Bahwa dengan demikian Tergugatll tidak menepati janjinya sebagaimanatersebut dalam Surat Pernyataan Tergugatll tanggal 6 Maret 2009 yangisinya menyatakan tanah yang tercatat dalam Surat Keterangan Tanah(SKT) yang dikeluarkan Camat Medan Sunggal No.98/SKT/XII/2006 seluas1.030 M2 dan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan Camat10.11.12.Medan Sunggal No.18028/A/I/26 seluas + 1.241 M2 adalah milik Penggugatdan Tergugatll bersedia untuk membantu proses balik nama yang ditunjukoleh Penggugat (akan

Dengan dasar alasan inilah Majelis HakimTata Usaha Negara Tingkat Pertama, banding maupun kasasi mempertimbangkan seharusnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor menolak ataumenunda proses balik nama ke Lindiana CS (para Penggugat).

tersebutdiatas mengenai Eksepsi Tergugat dan Tergugat II tentang GugatanPenggugat kabur (obscuur libel) adalah beralasan hukum dan dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat tentang GugatanPenggugat tidak lengkap para pihakpihak yang digugat terutama pihakinstansi yang berwenang untuk membalik nama sertifikat yang saat ini sudahberalih hak pemiliknya (Plurium Litis Consortium), maka menurut MajelisHakim, Penggugat dalam perkara ini tidak melibatkan Badan PertanahanNasional yang telah melakukan proses

balik nama atas sebidang tanah SHMNomor 01403 menjadi atas nama Tergugat I, sehingga eksepsi tentang kurangpihak beralasan hukum dan dikabulkan;Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Tergugat II tentang DalilGugatan Penggugat Salah Gugatan Objek Sengketa dengan alasan bahwadalil gugatan PENGGUGAT pada poin 6, PENGGUGAT menarik TERGUGAT IIsebagai pihak dalam perkara ini dikarenakan telah membuatkan Akta Jual Belliantara RUKIAH dengan TERGUGAT I, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor:118, tanggal 16 April

untukmembayar ganti kerugian serta putus hubungan hukum $antaraPenggugat dengan Para Tergugat dengan segala akibatnya hukumnya;Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian material danimmaterial sejumlah Rp.20.000.000.000, (dua puluh milyar rupiah), sertamenghukum pula untuk membayar denda Rp.100.000.000, (seratus jutarupiah) perhari setiap keterlambatan membayar dan terhitung sejakputusan berkekuatan hukum tetap.Menghukum Tergugatlll untuk tunduk dan patuh pada putusan ini sertatidak melakukan proses

Balik Nama sebelum adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap.Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atasObyek Jaminan tersebut.Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (u/tvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada banding,verset, kasasi maupun PK.Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar biayaperkara ini secara tanggung renteng.SUBSIDAIR:Apabila Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain, maka Penggugatmohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum

Menghukum Tergugat Ill untuk tunduk dan patuh pada putusan ini sertatidak melakukan proses balik nama sebelum adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap ;8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( conservatoir beslag ) atasobyek jaminan tersebut ;9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu ( uitvoerbaar bijvoorraad ) meskipun ada banding, verset, kasasi maupun PK ;10.

Idris Roe mau untuk mengurus dan melakukan proses balik nama danpeningkatan hak lainnya atas jual beli yang dilakukan M. Idris Roekepada H.M. Darwis;Bahwa untuk menjamin dan adanya kepastian hukum secara perdata danuntuk tidak mempersulit Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris tunggalH.M. Darwis dan Hj. Dumenna dalam melakukan perubahan dan baliknama serta peningkatan hak sertifikat kembali, maka wajar dan pantasmenurut hukum, jika ahli waris M. Idris Roe yaitu:1) Ny. Rika Idris Roe;NhDr.

