Ditemukan 3581 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 04-01-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 142/Pdt.G/2015/PN Sda
Tanggal 4 Januari 2016 — Andry Wijaya Lawan: 1. Chou Tjun Wen 2. Yeni Pudjawati, S.H.
8324
  • Akta Notans mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagipara pihak, para ahli warisnya dan siapa saja yang mendapat hakdan akta tersebut.4) Berdasarkan pendapat para Sarjana Hukuma) Prof. R.
Register : 22-08-2019 — Putus : 04-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gto
Tanggal 4 Desember 2019 — Penggugat:
PURNOMO KAI
Tergugat:
1.PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA Manado QQ PT. PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA Gorontalo
2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA Cabang Limboto
14636
  • Oleh karenanya mohon Majelis hakim yang memeriksa,menangani dan memutuskan perkara ini berkenan menyatakan gugatanPenggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaktidaknya dinyatakangugatan tidak dapat diterima Niet Onvankelijke Verklraaa.EKSEPSI IllGugatan Tidak Berlandaskan HukumA. Tentang uang paksa (dwangsom)1.
Register : 16-02-2017 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 5 / Pdt.G / 2017 / PN Sdw
Tanggal 18 Juli 2017 — GENEY MELAWAN PT. BHARINTO EKATAMA (BEK) KANCILIUS
4834
  • , parapihak sudah tidak mengajukan pembuktian lagi, dan Kuasa Penggugat danTergugat II telah mengajukan Kesimpulan yang diterima oleh Majelis Hakimpada persidangan tanggal 11 Juli 2017 sedangkan Kuasa Tergugat I tidakmengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon Putusan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Putus : 23-12-2013 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN BALIGE Nomor 34/Pdt.G/2012/PN.Blg
Tanggal 23 Desember 2013 — WALDEMAR MANURUNG, DKK LAWAN OP. SITUMPATL BR. SITORUS
7734
  • 21 Nopember 2013, selengkapnya terlampir dalam BeritaAcara Pemeriksaan;Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulan, akhirnya para pihakmenyatakan sudah tidak ada halhal yang akan diajukan lagi, dan mohon dijatuhkanputusan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidanganyang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk ringkasnyaputusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkandengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Register : 04-09-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PA MATARAM Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr
Tanggal 15 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15656
  • Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulispada tanggal 17 Juni 2020 sebagaimana terurai secara lengkap dalamBAS tanggal 17 Juni 2020dan selanjutnya tidak mengajukan apa apa lagidan mohon putusan ;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis hakimmencukupkan dengan menunjuk segenap surat Surat yang berkaitandengan perkara ini dan seluruh berita acara sidang perkara ini dinyatakanpula sebagai duduk perkara yang merupakan rangkaian tidak terpisahkandengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA
Register : 20-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN SIBOLGA Nomor 44/Pdt.Sus/2016/PN Sbg
Tanggal 24 Januari 2017 — PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk Cabang Sibolga vs ALI SOFYAN HUTAURUK
8843
  • Menyatakan tidak sah dan batal demi hukumA.
Register : 10-10-2016 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 14-05-2018
Putusan PN MARISA Nomor 13/Pdt.Bth/2016/PN MAR
Tanggal 9 Agustus 2017 — OKTAVANUS KATILI, Dk (penggugat) PT BANK CENTRAL ASIA, Tbk (tergugat)
12353
  • mengajukan kesimpulan secara tertulispada tanggal 19 Juli 2017 selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkaradan para pihak pada akhirnya tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon supayaperkara ini diambil putusan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatuyang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaanperkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkandengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Register : 16-04-2019 — Putus : 02-10-2019 — Upload : 24-10-2019
Putusan PN MAUMERE Nomor 8/Pdt.G/2019/PN Mme
Tanggal 2 Oktober 2019 — Penggugat:
ALBERTINA ANFRIDA
Tergugat:
Drs.SERVATIUS YASINTUS
226135
  • Gugatan Penggugat adalah Gugatan Yang Tidak Berdasar atau Tidak Memilikidasar Hukuma.
Register : 08-04-2019 — Putus : 30-12-2019 — Upload : 09-01-2021
Putusan PN KENDARI Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Kdi
Tanggal 30 Desember 2019 — Penggugat:
DEISY THIORIS
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA TBK., YANG BERKEDUDUKAN DI JAKARTA
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA KENDARI
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KENDARI
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
183348
  • Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA. Obyek Gugatane Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 01486/KelurahanKorumba, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 10082012,Nomor : 101/Korumba/2012, Luas 244 M?
Register : 21-10-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 649/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 16 Desember 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
10678
  • Bahwa berdasarkan halhal tersebut, sangat jelas bahwa tanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata maupun pidana terhadappelaksanaan lelang dan setelahnya sepenuhnya berada padaPemohon Lelang/Kreditor In casu Tergugat, sehingga sudahsepatutnya apabila Majelis Hakim mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo.Eksepsi Salah Dalam Mengajukan Upaya Hukuma.
Register : 17-05-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 180/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 18 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat : CAYADI LAUWRENCE Diwakili Oleh : CAYADI LAUWRENCE
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk di MAKASSAR
Terbanding/Tergugat II : YAHYA SUHARJO, SH
Terbanding/Tergugat III : MENIK RAHMAWATI
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN MAKASSAR
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
6236
  • Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA.
