Ditemukan 3977 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : melanggar melania memagar mangar melang melancar melaniar meliangan malangan melaggar melanggarã melingkar
Pengadilan PN RENGAT Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PN RENGAT Nomor 82/Pid.B/LH/2019/PN Rgt
Tanggal 27 Juni 2019 — Penuntut Umum:
ANDY SUNARTEJO, S.H
Terdakwa:
AKHIRUDIN GULTOM bin AMINUDIN GULTOM alm
367 — 7
  • Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini tidakdiperbolehkan atau melangar undangundang RI Nomor 18 Tahun 2013tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 18-08-2016 — Upload : 30-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 18 Agustus 2016 — SYAMSUL ZAINUDDIN VS PT PANGANSARI UTAMA
64 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dibagikan kepada karyawan dan Surat Pernyataan padahalaman pertama wajib disimpan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai buktisurat bahwa Penggugat Rekonvensi telah menerima buku Perjanjian KerjaBersama (PKB);Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam menyusun Perjanjian Kerja Bersama(PKB) periode 20142015 telah mengabaikan adanya putusan MahkamahKonstitusi dalam perkara nomor 012/PUU1I/2003 tanggal 28 Oktober 2004;Bahwa Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 20142015 melanggaraturan hukum yang lebih tinggi yaitu telah melangar
Pengadilan PN MUARA BULIAN Pidana Khusus Anak
Register : 30-06-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PN MUARA BULIAN Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Mbn
Tanggal 23 Juni 2016 — HERIANSYAH Bin SAHUDI
103 — 19
  • Hakim diberi kewenangan untuk memilih dakwaan yangberkesesuaian dengan faktafakta di persidangan yaitu dakwaan Alternatif Kesatu;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umumberbentuk Subsidaritas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan primair terlebihdahulu, apabila dakwaan primair terbukti dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan danapabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan dakwaan selanjutnya;Menimbang, bahwa anak didakwa dengan Dakwaan Primair yaitu melangar
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 07-11-2014 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 30-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 225/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 8 Juni 2015 — FIRLI IRNANDA;KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN
75 — 69
  • pelanggaranberat, sekolah harus memberikan alternatif pilinan sekolah lain yangsetara atau sejenis, jangan sampai anak dipecat tanpa adapendidikan lebih lanjut ;e Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran berat adalah siswa didikmelakukan penyalah gunaan narkoba, melakukan pembunuhan dantindakan yang menimbulkan cacat permanen/ tetap ;e Bahwa bimbingan untuk anak yang melanggar tata tertib adalahbimbingan konseling, dilakukan oleh guru BK yang memberikanpenyadaran dan pemahaman bahwa pelanggaran itu melangar
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 11-12-2018 — Putus : 01-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 27/G/2018/PTUN.BL
Tanggal 1 Maret 2019 — Penggugat:
TAUHIDI
Tergugat:
GUBERNUR LAMPUNG
79 — 6
  • denganAsasasas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melanggar AsasBertindak Cermat dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan poko perkara namunpenjatuhan hukuman disiplin tersebut sama sekali tidak sebanding denganperbuatan ataupun kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat, sehinggaoleh karenanya tindakan Tergugat tersebut telah bertentangan denganDirektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu melangar
Pengadilan PT SEMARANG Pidana Khusus
Register : 24-06-2019 — Putus : 27-06-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 197/PID.SUS/2019/PT SMG
Tanggal 27 Juni 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : GHOFURUROCHIM, SH. Alias Pak. AWI Bin H. SAMSUDIN Diwakili Oleh : Dr.H.TEGUH PURNOMO,SH. M.Hum.M.Kn
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MASRURI ABDUL AZIZ SH
131 — 72
  • Pembentukan timtimtersebut bukanlah sebuah tindakan yang melangar aturan karena tidakdiatur secara tegas mengenai larangan pembentukan tim sukses didalam UU Nomor 7 tahu 2017 tentang Pemilu maupun peraturan KPUtentang Kampanye. Dalam konsepsi hukum pidana terdapat adagiumjika tidak diatur berarti boleh dilakukan. Bahwa terkait pemberian danpenuisan nama dalam buku dukungan juga direncanakan dengan baik,tetapi maksud dan tujuannya, untuk memonitoring perkembangan Calegdalam memperoleh dukungan.
