbah B3 disimpan bukan padatempat TIPS limbah B3 melainkan dimasukkan kedalam 5 (lima) buah drumkemasan dan 2 (dua) buah drum bekas kemasan bahan kimia Methanol sertaLampu TL bekas sebanyak 10 (Sepuluh) buah yang di tempatkan di sampinggedung produksi perusahaan tersebut;Bahwa dengan adanya pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai denganketentuan yang berlaku oleh pihak PT.

Sunan Heritage Development (TERGUGAT II)menyatakan bahwa berdasarkan pertimbangan Tehnis Aspek Tata Guna TdaaahBadan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, (TURUTbahwa /okasi tersebut mengenai atau masuk dalam area Izin LoKasi SumberTirta Mas Abadi seluas + 4 Ha.; YQ. Bahwa di dalam surat dari PT. Sunan Heritage ment tersebut(TERGUGAT Il), PT. Sunan Heritage Developme AT Il) mohon jugant (TEkepada PENGGUGAT agar tidak berkeberata 42 engizinkan dalam haltersebut; .

Bahkan pada saat ini Tergugat Ildiduga. tela akukan pembangunan perumahan di atas area objek sengketa;18.B ititas yang dilakukan oleh Tergugat II tersebut antara lain, melakukanasan lahan, membangun fondasi dan telah menempatkan limestone.ake Tergugat II telah melakukan pembangunan perumahan di atas area objeksengketa, tentunya terlebin dahulu harus memperoleh keputusan dari TurutTergugat berdasarkan pertimbangan Tehnis Aspek Tata Guna Tanah.

Pada saat ini Tergugat II belummendapatkan pertimbangan Tehnis Aspek Tata Guna Tanah dari Turut Tergugatsehingga Tergugat Il tidak berhak melakukan aktivitas seperti melakukanpembebasan lahan, membangun fondasi dan telah menempatkan limestone.19.Bahwa Tergugat Il yang telah melakukan pembebasan terhadap bidang tanahyang sedang dipermasalahkan dan permasalahan tersebut belum selesai.Tindakan Tergugat Il tersebut telah melanggar SYARAT dan KETENTUAN yangtercantum dalam Keputusan Tergugat bagian PERTAMA

sedangkan apa yang dilakukan olehTergugat telah ngan ketentuan UndangUndang Tergugat memilikikewenangan @) Wits izin lokasi ( Peraturan Menteri NegaraaAgraria/ke Wad n Pertanahan Nasioanl Nomor 2 tahun 1999 tentang IzinLokasi an perubahan dan atau penyempurnaan terhadap keputusanya h diterbitkan, serta dalam penerbitan telah mempehatikan danan kepada kewenang yang dimiliki, izin lokasi telah sesuairuntukannya ( berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang Tata Ruang)serta telah pula memperhatikan saran tehnis

dan keterangan orang tua kandunganak tersebut di persidangan, yang samasama warga negara RI dan samasamaberagama Islam dengan calon anak angkat tersebut, ternyata terbukti bahwaPemohon I dan Pemohon II bersama calon anak angkat tersebut samasamamenganut agama Islam dan samasama berada di wilayah hukum PengadilanAgama Batusangkar, maka majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuanpenjelasan pasal 49 huruf (a) butir ke 20 UU No.3 Tahun 2006, pasal 33 ayat (3)UU No. 23 Tahun 2002, Buku Pedoman Tehnis

orang tuakandungnya dan saudarasaudara kandungnya sebagaimana yang berlaku menuruthukum Barat dan beberapa hukum adat di Indonesia; Dan menurut ketentuan pasal40 ayat (1 dan 2) UU No.23 Tahun 2002 Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtua angkat bahkan siapa saja, sama sekali tidak dibenarkan memutuskan nasab sianak dengan orang tua kandungnya dengan jalan menutupnutupi ataumenyembunyikan atau tidak mau memberitahukan prihal asal usul orang tuakandungnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Tehnis

