Ditemukan 3577 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : hukuman hukumk hukumya hukum hutama hukama hukumã hukumi hukumm
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama
Register : 23-07-2018 — Putus : 28-08-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PA MATARAM Nomor 424/Pdt.G/2018/PA.Mtr
Tanggal 28 Agustus 2019 — Penggugat melawan Tergugat
126 — 82
  • paraTergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis pada tanggal 24 Juli 2019sebagaimana terural secara lengkap dalam BAS tanggal 24 Juli 2019 danselanjutnya tidak mengajukan apa apa lagi dan mohon putusan ;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis hakimmencukupkan dengan menunjuk segenap surat Surat yang berkaitan denganperkara ini dan seluruh berita acara sidang perkara ini dinyatakan pula sebagaiduduk perkara yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusanini;PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PN MUARA TEWE Perdata
Register : 23-03-2018 — Putus : 24-09-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PN MUARA TEWE Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Mtw
Tanggal 24 September 2018 — Penggugat:
1.H. Asmuri
2.Hj. Kasipini
Tergugat:
Andi Muhamad Muhlis Bin Nasib Barjaman
Turut Tergugat:
1.Bardin Bin Sahari
2.Rendy Ian Darmi Alias Dami Bin Sahari
85 — 9
  • Tentang Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar Hukuma. Bahwa antara penggugat dan II dengan tergugat muncul permasalahankarena Pelaksanaan sita Eksekusi terhadap Putusan pengadilan tinggiPalangka raya nomor : 24/Pdt/2005 PT.
Pengadilan PA CIAMIS Perdata Agama
Register : 22-07-2019 — Putus : 15-10-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan PA CIAMIS Nomor 3155/Pdt.G/2019/PA.Cms
Tanggal 15 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
26 — 5
  • Membebankan biaya perkara menurut hukum;Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, makaditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkaraini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ;PERTIMBANGAN HUKUMA.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 30-06-2014 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 P/HUM/2014
Tanggal 22 Oktober 2014 — REDATUS MUSA, DKK VS MENTERI PERTANIAN RI;
105 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yaitu HGU yang diterbitkan olehBadan Pertanahan Nasional (BPN), sedangkan izin usaha (IUPB,IUPP, atau IUP) merupakan kewenangan pemerintah daerahuntuk menerbitkannya, dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kotadiberikan oleh Bupati/Walikota, pada lintas wilayah kabupaten/kota,diberikan oleh Gubernur (vide: Pasal 9 Peraturan Menteri PertanianRepublik Indonesia Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013);Bahwa jika melihat materi muatan Pasal 59 Permentan Nomor98/Permentan/OT.140/9/2013 menunjukkan bahwa peraturan hukuma
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-12-2011 — Putus : 07-08-2012 — Upload : 17-12-2012
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 83/Pdt.G/2011/PN.Pkl
Tanggal 7 Agustus 2012 — H. ROFI’ E NAHROWI, BA; H. MOHAMMAD RIFAI Bin DAKRAM (PENGGUGAT I & II) MELAWAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH (TERGUGAT I); KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH Cq KEJAKSAAN NEGERI KAJEN (TERGUGAT II);
77 — 14
  • satu tidak dapat menilai putusan Majelis yang lain atas materiyang sama mengingat Surat Dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaanperkara pidana yang dialami Para Penggugat sudah diputus oleh5454pengadilan sampai tingkat kasasi sehingga perkara sudah berkekuatanhukum tetap (inkraacht van gewisjde);3 Menjadi nebis in idem karena Surat Dakwaan yang dimohonkanpembatalannya sudah diperiksa dalam perkara pidana dan telahberkekuatan hukum tetap.DALAM POKOK PERKARA1 Dalil Para Penggugat Tidak Berdasar Atas Hukuma
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata
Register : 05-02-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 03-11-2020
Putusan PN PARIAMAN Nomor 15/Pdt.G/2020/PN Pmn
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penggugat:
SYAFRIZAL
Tergugat:
1.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman
2.Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Padang Sicincin Kementrian PUPR
3.Bupati Kabupaten Padang Pariaman
4.PT Hutama Karya Cq. PT. HKI PT Hutama Karya Indonesia
162 — 29
  • Majelis Hakim, tidak dapatdicapai pendapat mufakat bulat yaitu Hakim Ketua bernama TUTY SURYANI,S.H, MH memberikan pendapat yang berbeda (CONCURRING OPINION) danmenjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, hal tersebut dimaksudsesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) dan (3) UndangUndangHalaman 45 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pat.G/2020/PN PmnRepublik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yangpendapatnya yaitu sebagai berikut;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 19-07-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 07-09-2019
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 1/P/FP/2019/PTUN.BKL
Tanggal 8 Agustus 2019 — Pemohon:
Dr.ELEKTISON SOMI, S.H., M.H.
