Kartu Kepesertaan Jamsostek yang tidak memenuhisyarat sebagai suatu alat bukti;B Judex Facti Telah Melanggar Pasal 1869 Kuhperdata Jo.

(Onvoldoende Gemotiveerd, InsufficientJudgement)28 Judex Facti telah melakukan kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yangdiwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang menyebabkan putusanJudex Facti sudah sepatutnya untuk dibatalkan, karena Judex Facti telahmengeluarkan putusan Judex Facti tanpa didasari oleh pertimbangan hukumyang saksama;29 Judex Facti pada Diktum Butir 2 putusan Judex Facti telah menyatakansebagai berikut:Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan denganUndangUndang

kelalaian dalam memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehperaturan perundangundangan yang menyebabkan putusan Judex Factisudah sepatutnya untuk dibatalkan, karena Judex Facti telah mengeluarkanputusan Judex Facti tanpa didasari oleh pertimbangan hukum yang saksama;F Judex Facti Telah Melanggar Pasal 178 Ayat (3) Hir Karena TelahMemutus Lebih Dari Apa Yang Diminta (Ultra Petita)37 Judex Facti telah mengeluarkan putusan Judex Facti yang memberikanputusan lebih dari apa yang dituntut oleh Termohon

Lebih lanjut, Judex Facti secara nyata juga telah mencederaihak Pemohon Kasasi karena tidak memerintahkan Termohon Kasasiuntuk menerima pengembalian atas seluruh hak Termohon Kasasi padaperiode 1 November 2012 sampai dengan 30 November 2012;39 Berdasarkan seluruh penjelasan di atas terlihat bahwa Judex Facti telahmengeluarkan putusan Judex Facti secara ultra petita yang melanggarketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR.

Dalam putusan Judex Facti, Judex Facti secara salah dantidak berdasar bukti telah mengatakan bahwa Termohon Kasasi adalahpekerja PKWTT, namun demikian Judex Facti dalam memberikanpertimbangan terkait kompensasi yang harus dibayarkan oleh PemohonKasasi kepada Termohon Kasasi, Judex Facti malah merujuk kepadaYurisprudensi 299 K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 17 Oktober 2011 sebagai dasar596061626364pemberian kompensasi yang mengatur mengenai pemberian kompensasibagi pekerja PKWT yang belum habis masa PKWT

Menetapkan barang bukti Nomor 9 (sembilan), Nomor 11 (sebelas) dan Nomor 13 (tiga belas), selengkapnya sebagaimana dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2018/PT PAL tanggal 4 Juni 2018, dirampas untuk Negara;- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa seluruh pertimbangan hukum, tersebut di atasmenunjukkan Judex Facti telah salah menerapkan = ataumelanggar hukum yang berlaku yaitu Judex Facti melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAP Judex Facti melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (1)KUHAP ; Judex Facti melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (2)KUHAP ; Judex Facti melanggar ketentuan Pasal 185 ayat (5)KUHAP ; Judex Facti melanggar ketentuan Pasal 189 ayat (1)KUHAP ; Judex Facti melanggar ketentuan Pasal 158 KUHAP ;Bahwa, Judex, Facti dalam mengadili

Judex facti mendasarkan pertimbangannya pada pendapatmaupun rekaan yang diperoleh dari hasil pikiran saja,dan bukan merupakan keterangan saksi..

Bahwa Judex facti melanggar ketentuan Pasal 183 KUHAPBahwa, seluruh, pertimbangan Judex Facti tersebut diatas adalah mengada ada dan tidak berdasarkan hukumdengan demikian harus dibatalkan seluruhnya ;Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan Terdakwayang mengantar dan mengawasi' saksi saksi MamadMuhammad dan Moch.

Fatchur Rohman mengambil sepeda motorMega Pro No.Pol L 4181 PC ternyata tanpa meminta ijindan sepengetahuan dari pemiliknya Taufik Sumarta samasekali tidak didasarkan alat bukti yang sah sebagaidasar pertimbangan hukum, bahkan pertimbangan judekfacti menyatakan saksi tidak pernah memberi ijin dantidak mengetahui siapa yang mengambil dan membawa sepedamotor miliknya.Bahwa, dengan demikian Judex Facti melanggar ketentuanPasal 183, KUHAP, dan Judex Facti melanggar ketentuanPasal 158 KUHAP.6.