Yang penting saya dapat uang dan selamat "Kemudian padahari selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar jam 09.00 wib saksimenyerahkan sendiri 1 (satu) butir kemasan kondom kepada saksiLANGLANG ASMARA SANTA bin BUDIMAN yang menyampaikan tehnispengeluaran barang (shabu) dan saksi mengikuti saja yang penting amannamun meskipun tidak mengetahui tehnis secara langsung hinggaakhirnya barang sampai kepada saksi ANDY bin BUDI SUTANTOdansekitar jam 14.00 wib saksi, saksi LANG LANG, terdakwa WAHYUditangkap petugas

Bahwa Terdakwa tidak ikut andil ataupbun yang menentukan kegiatanmengeluarkan barang shabu begitupun tehnis pengeluaran barangnya,karena yang terdakwa ketahui saksi SAYEDI telah menyerahkan semuanyakepada saksi LANGLANG sedangkan masalah shabu dijadikan duit/uangakan dibicarakan setelah barang keluar dari Rutan Polda Jatim danTerdakwa tidak mendapatkan ataupun menerima keuntungan ataupunimbalan dari kegiatan ini dan merasa lega karena barang shabu sudah tidakdidalam Blok E Rutan Polda Jatim.

Yang penting saya dapat uang dan selamat"Kemudian pada hari selasa tanggal 31 Januari 2017 sekitar jam 09.00 wibsaksi SAYEDI menyerahkan sendiri 1 (satu) butir Kemasan kondom kepadasaksi LANGLANG ASMARA SANTA bin BUDIMAN yang menyampaikansecara tehnis dikeluarkan barang (shabu) mengikuti saja yang penting amannamun terdakwa tidak mengetahui cara tehnisnya hingga akhirnya barangsampai kepada saksi ANDY bin BUDI SUTANTO tanpa sepengetahuanterdakwa dansekitar jam 14.00 wib terdakwa, saksi LANG LANG,

memilih skala prioritas untuk bahanbahan tertentusesual dengan dana yang tersedia, melaksanakan pengadaan harga sesuaiyang telah disepakati dengan merk dan kualitas yang baik, melaksanakanpengendalian dan pengawasan terhadap bahan dan alat kesehatan habispakai tersebut apakah sesuai dengan kebutuhan dan mengawasi kinerjapetugas di tempat pengambilan BAKHP Askes RSUD HB Pelaihari;Bahwa Terdakwa kemudian menerbitkan Surat Keputusan Direktur Nomor :355 Tahun 2005 tanggal 5 Mei 2005 tentang Petunjuk Tehnis

memilih skala prioritas untuk bahanbahan tertentusesuai dengan dana yang tersedia, melaksanakan pengadaan harga sesuaiyang telah disepakati dengan merk dan kualitas yang baik, melaksanakanpengendalian dan pengawasan terhadap bahan dan alat kesehatan habispakai tersebut apakah sesuai dengan kebutuhan dan mengawasi kinerjapetugas di tempat pengambilan BAKHP Askes RSUD HB Pelaihari;Bahwa Terdakwa kemudian menerbitkan Surat Keputusan Direktur Nomor :355 Tahun 2005 tanggal 5 Mei 2005 tentang Petunjuk Tehnis

No.1358 K/Pid.Sus/2012Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.23/149BANG/BKD.Foto copy Surat Keputusan Direktur RSUD H.Boejasin PelaihariNomor : 445/327/RSUD.HB/I/2005;Foto copy Keputusan RSUD H.Boejasin Pelaihari Nomor : 355Tahun 2005 tentang Petunjuk Tehnis Pengaturan PembagianJasa Pelayanan Peserta Askes Gakin pada RSUD. H.

sebagai termuat dan menjadi bagian yang tidakterpisahkan dari Penetapan ini;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohontersebut, maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu apakah Pengadilan NegeriPolewali berwenang mengadili perkara permohonan a quo;Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia, Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku IIsebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007pada Bab Il yang mengatur tentang tehnis

maka dengandemikian bahwa permohonan Pemohon dalam perkara a quo, termasuk dalamperkara yurisdiksi voluntair, dimana terhadap permohonan tersebut akandiberikan penetapan atau ketetapan (beschikking; decree);Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor121/Pat.P/2019/PN.PolMenimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku IIsebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007pada Bab II yang mengatur tentang tehnis

dokumen atau sebuah akta adalahsah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, bahwasanya Pemohonmengajukan permohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadapdua nama yang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku IISebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007pada Bab II yang mengatur tentang tehnis