Idris Roe untuk melakukan perubahan dan balik nama sertapeningkatan hak telah dilakukan namun tidak berhasil karena hanyadiberikan janjijanji belaka, selain itu dalam ketentuan hukum bahwaselaku pembeli yang beritikad baik adalah dilindungi oleh undangundang(hukum);Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dalamberusaha dan berupaya untuk melakukan proses balik nama sertifikatdari an. M. Idris Roe menjadi an. Hj. Rosmini H.M.

Bahwa terhadap sisa pembayaran atas jual beli sebidang tanah tersebuttelah disepakati bersama Penggugat dan Tergugat untuk dilunasi olehPenggugat setelah suratsurat tanah yang saat itu masih belumHalaman 2 dari 39 Putusan Nomor 3/Pat.G/2016/PN Dmkbersertifikat,diurus sertifikat tanahnya dan dibaliknama ke atas namaTergugat serta dilanjutkan dengan penandatanganan Akta Jual bellidihadapan PPAT oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat)untuk selanjutnya dilakukan proses balik nama ke atas nama

Bahwa dalil Penggugat pada posita 7 adalah tidak benar dan wajib ditolakkarena yang benar setelah Sertipikat Hak Milik No. 4453, luas 245 m2dibalik nama menjadi atas nama SUTIYARNO,SE (Tergugat), makakurang lebih pada bulan Juni 2014 Tergugat telah menghubungiPenggugat memberitahukan adanya proses balik nama tanah obyeksengketa sudah selesai menjadi atas nama Tergugat dan memintapelunasan pembayaran kepada Penggugat sebesar Rp.25.458.000, (duapuluh lima juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah

Olehkarenanya proses jual beli yang dilakukan antara Tergugat denganTergugat Il dihadapan Tergugat Ill, dan sekaligus proses balik nama atassebahagian tanah objek perkara kepada Tergugat Il yang dilakukan olehTergugat IV haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanhukum;Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat, 1 (satu) petak dari 3 (tiga)petak ruko Objek perkara telah dipecah/dipisahkan sertifikatnya kepadaatas nama Tergugat Ill dan 2 (dua) petak dari 3 (tiga) petak ruko ObjekPerkara

Menyatakan proses jualbeli yang dilakukan antara Tergugat denganTergugat Il dihadapan Tergugat Ill, dan sekaligus proses balik nama atassebahagian tanah objek perkara kepada Tergugat Il yang dilakukan olehTergugat IV haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyaikekuatan hukum;.

Dan setelah sertifikat baru/pengganti terbit, ternyataTergugatll tidak menyerahkannya kepada Tergugat sampai saat ini,Hal. 9 dari 20 Halaman Putusan Perkara Nomor 370/PDT/2017/PTMDNoleh karena itu proses balik nama yang telah diurus terdahulumenjadi tertunda.7.

Bok Amat Dawut;Kemudian melakukan proses balik nama menjadi Nyonya SRI SUWARNISOFIAH dan atau Tergugat 2;4. Bahwa terhadap sertifikat HM No. 78 telah dijadikan agunan olehTergugat 2 kepada Turut Tergugat 1, namun demikian mengalamikemacetan kredit, sehingga dilakukan Eksekusi Lelang oleh TurutTergugat 2 dan dimenangkan oleh Tergugat 1, sehingga terjadi peralihanHak menjadi atas nama AGUS SUPRIYANTO dan atau Tergugat 1:Sebidang Tanah Hak Milik (HM) No. : 78 seluas + 2270 M2 terletak diDesa/Kel.