Bahwa Judex Facti melanggar pasal 56 KUHAP yangbersifat imperatif.Bahwa Terdakwa yang masih di bawah umur dan diajukandalam peradilan anak sejak penyidikan sampai denganpersidangan sama sekali tidak didampingi penasehatHal. 7 dari 10 hal. Put. No. 294K/Pid.Sus/2010hukum, oleh karena itu putusan judex facti harusdibatalkan.B. Judex Facti memutus melampaui kewenangannya ;1.

Judex Facti Tingkat Il telah salah menilai fakta dalam perkara inisehingga putusan Judex Facti Tingkat II harus dibatalkan;1.

Dengan demikian Judex Facti Tingkat II terbukti salah dan kelirumenilai fakta yang ada sehingga putusan Judex Facti Tingkat Ilharus dibatalkan;.

Dengan demikian Judex Facti Tingkat II terbukti salah dan kelirumenilai fakta yang ada sehingga putusan Judex Facti Tingkat Ilharus dibatalkan;. Judex Facti Tingkat salah menerapkan hukum sehingga putusan JudexFacti Tingkat Il harus dibatalkan;.

Dengan demikian Judex Facti Tingkat Il telah salah menerapkanhukum sehingga Putusan Judex Facti Tingkat harus dibatalkan;3.

Dengan demikian Judex Facti Tingkat II telah salah menerapkan hukumsehingga Putusan Judex Facti Tingkat II harus dibatalkan;4.

facti pada peradilan tingkatpertama dan peradilan tingkat banding yang secara serta merta mengambil alihatas pertimbangan hukum judex facti tingkat pertama, yang menganggap bahwapertimbangan judex facti tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar menuruthukum, sehingga pertimbangan hukum judex facti pada tingkat banding telahnampak bahwa hanyalah sebuah cessing yang merupakan copy faste dansekedar mengkafer dari pertimbangan hukum judex facti pada tingkat pertama.Sehingga putusan Judex Facti pada

hal ini dan halhal yang disembunyikan oleh Judex Facti TingkatPertama dan Judex Facti Tingkat Banding.Hal. 16 dari 35 hal.

Hal inilah yang dimaksudkan oleh Judex Facti tingkatpertama telah terbukti.

Oleh karena itu maka Putusan Judex Facti TingkatPertama dan Putusan Judex Facti Tingkat Banding yang hanyaHal. 29 dari 35 hal. Put. No. 1577 K/Pid.Sus/2010mengkaper Putusan Judex Facti Tingkat Pertama HARUSLAHDIBATALKAN.5. Terhadap katerangan saksi saksi dan Keterangan Para Terdakwa :a.

Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama tidak mempertimbangan secara keselunhan Pembelaan/Pledoi Para Terdakwa, Judex Facti hanya mempertimbangkan pada bagian Petitum Pembelaan/Pledoi,7.

Facti Dalam Putusan Telah Salah Menerapkan Hukum AtauPutusan Judex Facti Didasari Pertimbangan Hukum Yang Salah SehinggaMengakibatkan Putusan Judex Facti Tidak Mencerminkan Keadilan,Karenanya Putusan Judex Facti Beralasan Hukum Untuk Dibatalkan;1.1.

Facti dalamPutusan Judex Facti pada halaman 13 paragraf ke2 adalah tidaksesuai dan bertentangan dengan bunyi sebenarnya dari KetentuanPasal 161 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Berdasarkan haltersebut, Putusan Judex Facti beralasan hukum untuk dibatalkan;2.

Oleh karena itu, adalahberalasan hukum jika Putusan Judex Facti dibatalkan;3. Judex Facti Telah:A. Salah Menerapkan Hukum Pembuktian Berdasarkan Pasal 1905 Dan1906 KUHPerdata, Pasal 169 Dan 170 HIR;B.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka patut dan beralasan hukumjika Putusan Judex Facti dibatalkan;.