Surat Nomor : 511 / 14677 / 2010 perihal tambahan pagu alokasi Raskin tahun 2010 ; -------------------------------------------------------------10.Surat Keputusan Bupati Pemalang tentang petunjuk tehnis distribusi raskin tahun 2010 dan 2011 ; -----------------------------------11. SK Pembentukan Satgas Raskin ; ------------------------------------------12.

Pemlaang ;8 1 lembar surat Nomor : 511 / 953 / Ek tanggal 15 Maret 2011 perihalDistribusi Kartu Raskin tahun 2011 ;9 Surat Nomor : 511 / 14677 / 2010 perihal tambahan pagu alokasi Raskintahun 2010;10 Surat Keputusan Bupati Pemalang tentang petunjuk tehnis distribusi raskintahun 2010 dan 2011 ;11 SK Pembentukan Satgas Raskin ;12 Berita Acara Rapat Kalrifikasi BPD tertanggal 20 Juni 2011 yang dihadiriMuspika ;13 Catatan penerimaan dana operasional raskin ;14 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran baritan

Pemlaang ;1 lembar surat Nomor : 511 / 953 / Ek tanggal 15 Maret 2011 perihalDistribusi Kartu Raskin tahun 2011 ;Surat Nomor : 511 / 14677 / 2010 perihal tambahan pagu alokasi Raskintahun 2010;Surat Keputusan Bupati Pemalang tentang petunjuk tehnis distribusi raskintahun 2010 dan 2011 ;11 SK Pembentukan Satgas Raskin ;12 Berita Acara Rapat Kalrifikasi BPD tertanggal 20 Juni 2011 yang dihadiriMuspika ;13 Catatan penerimaan dana operasional raskin ;14 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran baritan 9

Surat Nomor : 511 / 14677 / 2010 perihal tambahan pagu alokasi Raskintahun 2010 ; 10.Surat Keputusan Bupati Pemalang tentang petunjuk tehnis distribusi raskintahun 2010 dan 2011 ; 11. SK Pembentukan Satgas Raskin ; 12. Berita Acara Rapat Kalrifikasi BPD tertanggal 20 Juni 2011 yang dihadiriMuspika ; 13. Catatan penerimaan dana operasional raskin ; 14. 4 (empat) lembar kwitansi pembayaran baritan 9 sedekah bumi ) dari Sdr.TARSONO kepada Sdr. WARMO ( ketua BPD ) dan Sdr.

:AE3674TD yang Terdakwa kemudikan saatkejadian milik sendiri, Kondisi tehnis kendaraan berfungsi normal, klakson berfungsi,Spidometer tidak berfungsi, kaca spion terpasang lengkap ,TNKB terpasang danSTNK Sepeda motor No. Pol. AE3674TD ada saat kejadian dibawa atas namaARIS SUJATMIKO ; bahwa Terdakwa bisa mengemudikan Sepeda Motor sejak tahun 2000 berjalansampai sekarang dan pada saat mengendarai Sepeda Motor mempunyai SIM C.

:AE3674TD yang Terdakwa kemudikan saatkejadian milik sendiri, Kondisi tehnis kendaraan berfungsi normal, klakson berfungsi,Spidometer tidak berfungsi, kaca spion terpasang lengkap ,TNKB terpasang danSTNK Sepeda motor No. Pol. AE3674TD ada saat kejadian dibawa atas namaARIS SUJATMIKO ; bahwa benar Terdakwa bisa mengemudikan Sepeda Motor sejak tahun 2000berjalan sampai sekarang dan pada saat mengendarai Sepeda Motor mempunyaiSIM C.

