Ditemukan 3979 data
Terbanding/Tergugat : YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I
Terbanding/Turut Tergugat : PIMPINAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I
59 — 30
Bahwa oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KitabUndangUndang Hukum Perdata gugatan a quo telah melangar AsasNe Bis In Idem.
173 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 69 PK/TUN/2015Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan KepalaDesa berhenti atau diberhentikan Bupati atas usul BadanPermusyawaratan Desa (BPD) karena melangar larangan sebagimanadimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentangTata Cara Pemilinan, Pencalonan, Pengangkatan, Pemberhentian KepalaDesa, ini adapun bunyi dari Pasal 35 adalah sebagai berikut:Kepala Desa dilarang:a.
AFRIDEL, SH., MH.
Terdakwa:
1.MUSTAR, S.AP bin DERANI
2.MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR Alm
184 — 31
Unsur melangar larangan kampanye menggunakan fasilitas pemerintah,tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 280 ayat (1) huruf h;4.
Unsur melangar larangan kampanye menggunakan fasilitaspemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 280 ayat (1) huruf h UndangUndang RI Nomor 07 Tahun 2017Tentang Pemilihan Umum;Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf h UndangUndang RI Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dapat diketahuibahwa terdapat larangan untuk melakukan kampanye dengan menggunakanfasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.
FRANKY MAMBRASAR, S.H.
Terdakwa:
Hijrah Saputra
199 — 130
Irian, DistrikKarubaga, Kabupaten Tolikara, atau ditempat lain,setidaktidaknya disuatu tempat yang termasukdaerah hukum Pengadilan Militer IIl19 Jayapura,telah melakukan tindak pidana Barangsiapa dengansengaja dan terbuka melangar kesusilaanDengan caracara sebagai berikut :a.
ANGGA WARDANA, S.H.
Terdakwa:
RISKY SAPATNASE anak dari WAKSEN
60 — 22
bahwa sample obat shabushabu tersebutyang di kirim oleh Polres Kutai Barat berupa sample serbuk kristalberwarna bening termasuk dalam Golongan Narkotika bukan tanamanjenis Shabushabu karena mengandung ZAT METHAMPHETAMINE; Bahwa obat tersebut biasa di gunakan dalam dunia Kesehatan, danobat tersebut tidak bisa beredar bebas di Pasaran bebas , dan apa bilaada orang lain yang telah memiliki obat tersebut tanpa kuasanya atauHak, resep dokter dan atau bukan dalam tahap pengobatan maka orangtersebut telah melangar
Terbanding/Tergugat I : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Kec. Cikole Kota Sukabumi
Terbanding/Tergugat II : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Sukabumi
Terbanding/Tergugat III : PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL Kota Sukabumi
Terbanding/Turut Tergugat I : DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMABAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA SUKABUMI
Terbanding/Turut Tergugat II : Forum komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri Kota Sukabumi
Terbanding/Turut Tergugat III : Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) cabang Kota Sukabumi
Terbanding/Turut Tergugat IV : SEKRETARIAT FORUM KOTA SUKABUMI SEHAT
Terbanding/Turut Tergugat V : RUMAH MAKAN IBU IDA
Terbanding/Turut Tergugat VI : RUMAH MAKAN BAKSO WONG SOLO
59 — 32
Berdasarkan kondisi diatas bahwa terbukti Penggugat tidak pernahdillbatkan dalam proses penerbitan sertifikat hak Pakai No. 25 denganPutusan Nomor 225/PDT/2020/PT.BDG, Halaman 12 dari 59demikian jelas terbukti Tergugat IV telah melangar ketentuan hukumsebagaimana tersebut diatas olen karenanya penerbitan sertifikat HakPakai No. 25 atas nama Tergugat III adalah cacat hukum dan tidakmengikat dan harus dibatalkan serta dicoret dari buku tanah;e.
77 — 5
Hakimberpendapat Terdakwa MUHAMMAD YANI Als YANI Bin MUHAMMAD DIAtidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana dakwaan subsidair penuntut umum sehingga MajelisHakim membebaskan Terdakwa dari dakwaan subsidair penuntut umum aquo;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaansubsidair, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaanlebih subsidair Penuntut Umum;Menimbang, bahwa dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umummendakwa terdakwa melangar
Terbanding/Penggugat : YULFITA
39 — 33
., Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalammempertimbangkan positaposita maupun petitumpetitum gugatan penggugat, telahmelanggar syaratsyarat putusan, sebagaimana telah ditentukan dalam undangundang atau Hukum Acara Perdata, sedangkan putusan yang melangar UndangUndang adalah putusan yang tidak sah, dan putusan yang tidak sah harusdibatalkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan PutusanMajelis Hakim Tingkat pertama, baik mengenai pertimbanganpertimbangan tentangposita gugatan,
Hanifah Hanum
Terdakwa:
Ondri Putra pgl On
88 — 17
MERANTI yang saksi angkut dengan menggunakan 1 (Satu) Unittruck Mitshubisi Colt Diesel PS 125 warna kepala dan bak kuning dengannomor polisi BA 9165 DE tidak memiliki surat surat atau dokumen yangsyah; Bahwa menurutpendapat saksi membawa kayu olahan jenis Kelompok MERANTI yang saksilakukan dengan menggunakan 1 (Satu) Unit truck Mitshubisi Colt Diesel PS125 warna kepala dan bak kuning dengan nomor polisi BA 9165 DE tanpadisertai atau dilengkapi dengan surat atau dokumen yang syah, adalahperbuatan yang melangar
1.DESI ULANTATARI.S.H.
