Perkara No.203/Pdt.G/2020/PA Slp.nyaman bukan berselingkuh yang notabenya saudara Seseorangmempunyai istri dan 2 (dua) anak masih kecil membuat rumah tanggaorang rusak berantakan akibat perselingkunhan mereka, dan saudaraSeseorang terkena sangsi di kantornya, berdasarkan tabayun tergugatkepada istri Seseorang bahwa saudara Seseorang sering mabukmabukpulang kerumah pergi kekaroke bersama saudari Penggugat yaituPenggugat berdasarkan pengakuan saudara Seseorang kepada istrinya,dan saudari Penggugat

Bahwa Saksi telah mengetahui tentang adanyalaranganperselingkuhan di lingkungan TNI, apalagi status Saksi yang sudahmenikah pergi berdua secara sembunyisembunyi dengan Terdakwa yangjuga seorang prajurit TNI yang sudah menikah tanpa sepengetahuansuami Saksi merupakan kesalahan yang sangsi nya dapat di berhentikandengan tidak hormat dari dinas keparajuritan.1624.

Biaya penurunan sangsi adar Desa Olilit Rp. 2.000.000, ;4. Biaya makan / minum identifikasi lokasi Rp. 2.500.000, ;Ill. PENGUKURAN TEHNIS KADASTERAL :1. Biaya pengukuran tehnis 24,87 Ha lokasiLokasi Sarana perkantoran Pemerintah DaerahKabupaten Maluku (MTB) Rp. 42.532.650, ;2. Biaya pengukuran tehnis 6,85 Halokasi Lapangan terbang olilit Saumlaki Rp. 1.440.000.

., Tanggal 28 Februari 2019 tentang PetunjukPelaksanaan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang telah dijatuhihukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukumtetap, yang pada angka 5 (lima) menyatakan PPK dan PYB yang tidakmelaksanakan penjatuhan PTDH, dijatuhi sangsi administrasi berupapemberhentian sementara tanpa memperoleh hakhak jabatan sesuaipasal 81 ayat 2 huruf c UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentangAdministrasi Pemerintahan, hal ini berarti tergugat menerbitkan objeksengketa karena

Sehingga berhak dan secara hukum dapat dilegalkan.Yang ada hanyalah pemaksaan kehendak;Bahwa dalildalil gugatan Penggugat adalah ilusi, knayalan karena bagaimanamungkin halhal itu teijadi, karena tanah milik Penggugat yang telah diperjanjikandengan surat perjanjian tertulis yang belum pernah ditambang dan diambil potensibatu baranya, disepakati kedua belah pihak, ditandatangani oleh keduaPenggugat, saksi dan mengetahui RT.15 yang mengatur, memuat rentang antarahak dan kewajiban serta sangsi antar

., dan sebaliknya Kuasa HukumPENGGUGAT lah yang di berikan sangsi oleh Dewan Kehormatan Kode EtikAdvokat.

Oleh karenanya berdasarkan kedua ketentuan tersebutpengangkutan barang bukti kayu dalam perkara a quo tanpa dilengkapi notaangkut ataupu SKAU hanyalah dapat dikenakan sangsi administratifsebagaimana ketentuan pasal 16 Ayat (8) Permen LKH No.

Kemudian Terdakwa mengatakan kepadaTerdakwa I, Kalau Pak Camat ngomong begitu, lanjutkansaja;Bahwa Terdakwa masih ragu atau sangsi dengan perkataanTerdakwa II, lalu Terdakwa menemui Camat MedangKampai Dumai yang bernama AHMAD RAMADHAN dihalaman Eks Kantor Wali Kota dan menanyakan, Apa betulBapak menyuruh saya melanjutkan menanda tangani SKTsebab Sdr. ISMAIL bersama masyarakat ramairamai datangke rumah. Lalu Sdr. AHMAD RAMADHAN menjawab,Tidak apaapa, lanjutkan saja.

Kemudian Terdakwa I mengatakan kepadaTerdakwa II, Kalau Pak Camat ngomong begitu, lanjutkan saja;Bahwa oleh karena Terdakwa I masih ragu atau sangsi dengan perkataanTerdakwa II, lalu Terdakwa I menemui Saksi AHMAD RAMADHAN dihalaman Eks Kantor Wali Kota dengan mengatakan, Apa betul Bapakmenyuruh saya melanjutkan menanda tangani SKT? Sebab Sdr. ISMAILbersama masyarakat ramairamai datang ke rumah. Lalu Saksi AHMADRAMADHAN menjawab, Tidak apaapa, lanjutkan saja.

