Ditemukan 3586 data
19 — 5
telahdicocokkan dengan aslinya dan diberi kode TR.2;Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan padaperkara konvensi begitupula Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensitelah mengajukan kesimpulan pada perkara rekonvensi;Halaman 48/66, Putusan Nomor 0423/Pdt.G/2017/PA.KlkBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk halihwalsebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagaibagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA
Ir. Tjintarto Kartawidjaja
Tergugat:
1.PT. Pancatama Gotong Royong
2.Lili Sutardjo
3.Gunawan Sutardjo
4.PT. The New Asia Industrial Estate
5.Soehardi
6.PT. Modernland Realty, Tbk
137 — 75
The New AsiaIndustrial Estate sekarang adalah Pascal Wilson.Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA.
Terbanding/Tergugat I : PDT. SIHAR DOBES MANULLANG, STH
Terbanding/Tergugat II : BERLIANA NAPITUPULU
Terbanding/Tergugat III : ADVENT MANULLANG
132 — 42
Putusan Hakim Judex Factie Salah dan Keliru Dalam Penerapan Hukuma. Tentang apakah benar banjir yang dialami oleh Penggugat akibatperbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat?1) Bahwa Hakim Judex Factie dalam putusan halaman 46, alineakelima, Ad. 1, Tentang apakah benar banjir yang dialami olehPenggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan ParaTergugat?
68 — 26
PARA PENGGUGAT MENDAPATKAN HAK GUNA BANGUNAN SECARASAH BERDASARKAN HUKUMa. Pembeli yang Beritikad Baik dilindungi oleh Undangundang311) Melalui Jual Beli di hadapan Notaris / PPATBahwa PARA PENGGUGAT mendapatkan Hak Guna Bangunansecara sah di hadapan hukum yang dilakukan berdasarkanAkta Jual Beli yang dilakukan di hadapan Notaris/PPATsehingga PARA PENGGUGAT merupakan pemilik atas HakGuna Bangunan yang sah dan dilindungi oleh PeraturanPerundangundangan yang berlaku.
FONNY TJANDRA
Tergugat:
ADE WIDAGDO
143 — 51
tersebut (dijaminkan, dll).3) Ancaman pidana terhadap pelaku.4) Kepentingan anakanak.Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan padatanggal 31 Januari 2019, Tergugat telah menyerahkan kesimpulan pada tanggal17 Januari 2019;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acarapersidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidakterpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi halhal yangakan diajukan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
420 — 165
siapamelawan siapa; (Yurisprudensi Tetap MARI dan Buku IlPedoman TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan, Buku II, Edisi 2009).Catatan hukum Para Pemohon dan untuk menvingkat pembuktian:20Kejanggalankejanggalan Surat Kuasa tersebut didalam Perkara/Permohonan inidisebut: "KEJANGGALANKEJANGGALAN SURAT KUASA".MOHON PERHATIAN MAJELIS HAKIM.Bahwa temyataPenetapana quo telah dibuat/diterbitkan atas dasar SuratKuasa yang cacat hukum, batal demi hukum atau tidak sahDengan demikian temyata pertimbangan hukuma
JONES BOBILANGO A.Md
Tergugat:
BUPATI HALMAHERA UTARA
118 — 77
Dst.Sedangkan jenis hukuman yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalahjenis hukuma berat berupa Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPNS, sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e, PP No 53Tahun 2010. Oleh sebab itu Tergugat merupakan Pejabat yangberwenangan menghukum, hal ini secara tegas diatur di dalam Pasal 20ayat (1), huruf a angka 4 yang berbunyi :Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkanpenjatuhan hukuman disiplin bagi :a.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : RONALD LUTHFIYANO
Terbanding/Pembanding/Turut Tergugat V : NOVI LUTHSIYANI atau NOVI LUTHSIYANT Diwakili Oleh : NOVI LUTHSIYANI atau NOVI LUTHSIYANT
Terbanding/Penggugat I : PT. PALARAN INDAH LESTARI
Terbanding/Penggugat II : PT. SARANA UTAMA LESTARI
Terbanding/Tergugat I : PT. INDOKARYA CIPTA NUSANTARA
Terbanding/Turut Tergugat I : BANK RAKYAT INDONESIA, KANTOR CABANG SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR KANTOR SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat III : BANK UOB, KANTOR CABANG SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat IV : Rufino
Terbanding/Turut Tergugat VI : SOEHARJANTI HARYANTI atau LIEM SIOE HIANG
Terbanding/Tergugat I : PT. INDOKARYA CIPTA NUSANTARA
Terbanding/Tergugat II : RONALD LUTHFIYANO
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : BANK RAKYAT INDONESIA, KANTOR CABANG SAMARINDA
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : BANK PEMBANGUN
137 — 79
. : 206/PDT/2020/PT.SMR.bukan tanggung jawab orang tua atau saudaranya, sesuai uraiantersebut diatas dihubungkan dengan judex facti jelasjelas terjadikhilafan dan salah penerapan hukuma. Bahwa Putusan No 8777/Pdt.G/2018/PN.