2.RIKA SUSTRI, S.P.
3.Dian Burlian, S.H
Tergugat:
1.1. PENJABAT KEPALA DESA LUBUK RUSO
2.Desniati, S.E
3.M.Amin, S.E, MM
241 — 169
Melangar asas kepatutan dan kelayakan sebagai seorangpemimpin :1. Seorang pemimpin harus bersikap arip dan bijaksana.Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor: 12/G/2020/PTUN.JBI.2. Seorang pemimpin harus adil dan jujur pada semuabawahannya.3. Seorang pemimpin harus memiliki Komunikasi yang baik padabawahan4. Seorang pemimpin memiliki sikap membina dan menginspirasi.5. Selalu bisa menghargai orang lain.B.
50 — 43
Naja bintiPatombongi baik secara kekeluargaan maupun dengan melibatkanPemerintah setempat namun tergugat berkehendak lain, tergugat tidak maumembaginya dan tidak berkeinginan untuk memberikan bagian kepadapenggugat ;Bahwa perbuatan tergugat menguasai dan menikmati obyek sengketa tanpamenghiraukan hak penggugat sebagai ahli waris dalam perkara ini adalahmerupakan perbuatan melawan hukum dan melangar hak penggugat, makapatut dan berdasarkan hukum Penggugat memohon kepada yang muliaBapak Ketua Pengadilan
MULIA FADILAH, SH
Terdakwa:
AFDAL DIRMAN Pgl AFDAL
204 — 50
556.000.000, (lima ratus lima puluh enam jutarupiah); Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan Terdakwa menyesalliperbuatan Terdakwa yang merugikan orang lain;Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatuyang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalamputusan ini;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengandakwaan alternatif, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalamPasal Kesatu Melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP AtauKedua Melangar
ANGGIA YUSRAN, SH
Terdakwa:
1.IBNU AMAR ALS IBNU BIN MAULANA
2.MULYADI ALS BODY BIN MAKMUN Alm
3.MUHAMAD AGUS SAPUTRA ALS AGUS
104 — 15
sebagaimana termuat dalam Berita Acarasidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan KesatuPasal 187 ke1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP atau Kedua melanggarpasal 214 ayat (1) KUHP atau Ketiga melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atauKeempat primair pasal 214 ayat (1) KUHP subsidair Pasl 211 KUHP Jo Pasal 55ayat (1) Ke1 KUHP lebih subsidair Pasal 212 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPatau Kelima 358 ke1 KUHP atau keenam melangar
307 — 102
Rasico Industry(Dalam Pailit) telah melangar kewajiban hukum sebagaimana diatur dalamPasal 114 juncto Pasal 120 UndangUndang Nomor 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.Menghukum dan memerintahkan Para Terbantah/Tim Kurator PT.
227 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
Monas PermataPersada) yang bukan merupakan pihak dalam Perjanjian ISDA, dasargugatan adalah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata),dan Perjanjian ISDA dan seluruh dokumen turunannya ternyata dibuatdengan melangar hukum, sehingga dengan demikain azas pacta suntservanda tidak berlaku dalam perkara ini;Hal. 50 dari 56 hal. Put. No.1680 K/Pdt/2014VI.6.
77 — 17
Agustar yang yang sejak dahulu tidak benar baik secaramateri dan prosesnya, terindikasi melangar hukum dan adat istiadat yang ada;Bahwa atas segala peristiwa hukum dan perouatan hukum yang telah dilakukan oleh ParaTERGUGAT baik berupa pembuatan dan proses lahimya surat jual beli/nhibah lale sesuaisurat keterangan tertanggal 16 januari 1995, sampai dengan dijadikannya surat a quosebagai dasar hak/alas hak oleh para TERGUGAT untuk memperoses peningkatan hakberupa permohonan sertifikat kepada TURUT
76 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut batal demi hukum (Nietig atau Nulland Void);Bahwa Tergugat dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tanggal30 Juni 2011 tidak menyesuaikan klausula baku sesuai dengan UndangUndangPerlindungan Konsumen vide Pasal 18 Ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen sehingga Perjanjian Kredit Batal demi hukum, makaPerjanjian Kredit tersebut Batal Demi Hukum (Nietig atau Null and Void);Bahwa Tergugat dalam membuat Perjanjian Kredit Nomor KDC.2011.181 tanggal30 Juni 2011 telah melangar
111 — 40
Bahwa hal ersebut adalah perbuatan yang telah merugikan kepentingantergugat Il (pengugat rekonpensi) dan sesuai perbuatan melangar hukum yangmembawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Maka tergugat Il(pengugat rekonpensi) menuntut penggugat konvensi (tergugat rekonpensi)membayar pengantian kerugian baik materil maupu immateril kepada Tergugatll (Penggugat rekonpensi) yaitu : Materil :Halaman 46 dari53 hal.
PT. KERETA API INDONESIA (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
418 — 893
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB) ;222nnnnnnn nnn een eens4.
96 — 14
Klaten, yaitu terkait dengan anggaran tes seleksi CPNSK2, Karena anggaran diajukan berdasar jumlah peserta tes;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal yaitu melangar Pasal 263 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :1.