Di satu Judex Facti tingkat banding menolak alasan bandingPenuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya bahwa hukumanyang dijatuhkan Judex Facti tingkat pertama terlalu ringan dan tidakmenimbulkan efek jera, tetapi di sisi lain Judex Facti tingkat bandingmenyatakan putusan Judex Facti tingkat pertama harus diperbaiki sekedarpenjantuhan pidana, karena pidana yang dijatuhkan oleh Judex Facti tingkatpertama terlalu ringan (vide halaman 9 alinea ketiga berturutturut sampaidengan alinea ke dua halaman

10 putusan Judex Facti tingkat banding/Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 65/Pid/2016/PT.Bdg.);1.

di sisi lain Judex Facti tingkat banding memperberatpidana Judex Facti tingkat pertama dengan alasan pidana ringan yangdijatunkan oleh Judex Facti tingkat pertama tidak memberikan efek jera;3.

Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa Judex Facti tingkat bandingdan Judex Facti tingkat pertama mengadili telah melampaui bataskewenangannya secara absolut (competentie absolute).

;Judex Facti tingkat Banding/Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 65/Pid/2016/PT.Bdg. dan Judex Facti tingkat pertama/Pengadilan Negeri BekasiNomor 446/Pid.B/2015/PN.Bks. mengadili telah melampaui bataskewenangannya secara absolut (competentie absolute).

Kasasi pertimbangan hukum Judex Facti jo.

Agrindo Panca Tunggal Perkasa) selaku pemilik HGUsebagaimana pertimbangan hukum Judex Facti Jo.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Jo.

Adrian MMS selaku Direktur Utama dan Evi Firdaus selaku Direktur PT.Sarolangun Sawit Mandiri, sehingga pertimbangan hukum Judex Facti Jo.Pengadilan Negeri Sarolangun di atas adalah pertimbangan hukum yangsalah;12.Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Jo.

Facti Jo.Pengadilan Negeri Sarolangunadalah pertimbangan hukum yang salah, karena Judex Facti Jo.

KeteranganAhli Yang Dikutip Judex Facti Tidak Jelas Asal Usulnya Judex Facti MenambahSendiri Keterangan Ahli.9. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan putusannya, pada halaman 51, memberipertimbangan dengan mengutip keterangan ahli Prof. Dr. A.

Dengan demikian, di sini terbukti Judex Facti salah dalam menerapkanhukum..

Kalau Judex Facti mengatakan surat peringatan itu cacatformil, seharusnya Judex Facti menjelaskan, bagaimana seharusnya surat peringatanitu disusun agar tidak cacat formil.

Judex Facti telah salah menerapkan hukum denganmenghukum Pemohon Kasasi membayar tunjangan akhir tahun (TAT) kepadaTermohon Kasasi. Karena Judex Facti berdasarkan alasan di atas terbukti salahmenerapkan hukum maka seharusnya Judex Facti tidak menghukum PemohonKasasi membayar TAT Termohon Kasasi. Alasannya sebagai berikut :a. Bahwa Judex Facti tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup padaparagraf 5 halaman 44 putusannya.

Pendapat hukum Judex Facti sudahseharusnya dibuat dengan pertimbangan yang lengkap supaya para pihak bisapaham dan mengerti alasannya mengapa Judex Facti menghukum PemohonKasasi membayar sejumlah uang yang tidak pernah dituntutnya.Membaca putusan Judex Facti, tidak terdapat alasan yang bersandar padahukum mengapa Judex Facti menghukum Pemohon Kasasi membayartunjangan akhir tahun (TAT) kepada Para Termohon Kasasi.

Facti Tingkat BandingJo "Putusan Judex Facti Tingkat Pertama ;lll.

"Putusan Judex Facti Tingkat Pertama" ;Hal. 30 dari 61 hal. Put. No. 362 K/Pdt/2008A.

EKSEPSITENTANG GUGATAN PREMATURBahwa "Putusan Judex Facti Tingkat Banding" yang telah menguatkan"Putusan Judex Facti Tingkat Pertama" mengenai Eksepsi tentang gugatanHal. 31 dari 61 hal. Put.

