Putusan Majelis Hakim PengadilanTinggi Kupang tersebut kami nilai telah menyimpang dari Yurisprudensi PutusanMA Nomor : 535K/Pid/1982 tanggal 17 Januari 1983 yang menyatakan bahwamengenai ukuran hukuman adalah kewenangan Judex Facti yang tidak tundukpada kasasi kecuali Judex Facti menjatuhnkan hukuman yang tidak diaturundangundang atau tidak/kurang memberikan pertimbangan tentang halhalyang memberatkan dan meringankan hukuman;Hal. 17 dari 22 hal.

Facti tersebut di atas, denganalasanalasan sebagai berikut:1.

Oleh karenaitu. pertimbangan tersebut diambil oleh dan dijadikan pertimbanganPengadilan Tinggi sendiri dalam memutuskan perkara dalam tingkat banding;Bahwa atas pertimbangan tersebut, menurut hemat kami, Judex Facti telahsalah dalam menerapkan hukum dalam membuat keputusan, karena putusanyang dibuat oleh Judex Facti dalam perkara a quo tidak disertai denganalasan dan pertimbangan hukum yang diuraikan secara detail sebagaimanayang dikehendaki oleh aturan atau yang diwajibkan oleh undangundang;Bahwa

argumentasi tersebut di atas perlu kami sampaikan dalam memorikasasi ini, karena : semestinya Judex Facti dalam perkara a quoberkewajiban untuk memberikan pertimbangan dan alasan yang dituangkandalam pertimbangan hukum sebelum memberikan putusan kepadaTerdakwa/pembanding;.

Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berkenaan denganberat ringannya pidana yang dijatunkan Judex Facti, hal demikian tidaktunduk pada kasasi. Judex Facti dalam putusannya telah mempertimbangkandengan cukup tentang keadaankeadaan yang memberatkan danmeringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;Terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwa : Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidaksalah dalam menerapkan hukum.

Mengabaikan hakhak Pemohon Kasasi.Dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti Pengadilan Negeri Tapaktuanturut dipertimbangkan, Pertama : Demi mempersingkat isi putusan segala sesuatu yang terterasecara lengkap di dalam berita acara persidangan yangsemuanya telah dianggap tercakup dan dipertimbangkan didalam putusan ini.

Kedua : Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 385 Ayat (1)KUHPidana dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini(Halaman 25 alinea ke5 dan 6).Bahwa, dari pertimbangan hukum tersebut telah ternyata halhal yangdipertimbangkan oleh Majelis Hakim (Judex Facti Pengadilan NegeriTapaktuan yang kemudian dikukuhkan oleh Judex Facti Pengadilan TinggiBanda Aceh) telah sesuai secara juridis formal, yakni

Olehsebab yang demikian, Judex Facti telah keliru memeriksa danmengadili Pemohon Kasasi, bahkan lebih keliru lagi menghukumPemohon Kasasi atas perbuatan hukum yang dilakukannyaberdasarkan laporan Ir.

No. 663 K/Pid/2016Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan,karena putusan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadiliperkara Terdakwa.

Eddy Army, S.H., M.H., berpendapat lain dengan pertimbangansebagai berikut :Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeriyang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana secara melawan hukum menjual suatu hak atastanah milik orang lain dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, tidak tepat dan salahmenerapkan

Bahwa, pertimbangan Judex Facti tersebut adalah sangatsangat tidakberalasan dan sangat Subyektif sekali serta tidak didasarkan kepadaaturan hukum yang berlaku, DARI MANA DAN APA DASARNYAPENDAPAT JUDEX FACTI YANG MENYATAKAN BAHWA TERGUGATHal. 17 dari 24 hal. Put. No. 2456 K/Pdt/2010HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS TINDAKAN / PERBUATANYANG DILAKUKAN OLEH PEGAWAINYA ?.