Pengadilan PTUN MANADO TUN Kepegawaian
Putus : 11-07-2013 — Upload : 23-07-2013
Putusan PTUN MANADO Nomor 13/G/2013/PTUN.Mdo
Tanggal 11 Juli 2013 — Penggugat: MUHYIN IYABU, SE Tergugat: BUPATI BOALEMO
137 — 70
  • Pengawasan dan pengendalian represif merupakan tindakan administratifyang dilakukan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara terhadap :a) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selakuwakil pemerintah tentang pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian pegawai negeri sipil yang melangar peraturanperundangundangan dibidang kepegawaian.b) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawain atau Gubernur selakuwakil pemerintah selain pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian pegawai negeri sipil yang melanggar
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Fidusia
Putus : 15-10-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 185/Pid.Sus/2018/PN Gto
Tanggal 15 Oktober 2018 — - RAHMAT HIDAYAT PULUHULAWA alias YAYAT
230 — 51
  • AmanahFinance;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh PenuntutUmum dengan dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melangar pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusiaatau Kedua terdakwa didakwa melanggar pasal 372 KUHP ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan
Pengadilan PN PINRANG Perdata Tanah
Register : 02-08-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 01-12-2014
Putusan PN PINRANG Nomor 18/Pdt.G/2013/PN.Pinrang
Tanggal 27 Februari 2014 — H. JARRU sebagai Penggugat ITATI DIKE Dkk sebagai Para Tergugat
98 — 7
  • Pengugat sudah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini secarakekeluargaan tetapi Tergugat tidak mau dan berkeras tidak akan menyerahkan tanahsengketa tersebut kepada Penggugat dan mengklaim tanah sengketa tersebut adalahmiliknya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan untukmendapatkan penyelesaian secara hokum ;Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat yang menguasai dan menempati sertamengklaim bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah miliknya merupakan perbuatanmelawan hukum/melangar
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Anak
Register : 18-03-2013 — Putus : 23-04-2013 — Upload : 25-01-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 62/PID.SUS/AN/2013/PN.JBI
Tanggal 23 April 2013 — R. SATRIO WEBYSONO. NC Alias TIO Alias DOCI Bin NURKHOLIS SK
98 — 28
  • Pertama melanggar Pasal 81 (2)Undang undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang PerlindunganAnak, Atau KeDua melanggar Pasal 287 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun dalambentuk dakwaan Alternatif (pilihan), maka menurut teori Hukum Pembuktian dandalam praktik peradilan, Hakim dapat memilih dan mempertimbangkan dakwaanyang faktanya lebih dominan ditemukan di persidangan, yang dalam hal ini Hakimmemilih dan mempertimbangkan dakwaan Pertama in casu melangar
Pengadilan PN KUTAI BARAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 27-08-2020 — Putus : 26-10-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN KUTAI BARAT Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Sdw
Tanggal 26 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
ERLANDO JULIMAR, S.H.
Terdakwa:
RICKY HENDRANATA ANGGEN anak dari HENDRO KUSORO ANGGEN
36 — 16
  • . ; Saksi ahli menerangkan bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalamdunia Kesehatan, dan obat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaranbebas, dan apa bila ada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpakuasanya atau Hak, resep dokter dan atau bukan dalam tahappengobatan maka orang tersebut telah melangar Undangundangsebagaimana di atur dalam UU No. 35 Thn 2009 Tentang Narkotika.Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yangmeringankan (a de charge) maupun bukti lainnya yang meringankan
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 15-02-2013 — Putus : 13-03-2013 — Upload : 11-09-2013
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 21-K/BDG/PMT-II/AD/II /2013
Tanggal 13 Maret 2013 — T Letda Ckm
88 — 53
  • factiedalam menjalankan peran yang kedua ini, dengan menjatuhkanhukuman tambahan berupa PDTH kepada Terdakwa , adalahsuatu tindakan dan keputusan yang berlebihan, melebihi darikewenangan yang diberikan oleh Hukum Acara Pidana Militer.Dalam hal ini yudex factie telah melanggar aturan sebagaiberikut :(1) Melanggar Pasal 67 UU RI No.31 tahun 1997berikut penjelasannya.(2) Melanggar azasazas UU RI No.31 tahun 1997yaitu : Azas kesatuan komando Azas komandan bertanggung jawab terhadapanak buahnya.(3) Melangar
Pengadilan PN MANADO Pidana Umum
Register : 07-09-2020 — Putus : 23-11-2020 — Upload : 23-11-2020
Putusan PN MANADO Nomor 328/Pid.B/2020/PN Mnd
Tanggal 23 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ROMLY SALIJO,SH
Terdakwa:
RENGGA NUGRAHA JOSEPTIA PRATAMA KABUHUNG
87 — 8
  • untukpembayaran BBN1 (Biaya Balik Nama) di Wilaya Masingmasingmelainakan terdakwa gunakan untuk membayar hutang dan untukkepentingan terdakwa sendiri.Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur yangdilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan denganpekerjaannya atau barang itu berhubungan dengan pekerjaannya ataujabatannya atau karena la mendapat upah uang tidak terbukti.Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, maka kami Jaksa Penuntut Umumberpendapat unsur dalam dakwaan primair melangar
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 28-10-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1354 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — Ny. ADOLINCE MANSIM VS TITUS MANSIM, DK