Oleh karenanya jelas gugatan Termohon Kasasi sudah terbuktiprematur ;Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama maupun Judex Facti Tingkat Bandingtelah salah menerapkan hukum karena yang harus dijadikan dasar bagiJudex Facti Tingkat Pertama maupun Judex Facti Tingkat Banding SuratKeputusan Direksi PT.

"Judex Facti Tingkat Banding Jo "Judex Facti TingkatPertama dalam memutus perkara a quo masih menggunakan system plainmeaning rule, sehingga tidak menghasilkan putusan yang adil, bahkanmenyalahi aturan.

;Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Menetapkan Dasar HukumPengunduran Diri Termohon Kasasi31.Para Pemohon Kasasi berkeberatan atas pertimbangan Judex Facti padahalaman 42 alinea 5 sampai dengan halaman 48 alinea 4 Putusannyasebagai berikut:Menimbang, bahwa bukti T15 No.

Facti bahwa PemohonKasasi melakukan tindakan diskriminatif dikarenakan terbukti selamadalam persidangan Judex Facti tidak ada buktibukti mengenai Sdr.

,Judex Facti NyataNyata Mengabaikan Rasa Keadilan Dalam Memeriksa DanMemutus Perkara Ini58.Seluruh uraian di atas jelasjelas membuktikan bahwa Judex Facti samasekali tidak mempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh ParaPemohon Kasasi dan faktafakta yang sebenarnya terjadi.

Nomor 123 K/Pdt.SusPHI/201525.26.27.28.Terbukti selama persidangan Judex Facti, tidak ada satupun dalil maupunbukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang dapat dijadikan dasarpertimbangan hukum oleh Judex Facti untuk membuktikan bahwa PemohonKasasi benar melakukan PHK terhadap Termohon Kasasi.

Sehingga berdasar, tepat dan adil bagi Majelis Hakim JudexJuris untuk membatalkan Putusan Judex Facti tertanggal 20 November2014, Nomor 13/G/2014/PHI.Jmb.,Judex Facti NyataNyata Mengabaikan Rasa Keadilan Dalam Memeriksa DanMemutus Perkara Ini58.Seluruh uraian di atas jelasjelas membuktikan bahwa Judex Facti samasekali tidak mempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh ParaPemohon Kasasi dan faktafakta yang sebenarnya terjadi.

Facti.

Hariyanto alias Bokir hanyalah seorang sopirtruk gandeng.Mencermati hal tersebut, maka yang harus saya pertanyakankepada Judex Facti adalah atas dasar apa Judex Facti berpendapatbahwa Terdakwa tidak mengetahui hal ikhwal tentang gula rafinasitersebut dan Terdakwa tidak mengetahui kalau gula yang akandilansir itu bukan milik teman Saksi6.

Pasal 56 Ke1 KUHP, karena sejak awal:a) Judex Facti telah tidak objektif dan maksimal dalammengungkap, menggali dan menilai fakta yang adadalam persidangan.b) Judex Facti tidak melakukan keharusankeharusanyang harus dilakukan dalam mengungkap, menggalidan menguji kebenaran sebuah fakta.C) Judex Facti telah salah menguraikan pengertianhukum sebagaimana ketentuan Pasal 372 KHUP Jo.Pasal 56 Ke1 KUHP khususnya pada pengertianunsur kedua yang sengaja memberikan bantuanpada waktu kejahatan dilakukan sebagaimana

uraian tersebut di atas, makamenurut saya kesimpulan Judex Facti yang menyatakan unsur keduatidak terpenuhi itu semua merupakan kesimpulan yang salah dankeliru.

(c) Mengingat Judex Facti menguraikan pengertian unsurkesengajaan dengan mengutip pendapat SR Sianturi, S.H.

