Ditemukan 3581 data
PT. GAHARU KAPITA INDONES. Diwakili oleh MOHAMAD VICTOR AKHIRUDIN
Tergugat:
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
565 — 493
Putusan Nomor 245/G/2019/PTUNJKT.penyelenggaraan negara adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarhukum, dengan alasan:1) Asas Kepastian hukuma) Bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukumsebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 30Tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggaraan pemerintahan;b) Dalam penerbitan Keputusan TUN objek sengketa, Tergugattelah
AMRI
Tergugat:
kepala kantor pertanahan kabupaten tangerang
Intervensi:
THE KRISTIANDRA
220 — 133
Legal Standing / Kedudukan Hukuma. Bahwa berdasarkan dokumen persidangan yang berupa Surat KuasaNomor : 031/S.A.TJG & F/SK/VII/2021 tanggal 05 Juli 2021 yangditandatangani oleh AMRI sebagai Pemberi Kuasa dan SEPRI ARDITANJUNG sebagai penerima kuasa telah menyebutkan, bahwa kuasakhusus ini diberikan kepada penerima kuasa untuk mengajukan gugatandengan obyek gugatan Sertipikat Hak Milik No. 699/Kosaambi Timur atasnama The Kristiandra.b.
Hendra Lie selaku Direktur Utama PT. Mata Elang International Stadium
Tergugat:
1.PT. Wahana Agung Indonesia Propertindo
2.PT. Pembangunan Jaya Ancol
179 — 121
GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (Obscuur Libel)Hal.27 dari 73 hal, Putusan Nomor 638/Pdt.G/2018/PN Jkt.Utr.11.GUGATAN A QUO MENCAMPURADUKKAN ANTARAWANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUMa)b)Bahwa yang menjadi salah satudasar dalil PENGGUGATmengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan olehTERGUGATadalah Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 78tanggal 21 Maret 2012 yag dibuat dihadapan Notaris EdisonJingga, S.H., sebagaimana dinyatakan oleh PENGGUGAT dalamposita ke13 pada halaman 6 (enam)gugatan
95 — 34
mengajukankesimpulannya masingmasing tertanggal 12 September 2013; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatuyang terampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dandipertimbangkan dalam Putusan ini ; wanna Menimbang, bahwa karena para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akandisampaikan, maka Pengadilan menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya pihakpihak yang berperkara memohon Putusan ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
87 — 66
Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu Korporasi;pidanaHakim pertama dalam putusannya mengenai unsur tindakini) mengemukakan beberapa fakta sekaligus kualifikasihukum atas fakta tersebut sebagai berikut :Mengenai Fakta Hukuma. Majelis Hakim Pertama dalam pertimbangannyamengemukakan :Bahwa untuk perluasan dan Pengembangan BandaraInternasional Makassar, maka PT.
PT. Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Bank BRI AGRO
Tergugat:
1.MULYONO
2.MARIAM
3.Notaris SETIAWATI, S.H
Turut Tergugat:
1.PT Bank BTPN
2.Kepala Kantor Pertanahan Rantau Prapat I
89 — 42
Tergugatada menyampaikan kesimpulan (Konklusi) di depan persidangan masingmasing pada tanggal 6 November 2018;Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugattidak ada lagi yang akan menyampaikan sesuatu dan mohon kepada MajelisHakim untuk memberikan putusan ;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
157 — 34
danbijaksana yang sematamata berdasarkan kepada keadilan yanghakiki atas dasar mencari kebenaran semata selain untukkemudian demi mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukumdan keadilan.Tidak berlebihan apabila dipersidangan yang terhormat inisebagai profesionalitas dalam melaksanakan fungsi aparaturpenegak hukum, kita semua yang terlibat dalam persidangan aquo selalu menjunjung tinggi keadilan fiat justitia ruat coelum(tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh).ll Tentang Dakwaan dan Tuntutan Hukuma
61 — 11
30 September 1996 yang menyatakan walaupundalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, akan tetapiyang paling penting dilihat adalah sejauhmana pecahnya hati rumah tangga suamiisteri tersebut, namun dalam hal terjadi perceraian karenan gugatan isteri yangdisebabkan kesalahan dan kelakuan buruk suami, maka suami tersebut dihukumuntuk memberikan nafkah iddah, maskan, kiswah dan mutah yang layak kepadabekas isterinya (VideVaria Peradilan, Tahun 2006, No.244), sehingga kaedah hukuma
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : Direktur Utama Pusat Pengelolah Komplek Gelora Bungkarno
Terbanding/Tergugat III : Menteri Pemuda dan Olahraga RI
Terbanding/Tergugat IV : Menteri Sekretaris Negara RI
Terbanding/Tergugat V : Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rakyat RI
Terbanding/Tergugat VI : Menteri Keuangan RI
44 — 28
TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUMa. Apabila dicermati maka dalam uraian pasal 1365 KUHPerdataterdapat unsurunsur sebagai berikut:e Ada Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;e Harus ada unsur kesalahan; Harus ada kerugian yang diderita; Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengankerugian yang ditimbulkan.Unsurunsur tersebut bersifat kumuiatif, hal ini berartiapabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatantersebut tidak dapat dikatakan perbuatan melawan hukum.b.