221 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 30.000 hektar dan telah dijadikan pertimbangan hukum Judex Factibaik itu pada tingkat pertama dan pada Tingkat Banding dalam memutuskembali Termohon Kasasi sampaikan kepada yang terhormat Majelis hakimAgung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk juga melakukanpemeriksaan kembali karena tanah adat yang diklaim oleh Para TermohonKasasi mustahil adanya karena tanah seluas + 30.000 hektar sudah meliputiseluruh kota Manokwari atau dengan kata lain tanah yang diklaim oleh ParaTermohon Kasasi telah melangar
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Umum Penggelapan
Putus : 15-01-2014 — Upload : 21-03-2014
Putusan PN GORONTALO Nomor 187/PID.B/2013/PN.GTLO
Tanggal 15 Januari 2014 — AHMAD ZIKYAN DJ. M. ACHIR
44 — 9
  • berita acara persidangandianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusanini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi,keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barangbarang bukti33yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum tersebutdipandang terbukti atau tidak terhadap diri terdakwa; Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwadengan dakwaan Primair Melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat(1) KUHP Subsidair Melangar
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 05-03-2018 — Putus : 06-06-2018 — Upload : 01-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 142/PDT/2018/PT SBY
Tanggal 6 Juni 2018 — Pembanding/Tergugat III : Rudik Hariyanto Direktur PT. Pusaka Armada Sakti Diwakili Oleh : Putut Agung Kurnianto SH
Pembanding/Tergugat I : PT. Pusaka Armada Sakti Diwakili Oleh : Putut Agung Kurnianto SH
Terbanding/Penggugat : Cheng Xiang Ping
Turut Terbanding/Tergugat VII : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pontianak
Turut Terbanding/Tergugat V : Bank Central Asia KGU
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak
Turut Terbanding/Tergugat VI : Bank Central Asia KCP
Turut Terbanding/Tergugat IV : Jimmy Watarsa
Turut Terbanding/Tergugat II : Hengky Gunawan
28 — 22
  • PAS Surabaya (Eks Yong Xing 668)adalah miliknya dengan hanya meminjam nama Terlawan pengakuanHalaman 18 dari 42 Perkara Nomor 142/PDT/2018/PT SBYtersebut hanyalah subyektif dan jika benar adanya, maka patut disangka jikaPelawan (Chen Xiang Ping) dapat diduga melangar hukum denganmelakukan usaha bisnis di wilayah hukum Republik Indonesia tanpa ijin;Bahwa dengan adanya istilah "meminjam nama "Terlawan danTerlawan Ill mensommer kepada Pelawan (Chen Xiang Ping) agar dapatmenunjukkan dasar hukum yang
Pengadilan PA PALU Perdata Agama Perceraian
Register : 14-07-2017 — Putus : 06-12-2017 — Upload : 02-01-2018
Putusan PA PALU Nomor 455/Pdt. G/2017/PA.Pal
Tanggal 6 Desember 2017 — PEMOHON VS TERMOHON
27 — 17
  • memberi kesempatan kepada para pihak untukmemilih mediator ;Majelis Hakim langsung menentukan hari sidang, padahal padasidang pertama pihak prinsipal tidak hadir dalam persidangan;Hakim mediator tidak bersungguhsungguh dalam menjalankantugasnya sebagai mediator, terlihat dengan tidak adanya panggilankepada pihak yang tidak hadir yaitu Pemohon, untuk melakukanmediasi;Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkara a quo, tidak patutuntuk dilanjutkan, dan juga baik Majelis Hakim maupun HakimMediator telah melangar
Pengadilan PN Oelamasi Pidana Khusus
Register : 10-06-2020 — Putus : 30-06-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN Oelamasi Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Olm
Tanggal 30 Juni 2020 — Pemohon:
Jhon Nedy Charles Sine
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kupang
210 — 150
  • Menyatakan TERMOHON telah melangar ketentuan hukumyaituKeputusan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 dan Putusan Mahkamah KonstitusiRI Nomor 130 / PUU XIII / tahun 20155. Menyatakan Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHONadalah tidak SAH karena Mal ProseduralHalaman 10 dari 38 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Olm6.
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 24-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 147/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 27 Maret 2019 — Penggugat:
Abdul Khalim
Tergugat:
Kepala Desa Mlaten
Intervensi:
SALAFUDDIN, S.Ag
61 — 39
  • Universitas Indonesia dan tidak sesuai ketentuan yangberlaku di Universitas Indonesia Seperti yang tercantum dalamperaturan Rektor Ul Nomor 020 Tahun 2016 Tentang PedomanPetunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama, dan Surat Keputusan RektorUniveersitas Indonesia Nomor 0037/SK/R/UI/2018 Tentang ProsedurOperasioanal Baku Layanan Pengajuan dan Pemrosesan kerja sama diUniversitas INdONe@SIa. 02 nnn e nnn n en nn ene n nn nn enn en enensBahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat dalam obyekgugatan quo telah melangar
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata
Register : 21-09-2011 — Putus : 22-12-2009 — Upload : 21-09-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 184/Pdt.G/2009/PN.SKA
Tanggal 22 Desember 2009 — GO LINAWATI DKK
233 — 152
  • Bank Mutiara, Tbk) (classrepresentative ) / PENGGUGAT CLASS ACTION dapat diterimabertindak dan berkedudukan hukum untuk mewakilikepentingan hukum dari anggota kelompok, dinyatakan sahbertindak untuk diri sendiri dan sekaligus untuk anggotakelompok;Menyatakan TERGUGAT CLASS ACTION telah melangar asas asasdan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang No. 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang merugikanPENGGUGAT CLASS ACTION sebagai Konsumen;Menghukum kepada TERGUGAT CLASS ACTION untuk ~ membayarkerugian