Termohon:
1.MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
2.REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU
109 — 705
  • tidaktentunya harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh PPK atauketentuan Peraturan PerundanganUndangan;DIAGO DWI YULIANDA (Saksi Termohon 1)Tempat, tanggal lahir Kota Bumi, 12 Juli 1986, jenis kelamin lakilaki,kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Suka Karya RT/RW003/009 ,Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat Kota TangerangSelatan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.Bahwa Saksi kenal, tidak ada hubungan kerja dan tidak adahubungan keluarga dengan Pemohon maupun Kuasa Hukuma
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 25-02-2019 — Putus : 13-05-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 122/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 13 Mei 2019 — Pembanding/Tergugat I : YAYASAN DARUSSAADAH Diwakili Oleh : MUSLIM BAKRI SH
Pembanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM PONDOK PESANTREN ELSYIFA Diwakili Oleh : MUSLIM BAKRI SH
Terbanding/Penggugat : KOMANG HADI WIHARJA, ST
Terbanding/Turut Tergugat I : H. SABENI SALEH
Terbanding/Turut Tergugat II : KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADM.JAKSEL
Turut Terbanding/Tergugat IV : KETUA PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL DEPOK ANTASARI, JORR WDUA UTARA dan Prof. Dr. Ir. SEDYATMO
165 — 85
  • PERBUATAN PARA TERGUGAT MEMENUHI UNSURUNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUMA.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 02-08-2013 — Putus : 22-01-2014 — Upload : 10-02-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 136/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 22 Januari 2014 — 1.SUKAMTO,2. PURWOKO, DKK;1.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ROKAN HULU,3.PT. PANCASURYA AGRINDO
47 — 35
  • Pancasurya Agrindo tersebut.Bahwa dengan demikian, jelaslah baik ObyekSengketa I maupun Obyek Sengekata I dalamprosedur penerbitannya telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku.Bahwa selain itu dalam menerbitkan Obyek SengketaI seharusnya Tergugat I berpedoman pada AsasasasUmum Pemerintahan yang Baik, yaitu :1 ASAS KEPASTIAN HUKUMa Bahwa Areal TanahCadangan Transmigrasiseluas + 979 Ha (lebihkurang sembilan ratustujuh puluh sembilanhektar) tersebut sejaktahun 1998 sudahdipermasalahkan
Pengadilan PA MATARAM Perdata Agama
Register : 04-09-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 16-07-2020
Putusan PA MATARAM Nomor 495/Pdt.G/2019/PA.Mtr
Tanggal 15 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
173 — 79
  • Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulispada tanggal 17 Juni 2020 sebagaimana terurai secara lengkap dalamBAS tanggal 17 Juni 2020dan selanjutnya tidak mengajukan apa apa lagidan mohon putusan ;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis hakimmencukupkan dengan menunjuk segenap surat Surat yang berkaitandengan perkara ini dan seluruh berita acara sidang perkara ini dinyatakanpula sebagai duduk perkara yang merupakan rangkaian tidak terpisahkandengan putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PN PAMEKASAN Perdata
Register : 16-08-2011 — Putus : 12-01-2012 — Upload : 17-06-2016
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 07/Pdt.Plw/2011/PN.Pks
Tanggal 12 Januari 2012 — MOHAMMAD DJAUHARI (Pelawan) 1. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) (Terlawan I). 2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Cabang Pamekasan (Terlawan II). 3. SYAIFUL BAHAR (Terlawan III)
81 — 20
  • gugatannyakabur dan tidak jelas karena gugatan diajukan setelah Lelangdilaksanakan, hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi MahkamahAgung Nomor: 697K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977 yangmenyatakan bahwa: Gugatan terhadap lelang harus dilakukan sebelumlelang dilaksanakan" Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor:1281K/Sip/1979 tanggal 15 April 1981 yang menyatakan bahwa:"Bantahan terhadap eksekusi yang diajukan setelah lelang dilaksanakan,tidak dapat diterima" ;Eksepsi Pelawan Salah dalam Mengajukan Upaya Hukuma
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata
Register : 13-10-2016 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 01-08-2017
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 23/Pdt.G/2016/PN PWK
Tanggal 23 Mei 2017 — Penggugat: H. Suparman Tergugat: 1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk. Kantor Cabang Purwakarta 2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL PURWAKARTA 3.H. AAB ABDULAH 4.KANTOR BPN ( BADAN PERTANAHAN NASIONAL ) KAB.PURWAKARTA
107 — 11
  • Tergugat melalui kuasanya masingmasing telah mengajukankesimpulan pada persidangan tanggal 21 Maret 2017 sedangkan untuk Tergugat Illtidak mengajukan kesimpulan;Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yangtermuat dalam Berita Acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagianyang tak terpisah dari putusan ini;Menimbang, setelah tidak ada halhal yang diajukan lagi oleh para pihak,selanjutnya kedua belah pihak memohon Putusan kepada Majelis Hakim;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PN KUTAI BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-03-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 35/Pdt.G / 2016 / PN Sdw
Tanggal 22 Maret 2017 — YONGHIN DARTO (Penggugat) melawan SONTENG (Tergugat I) PT. Teguh Sinar Abadi (Tergugat II)
71 — 14
  • tersebut,parapihak sudah tidak mengajukan pembuktian lagi, dan para pihak telahmengajukan Kesimpulan yang diterima oleh Majelis Hakim pada persidangantanggal 15 Maret 2017;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal halyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 22-07-2020 — Putus : 17-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 124/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 17 Desember 2020 — Penggugat:
SULHENDAR
Tergugat:
KEPALA DESA TULUNGREJO
168 — 265
  • ASAS KEPASTIAN HUKUMa. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan, Asas Kepastian Hukumadalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasanketentuan Peraturan Perundang undangan, Kepatutan,Keajegan, dan Keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraanPemerintahan;b.