124 — 65
Sesudah lalu delapan belas tahun, yaitu bagi segala kejahatan yang dapat dipidanadengan pidana mati atau penjara seumur hidup; Dengan Penjelasan (Memorie van Toelichting) pasal 78 KUHP ini, sebagai berikut :kebalikannya dari pasal 84 yang mengatur tentang hak menjalankan hukuman, pasal inimengatur tentang gugurnya hak penuntutan hukuman, yakni hak untuk menuntut seseorang kepengadilan supaya dijatuhi hukuma.
107 — 31
Bahwa penerbitan SHP No. 1 desa Batursari tersebut memiliki cacat hukuma. Pemberian hak tersebut melanggar hak prioritas sebagaimana digariskandalam Keputusan Presiden No. 32 tahun 1979 serta melanggar pulaPeraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 tahun 1979 sebagaimanadihaturkan diatas; === 2 === 272222 =>b.
47 — 7
sementara Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya secara tertulis yang padapokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutannya dalam jawabandan duplik, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak akanmengajukan sesuatu apapun lagi dalam pemeriksaan perkara ini, danmohon putusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepadahalhal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkaraini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA
Salmon Balubun, SH
Terdakwa:
Yayat Supriyatna
130 — 68
Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yangmelakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagaiPrajurit TNI.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatuBarangsiapa telah terpenuhi.Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiriatau orang lain secara melawan hukuma.
148 — 100
Pokok Perkara dalam Perbuatan Melawan HukumA. Objek GugatanTanah dan Bangunan sebagaimana diuraikan dalam SHM No: 0120Luas Tanah: 298 m2 dan SHM No: 1051, Luas Tanah: 1200 m2,keduanya atas nama REDY JURMONO SELAMET terletak di Jin.Shinta Lingkungan IV RT/RW. 05/02 Kel. Wonosari, Kec. PrabumulihUtara Kota Prabumulih, yang kedua SHM tersebut telah diikat denganHak Tanggungan.B. Adapun yang Menjadi Dasar Gugatan adalah sebagai berikut:1.
311 — 211
Gugatan Tidak Berdasar Hukuma. Bahwa berdasarkan Risalah Lelang Nomor 168/2017 tanggal 17 Maret2017, bahwa terhadap obyek sengketa SHM Nomor 76 / Pandanlandungatas nama Al Siti Fatiman yang terletak di jalan Pandanglandung,Kecamatan Wagir,Kabupaten Malang telan dilaksanakan LelangEksekusi Hak Tanggungan pada Hari Jumat tanggal 17 Maret 2017dihnadapan Pejabat Lelang Kelas pada Kantor Pelayananan KekayaanNegara dan Lelang Malang dan telah disahkan sebagai pembeli yang sahSdr.
Terbanding/Tergugat I : Kepala PT. Bank OCBC NISP, Tbk
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Pontianak
Terbanding/Tergugat III : Tuan RANDY ANDREAS
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN
91 — 42
sifat atau isi tuntutan provisionil tidak didukungdengan adanya bukti permulaan, alasanalasan atau bukti lainnya gunapeletakan conservatoir beslag yang sifatnya sangat mendesak daneksepsional, ataupun mengenai tuntutan putusan serta merta yang tidakmemenuhi kriteria persyaratan dalam penjatuhan putusan serta merta,sehingga terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebutpatut untuk dinyatakan tidak dapat diterima, sudah tepat, benar danberalasan menurut hukum, karenanya pertimbangan hukuma
64 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pelanggaranpelanggaran hukumHalaman 40 dari 55 halaman Putusan Nomor 336 K/TUN/2015tersebut dalam proses penerbitan sertifikat yang menjadi Objek sengketadalam perkara ini merupakan cacat yuridis dalam penerbitan produk hukuma quo;.
229 — 159
aslinya telahternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (TR.1);Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulisyang disampaikan pada tanggal 05 Januari 2022;Bahwa,Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis yangdisampaikan pada tanggal 05 Januari 2022;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakanbagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA
42 — 51
No. 2001/Pdt.G/2014/PA Mks.Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk halhalyang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA.
78 — 17
Nomor1424K/Sip/1975 tanggal 06 Juni 1976 jo 878K/Sip/1977tanggal 19 Juni 1979 menyatakan bahwa "tidak dapatditerimanya gugatan a quo adalah karena adakesalahan formil yaitu pihak yang seharusnya digugattetapi belum digugat".4 EKSEPSI PELAWAN TELAH KELIRU DALAM MELAKUKANUPAYA HUKUMa Bahwa berdasarkan materi gugatan perlawanan Pelawan jelas diketahui bahwalelang atas objek perkara aquo telah dilaksanakan pada tanggal 26 Februari2013, sedangkan gugatan perlawanan diajukan ke Pengadilan NegeriSungguminasa
19 — 2
Tergugat melakukan upaya hukum baik banding, kasasi maupun verzet ;Berdasarkan . . .hal. 24.Berdasarkan alasanalasan sebagaimana diatas mohon Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :I DALAM EKSEPSI1 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;2 Biaya perkara menurut hukum ;I DALAM POKOK PERKARAA DALAM KONPENSI1 Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaktidaknyamenyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;2 Biaya perkara menurut hukumA