299 — 173
PendaftaranTanah, sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harusditolak.Dalil Penggugat memori gugatannya huruf B.Vl angka 86 s/d 89halaman 33 s/d 36 yang menyatakan bahwa penerbitan keputusanHalaman 66 dari 95 hal, Putusan No.137/G/2017/PTUNJKTTUN a quo bertentangan dengan AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik, yaitu asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidakmenyalahgunakan kewenangan dan asas keterbukaan, adalah dalilyang tidak beralasan hukum, dengan alasan:1) Asas Kepastian Hukuma
YAYASAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL YAPEKNAS Pusat Kabupaten Tegal
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk. Pusat Jakarta Cq. PT BANK RAKYAT INDONESIA Persero Tbk Cab. Tegal
2.YUNI ANDARYATI S.H
3.Pemerintah R.I Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Brebes
172 — 56
SIFAT MELAWAN HUKUMA. SIFAT MELAWAN HUKUM DALAM PERBUATAN MELAWAN HUKUM1. Bahwa berdasarkan seperti apa yang telah PENGGUGAT Uraikan padaFAKTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh ParaTERGUGAT yang kesemuanya merupakan Perbuatan Melawan Hukumsebagaimana diatur dalam:Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2020/PN. Tg!1).
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Hj. ANDI NUZULIAH.SH Diwakili Oleh : SAMSUL BAHRI SH
75 — 38
Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu Korporasi;Hakim pertama dalam putusannya mengenai unsur tindakpidana ini mengemukakan beberapa fakta sekaligus kualifikasihukum atas fakta tersebut sebagai berikut :Mengenai Fakta Hukuma. Majelis Hakim Pertama dalam pertimbangannyamengemukakan :Bahwa untuk perluasan dan Pengembangan BandaraInternasional Makassar, maka PT.
38 — 18
Synergy Mitra Sejati Jakarta.Pendidikan >: SlTerdakwa tidak dilakukan penahanan ;Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum pada Kantor HukumA.
Terbanding/Tergugat : Husni
Terbanding/Turut Tergugat I : Rofiatun
Terbanding/Turut Tergugat II : Sujadi, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : Habib Adjie, SH., M.Hum
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Desa Lontar
Terbanding/Turut Tergugat V : Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I
125 — 72
tanggal 24 Juni 1991 yang telah menjadiYurisprudensi Tetap mengenai syarat perubahan Gugatan;Bahwa dari seluruh uraian dalil tangkisan ke1 hingga ke14pada bagian Eksepsi ini, tampak jelas bahwasanya Gugatan inlitis mengandung cacat hukum dikarenakan Dasar Gugatannya(Grondslag van De Lis) tidak jelas, sehingga menyebabkanGugatan in /itis menjadi tidak jelas/ atau kabur (obscuur libel).Sementara itu, de facto, hingga saat Gugatan in litis telahdibacakan, Penggugat tidak kunjung memperbaiki cacat hukuma
95 — 44
Tergugat pada sidang tanggal 05 Maret2021 agar Tergugat hadir kembali ke persidangan agenda kesimpulan, akantetapi Tergugat tidak hadir setelah dipanggil kembali secara resmi dan patutserta ketidakhadirannya tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukumsehingga kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;Bahwa tentang jalannya pemeriksaan secara lengkap, maka MajelisHakim cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMA
85 — 48
Bahwa Tergugat Ill tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukuma.
189 — 106
saksi;Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat telahmengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 9 September 2020 yanglengkapnya terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
ILHAM RACHMAT
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat, Cq. Direktorat Reserse Kriminal Umum
2.Kepala Kepolisian Resor Cimahi
3.Kepala Kepolisian Sektor Cipatat
93 — 35
FAKTA HUKUMA. Tindakan Termohon 1,II, III tindakan Abuse Of Power1.
62 — 245
selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan;Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulan, akhirnya ParaPenggugat dan Para Tergugat menyatakan sudah tidak ada halhal yangakan diajukan lagi, dan mohon dijatuhkan putusan;Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini,yang untuk ringkasnya putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadisatu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMA
167 — 36
Gugatan Tidak Memiliki Dasar HukumA.1 Dasar hukum terpenuhinya unsurunsru perbuatan melawan hukum1. Bahwaunsurunsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) secara ku mulatifmenurut pasal 1865 KUHPER adalah sebagai berikut:a.