Bahwa, disamping kesimpulan Judex Facti tersebut tidak disertaipertimbangan yang lengkap dan terperinci, juga keputusan tersebutdidasarkan kepada pertimbangan yang saling bertentangan antara satudengan yang lain.Bahwa, satu pihak Judex Facti mempertimbangkan bahwa "Menimbang,bahwa Tergugat juga tidak mengajukan bukti adanya surat tugas antaraTergugat dengan sopirnya tersebut, dengan demikian Majelisberpendapat adanya hubungan majikan dan pegawainya dan ini tundukpada yang diatur dalam pasal 1367

Bahwa, dari pertimbangan ini, Judex Facti mempunyai pendapat dankesimpulan bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud adalahperbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdata.8.

Bahwa, dengan demikian kesimpulan dan putusan Judex Facti yangmenyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perobuatan melawanhukum, adalah tidak jelas apakah perbuatan melawan hukumberdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, ataukah berdasarkanpasal 1366 KUH Perdata atau berdasarkan ketentuan pasal 1367 KUHPerdata.Bahwa, demikian pula kesimpulan dan putusan Judex Facti tersebut jugadidasarkan kepada pertimbangan yang saling bertentangan antarapertimbangan satu dengan pertimbangan yang lain.9.

Bahwa, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat Pembanding tidaksependapat dengan putusan Judex Facti mengenai jumlah klaim.2. Bahwa, temyata klaim yang diajukan oleh PT.

Facti dipertimbangkan sebagai memberatkanterdakwa, menurut MA tidak cukup menjadi alasan menjatuhkan pidanamelebihi tuntutan penuntut unum maka Judex Facti dibatalkan;Bahwa pertimbangan Judex Facti tersebut di dalam putusan Nomor687/Pid.Sus/2015/PTMDN adalah sebagai berikut:Bahwa setelah membaca dengan cermat berkas perkara dan turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 28 September 2015 Nomor400/Pid.Sus/2015/PN.Kis, dengan memperhatikan halhal yang menjadipertimbangan Hakim tingkat

Facti dalam mengadili perkara a quo tidak salah menerapkanhukum, Karena Judex Facti telah tepat dan benar mempertimbangkan pasalaturan hukum yang menjadi dasar pernyataan kesalahan Terdakwa sesuaifakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan, dan telah mempertimbangkan dasar pemidanaan dengan tepatberdasarkan keadaankeadaan yang memberatkan dan keadaankeadaanyang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f UndangUndang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009, namun Penuntut Umum tidak sependapatdengan putusan Judex Facti a quo sepanjang mengenai pidana yangdijatunkan kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahundan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), denganHal. 11 dari 14 hal.

Putusan No. 679 K/PID.SUS/2016ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka digantidengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sebagai alasan keberatan yangtidak dapat dibenarkan;Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukumdalam hal mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa denganmenggunakan alasan pertimbangan fakta hukum yang relevan;Bahwa pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan mengurangipidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan

Sedangkan dalam putusanJudex Facti a quo telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta tidakmelampaui kewenangannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau dengan undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biayaperkara pada tingkat kasasi dibebankan

Nomor 207 K/Pdt/2017Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonKasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknyasebagai berikut:1.Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang telah lalai melaksanakan kewajibanhukum untuk menilai selurun faktafakta Nukum berkenaan dengankejelasan/kepastian objek perkara lalu) menerima mentahmentahkesimpulan dalam pertimbangan Pengadikan Negeri Padang;Judex Facti Pengadilan Negeri Padang yang diambil alin menjadipertimbangan hukum oleh Pengadilan

Nomor 207 K/Pdt/2017berbeda pendapat (dissenting opinion) dengan dua Anggota Majelis HakimTinggi tersebut sebagaimana diuraikan di atas bahwa: Objek perkara tidak jelas dan harus diputus dengan menyatakan gugatantidak dapat diterima (NO); Seharusnya Tim Konsolidasi dan BPN (Badan Pertanahan Nasional)ditarik sebagai pihak Tergugat didalam perkara ini;Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan NegeriPadang telah melanggar aturan perundangundangan yaitu PeraturanKepala Badan Pertanahan