HakMilik Nomor 2013 atas nama Migie Pranogi (Tergugat Il) yang terletak diKomplek Perumahan Kota Baru, Jalan Tanjung Nomor 179, RT 04/05,Kelurahan/Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot, KabupatenBandung, karena objek jaminan adalah milik Penggugat; Memerintahkan dan menghukum Tergugat dan/atau Tergugat Il dan/atauTergugat III untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 553 dan SertifikatHak Milik Nomor 2013 atas nama Migie Pranogi (Tergugat II) kepada Penggugattanpa syarat apapun dan melakukan proses

balik nama atas Sertifikat Hak MilikNomor 553 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2013 ke atas nama Penggugat; Memerintahkan secara hukum kepada Kantor Badan Pertanahan KabupatenBandung (Turut Tergugat Il) untuk menerbitkan balik nama Sertifikat HakMilik Nomor 553 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2013 atas nama MigiePranogi (Tergugat Il) ke atas nama Penggugat; Menghukum Tergugat IIl dan Turut Tergugat II untuk membayar biayaperkara yang hingga kini sejumlah Rp2.041.000,00 (dua juta empat puluhsatu ribu

Frans BA No.20tahun 1991 tanggal 14 Oktober 1991;Bahwa di hadapan Camat dan Kepala Desa Buraen saat itu, Petrus Baokberjanji, Ssekembalinya dari Kantor Kepala Desa Buraen dan setelahHalaman4dari 18Putusan Nomor 160/PDT/2019/PT KPG11.12.13.14.menerima 40 batang kayu merah dan 40 batang usuk kelapa akanditindaklanjuti dengan bersamasama datang ke Kantor Badan PertanahanKabupaten Kupang, untuk proses balik nama SHM No.81, Gambar SituasiNo.763/1991 tanggal 591991 atas nama Petrus Baok kepada PenggugatRobertus

Nomor 693 PK/Pdt/201714.1Memerintahkan Tergugat II untuk memblokir Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk dari semua tindakan hukumantara lain tapi tidak terbatas pada proses balik nama karena peralihanhak baik karena jual beli, hibah atau pewarisan, proses penjaminankarena pembebanan Hak Tanggungan serta proses atau tindakanhukum lainnya yang secara langsung maupun tidak langsungbermaksud mengalihkan hak kepemilikan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk atau penguasaan atas

Memerintahkan Tergugat I untuk memblokir Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 1969/Kebon Jeruk dari semua tindakan hukum antaralain tapi tidak terbatas pada proses balik nama karena peralihan hakbaik karena jual beli, hibah atau pewarisan, proses penjaminan karenapembebanan Hak Tanggungan serta proses atau tindakan hukumlainnya yang secara langsung maupun tidak langsung bermaksudmengalinkan hak kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor1969/Kebon Jeruk atau penguasaan atas Ruko Kebon Jeruk, yang

., tertanggal 7Juni 2018, dengan harapan PENGGUGATREKONPENSI tidak dapathadir untuk menghadapi gugatan tersebut, hal ini sangat merugikanPENGGUGAT REKONPENSI, maka kami mohon agar Majelis Hakimmenghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar ganti rugi kepadaPENGGUGAT REKONPENSI uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,(dua miliar rupiah).B. bahwa TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatanperbuatantercela dengan memblokir proses balik nama dari TURUT TERGUGAT kePIHAK KETIGA yang membeli tanah dan bangunan rumah

pelaksanaan eksekusi atas putusan PengadilanNegeri Malang Perkara Nomor: 130/Pid.B/2018/PN.Mlg., tertanggal 7Juni 2018, dengan harapan PENGGUGATREKONPENSI tidak dapathadir untuk menghadapi gugatan tersebut, hal ini sangat merugikanPENGGUGAT REKONPENSI, maka kami mohon agar Majelis Hakimmenghukum TERGUGAT REKONPENSI membayar ganti rugi kepadaPENGGUGAT REKONPENSI uang tunai sebesar Rp.2.000.000.000,(dua miliar rupiah).bahwa TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatanperbuatan tercela dengan memblokir proses

balik nama dari TURUTTERGUGAT ke PIHAK KETIGA yang membeli tanah dan bangunan rumahterletak di Pondok Blimbing Indah N164, RT/RW. 004/011, Kel/DesaPurwodadi, Kec.