Kemudian Terdakwa I mengatakan kepadaTerdakwa II, Kalau Pak Camat ngomong begitu, lanjutkan saja;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I masih ragu atau sangsi denganperkataan Terdakwa II, lalu Terdakwa I menemui Saksi AHMAD RAMADHAN dihalaman Eks Kantor Wali Kota dengan mengatakan, Apa betul Bapak menyuruh sayamelanjutkan menanda tangani SKT? Sebab Sdr. ISMAIL bersama masyarakat ramairamaidatang ke rumah. Lalu Saksi AHMAD RAMADHAN menjawab, Tidak apaapa,lanjutkan saja.

Kemudian Terdakwa I mengatakan kepadaTerdakwa II, Kalau Pak Camat ngomong begitu, lanjutkan saja;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I masihragu atau sangsi dengan perkataan Terdakwa II, lalu Terdakwa I menemui Saksi AHMADRAMADHAN di halaman Eks Kantor Wali Kota dengan mengatakan, Apa betul Bapakmenyuruh saya melanjutkan menanda tangani SKT? Sebab Sdr. ISMAIL bersamamasyarakat ramairamai datang ke rumah. Lalu Saksi AHMAD RAMADHAN menjawab,Tidak apaapa, lanjutkan saja.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaanbuktidimaksud.Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22 : Point36 Pedoman umum dalam menentukan nilai wajar aktiva dan kewajiban yangdiakuisisi antara lain sebagai berikut :Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akan diterimadengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai, dikurangi penyisihanpiutang sangsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan buktidimaksud.Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22 : Point36 Pedoman umum dalam menentukan nilai wajar aktiva dan kewajiban yangdiakuisisi antara lain sebagai berikut :30* Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akan diterimadengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai, dikurangi penyisihanpiutang sangsi

(2) : Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusmendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang = danbertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul daripenggunaan bukti dimaksud.Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 22 : Point36 Pedoman umum dalam menentukan nilai wajar aktiva dan kewajiban yangdiakuisisi antara lain :Piutang dinilai berdasarkan nilai sekarang dari jumlah yang akan diterimadengan menggunakan tingkat bunga yang sesuai, dikurangi penyisihanpiutang sangsi

Yang oleh karenahukum pidana tidak memberikan ganti kerugian sebagai misal adalah pasal351 tentang penganiyaan dan atau pasal pidana tentang kecelakaan lalulintas, dimana seseorang yang melanggar hukum pidana tersebut hanyadiberikan sangsi badan berupa sanksi penjara dan atau kurungan selamamasa tertentu bahkan sangsi nyawa, maka korban yang merasa dirugikanitu. untuk mendapatkan ganti kerugian umumnya mengajukan gugatanperbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365KUHPerdata.Dengan

Fotocopy dari asli surat no. 712/A.K.VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019perihal Pemberian Sangsi kepada Penggugat dan rekan dosen lainnyaberupa tidak diberikan mengajar selama 1 tahun (2 semester) di lingkunganSTKIP, diberi tanda P11;12. Fotocopy dari fotocopy surat kepada Kepala LLDIKTI dari Penggugat danrekan dosen tanggal 09 September 2019, tentang pengaduan sanksi yangdiberikan Tergugat dilampiri kronologi masalah, diberi tanda P12;13.

dikomunikasikan lagi denganRumah Sakit ;Bahwa alat tidak disediakan Rumah Sakitternyata dokter menyediakan bagidiri sendiri dan digunakan hal tersebut Ahli tidak bisa jawab ;Bahwa ada kondisi alat dibawa dokter sendiri nomenklaratur tidak ada tapidokter membawa sendiri Direktur menyatakan tidak ada larangan,konsekwensi penagihan itu yang jadi masalah kalau tidak ditagih tidak apaapa ;Bahwa didalam pengadaan barang dan jasa ada etika, bagaimana kondisidikarenakan pasien antridan harus menolong ada sangsi

tidakbisa menilai pelanggaran dan etika ;Bahwa ketika ia tahu pertanggungjawaban padanya harus dinilai ;Bahwa kita tidak bisa mengambil etika karena itu adalah konsep ;Bahwa Etika dan hukum dengan istilah kesehatan, keselamatan orang sakitharus menjadi pertama, harus diutamakan menurut pendapat ahli uukumyang paling tinggi adalah Jiwa, kejahatan harkat dan martabat, etika itupilihan saja ;Bahwa ketika seorang dokter dihadapkan dengan paksaan, kalau iamenolak akan dipecat atau akan mrendapatkan sangsi