Pelawan terhadap buktgi butki tersebut Terlawanmengakui bahwa bukti bukki tersebut memang palsu baik dari identitas maupun dari hubungankekeluargaannya;Menimbang bahawa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka majlishakim berpendapat putusan verstek nomor 751/Pdt.G/2001/PA.Ba didasarkan pada bukti buktipalsu sehingga harus dibatalkan oleh karena perlawanan Pelawan dapat dikabulkan;Menimbang bahwa berdasarkan buku II edisi revisi tahun 2009 tentang Pedoman tehnisadministrasi dan tehnis

No. 174 PK/Pid.Sus/2018rupiah) kepada Terpidana tersebut sematamata tehnis Polisi untukmenangkap Terpidana, oleh karena itu kepada Terpidana tidak tepat jikaTerpidana dipersalahkan sebagai perantara jual beli Narkotika secaratanpa hak; Bahwa oleh karena penangkapan Terpidana tersebut pada saatTerpidana menguasai Narkotika yang diambil dari teman Terpidanasetelah menerima uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Polisi,maka lebin tepat Terpidana dipersalahkan menguasai NarkotikaGolongan bukan

ditentukan dalam sidang itu;Menimbang, bahwa pasal 146 R.Bg/pasal 122 HIR merumuskan, dalammenentukan hari sidang, ketua memperhatikan jarak antara tempat tinggal atautempat kediaman pihakpihak dengan tempat sidang Pengadilan Negeri dan kecualidalam keadaankeadaan yang sangat mendesak, dalam penetapan untuk itu dapatdisebut jangka waktu yang harus ada di antara pemanggilan pihakpihak dan harisidang yang ditentukan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja;Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pedoman Tehnis

sebagaimanadirumuskan pasal 148 R.Bg/pasal 124 HIR jo pasal 150 R.Bg/pasal 126 HIR tersebutdi atas;Menimbang, bahwa oleh karena bantahan para Pembantah dinyatakan gugur,maka berdasarkan rumusan pasal 148 R.Bg/pasal 124 HIR para Pembantah dihukumuntuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 148 R.Bg/pasal 124 HIR, pasal 150R.Bg/pasal 126 HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentangAdministrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, PedomanTehnis Adminitrasi dan Tehnis

., Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atauHari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya (VidePedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum danPerdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 halaman 4);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jayapura yangdimintakan banding dalam perkara Nomor 75/Pdt.Bth/2019/PN Jap., adalahPutusan yang diucapkan pada tanggal 12 Agustus 2019 yang dihadiri olehKuasa Pembanding semula Pelawan, dan Terbanding

Apabila harike 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke14 jatuh pada hari kerja berikutnya (Vide Pedoman Tehnis Administrasi DanHalaman 3 dari 5 Putusan Nomor 26/PDT/2019.

Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :Pasal 12 ayat (1) yang berbunyiabPasal 12 ayat (2) yang berbunyiPelaksanaan anggaran belanjaNegara didasarkan prinsipprinsipsebagai berikut :Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuaidengan kebutuhan tehnis yangdisyaratkan;Efektif, terarah dan terkendali sesuaidengan rencana, program/kegiatanserta fungsi setiap departemen /lembaga/ pemerintah daerah.Belanja atas beban anggaranbelanja Negara dilakukanPasal

Pergantian Antar Waktu (PAW)kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Jakarta senilaiRp.32.200.000,(tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).Bahwa pembayaran premi asuransi atas nama pribadi tersebut bertentangandengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : Pelaksanaan anggaran belanja Negaradidasarkan prinsipprinsip sebagaiberikut :21a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuaidengan kebutuhan tehnis

Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : Pelaksanaan anggaran belanjaNegara didasarkan prinsipprinsipsebagai berikut :a Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuaidengan kebutuhan tehnis yangdisyaratkan;b Efektif, terarah dan terkendali sesuaidengan rencana, program/kegiatanserta fungsi setiap departemen /lembaga/ pemerintah daerah.Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi : Belanja atas beban anggaranbelanja Negara

Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : Pelaksanaan anggaran belanjaNegara didasarkan prinsipprinsipsebagai berikut :a Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuaidengan kebutuhan tehnis yangdisyaratkan;b Efektif, terarah dan terkendali sesuaidengan rencana, program/kegiatanserta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi : Belanja atas beban anggaranbelanja Negara

Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : Pelaksanaan anggaran belanjaNegara didasarkan prinsipprinsipsebagai berikut :a Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuaidengan kebutuhan tehnis yangdisyaratkan;b Efektif, terarah dan terkendali sesuaidengansertarencana, program/kegiatanfungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.Pasal 12 ayat (2) yang berbunyiPasal 28 ayat (13) yang berbunyi :3.