Bahwa semasa hidupnya, orang tua Penggugat sudah pernah beberapa kalimengajak Sabariah Ismail untuk minta bersamasama ke kantorPertanahan Kabupaten Tabalong untuk balik nama sertifikat, namun yangbersangkutan beralasan karena sibuk mengurus kebun jadi tidak bisa ikutke kantor Pertanahan, sedangkan yang bersangkutan sangat perlu minta Putusan Nomor: 9/G/2020/PTUN.BJM Halaman 6tanda tangan proses balik nama.

peraturan perundangundangan dan asasasas umum pemerintahan yangbaik, yaitu sebagai berikut;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang padapokoknya tindakan Tergugat yang tidak memproses permohonan balik nama yangdiajukan oleh Penggugat telan melanggar Peraturan Pemerintah No. 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, karena Penggugat telah memenuhi dari pasal;pasal 37, pasal 39 dan pasal 40 mengenai Pemindahan Hak;Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang padapokoknya proses

balik nama SHM Nomor 246 Desa Maburai Kecamatan MurungPudak Kabupaten Tabalong, Tanggal Penerbitan Sertipikat 14 November 1987,Gambar Situasi No. 44/ 1987 tanggal 18 Februari 1987 dengan luas 2.000 M?

olehsdr.NOVI ;Bahwa saksi pernah melihat bukti surat berupa P1, P2 dan PS3 ;Bahwa penerbitan sporadik kedua tidak dilakukan penegecekankarena sebelumnya sudah dilakukan ;Bahwa saksi tidak mengetahui jual beli antara Penggugat denganTergugat atas tanah objek sengketa, karena dari Kelurahan tidakberwenang untuk mengetahui proses jual beli kKarena tugas dari Kasipemerintahan memproses balik nama bila ada permohonan dansudah terpenuhi syaratsyarat yang ditentukan maka akan akandiproses ;Bahwa untuk proses

balik nama dapat dilakukan oleh orang lain asalada surat kusanya ;Bahwa Tergugat Il pada wakiu itu ada ada surat kuasanya dariMAULIDA WATI dan dari Penggugat ;Bahwa jika ada pihakpihak yang keberatan setelah dilakukanpengumuman maka diproses sampai permasalahannya selesai ;Bahwa setelah terjadi pelepasan hak antara MAULIDA WATI yangdiajukan oleh Sdr.NOVI dengan Penggugat tidak ada orang yangkeberatan ;Bahwa saksi pernah melihat P23 dan P24 ;Bahwa pada saat Sdr.NOVI mengajukan untuk balik nama Sporadikatas

melihat bukti surat P2 ;Bahwa saksi lupa apakah melihat surat jual beli antara Penggugatdengan Tergugat akan tetapi saksi mengingat ada kwitansi jual bellitanah antara Penggugat dengan Tergugat ;Bahwa saksi saat peralihan dari Sdr.MAULIDA WATI kepadaPenggugat ada mengecek ke lapangan yang hadir saat itu Ketua RTdan para pemilik perbatasan ;Bahwa kondsi rumah saat saksi mengecek ke lapangan layak untukditempati ;Bahwa saksi lupa berapa nominal yang tertera di kwitansi pembeliantanah tersebut ;Bahwa proses

balik nama sertifikat kurang lebih 1 (Satu) bulan baruterbit ;Bahwa tanah objek sengketa sebelum beralih kepemilikan kepadapenggugat adalah milik Sdr.MAULIDA WATI yang didapat darialmarhum suaminya ;Bahwa saat itu. saksi melihat ada surat kuasa dari Sdr.MAULIDAWATI kepada Tergugat Il untuk menjualkan tanah akan tetapi saksitidak mengetahui siapa yang membuat surat kuasa ;Bahwa salah satu syarat untuk peralihan balik nama diantaranyaharus ada kwitansi jual beli yang sudah lunas ;Bahwa saat sdr.NOVI