Nomor 207 K/Pdt/2017Bahwa selain dari pada pelanggaran terhadap ketentuan PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 juga ternyatabahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan NegeriPadang telah tidak menyebutkan adanya aturan lain yang dijadikan sebagaidasar untuk mengabulkan gugatan ganti rugi uang atas tanah konsolidasi;Apabila putusan Judex Facti ini dibandingkan dengan putusan MajelisHakim yang lain dalam perkara yang juga berupa tanah konsolidasi jalanPadang By

Bahkan Pengadilantelah mengabulkan gugatan Rekonvensi (Walikota Padang) denganMenghukum Penggugat (Masri) untuk tunduk dan patuh pada aturanhukum mengenai Konsolidasi jalan Padang By Pass dengan segalakonsekuensinya;Bahwa patut Pemohon Kasasi sampaikan ke hadapan Majelis HakimAgung yang mulia, dimana apabila putusan Judex Facti ini tidak dibatalkanoleh Mahkamah Agung dengan dasar telah melanggar aturan hukumtentang tanah konsolidasi sesuai Peraturan Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 4 tentang

Facti PengadilanNegeri Padang yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang langsungHalaman 12 dari 15 hal.

Bahwa putusan judex facti yang menyatakan Terdakwa terbukti memenuhidakwaan lebih subsidair adalah sebuah kesimpulan yang salah, karena adakesimpulan yang kontradiktif antara analisa dakwaan Primair dan Subsidairberikut dibandingkan dengan analisa dan kesimpulan pada dakwaan lebihSubsidair;Bahwa sebagaimana kesimpulan dan pendapat judex facti dalampertimbangannya halaman 21 s/d. 25 yang terlinat jelas mengikuti/ atausama dengan pendapat Penuntut Umum yang menyatakan unsur : tanpahak dan melawan hukum

Maka tidak ada alasan bagi judex facti menyatakan perbuatanTerdakwa memenuhi unsur dakwaan Lebih Subsidair, utamanya adalahTerdakwa memenuhi unsur memiliki narkotika golongan dalam bentuktanaman. Sebab tidak ada alas hak/ dasar hukum kepemilikan pada diriTerdakwa atas barang bukti berupa narkotika golongan dalam bentuktanaman, dan .........Bahkan sesuai pola pikir yang sistematis unsur memiliki (= mempunyaidalam persediaan) sesuatu barang dalam hal ini berupa narkotika golongan jenis tanaman.

Sedangkan sebagaimana yang telahdisimpulkan oleh judex facti bahwa unsur menanam dari membeli, atau darihasil mencuri selanjutnya menerima, sehingga menguasai barang. Yangmerupakan bagian unsur esensial pasal dalam dakwaan primair dansubsidair tidak terpenuhi/ atau tidak terbukti pada diri Terdakwa.Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas maka jelas judex facti telahsalah dalam menerapkan materiil sebagaimana mestinya;.

Bahwa judex facti salah dalam menerapkan hukum materiil yakni salahdalam memberi penafsiran mengenai unsur memiliki terhadap peristiwahukum yang dialami oleh Terdakwa.Bahwa dalam pertimbangan hukumnya judex facti terbukti salah dalammengadopsi doktrin yang disampaikan dalam nota pembelaan.

Dengan demikian oleh judex facti menyatakan Terdakwa terbuktiHal. 12 dari 14 hal. Put. No. 2434 K/Pid.SUS/2009sebagai pemilik, sehingga melanggar pasal 78 ayat (1) a. UndangUndangNo.22/1997 tentang Narkotika sebagaimana terurai dalam dakwaan LebihSubsidair;Bahwa pertimbangan judex facti merupakan kesimpulan yang tidak riil/ tidakpasti. Judex facti salah dalam memberi penafsiran kata berbuat sesuatuterhadap barang itu seolaholah sebagai pemilik.

Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri yang diambi alin secarautuh oleh Judex Juris Pengadilan Tinggi telah salah menjatuhkanputusan dalam perkara a quo, karena perkara a quo merupakan perkarawanprestasi terhadap Surat Pernyataan Bersama tertanggal 27 Agustus2004 dan bukan merupakan perkara perbuatan melawan hukum.