Nomor 438 PK/Pdt/2017Bahwa eksepsi dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut sejatinya telahdilinat oleh Judex Facti pada Pengadilan Negeri Bekasi, namun ternyata samasekali tidak diperiksa dan tidak dipahami oleh Judex Facti Pengadilan NegeriBekasi, ternyata atas kekeliruan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Bekasimalah dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Barat, yang manaternyata Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak mempelajari bahwapenerapan hukum yang diberikan oleh Judex

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Bekasiyang kemudian dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandungyang dikuatkan kembali oleh Judex Juris Mahkamah Agung RepublikIndonesia pada halaman 5 putusannya merupakan pertimbanganhukum yang salah dan tidak cermat, dimana Judex Facti PengadilanTinggi Bandung terbelit dalam katakatanya sendiri yang manamenyatakan: .......

mempelajari atas perkara a quo dan dengan tidak bertanggungjawab menguatkan segala pertimbangan hukum dari Judex FactiPengadilan Negeri Bekasi yang padahal telan penuh dengan kekeliruandan tidak ketidakjelasan dasar hukum dan penerapan hukumnya, yangmana kekeliruan dan kealpaan Judex Facti Pengadilan Negeri Bandungdan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut kemballidilanjutkan oleh Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia;Bahwa padahal jika melihat putusan Judex Facti Pengadilan NegeriBekasi

Facti dan Judex Juris ?!

Facti Pengadilan Negeri Bekasi yang kemudian tidakdicermati dan tidak dipelajari oleh Judex Facti Pegadilan Tinggi Bandungdan Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia dan langsungmenguatkan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Bekasi yang amatsangat prematur dan juga melebihi Kewenangan Judex Facti pada keduatingkat Pengadilan dan Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesiadalam memutus perkara a quo, hal mana juga dikarenakan adanyapenipuan tersebut haruslah telah terbukti terlebih dahulu

2012 Pasal 27 Ayat (16) juncto Pasal 31 Ayat (1): pada intinyamenyatakan "sebelum ditetapbkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO)wajib dipanggil minimal 3 kali";Namun keberatan ini diabaikan oleh Judex Facti dan anehnya selamapersidangan Judex Facti juga tidak pernah memerintahkan Jaksa/PenuntutUmum untuk memanggil Saiful Anwar baik sebagai saksi atau sebagaiHal. 5 dari 35 hal.

Putusan No. 1391 K/PID/2016Terdakwa walaupun oleh Kuasa Hukum Terdakwa Jamhuri sudah menyampaikan eksepsinya, sehingga putusan Judex Facti telah mengabaikan Pasal152 Ayat (2) juncto Pasal 145 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) juncto Pasal 146 Ayat(1) dan (2) KUHAP sehingga sudah selayaknya putusan Judex Facti untukdibatalkan;.

Bank Bukopin) yang diberi tanda T.7;Dan ke4 bukti surat tersebut sudah kami tunjukkan dengan aslinyaternyata dalam salinan pertimbangan Judex Facti hilang atau tidakkami temukan dalam putusan Judex Facti sehingga dapat disimpulkanpertimbangan Judex Facti telah cacat hukum karena tidak mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;Bahwa dalam prinsip umum yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP,antara lain Pasal 184 KUHAP.

Judex Facti tidak hanya menyatakan kegiatan Terdakwa yang menjalankan isi perjanjian dalam hak tanggungan sebagai suatu tindak pidanapencurian 362 KUHP melainkan Judex Facti juga telah berpendapatHal. 13 dari 35 hal.

keadilan yang diharapkan oleh setiap individu di negara ini, makasudah selayaknya putusan Judex Facti tersebut dibatalkan;Bahwa Keberatan Kelima: Bahwa putusan Judex Facti yang menyatakanunsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" terhadap tuntutanperkara Pasal 363 Ayat (1) ke4 KUHP dinyatakan terbukti adalah pendapatyang khilaf dalam menjalankan hukum karena halhal sebagai berikut:Bahwa Judex Facti secara tegas telah menyatakan dalam pertimbanganyahalaman 32 sampai dengan 35 pada intinya

Sebab telah melanggar azasasas hukum acara perdata yang mana judex facti tidak bertindak secaraobjektif untuk mengadili perkara a quo ;Bahwa menurut hukum acara seharusnya judex facti (Pengadilan TinggiMedan) di dalam membuat putusan yang mengambilalih pertimbanganhukum judex facti (Pengadilan Negeri Pematang Siantar) harus terlebihdahulu membuat analisa pertimbangan hukum judex facti (PengadilanNegeri Pematang Siantar) dengan alasan keberatan dalam memori bandingtanggal 13 September 2007 tersebut