PbrBahwa Pasal 19 (8) Kerpres 54 Tahun 2010 PNS untuk tidak menjadiPenyedia barang dan Jasa Pemerintah kecuali yang bersangkutanmengambil cuti diluar tanggungan Negara, tapi tidak diberi sangsi apakewajiban apa yang dilanggar sangsinya ada kalau tindakan ya disiplin ;Bahwa seorang PNS melakukan operasi dalam melakukan operasi iadiminta untuk menyediakan alat atau memakai alat sendiri karena RSUDtidak menyediakan, dalam pelaksanaan barang dibayar setelahditandatangani oleh Pejabat yang harus tandatangan

Perusahan tersebutsudah diberikan sangsi disiplin perusahaan terima menurut pendapat Ahlididalam PP No 23 tahun 2010 yang menilai salah itu adalah atasan, kalaudiperintahkan pimpinan untuk menyetujui tidak bisa diterapkan PP No. 23kalau di RSUD kebutuhan disediakan untuk efektif ia boleh melakukannya ;Bahwa Kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya uang, suratberharga, dan barang milik negara yang nyata dan pasti jumlahnya sebagaiakibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;Bahwa

PbrBahwa sebagai PNS ia diperintah, ia melakukan itu pendapat Ahli Posisi iatahu uang hasil kejahatan ia melakukan bertentangan, kalau ia melakukankewajiban menolong Pasien dokter rugi tidak minta bayar tidak ada tindakPidana, kalau ia tahu ia melakukan ia diminta dalam pilihan kalau tidakmelakukan dapat sangsi kalau ia tahu karena konsekwensi itu alasanpembenar.

Oleh karenanyaberdasar pada ketentuan pasal 1 ayat (1) KUHP dan ketentuanpasal 14 UU no.10 tahun 2003 , maka harus dinyatakan di sinibahwa melanggar KEPRES tidak dapat dipidana ,karena KEPREStidak memuat ketentuan pidana sebagaimana produklegislasi.Demikian pula peraturan lain seperti praturanMentri,ataupun perjanjian perjanjian ,pelanggaran terhadapaturan aturan tersebut tidaklah mengandung pengertian melawanhukum dengan ancaman atau sangsi pidana bagi barang siapa yangmelanggarnya .

, kurang lebih sekitar 15 yang aktif sekitar 40persen ;Halaman 57 dari 101 halaman Putusan Nomor : 98/G/2018/PTUN.SMG Bahwa prosentase penilaiannya untuk tes tersebut, menurut Perda yangSaksi pelajari di situ, akademik diambil 50 persen, sedangkan praktek komputer30 persen, interviu 20 persen : Bahwa pengumumannya hari Rabu siangnya Kita dapat informasi habisashar, Saksi sengaja agak telat karena setahu Saksi pengumuman itu dua atausatu hari setelah ujian tapi faktanya sampai nunggu lama, Saksi sangsi

mengadakan yang harus dilakukan dikomunikasikan lagi denganRumah Sakit ;Bahwa alat tidak disediakan Rumah Sakit ternyata dokter menyediakan bagidiri sendiri dan digunakan hal tersebut Ahli tidak bisa jawab ;Bahwa ada kondisi alat dibawa dokter sendiri nomenklaratur tidak ada,Direktur menyatakan tidak ada larangan, konsekwensi penagihan itu yangjadi masalah kalau tidak ditagih tidak apaapa ;Bahwa didalam pengadaan barang dan jasa ada etika, bagaimana kondisidikarenakan pasien antridan harus menolong ada sangsi

tidakbisa menilai pelanggaran dan etika ;Bahwa ketika ia tahu pertanggungjawaban padanya harus dinilai ;Bahwa kita tidak bisa mengambil etika karena itu adalah konsep ;Bahwa Etika dan hukum dengan istilah kesehatan, keselamatan orang sakitharus menjadi pertama, harus diutamakan menurut pendapat ahli uukumyang paling tinggi adalah Jiwa, kejahatan harkat dan martabat, etika itupilihan saja ;Bahwa ketika seorang dokter dihadapkan dengan paksaan, kalau iamenolak akan dipecat atau akan mrendapatkan sangsi