Akantetapi dalam pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri dan JudexJuris Pengadilan Tinggi malah mempersoalkan tentang kepemilikan dariPasar Serikat B Bukit Sileh yang merupakan substansi dari perkaraperbuatan melawan hukum. Hal ini dapat dilihat dalam pertimbanganJudex Facti Pengadilan Negeri halaman 30 paragraf ke2 (dua) dandiambil alih oleh Judex Juris Pengadilan Tinggi yang menyatakanHal. 11 dari 14 hal. Put.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya syaratsyarat subjektiftersebut maka suatu perjanjian menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan;Bahwa karena Judex Facti Pengadilan Negeri dalam pertimbangannyatelah mencampur adukkan antara wanprestasi dengan perbuatanmelawan hukum dan diambil alin secara utuh oleh Judex JurisPengadilan Tinggi, maka secara imperatif (serta merta) Judex FactiPengadilan Tinggi telah salah pula dalam menerapkan hukum terhadapperkara a quo sehingga putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi harusdibatalkan

;Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri halaman 31paragraf ke2 (dua) yang diambi alin secara utuh oleh Judex JurisPengadilan Tinggi yang pada intinya menyatakan tidak adaHal. 12 dari 14 hal.

Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru, ternyata Judex Facti tidaksalah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa Penggugat ataukaumnya telah menyerahkan tanah kepada tiga Nagari (Nagari SalayoTanang Bukit Sileh, Nagari Koto Laweh dan Nagari Batu Bajanjang) sebagaisyarat mendapat kompensasi dari Pasar Serikat B Bukit Sileh.

atasnama Sarih bin Paul, tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;Tanggapan Pemohon Kasasi:1.Bahwa terhadap catatan ke 2 (dua) Judex Facti ini, seharusnya jikabenar quod non!

Putusan Judex Facti yangtidak benar dan melanggar ketentuan hukum ini haruslah dibatalkan;3.3.Catatan Judex Facti ke 4 berbunyi:Bahwa disatu pihak, Ng Ming Hong telah sebagai pihak pada perkaraNomor 530/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel. Jo. Nomor 15/PDT/2003/PT.DKIJo. Nomor 1647/K/Pdt12006 Jo.

Selanjutnya Judex Facti sama sekali tidak pernah berpikir danmempertimbangkan bahwa bagaimana mungkin seorang Pembelitanah tidak pernah menguasai tanahnya?

hukum bagi masyarakat danyang ada hanyalah kekacauan sehingga putusan Judex Facti inilayaklah untuk dibatalkan;Hal. 28 dari 40 hal.

Bahwa catatan Judex Facti ini sangat jelas menunjukkan bahwa JudexFacti sangat membela kepentingan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat.

alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengancara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwatersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapatdibenarkan, karena judex

facti tidak salah dalam menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa putusan judex facti in casu Pengadilan Tinggi Surabaya yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya atas terbuktinyadakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, dan penjatuhan pidananya yaitu pidanapenjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlahRp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar

diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)bulan, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan putusan tersebutJudex facti telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuaifaktafakta di persidangan; Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas putusan judex facti incasu, dengan alasan judex facti telah salah dalam menerapkan hukum,karena berdasarkan faktafakta persidangan bahwa Terdakwa adalahsebagai Penyalah Guna Narkotika.

Iksan (DPO) sebanyak 1(satu) gram dengan harga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh riburupiah);Berdasarkan faktafakta tersebut, terang dan jelas perbuatan Terdakwamenguasai sabusabu /n casu telah melanggar Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana putusan judex fact; Bahwa berdasarkan keadaankeadaan tersebut, alasan kasasi PemohonKasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan judex

facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakanditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana

Mohon putusan yang seadiladilnya;Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 31 Agustus 2017, yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal31 Juli 2017, kontra memori kasasi tanggal 31 Agustus 2017, dihubungkandengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jakartatidak salah

menerapkan hukum;Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangansebagai berikut: Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi)yang menguatkan putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) denganmengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkanfaktafakta dalam perkara a quo Judex Facti telan memberikanpertimbangan hukum yang cukup, dimana ternyata Para Tergugat telahingkar janji (Wanprestasi/) terhadap Penggugat dan merugikan Penggugat;Menimbang, bahwa

berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1.