Setelah dilakukan analisa, makasecara hukum acara perdata judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) barudapat mengambilalih pertimbangan judex facti (Pengadilan NegeriPematang Siantar) apabila dalam alasan hukumnya ada pandangan yangsama antara Pengadilan Negeri Pematang Siantar dengan PengadilanTinggi Medan ;Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) dalam pertimbangan hukumnya yang dituangkan dalam putusannya hanya merujuk pada judex facti(Pengadilan Negeri Pematang Siantar) tanoa membuat analisa

Tinggi Medan) seharusnya menguraikandalam pertimbangan hukumnya harus memuat tentang peristiwa yang terjadidan bukan judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) mengikutkan pertimbangan hukum yang dibuat judex facti (Pengadilan Negeri PematangSiantar) ;Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) dalam membuat pertimbanganhukumnya telah melanggar ketentuan hukum.

Sebab judex facti tidakmempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasidan judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) seharusnya menganalisa memoribanding dan mengaitkan dengan buktibukti yang diajukan oleh PemohonKasasi dan Termohon Kasasi serta bukan berpedoman pada pertimbanganhukum yang dibuat judex facti (Pengadilan Negeri Pematang Siantar) ;Bahwa dengan sikap judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) yangmengesampingkan semua tata cara yang diatur oleh ketentuan hukumacara perdata dan

judex facti tidak ada memberikan analisa tentang memoribanding yang diajukan Pemohon Kasasi sehingga judex facti (PengadilanTinggi Medan) didalam membuat pertimbangan hukumnya sudah bertindaksubjektif dalam memutus perkara ini ;Bahwa judex facti tidak ada melakukan penilaian antara hubungan hukumPemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang sama sekali tidak ada danbahkan tidak pernah bertemu dalam transaksi penyerahan bilyet girotersebut, maka seharusnya judex facti harus menghukum Termohon Kasasiuntuk

BW,sehingga judex facti (Pengadilan Tinggi) telah salah dalam menerapkanhukum dan karenanya Pemohon Kasasi/Tergugat menolak pertimbanganhukum judex facti (Pengadilan Tinggi) ;Pemohon Kasasi/Tergugat berpendapat bahwa judex facti (PengadilanTinggi) telah salah menerapkan hukum dan karenanya PemohonKasasi/Tergugat menolak pertimbangan hukum judex facti (PengadilanTinggi) ;Bahwa atas dasar alasan yang terurai di atas, maka Pemohon Kasasi/Tergugat mohon kepada Mahkamah Agung, untuk menolak/membatalkanpertimbangan

untukseluruhnya ;Pemohon Kasasi/Tergugat menolak pertimobangan hukum judex facti(Pengadilan Tinggi) tersebut, karena telah salah dalam menerapkanhukum, adapun alasan di atas, dikarenakan judex facti (Pengadilan Tinggi),adalah sebagai berikut :a.

Pemohon Kasasi/Tergugat berpendapat bahwa judex facti(Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dan karenanyaPemohon Kasasi/Tergugat menolak pertimbangan hukum judex facti(Pengadilan Tinggi) ;Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menolak pertimbangan hukum judex facti(Pengadilan Tinggi) alinea 6 halaman 13 yang menyatakan :Menimbang, bahwa terhadap petitum 2 menyangkut perbuatan melawanhukum, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa sehubungandengan halhal yang telah dipertimbangkan di atas maka

oleh Pasal 180 HIR.Pemohon Kasasi/Tergugat berpendapat bahwa judex facti (PengadilanTinggi) telah benar menerapkan hukum dan karenanya Pemohon Kasasi/Tergugat menerima pertimbangan hukum judex facti (Pengadilan Tingg)) ;Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat menolak pertimbangan hukum judex facti(Pengadilan Tinggi) alinea 6 halaman 14 yang menyatakan :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatanPembanding semula Penggugat