yangmengadakan suatu perjanjian untuk pengadaan barang dan jasa ;Bahwa la bertindak sebagai Penyedia barang dan Jasa harus memenuhiPersyaratan persyaratan sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010;Bahwa syarat sebagai Penyedia barang dan jasa tersebut dituangkan dalamkontrak, kalau tidak memenuhi otomatis ditolak dan tidak diterima ;Bahwa Pasal 19 (3) Kerpres 54 Tahun 2010 PNS untuk tidak menjadiPenyedia barang dan Jasa Pemerintah kecuali yang bersangkutanmengambil cuti diluar tanggungan Negara, tapi tidak diberi sangsi

apakewajiban apa yang dilanggar sangsinya ada kalau tindakan yadisiplin ;Bahwa seorang PNS melakukan operasi dalam melakukan operasi iadiminta untuk menyediakan alat atau memakai alat sendiri karena RSUDtidak menyediakan, dalam pelaksanaan barang dibayar setelahditandatangani oleh Pejabat yang harus tandatangan Perusahan tersebutsudah diberikan sangsi disiplin perusahaan terima menurut pendapat Ahlididalam PP No 23 tahun 2010 yang menilai salah itu adalah atasan, kalaudiperintahkan pimpinan untuk

dokter tidak bisadimintakan pertanggungjawaban tapi Pengguna Anggaran, KuasaPengguna Anggaran dan Panbitia lainnya, tapi kalau ia tahu ia disidik iamasuk dalam pasal 5 Tindak Pidana Pencucian uang ;Bahwa sebagai PNS ia diperintah, ia melakukan itu pendapat Ahli Posisi iatahu uang hasil kejahatan ia melakukan bertentangan, kalau ia melakukankewajiban menolong Pasien dokter rugi tidak minta bayar tidak ada tindakPidana, kalau ia tahu ia melakukan ia diminta dalam pilinan kalau tidakmelakukan dapat sangsi

No 20 tahun 2001 dengan sangsi hukuman tidak sama dengan tuntutanjaksa, tetapi sebagai berikut;Pengadilan TIPIKOR Padang97 Penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan, denda sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) subsider kurungan 6 (enam) bulan Uang pengganti sebesar Rp. 61.800.000, (enam puluh satu juta delapanratus ribu rupiah) subside penjara 6 (enam) bulan.Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 3.

Menimbang, bahwa disisi lain dengan adanya hak jawab tersebut justrumemnimbulkan kewajiban bagi insan Pers untuk melayani jika kewajiban tersebuttidak dilakukan maka Pers bisa terkena sangsi sebagaimana tersebut dalam pasal 18 ayat(2) undangundang No.40 Tahun 1999 yakni berupa denda setingitinginya Rp. 500.000. 000, (lima ratus juta rupiah) .

organ lain termasuk lembagu bukankepada bawahan, kewenangan Mandat adalah organ pemerintahan lainmembuat jjin untuk melaksanakan mandate kepada organ pemerintahyang lain;Bahwa undangundang yang mengatur tentang ekspor impor adalah UUNomor 10 tahun 1995 yang telah diubah menjadi UU nomor 17 tahun2006 tentang kepabeanan dan PP nomor 21 tahun 1995 tentangpenjabaran teknis yang mengatur penindakan oleh Bea Cukai;Bahwa ruang lingkup kewenangan Bea cukai diatur dalam undangundang kepabeanan yang mencakup sangsi

Oleh karenanya berdasarkan kedua ketentuan tersebutpengangkutan barang bukti kayu dalam perkara a quo tanpa dilengkapi notaangkut ataupu SKAU hanyalah dapat dikenakan sangsi administratifsebagaimana ketentuan pasal 16 Ayat (8) Permen LKH No.

ke rekening saksi, tetapi pada kenyataannya tidak menyetor dan saksimerasa dibohongi terdakwa ;bahwa begita mengetahui BGBG yang dipinjamkan tersebut ada masalah saksimenanyakan ke terdakwa akan tetapi HPnya tidak diaktifkan dan saksi pernahmenegur TEK GWAN akan tetapi disuruh menghubungi terdakwa ;bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih dari Rp 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) dan ada 3 BG yang diisi terdakwa diblack list Bank BCAserta selama 1 (satu) tahun saksi mendapat sangsi