diajukan dalam tenggang waktu dan denganCara menurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi PenuntutUmum tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan PemohonKasas/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalamberkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut: Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapatdibenarkan karena putusan Judex

Facti tidak salah menerapkan hukumdalam mengadili perkara para Terdakwa; Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur diSamarinda Nomor 25/PID/2019/PT SMR tanggal 13 Maret 2019 yangmenguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Tarakan Nomor462/Pid.B/2018/PN Trk tanggal 10 Januari 2019 dengan menyatakanTerdakwa .

Judex Facti dalam menjatuhkan hukuman tersebut telahmemberikan pertinbangan yang cukup tentang keadaan yangmemberatkan dan meringankan pemidanaan ;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat

Bahwa alasanalasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan judexfacti tidak salah dalam menerapkan hukum judex facti telah mempertimbangandengan baik dan benar dan menguatkan putusan judex facti tersebut ;2.

Memperhatikan alasanalasan kasasi Jaksa Penuntut Umum, dalam MemoriKasasinya tertanggal 20 September 2011, yang telah diterima dan terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tidak dapat dibenarkan olehkarena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasanalasan kasasitermaksud sudah pernah dikemukakan ditingkat judex facti, sehingga merupakanpengulangan belaka dan penilaian fakta/penghargaan dari suatu kenyataan tidaklahtunduk pada pemeriksaan kasasi, karenanya berdasar

hukum untuk menolak kasasiJaksa Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, makaharus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;4Memperhatikan UndangUndang No.48 Tahun 2009, UndangUndang No.8Tahun 1981 dan UndangUndang No.14

adanya pelanggaran hukum yang berlaku,adanya kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenangatau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 30 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985, juncto UndangUndangNomor 5 Tahun 2004, juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Bahwa lagipula, setelah meneliti memori kasasi dihubungkan denganpertimbangan Judex

Facti, Mahkamah Agung berpendapat putusan JudexFacti tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:1.Bahwa pokok perkara dalam gugatan a quo adalah mengenai statusperkawinan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, yang menurutPemohon Kasasi tidak beralasan untuk dinyatakan putus karenaperceraian;Bahwa Judex Facti pada pokoknya berpendapat bahwa dalam kehidupanrumah tangga Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi terjadipercekcokan sejak beberapa tahun terakhir, percekcokan mana tidakdapat

didamaikan oleh keluarga sehingga beralasan untuk dinyatakanputus karena perceraian;Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapatdan mendalilkan pada pokoknya Judex Facti tidak memberikanpertimbangan yang cukup terhadap keterangan saksisaksi dalampersidangan dimana tidak satupun dari keterangan saksisaksi tersebutmendukung dalil Termohon Kasasi mengenai terjadinya percekcokanserius antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;Bahwa Mahkamah Agung berpendapat putusan Judex Facti

Bahwa karena itu sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh JudexFacti bahwa perkawinan Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasiberalasan untuk dinyatakan putus karena perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PEMOHON KASASI tersebutharus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi

Menyatakan mengadili sendiri dengan memberikan putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, olehkarena setelah meneliti memori kasasi tanggal 6 September 2017 sertakontra memori kasasi tanggal 19 September 2017, dihubungkan denganpertimbangan Judex Facti Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut

: Putusan Judex Facti sudah tepat dan benar (Judex Facti tidak salahmenerapkan hukum), karena Judex Facti telah mempertimbangkanbuktibukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acaradengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan Judex Factitidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang; Bahwa Penggugat melakukan PHK terhadap Tergugat oleh karenaTergugat terbukti melakukan pelanggaran tata tertib dalam masaberlakunya Surat Peringatan Ill/terakhir, sehingga PemutusanHalaman 4

adalah UangPesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), UangPenghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat(4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan, karenamerupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang tidak tundukpada pemeriksaan pada tingkat kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atasternyata Putusan Judex

Facti Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasiyang diajukan oleh Pemohon Kasasi VIVI NANDYA ARYANI tersebutharus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara iniRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) keatas, makasebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun2004 biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada PemohonKasasi