Tinggi) alinea 2 halaman 15 yang menyatakan :Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, judex facti (Pengadilan Tinggi) beroendapat bahwa putusan judex facti(Pengadilan Negeri Serang) tanggal 26 Januari 2010, Nomor36/Pdt.G/2001/PN.SRG tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkandan judex facti (Pengadilan Tinggi) akan mengadili sendiri sebagaimanatersebut dalam amar putusan di bawah ini ;Pemohon Kasasi/Tergugat menolak pertimbangan hukum judex facti(Pengadilan Tinggi

Kekeliruan saksisaksi yangtelah dituangkan dalam pertimbangan hukum Judex Facti dalammenjatuhkan hukuman kepada Terdakwa jelas telah melanggaratau bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf adan b KUHAP;2 Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti telah tidakmempertimbangkan dengan benar mengenai keterangan saksi dipersidangan, maka dengan demikjian Judex Facti telah tidakmenerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur di dalamPasal 185 ayat (6) huruf a dan b KUHAP Judex Facti telahsalah dalam

Dan sekiranyapunada, cara yang dilakukan oleh Judex Facti tidak lebih hanyadengan mengutip pendapat hukum saksi ahli, namun hal itudilakukan secara keliru dan tidak lengkap karena tidak sesuaidengan fakta yang sebenarnya;2 Bahwa selain kekeliruan Judex Facti dalam tingkat pertama,Judex Facti dalam tingkat banding yang dalam pertimbanganhukum sama sekali tidak ada sedikitpun membahas ataupunmempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh Pemohonkasasi melalui penasehat hukumnya yakni berupa bukti suratHal

Namun hal itu tidak dibahas dalam pertimbanganhukum Judex Facti tingkat banding, karena itu Judex Facti telahmenerapkan hukum dengan tidak benar atau telah menerapkan hukum tidaksebagaimana mestinya;5 Bahwa oleh karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum ataumenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena telah salahmenafsirkan unsurunsur dalam Pasal 66 UndangUndang Nomor 24 Tahun2009, putusan Judex Facti tersebut tidak layak untuk dipertahankan dankarenanya harus dibatalkan;A.4.

Judex Facti tersebut tidak layak untuk dipertahankan danharuslah dibatalkan;B.

KEBERATAN TERHADAP JUDEX FACTI DALAM MENGADILI PERKARA AQUO TIDAK DILAKSANAKAN MENURUT KETENTUAN UNDANGUNDANG;B.1.

Bahwa alasan diajukannya permohonan kasasi ini oleh Pemohon Kasasi / Penggugatialah dikarenakan Judex Facti telah salah / keliru dalam menerapkan hukum dan /atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku ketika memberikan pertimbanganhukum dalam perkara Nomor 27/G/2010/PHI.PLG. yang mengakibatkan cacatnyaputusan dalam perkara tersebut.2. Bahwa Judex Facti telah keliru dan/atau melanggar ketentuan hukum ketenagakerjaandalam memberikan pertimbangan hukum.a.

Secara sekilaspertimbangan hukum tersebut begitu "indah"; Tapi dibalik semua itu, tidak dapatdipungkiri bahwa kuat dugaan judex facti telah terkondisikan oleh retorikaTermohon Kasasi / Tergugat. seharusnya Judex Facti menyadari bahwa perkaraperselisihan hubungan industrial ini adalah suatu permasalahan hukum dalambidang ketenagakerjaan, yang tentunya harus diselesaikan menurut ketentuanhukum yang berlaku dalam bidang ketenagakerjaan pula.

Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah mengutip ketentuan Pasal 10dan Pasal 11 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100/Men/VI/2004tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah merupakan suatukekeliruan yang nyata dari Judex Facti karena seharusnya Judex Facti tidakmengabaikan asas "lex superior derogat lex inferior".

Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum sebagaimana mestinya, khususnyaketentuan Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Facti tidak salah menerapkan ketentuan Pasal 161 ayat (1) danayat (2) serta ayat (3) Jo Pasal 156 ayat (2), (3) dan ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003dalam hal memberikan hakhak normatif kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat.Bahwa demikian pula halnya, Judex Facti tidak salah dalam hal menghitunguang pesangon dengan masa kerja 3 tahun (bukan masa kerja 9 tahun sebagaimanaperhitungan Pemohon Kasasi) dikalikan dengan jumlah gaji yang diterima setiap bulan.Bahwa adapun dasar perhitungan Judex Facti atas

Nomor 676 K/Padt.SusPHI/2017Bahwa dengan Judex Facti menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi telahmasuk dalam pokok perkara maka dasar hukum mana yang Judex Factiuntuk memperkuat pertimbangannya tersebut;Bahwa walaupun Judex Facti menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi telahmasuk dalam pokok perkara tetapi faktanya justru dalam pokok perkara itusendiri Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan eksepsi PemohonKasasi;Bahwa dalam pertimbangan pokok perkaranya Judex Facti sama sekali tidakmembahas mengenai

eksepsi Pemohon Kasasi tersebut yang notabenemenurut Judex Facti telah masuk dalam pokok perkara;Bahwa dengan tidak adanya pertimbangan tersebut dalam pokok perkaramaka Pemohon Kasasi sangat dirugikan oleh Judex Facti yang secara tegasmenyatakan akan mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam pokokperkara;Bahwa apa maksud Judex Facti yang nyatanyata menolak eksepsiPemohon Kasasi tersebut dengan alasan telah masuk pokok perkara tetapiuniknya dalam pokok perkara itu sendiri Judex Facti mengabaikan dan

Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan seluruh eksepsi PemohonKasasi tentang gugatan kabur tersebut;Bahwa Judex Facti hanya mempertimbangkan eksepsi Pemohon Kasasitentang acuan gugatan Termohon Kasasi dan juga tuntutan upah prosesserta denda dari Termohon Kasasi;Bahwa eksepsi Pemohon Kasasi tentang tidak adanya uraian Pasal yangdigunakan Termohon Kasasi dalam gugatannya sama sekali tidakdipertimbangkan oleh Judex Facti;Halaman 23 dari 38 Put. Nomor 676 K/Padt.SusPHI/20175.

,Bahwa apa yang Judex Facti lakukan dengan mengabulkan sebagiangugatan Termohon Kasasi tersebut memperlihatkan ketidaklengkapanHalaman 34 dari 38 Put.

Rekonvensimenjadi tidak berdasar untuk dikabulkan, karenanya terhadap petitumgugatan rekonvensi angka (2) haruslah ditolak" menurut Pemohon Kasasipertimbangan Judex Facti tersebut di atas adalah keliru, karena pada bagianKonvensi Judex Facti tidak mempertimbangkan adanya Perjanjian Bersama(bukti T1) dan Akta Perjanjian Bersama (T2);3.

Bahwa, oleh karena putusan judex facti Pengadilan Tinggi Jawa Timurmenguatkan putusan judex facti Pengadilan Negeri Surabaya, maka dalamhal in) Pemohon Kasasi akan menganalisa putusan judex facti PengadilanNegeri Surabaya, karena judex facti Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalamkeselurunhan pertimbangan hukum pada putusannya telah mengadopsiputusan judex facti Pengadilan Negeri Surabaya ;3.

Pertimbangan hukum judex facti Pengadilan Negeri Surabaya demikian ini juga tidak sesuai dengan sistem penegakan hukum yang berlaku diIndonesia di samping menunjukkan sikap Judex facti Pengadilan NegeriSurabaya yang sewenangwenang dalam memeriksa dan memutus perkarapidana ini. Apabila judex facti Pengadilan Negeri Surabaya berpandangandemikian, bagaimanakah untuk memastikan suratsurat yang dicuri olehpencuri merupakan obyek penadahan ?

Dengan demikian,keterangan saksisaksi yang dipergunakan oleh judex facti PengadilanHal. 8 dari 14 hal. Put.

dan judexfacti Pengadilan Tinggi Jawa Timur ;Karenanya, berdasarkan hal tersebut di atas, judex facti Pengadilan NegeriSurabaya maupun judex facti Pengadilan Tinggi Jawa Timur telah salahmelakukan penerapan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 183 jo Pasal 185 ayat (2) KUHAP, yakni judex facti PengadilanHal. 9 dari 14 hal.

Bahwa judex facti tidak salah menerapkan hukum karena judex facti telahmempertimbangkan unsurunsur yang menjadi dakwaan Jaksa PenuntutUmum ;4.