., 5.600.000, 1.900.000, rcngan tehnis danPenahan (5 Unit)02 Pembuatan patok 30.000.000, 10.815.000, 19.185.000, batas lokasi(Hutan lindung)03 Pembuatan patok 40.010.400, 37.728.000, 2.282.400, larikan (HutanLindung)04 Pembuatan papan 2.750.000. 1.650.000, 1.100.000. nama lokasi(Hutan lindung)05 Pembuatan 10.000.000, 8.000.000. 2.000.000., pondok kerja(Hutan lindung)06 Tanaman (Hutan 82.500.000, 82.500.000.

K/Pid/... 01Penyusunanrcngan tehnis danPenahan (5 Unit)7.900.000,5.600.000,1.900.000, 02Pembuatan patokbatas lokasi(Hutan lindung)30.000.000.10.815.000,19.185.000, 03Pembuatan patoklarikan (HutanLindung)40.010.400.37.728.000,2.282.400, 04Pembuatan papannama lokasi(Hutan lindung)2.750.000,1.650.000,1.100.000, 05Pembuatanpondok kerja(Hutan lindung)10.000.000,8.000.000,2.000.000, 06Tanaman = (HutanLindung)82.500.000.82.500.000, 07Upah(Pengukuran, dll)petugas25.600.000.7.200.000,18.400.000, 08Buruh(Pengukuran

Atas keterangan Terdakwatersebut saksi Widodo, TS, SH dan saksi Dasto langsung melakukanpenangkapan terhadap saksi Ferdy Yulindo.nonn Setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa NarkotikaGolongan berupa Shabu dengan berat 0,13 gram yang disita dari terdakwaRahmanda Surya Fajar Bin Aidi Latief di Laboratorium Balai Besar PengawasObat dan Makanan di Bengkulu, sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian,tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Tehnis PengujianKimia, ZUL

Atas keteranganTerdakwa tersebut saksi Widodo, TS, SH dan saksi Dasto langsung melakukanpenangkapan terhadap saksi Ferdy Yulindo.wonn Setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa NarkotikaGolongan berupa Shabu dengan berat 0,13 gram yang disita dari terdakwaRahmanda Surya Fajar Bin Aidi Latief di Laboratorium Balai Besar PengawasObat dan Makanan di Bengkulu, sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian,tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Tehnis PengujianKimia, ZUL

Dan dalam SuratPerjanjian tersebut Pihak Pertama menghibahkan berupa uang kepada Pihak Keduayakni LKEB sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) yangtertuang pada Pasal 1 dalam Surat Perjanjian tersebut dengan perincian sebagaiberikut :a Kesekretariatan Rp. 5.000.000,b Teknis kegiatan di 30 Kecamatan Rp. 30.000.000,c Teknis Survey dan Dokumentasi Rp. 7.500.000,d Tehnis Analisa Rp.20.000.000,e Tehnis Akomodasi Rp. 20.000.000,f Tehnis Perumus dan Rekomendasi Rp. 10.000.000,g Honor Team

Dan dalam SuratPerjanjian tersebut Pihak Pertama menghibahkan berupa uang kepada Pihak Keduayakni LKEB sebesar Rp.150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) yangtertuang pada Pasal 1 dalam Surat Perjanjian tersebut dengan perincian sebagaiberikut :a Kesekretariatan Rp.5.000.000,b Teknis kegiatan di 30 Kecamatan Rp.30.000.000,c Teknis Survey dan Dokumentasi Rp.7.500.000,d Tehnis Analisa Rp.20.000.000,e Tehnis Akomodasi Rp.20.000.000,f Tehnis Perumus dan Rekomendasi Rp.10.000.000,g Honor Team Ahli