SusPHI/2020memori kasasi tanggal 21 Oktober 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 4November 2019, dan dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalamhal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayatelah benar menerapkan hukum, dengan pertimbangan hukum sebagaiberikut:Bahwa kesalahan Penggugat menghilangkan pulpen parker bukankategori kesalahan berat yang dapat mengakibatkan pemutusanhubungan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 158 Undang ndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

;Bahwa status hubungan kerja Penggugat adalah perjanjian kerja waktutertentu mulai tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2019,namun demikian Tergugat pada tanggal 20 Desember 2018 telahmelakukan pemutusan hubungan kerja, oleh karena itu) Tergugatdiwajibkan membayar ganti rugi sesuai upah sampai dengan berakhirnyaperjanjian kerja yaitu 7 (tujuh) bulan upah sebagaimana ketentuan Pasal62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,Judex Facti telah adil dan tepat berdasarkan

Pasal 100 Undang UndangNomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial meskipun seharusnya Penggugat berhak ganti rugi 7 (tujuh)bulan upah oleh karena Penggugat telah mendapat Surat Peringatan 1, 2dan 3, maka mewajibkan Tergugat untuk membayar 4 x Rp3.800.000,00= Rp15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Judex Facti/PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan

Negeri Surabaya harus diperbaikisepanjang mengenai amar Judex Facti Nomor 3 dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa oleh karena Penggugat telan menerima uang pesangon sebesar1 x gaji yaitu Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh riburupiah) sebagaimana pengakuan Penggugat dalam kontra memorikasasinya maka hak Penggugat sebesar Rp15.200.000,00 (lima belasjuta dua ratus ribu rupiah) dikurangi Rp1.280.000,00 (satu juta dua ratusHalaman 4 dari 6 hal.

SusPHI/2020delapan puluh ribu rupiah) = Rp13.920.000,00 (tiga belas juta sembilanratus dua puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi PT TEDMONNINDO PRATAMASEMESTA tersebut harus ditolakdengan perbaikan;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara

tingkatan;Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa danmengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadiladilnya(ex aequo et bono);Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telahmengajukan kontra memori kasasi tanggal 23 November 2015 yang padapokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal2 November 2015 kontra memori kasasi tanggal 23 November 2015dihubungkan dengan pertimbangan Judex

Facti dalam hal ini PengadilanPengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum, denganpertimbangan sebagai berikut:Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medanyang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Medan denganmenolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan faktafakta dalam perkara a quo Judex Facti telah memberikan pertimbangan yangcukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata Penggugattidak dapat membuktikan pokok sengketa

tentang adanya kesepakatanpembayaran sebagian hutang Penggugat selaku debitur kepada Tergugatselaku kreditur atas perjanjian pemberian fasilitas kredit yang telah diikatdengan hak tanggungan dan tergolong sebagai kredit macet, sebaliknyaTergugat dapat mempertahankan kebenaran dalil bantahannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidakbertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonankasasi yang

Judex Facti telah mengadili Terdakwadalam perkara a quo sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku sertatidak melampaui kewenangannya;2. Bahwa putusan Judex Facti telah memperhatikan danmempertimbangkan faktafakta yang terungkap di persidangan, yaitu:a. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa terbukti memiliki 3 (tiga)paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,07 (satu koma noltujuh) gram, yang Terdakwa beli dari Cakb.

Bahwa selain itu Terdakwa tidak tercatat sebagai target operasi(TO) pihak kepolisian, dan tidak terindikasi terlibat dalam jaringanperedaran gelap Narkotika; Bahwa Judex Facti sebelum menjatuhkan pidana telahmempertimbangkan keadaankeadaan yang =memberatkan danmeringankan sesuai ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, disamping itu Terdakwa belum pernah dipidana dan masih dalam usiaproduktif, maka pidana yang dijatuhnkan Judex Facti kepada Terdakwadipandang adil sebagai kesempatan bagi Terdakwa

untuk memperbaikiperilakunya di masa yang akan datang;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi Penuntut Umumtersebut dinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum

alasanalasannya telahdiajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang,oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut : Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaputusan Judex

Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan JudexFacti/Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasama melakukan penganiayaan, tidak salah dan telah menerapkanperaturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telahdilaksanakan menurut ketentuan undangundang; Bahwa putusan Judex Facti juga telah mempertimbangkan fakta hukumyang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukumyang terungkap

Putusan Nomor 142 K/Pid/2019KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP pada Dakwaan AlternatifKedua; Bahwa demikian pula putusan Judex Facti yang menjatuhkan pidanabersyarat kepada Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14a KUHP tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkandengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan ParaTerdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yangmeringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa,terutama antara Para Terdakwa dan saksi

korban sudah ada keikhlasanuntuk saling memaafkan di persidangan, sehingga pidana yang dijatuhkankepada Para Terdakwa lebih adil dan bermanfaat dengan pidanabersyarat; Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan,karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikiantidak tunduk pada kasasi, Judex Facti dalam putusannya telahmempertimbangkan keadaankeadaan yang memberatkan danmeringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan

tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 351 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman danUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985

cara menurut undangundang, oleh karena itupermohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1 K/Pid.Sus/2018Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuatdalam berkas perkara;Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukanPemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agungberpendapat sebagai berikut: Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapatdengan Judex

Facti dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 80Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014tentang perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Penuntut Umum tidaksependapat dengan Judex Facti dalam hal pemidanaan; Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkankarena didalam memori kasasi Penuntut Umum tidak terdapat cukup alasanuntuk memperberat

pidana penjara bagi Terdakwa; Bahwa Judex Facti sudah tepat dan benar dalam hal menjatuhkanpidana penjara karena telah mempertimbangkan keadaan yangmemberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal197 Ayat (1) Huruf f KUHAP juncto Pasal 8 Ayat (2) UndangUndangKekuasaan Kehakiman; Bahwa hukuman Terdakwa tidak dapat diperberat karena penyebabTerdakwa melakukan perbuatan a@ quo adalah hubungan kausalperbuatan korban yang menyenggol motor Terdakwa dari belakangsehingga motor Terdakwa terjatuh

dialami korban berdasarkan Visum et Repertum RSUDBayu Asih Purwakarta Nomor 441.9/196/RSUD tanggal 19 Juli 2016Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1 K/Pid.Sus/2018bukan hanya diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa tetapi oleh rekanTerdakwa lainnya yang memukuli korban; Bahwa Terdakwa telah berupaya untuk melakukan perdamaian gunamenyelesaikan pemukulan/penganiayaan yang telah dihadiri oleh ibukorban di Kantor Desa Cibogo Hilir namun tidak secara tertulis; Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Judex

Facti tidak salahdalam menerapkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHAP junctoPasal 8 Ayat (2) UndangUndang Kekuasaan Kehakiman;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyatapula putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebutdinyatakan ditolak;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 80 Ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor

Putusan Nomor 21 K/Pid.SusLH/2019Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagaiberikut : Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkankarenaputusan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalahn melakukan tindak pidana pada dakwaantunggal dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, telah tepatdan tidak salah menerapkan hukum.

Putusan Judex Facti telahmempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengantepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang; Bahwa putusan Judex Facti telah mempertimbangkan fakta hukumyang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukumyang terungkap di muka sidang, tidak ternyata Terdakwa selaku pegawalPT.

Ratna Sari Handoyo; Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevantersebut, perbuatan materiil Terdakwa tidak memenuhi unsur tindakpidana Pasal 15 Ayat (1) huruf b yuncto Pasal 11 Ayat (2) UndangUndangNomor 11 Tahun 1974 sebagaimana pada dakwaan tunggal PenuntutUmum, dan oleh karena itu Judex Facti telah tepat dalam menjatuhkanputusan dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan; Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan denganpenilaian hasil pembuktian yang bersifat

SusLH/2019tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidakdilaksanakan menurut UndangUndang, dan apakah Pengadilan telahmelampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 253 Ayat (1) KUHAP;:Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwaputusan Judex Facti tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, batau c UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.Dengan