Ditemukan 3581 data
83 — 24
Akta Notans mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagipara pihak, para ahli warisnya dan siapa saja yang mendapat hakdan akta tersebut.4) Berdasarkan pendapat para Sarjana Hukuma) Prof. R.
PURNOMO KAI
Tergugat:
1.PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA Manado QQ PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA Gorontalo
2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Limboto
146 — 36
Oleh karenanya mohon Majelis hakim yang memeriksa,menangani dan memutuskan perkara ini berkenan menyatakan gugatanPenggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaktidaknya dinyatakangugatan tidak dapat diterima Niet Onvankelijke Verklraaa.EKSEPSI IllGugatan Tidak Berlandaskan HukumA. Tentang uang paksa (dwangsom)1.
48 — 34
, parapihak sudah tidak mengajukan pembuktian lagi, dan Kuasa Penggugat danTergugat II telah mengajukan Kesimpulan yang diterima oleh Majelis Hakimpada persidangan tanggal 11 Juli 2017 sedangkan Kuasa Tergugat I tidakmengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon Putusan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
77 — 34
21 Nopember 2013, selengkapnya terlampir dalam BeritaAcara Pemeriksaan;Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulan, akhirnya para pihakmenyatakan sudah tidak ada halhal yang akan diajukan lagi, dan mohon dijatuhkanputusan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidanganyang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk ringkasnyaputusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkandengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
156 — 56
Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulispada tanggal 17 Juni 2020 sebagaimana terurai secara lengkap dalamBAS tanggal 17 Juni 2020dan selanjutnya tidak mengajukan apa apa lagidan mohon putusan ;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis hakimmencukupkan dengan menunjuk segenap surat Surat yang berkaitandengan perkara ini dan seluruh berita acara sidang perkara ini dinyatakanpula sebagai duduk perkara yang merupakan rangkaian tidak terpisahkandengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA
88 — 43
Menyatakan tidak sah dan batal demi hukumA.
123 — 53
mengajukan kesimpulan secara tertulispada tanggal 19 Juli 2017 selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkaradan para pihak pada akhirnya tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon supayaperkara ini diambil putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatuyang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaanperkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkandengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
ALBERTINA ANFRIDA
Tergugat:
Drs.SERVATIUS YASINTUS
226 — 135
Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Tidak Berdasar atau Tidak Memilikidasar Hukuma.
DEISY THIORIS
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK., YANG BERKEDUDUKAN DI JAKARTA
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA KENDARI
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
183 — 348
Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA. Obyek Gugatane Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01486/KelurahanKorumba, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 10082012,Nomor : 101/Korumba/2012, Luas 244 M?
106 — 78
Bahwa berdasarkan halhal tersebut, sangat jelas bahwa tanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata maupun pidana terhadappelaksanaan lelang dan setelahnya sepenuhnya berada padaPemohon Lelang/Kreditor In casu Tergugat, sehingga sudahsepatutnya apabila Majelis Hakim mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo.Eksepsi Salah Dalam Mengajukan Upaya Hukuma.
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk di MAKASSAR
Terbanding/Tergugat II : YAHYA SUHARJO, SH
Terbanding/Tergugat III : MENIK RAHMAWATI
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN MAKASSAR
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
62 — 36
Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA.
H.MAHYUDDIN ADNIN
Tergugat:
1.DEKI PURESKI
2.YUKSAN
3.ADMAN HABI,
4.RISIMAN
5.EVITA SARI
6.BURDADI,
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kab Kaur
129 — 47
Jaminan Kepastian Hukuma. Bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendapat tugas utama untuk memberikanjaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 19 Ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria;b.
71 — 13
tersebut,parapihak sudah tidak mengajukan pembuktian lagi, dan para pihak telahmengajukan Kesimpulan yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangantanggal 15 Maret 2017;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal halyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
SULHENDAR
Tergugat:
KEPALA DESA TULUNGREJO
164 — 249
ASAS KEPASTIAN HUKUMa. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan, Asas Kepastian Hukumadalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasanketentuan Peraturan Perundang undangan, Kepatutan,Keajegan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraanPemerintahan;b.
71 — 14
satu tidak dapat menilai putusan Majelis yang lain atas materiyang sama mengingat Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaanperkara pidana yang dialami Para Penggugat sudah diputus oleh5454pengadilan sampai tingkat kasasi sehingga perkara sudah berkekuatanhukum tetap (inkraacht van gewisjde);3 Menjadi nebis in idem karena Surat Dakwaan yang dimohonkanpembatalannya sudah diperiksa dalam perkara pidana dan telahberkekuatan hukum tetap.DALAM POKOK PERKARA1 Dalil Para Penggugat Tidak Berdasar Atas Hukuma
SYAFRIZAL
Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman
2.Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Sicincin Kementrian PUPR
3.Bupati Kabupaten Padang Pariaman
4.PT Hutama Karya Cq. PT. HKI PT Hutama Karya Indonesia
144 — 29
Majelis Hakim, tidak dapatdicapai pendapat mufakat bulat yaitu Hakim Ketua bernama TUTY SURYANI,S.H, MH memberikan pendapat yang berbeda (CONCURRING OPINION) danmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, hal tersebut dimaksudsesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) UndangUndangHalaman 45 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pat.G/2020/PN PmnRepublik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yangpendapatnya yaitu sebagai berikut;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
1.STEVANUS AHWALAM
2.KHALEB YAMARUA
Termohon:
Kepala Kepolisian Sektor Werinama
184 — 102
Namundemikian, kedua tersangka tersebut tidak ditahan dan akan dipanggilsewaktuwaktu untuk memberikan keterangan lanjutan baik di PolsekWerinama maupun di Polres SBT.Bahwa kemudian kurang lebih Pukul 22 WIT, ke24 orang warga DesaAdministratif Sabuai tersebut dipulangkan dan dikawal oleh anggota PolsekWerinama hingga tiba di Sabuai sekitar pukul23.00WIT.PERMASALAHAN HUKUMa.
ENY KUSRINI
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS CABANG ( DPC ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN PROBOLINGGO
2.DEWAN PENGURUS WILAYAH ( DPW ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TIMUR
3.DEWAN PENGURUS PUSAT ( DPP ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
370 — 139
IV1;Bukti surat tersebut berupa fotokopi dari fotokopi surat, yang telah diberi materalcukup dan telah distempel pos;Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan (konklusi)dalam perkara ini;Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi halhal yangakan diajukan dan mohon putusan;Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yangtermuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadibagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
310 — 215
Gugatan Para Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukuma. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini tidak pernah mengadakanperjanjian dengan Tergugat B berkenaan dengan objek perkara,oleh karenanya antara Para Penggugat dengan Tergugat B tidakmemiliki hubungan hukum.b. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara ParaPenggugat dengan Tergugat B, maka Para Penggugat tidakmempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat B.
Tn. Kusno M./ Ki (Kang) Tjen Jen
Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DirJen Pajak cq. Kanwil DJP Jakarta Pusat
224 — 226
Asas Kepastian Hukuma. Bahwa salah satu asas yang dianut UndangUndangPengampunan Pajak adalah asas kepastian hukum. Yangdimaksud dengan asas kepastian hukum adalahpelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapatmewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminankepastian hukum.b.