., SpNdalam hal ini adalah akta peralihan/balik nama menindak lanjutipenyerahan dan hibah dari Poten Bachtiar ke Penggugat dan aktePengikatan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimanayang dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat pada saat menghadapdi kantornya tersebut;Bahwa dengan demikian proses penerbitan akte jual beli tersebutmelewatkan peran dan status Penggugat terlebin dahulu danmengabaikan proses balik nama /hibah dari Poten Bachtiar menjadi atasnama Penggugat (Kwet Sang) sedangkan

Dengan ketidakjujuran ini maka yangpasti mendatangkan keuntungan pula bagi Terugat karena kewajibanmembayar pajak untuk negara (tahap proses balik nama dari PotenBachtiar menjadi atas nama Penggugat ) terlebih dahulu tidak dibuatoleh Tergugat dan Tergugat Il padahal Penggugat denganmenyerahkan sertifikat dan memberi kepercayaan sepenuhnya itubertujuan agar diproses sesuai ketentuan yang benar. Akan tetapi halini diabaikan.

juga menggugat BPN sebagai TurutTergugat 2 adalah karena telah adanya gelagat yang tidak baik dariTergugat/Termohon Kasasi untuk terus melakukan penjualan tanahtanahyang menjadi jaminan untuk pengembalian/pembayaran uang milikPenggugat/Pemohon Kasasi tersebut tanpa sepengetahuan PemohonKasasi, maka salah satu cara untuk mencegah perbuatan Tergugat tersebut,Penggugat merasa perlu meminta kepada Turut Tergugat 2 (BPN) selakulembaga yang mempunyai kewenangan dalam pembuatan sertifikat danmelakukan proses

balik nama terhadap sertifikat tanah (peralinan hak), agartidak melakukan kegiatan dan proses hukum apapun terhadap objek tanahyang menjadi jaminan dalam pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugattersebut.

Selambatlambatnya 3 (tiga) bulansetelah sertifikat keluarPara pihak telah saling sepakat dan setuju bahwa :a. apabila ternyata dalam proses persertifikatan (Konversi)atas obyek sengketa jual beli tersebut di atas timbulmasalah sehingga tidak dapat dilakukan pembuatan aktajual beli maupun tidak dapat di proses balik nama sertipikatkeatas nama pihak kedua, dikarenakan ada cacatcacatatau kekurangan pada bukti kepemilikan obyek jual belltersebut, maka pengikatan jual beli menurut akta inidianggap batal

Bahwa tanah yang dibeli Penggugat dari Siti Mariam pada tahun 1983sudah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 1037 Tahun 1982 yangdikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Sintang tanggal 2221982 dansetelah dibeli oleh Penggugat telah pula dilakukan proses balik nama daripemegang hak atas nama Siti Mariam beralin menjadi pemegang hak atasnama Tjhong Tjhu Fa als Fasino (selaku pembeli);5.

Tergugat melalui kerabat terdekat, saudara maupun kunjunganHalaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2020/PN Tjs12.13.langsung, akan tetapi Tergugat tidak pernah memenuhi panggilan danhingga saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah NegaraRepublik Indonesia;Bahwa perbuatan Tergugat yang pergi dengan tanpa menyelesaikan terlebihdahulu proses peralihan hak atas obyek jual beli dinadapan PPAT dengandemikian telah merugikan Penggugat karena Penggugat tidak dapatmelakukan proses

balik nama atas obyek sengketa, dengan demikianmenurut pendapat Penggugat perbuatan Tergugat merupakan perbuatanmelawan hukum;Bahwa oleh karena jual beli tersebut sah maka Penggugat merupakanpemilik sah atas tanah tersebut, lagi pula sekarang Tergugat tidak ketahuitempat tinggalnya lagi , maka mohon kepada Mejelis Hakim pemeriksaperkara untuk menyatakan memberi kKuasa kepada Penggugat untuk danatas nama Tergugat guna menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) untuk melakukan perbuatan hukum termasuk