Register : 17-12-2019 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PN Bintuhan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bhn
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penggugat:
H.MAHYUDDIN ADNIN
Tergugat:
1.DEKI PURESKI
2.YUKSAN
3.ADMAN HABI,
4.RISIMAN
5.EVITA SARI
6.BURDADI,
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kab Kaur
12947
  • Jaminan Kepastian Hukuma. Bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendapat tugas utama untuk memberikanjaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 19 Ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria;b.
Putus : 22-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 35/Pdt.G / 2016 / PN Sdw
Tanggal 22 Maret 2017 — YONGHIN DARTO (Penggugat) melawan SONTENG (Tergugat I) PT. Teguh Sinar Abadi (Tergugat II)
7113
  • tersebut,parapihak sudah tidak mengajukan pembuktian lagi, dan para pihak telahmengajukan Kesimpulan yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangantanggal 15 Maret 2017;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal halyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Register : 22-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 124/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
SULHENDAR
Tergugat:
KEPALA DESA TULUNGREJO
164249
  • ASAS KEPASTIAN HUKUMa. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan, Asas Kepastian Hukumadalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasanketentuan Peraturan Perundang undangan, Kepatutan,Keajegan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraanPemerintahan;b.
Register : 15-12-2011 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 17-12-2012
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl
Tanggal 7 Agustus 2012 — H. ROFI’ E NAHROWI, BA; H. MOHAMMAD RIFAI Bin DAKRAM (PENGGUGAT I & II) MELAWAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH (TERGUGAT I); KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH Cq KEJAKSAAN NEGERI KAJEN (TERGUGAT II);
7114
  • satu tidak dapat menilai putusan Majelis yang lain atas materiyang sama mengingat Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaanperkara pidana yang dialami Para Penggugat sudah diputus oleh5454pengadilan sampai tingkat kasasi sehingga perkara sudah berkekuatanhukum tetap (inkraacht van gewisjde);3 Menjadi nebis in idem karena Surat Dakwaan yang dimohonkanpembatalannya sudah diperiksa dalam perkara pidana dan telahberkekuatan hukum tetap.DALAM POKOK PERKARA1 Dalil Para Penggugat Tidak Berdasar Atas Hukuma
Register : 05-02-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN PARIAMAN Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pmn
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
SYAFRIZAL
Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman
2.Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Sicincin Kementrian PUPR
3.Bupati Kabupaten Padang Pariaman
4.PT Hutama Karya Cq. PT. HKI PT Hutama Karya Indonesia
14429
  • Majelis Hakim, tidak dapatdicapai pendapat mufakat bulat yaitu Hakim Ketua bernama TUTY SURYANI,S.H, MH memberikan pendapat yang berbeda (CONCURRING OPINION) danmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, hal tersebut dimaksudsesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) UndangUndangHalaman 45 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pat.G/2020/PN PmnRepublik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yangpendapatnya yaitu sebagai berikut;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Register : 25-02-2020 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 13-05-2020
Putusan PN Dataran Hunimoa Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Dth
Tanggal 12 Maret 2020 — Pemohon:
1.STEVANUS AHWALAM
2.KHALEB YAMARUA
Termohon:
Kepala Kepolisian Sektor Werinama
184102
  • Namundemikian, kedua tersangka tersebut tidak ditahan dan akan dipanggilsewaktuwaktu untuk memberikan keterangan lanjutan baik di PolsekWerinama maupun di Polres SBT.Bahwa kemudian kurang lebih Pukul 22 WIT, ke24 orang warga DesaAdministratif Sabuai tersebut dipulangkan dan dikawal oleh anggota PolsekWerinama hingga tiba di Sabuai sekitar pukul23.00WIT.PERMASALAHAN HUKUMa.
Register : 16-04-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 16/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Krs
Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat:
ENY KUSRINI
Tergugat:
1.DEWAN PENGURUS CABANG ( DPC ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA KABUPATEN PROBOLINGGO
2.DEWAN PENGURUS WILAYAH ( DPW ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA TIMUR
3.DEWAN PENGURUS PUSAT ( DPP ) PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
370139
  • IV1;Bukti surat tersebut berupa fotokopi dari fotokopi surat, yang telah diberi materalcukup dan telah distempel pos;Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan (konklusi)dalam perkara ini;Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi halhal yangakan diajukan dan mohon putusan;Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yangtermuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadibagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Register : 03-03-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Psb
Tanggal 25 Februari 2021 — Drs.H.KAISUL AMRI, dkk Lawan HATI DERMAWAN SIREGAR, dkk
310215
  • Gugatan Para Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukuma. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini tidak pernah mengadakanperjanjian dengan Tergugat B berkenaan dengan objek perkara,oleh karenanya antara Para Penggugat dengan Tergugat B tidakmemiliki hubungan hukum.b. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara ParaPenggugat dengan Tergugat B, maka Para Penggugat tidakmempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat B.
Register : 27-09-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 193/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
Tn. Kusno M./ Ki (Kang) Tjen Jen
Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DirJen Pajak cq. Kanwil DJP Jakarta Pusat
224226
  • Asas Kepastian Hukuma. Bahwa salah satu asas yang dianut UndangUndangPengampunan Pajak adalah asas kepastian hukum. Yangdimaksud dengan asas kepastian hukum adalahpelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapatmewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminankepastian hukum.b.