Pengadilan PN SIDOARJO Perdata
Putus : 16-04-2014 — Upload : 26-05-2014
Putusan PN SIDOARJO Nomor 113/Pdt.G/2013/PN.Sda
Tanggal 16 April 2014 — SURATIN Melawan SULISNANIK, Dkk
58 — 17
  • PN.Sda.ternyata tumpang tindih dalam perkara perdata yang sebelumnyabaik subjek maupun objeknya sama yaitu dengan perkara No. 67/Pdt.G/2003/PN.Sda. yang sampai saat ini masih dalam tahapbanding dan belum turun putusan bandingnya ; Bahwa terdapat Renvoi / Perubahan gugatan Penggugat padapersidangan tanggal 4 September 2013 ( Surat Gugatan Penggugattertulis tanggal 18 Juni 2013 ) tidak beralasan menurut hukumkarena Penggugat telah melakukan perubahan dan penambahanyang mendasar sehingga dilarang dalam hukuma
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 27-09-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 10-12-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 193/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
Tn. Kusno M./ Ki (Kang) Tjen Jen
Tergugat:
Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. DirJen Pajak cq. Kanwil DJP Jakarta Pusat
229 — 231
  • Asas Kepastian Hukuma. Bahwa salah satu asas yang dianut UndangUndangPengampunan Pajak adalah asas kepastian hukum. Yangdimaksud dengan asas kepastian hukum adalahpelaksanaan Pengampunan Pajak harus dapatmewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminankepastian hukum.b.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 21-10-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 649/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 16 Desember 2019 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
107 — 79
  • Bahwa berdasarkan halhal tersebut, sangat jelas bahwa tanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata maupun pidana terhadappelaksanaan lelang dan setelahnya sepenuhnya berada padaPemohon Lelang/Kreditor In casu Tergugat, sehingga sudahsepatutnya apabila Majelis Hakim mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo.Eksepsi Salah Dalam Mengajukan Upaya Hukuma.
Pengadilan PT MAKASSAR Perdata
Register : 17-05-2019 — Putus : 18-06-2019 — Upload : 03-07-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 180/PDT/2019/PT MKS
Tanggal 18 Juni 2019 — Pembanding/Penggugat : CAYADI LAUWRENCE Diwakili Oleh : CAYADI LAUWRENCE
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk di MAKASSAR
Terbanding/Tergugat II : YAHYA SUHARJO, SH
Terbanding/Tergugat III : MENIK RAHMAWATI
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA KANTOR PERTANAHAN MAKASSAR
Terbanding/Tergugat V : OTORITAS JASA KEUANGAN
62 — 38
  • Pokok Perkara dalam Gugatan Perbuatan Melawan HukumA.
Pengadilan PN Bintuhan Perdata
Register : 17-12-2019 — Putus : 04-08-2020 — Upload : 05-08-2020
Putusan PN Bintuhan Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Bhn
Tanggal 4 Agustus 2020 — Penggugat:
H.MAHYUDDIN ADNIN
Tergugat:
1.DEKI PURESKI
2.YUKSAN
3.ADMAN HABI,
4.RISIMAN
5.EVITA SARI
6.BURDADI,
Turut Tergugat:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Kab Kaur
136 — 52
  • Jaminan Kepastian Hukuma. Bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mendapat tugas utama untuk memberikanjaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, sebagaimanadiamanatkan dalam Pasal 19 Ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria;b.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-03-2020 — Putus : 25-02-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Psb
Tanggal 25 Februari 2021 — Drs.H.KAISUL AMRI, dkk Lawan HATI DERMAWAN SIREGAR, dkk
340 — 251
  • Gugatan Para Penggugat Tidak Mempunyai Dasar Hukuma. Bahwa Para Penggugat dalam hal ini tidak pernah mengadakanperjanjian dengan Tergugat B berkenaan dengan objek perkara,oleh karenanya antara Para Penggugat dengan Tergugat B tidakmemiliki hubungan hukum.b. Bahwa karena tidak adanya hubungan hukum antara ParaPenggugat dengan Tergugat B, maka Para Penggugat tidakmempunyai dasar hukum untuk menggugat Tergugat B.